Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

""

"Studi ini menguji model teoritik mengenai sikap intoleransi politik, bertujuan untuk membuktikan bahwa ODS, RWA, dan identifikasi agama sebagai faktor kepribadian, serta persepsi ancaman sebagai faktor lingkungan memberikan pengaruh terhadap pembentukan sikap intoleransi politik. Sebanyak 390 mahasiswa Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto yang berusia 18-31 tahun mengisi kuesioner untuk mengukur variabel-variabel di atas. Hasil menunjukkan bahwa RWA dan persepsi ancaman memberikan pengaruh langsung positif dan bermakna terhadap intoleransi politik, sementara identifikasi agama memberikan pengaruh tidak langsung yaitu melalui persepsi ancaman. Dengan demikian, faktor pribadi dan lingkungan secara bersama-sama mempengaruhi intoleransi politik. Satu variabel, yaitu ODS, dalam studi ini ternyata tidak memberikan pengaruh yang bermakna terhadap intoleransi politik. Hal lain yang menarik dalam penelitian ini adalah pembuktian bahwa agama tidaklah sebagai penyebab seseorang untuk bersikap intoleran. Agama hanya dijadikan media untuk mengekspresikan sikap intoleran ketika pemeluknya merasakan adanya keterancaman. Agama justru sama sekali gagal menjadi aspek pemicu ketika seseorang tidak merasa adanya ancaman dalam dirinya. Namun, agama akan menjadi faktor penting dalam meningkatkan intoleransi seseorang ketika dia mengalami keterancaman atas hadirnya kelompok lain. Saran bagi penelitian selanjutnya adalah menguji kembali variabel ODS dan intoleransi politik, studi kualitatif (analisis wacana) dan kuantitatif (structural equation modeling) pada masyarakat non-mahasiswa, non-Islam, dan di luar Unsoed."

"ABSTRAKTesis ini pada dasarnya berusaha mengungkapkan dinamika sosial politik dan perkembangan sosio-historis hubungan cendekiawan muslim dengan birokrasi Orde Baru, dalam kurun waktu 1966 1993. Pokok bahasannya adalah artikulasi dan pengaruh pemikiran serta perilaku politik cendekiawan Muslim terhadap umat Islam maupun pemerintah. Sebagai sebuah studi kualitatif, tesis ini berusaha membuat pemetaan dan analisa politik terhadap format hubungan cendekiawan Muslim dengan birokrasi Orde Baru dalam kurun waktu tersebut. Studi ini mengungkapkan temuan bahwa pada kurun waktu 1966-1970-an, format hubungan bersifat hegemonik-antagonistik. Hubungan seperti ini bisa terjadi karena dalam memberikan respon kepada modernisasi yang dijalankan oleh rezim Orde Baru, beberapa kelompok dan eksponen umat Islam, termasuk para tokoh dan kaum cendekiawannya, bersikap reaktif dan bahkan menolak modernisasi. Sikap reaktif terhadap modernisasi itu membawa implikasi bagi lahirnya ketegangan antara Islam dan pemerintah Orde Baru. Kenyataan ini telah menimbulkan keprihatinan pada sejumlah cendekiawan muda Islam. Berbeda dengan para seninrnya, para cendekiawan muda tersebut memilih memberikan respon intelektual dan bersikap pro-aktif terhadap modernisasi, antara lain dengan mencetuskan "Gerakan Pembaruan Pemikiran Islam". Pada dekade 1980-an, hubungan antara cendekiawan Muslim dan Orde Baru berkembang ke arah tumbuhnya saling pengertian di antara kedua belah pihak. Negara makin responsif terhadap pengembangan infra struktur dan wajah sosiokultural Islam. Sementara cendekiawan Muslim makin partisipatif terhadap pembangunan nasional. Dekade 1980-an juga ditandai dengan naiknya kelas menengah santri baru dan maraknya intelektualisme Islam. Selain itu, khasanah intelektual Islam diperkaya lahirnya pemikiran politik dengan berbagai tipologinya dari sejumlah cendekiawan Muslim. Dalam banyak hal, perkembangan yang terjadi dalam dekade 1980-an itu telah semakin mendekatkan hubungan antara cendekiawan Muslim dan birokrasi Orde Baru. Akhirnya, dekade 1990-an hubungan antara cendekiawan Muslim dan birokrasi Orde Baru bersifat saling mengakomodasi. Hal ini ditandai dengan semakin responsifnya birokrasi dalam memenuhi beberapa aspirasi politik umat Islam, antara lain dengan lahirnya sejumlah kebijakan politik yang mengakomodasi aspirasi umat Islam. Salah satu di antaranya, yang mendapatkan perhatian luas, adalah persetujuan bagi lahirnya ICMI pada tahun 1990. Namun dalam perkembangannya, ICMI tidak Iepas dari problema yang menyangkut eksistensi dan artikulasi politiknya, hubungannya dengan pemerintah, dan masa depannya sendiri dalam pentas politik nasional. Tesis ini diakhiri dengan sebuah rekomendasi terhadap ICMI, khususnya dalam merumuskan artikulasi politik yang tepat di tengah kemajemukan masyarakat Indonesia."

"Salah satu sistem isyarat yang paling penting bagi manusia adalah bahasa. Bahasa merupakan kekuatan (Language is power) dan sangat berperan dalam mencapai tujuan nasional maupun internasional suatu bangsa. Penggunaan bahasa secara superintensif, termasuk didalamnya penyalahgunaan (abuse) bahasa dengan berbagai aspekny begitu menonjol dalam dunia politikndi Indonesia. Dalam era globalisasi pasar dan informasi dewasa ini, sulitlah membayangkan adannya forumatau panggung komunikasi politis yang bebas dari pengaruh pasar ataupun negara. Produk pertarungan dan rekayasa politik telah menimbulkan suatu struktur kekuasaan yang lebih menekankan peran eksekutif yang lebih besar dari pada lembaga legislatif atau yudikatif. beberapa distorsi bahasa dalam komukasi politik adalah bahasa sebagai topeng, sebagai proyek lupa, bahasa sebagai representasi, dan bahasa sebagaui ideologi. Digunakannya bahasa yang terdistorsi ini antara lain agar kekuasaan yang dimiliki oleh penguasa tetap dapat bertahan. Ketersediaan ruang publik akan dapat efektif untuk memunculkan wacana tandingan apabila diimbangi dengan perubahan struktural dalam masyarakat, terutama meyangkut hubungan antara elit dengan massa."