Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini mencoba melihat konsistensi peranan media massa dalam mengkritisi kinerja pemerintahan yang berkuasa. Seperti diketahui, setelah jatuhnya rezim Orde Baru (Orba) kehidupan media massa mengalami perubahan drastis terutama dari segi isi teks yang disajikannya. Apa yang tabu dibicarakan pada masa Orba menjadi hal yang lumrah diperbincangkan. Penggunaan Bahasa dengan eufemismenya dimasa Orba, kini disajikan dengan hujatan oleh sebagian besar media massa. Kekritisan dan ketajaman analisis yang disampaikan media jauh dari apa yang pernah dilakukan pada masa Orba.Melalui analisis framing yang digunakan dalam penelitian ini, akan dilihat bagaimana dinamika atau konsistensi media massa dalam mengkritisi kinerja pemerintahan setelah lengsernya Soeharto, Sejauh mana ideologi politik media mempengaruhi dinamika framing yang dikemas dalam berita-berita yang disajikannya dari sudut pandang ekonomi politik media.Aspek yang dikaji dalam penelitian ini adalah pemberitaan tentang kinerja pemerintahan Presiden BJ Habibie dan Abdurrahman Wahid dengan perspektif ekonomi politik. Pemberitaan yang diangkat adalah mengenai kebijakan pemerintah BJ Habibie mengenai penyelesaian masalah Timtim dan kebijakan pemerintahan Abdurrahman Wahid yang akan membuka hubungan dagang dengan Israel.Secara metodologis, penelitian ini menggunakan pendekatan kritis dengan menerapkan analisis framing dan analisis intertekstual. Analisis framing dilakukan terhadap isi teks, dan analisis intertekstual dilakukan terhadap produksi dan konsumsi teks serta analisa terhadap praktek sosial budaya khususnya mengenai perkembangan kehidupan pers di Indonesia. Hal ini dilakukan untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai proses produksi isi media.Hasil penelitian menunjukkan adanya tiga bingkai yang digunakan Republika dalam menilai kebijakan Presiden Habibie dalam mengatasi masalah Timtim, yaitu Human Right, Universalitas dan Nasional Interest. Sedangkan dalam pemberitaan tentang kebijakan Presiden Abdurrahman Wahid, Harian Republika membingkai kasus tersebut dengan : Konstitusi dan HAM, Disintegrasi dan economic Interest. Lebih lanjut di temukan bahwa, pemberitaan tentang kebijakan Presiden Habibie dikemas Harian Republika dengan memberikan positive representation dan memberikan negative representation terhadap kebijakan Presiden Abdurrahman Wahid.Positif representation terhadap kebijakan Habibie dikemas Republika dengan menggunakan catchphrase; pilihan terbaik, prestasi terbaik Habibie. dan tindakan Habibie sebagai penghormatan terhadap hak rakyat Timtim. Sedangkan depiction yang digunakan adalah; keberanian Habibie, sikap kenegarawanan, dan dosa sejarah portugal. Negative Representation yang diberikan pada kebijakan Presiden Abdurrahman Wahid dikemas Republika dengan menggunakan retorika yang mendelegitimasi kebijakan Presiden Abdurrahman Wahid. Kebijakan ini dinilai melalui metaphora yang digunakannya seperti; basa-basi diplomatik, tindakan yang gegabah, sikap arogan pemerintah serta menyakiti hati umat. Sedangkan depiction yang digunakan antara lain; tindakan brutal, pelecehan konstitusi, hubungan RI Israel adalah hubungan yang mubazir.Lebih ekstrim lagi, jika kebijakan ini dijalankan, maka Republika memberikan consequences berupa; munculnya parlemen jalanan, tumbuhnya polarisasi dalam masyarakat, serta terganggunya hubungan dengan negara Arab lainnya. Sedangkan secara ekonomis efek yang ditimbulkan jika hubungan ini terealisasi adalah; timbulnya kerugian yang sangat besar di pihak Indonesia dan perbankan Yahudi akan memakan sebagian BUMN Indonesia.Berdasarkan analisis framing yang dilakukan terhadap teks bahwa pada masa pemerintahan Presiden BI Habibie, Republika cenderung memberi bingkai positif terhadap kebijakannya. Sedangkan pada masa Pemerintahan Abdurrahman Wahid, Republika memberikan bingkai negatif dan cenderung mendelegitimasi kebijakan pemerintah, terutama mengenai akan dibukanya hubungan RI - Israel.Hal ini, secara politis bisa dijalankan, bahwa antara Republika dengan BJ Habibie sebagai presiden pada waktu itu memang ada unsur kedekatan, dimana BJ Habibie adalah Ketua Umum Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI), organisasi yang melatarbelakangi lahirnya Republika. Jadi bisa dipahami apabila pembingkaian berita tentang kasus Timtim yang dibuat Republika adalah positif.Pada masa Pemerintahan Abdurrahman Wahid, Republika lebih bersikap kritis. Dalam kebijakan mengenai hubungan RI-Israel, Republika sangat gencar memberitakan permasalahan ini dengan mengambil bingkai mendelegitimasi kebijakan presiden. Secara politis dapat dipahami, bagaimana hubungan antara Presiden dengan Harian Republika yang kurang harmonis. Sedangkan dari segi ideologis, apa yang menjadi kebijakan Abdurrahman Wahid memang bertentangan dengan garis ideologi Republika sebagai koran yang berideologi Islam Modernis. Dalam hal ini Republika mendukung suara mayoritas masyarakat muslim yang tidak menginginkan adanya hubungan RI-Israel dalam bentuk apapun. Ini dikarenakan, Israel adalah negara yang telah sering melakukan penghinaan dan penindasan terhadap bangsa Palestina dan ingin menjadikan wilavah suci umat muslim ini sebagai wilayah kekuasaannya.Secara ekonomis, pembingkaian Republika di kedua kasus ini diharapkan dapat meningkatkan citra positif Indonesia di mata dunia internasional. Sehingga kepercayaan mereka terhadap Indonesia kembali pulih dan secara tidak langsung akan memulihkan perekonomian Indonesia yang selanjutnya berdampak pada perkembangan industri media massa."

"Pada pertengahan 1960-an, Soekarno, presiden pertama Indonesia, memutuskan untuk membangun sebuah masjid nasional dengan gaya arsitektur modem yang monumental di pusat Kota Jakarta. Impiannya adalah untuk menjadikan ibukota tersebut sebagai mercu-suar dari negara-negara yang timbul. Yang kemudian menjadi penting bagi presiden ini bukanlah arsitek yang harus mendesain bangunan landmark ini, melainkan bentuk bangunan tersebut harus meninggalkan ekspresi arsitektural dari masjid lokal tradisional.Soekarno menolak untuk membangun masjid tradisional seperti masjid Demak atau masjid Banten, la dan komunitas islam di Indonesia saat itu ingin mendirikan sebuah masjid yang lebih besar dan lebih indah dari masjid Muhammmad Ali di Cairo dengan alasan Indonesia adalah negara islam yang besar. Maka kemudian masjid tersebut terealisasi dan dikenal sebagai masjid lstiqlal.Pada masa Orde Baru (1966-1998), Suharto membudayakan arsitektur yang merefleksikan Indonesia. Pada masa inilah ide dan bentuk arsitektur Indonesia lahir kembali. Pada awal 1980-an, dikeluarkan suatu program nasional mengenai bangunan masjid. Ratusan masjid terstandardisasi yang mengadopsi citra masjid Demak dibangun di banyak daerah di Indonesia. Pengadopsian citra ini mungkin merupakan suatu usaha pemerintah baru untuk membangun otoritasnya.Wacana “hubungan antara arsitektur dan politik" sudah sejak lama muncul. Banyak teorisi-teorisi arsitektur yang mengemukakan hal ini dalam esai-esai dan teori- teori mereka. Yang akan dibahas oleh karya tulis ini adalah arsitektur dan politik pada masa Orde Baru, sebagai masa pemerintahan yang paling lama di Indonesia, berdasarkan esai-esai teori-teori tersebut."

"Proses penanaman identitas sebagai laki-laki maupun perempuan merupakan sebuah proses sejarah yang panjang yang merupakan bagian dari sosialisasi masa kanak-kanak dan berlanjut dibalik konstruksi ekonomi, sosial, politik, budaya yang membentuk wacana dan yang mempengaruhi bagaimana manusia memahami eksisitensi perempuan dan laki-laki dalam komunitasnya.Peranan media dalam turut mempelopori keadilan gender memang sudah selayaknya. Hal ini mengingat peranan media massa sebagai alat pembentukan opini sangat efektif. Fenomena ketimpangan gender di media massa tidak hanya pada pemberitaan semata, namun mencakup pula pada proses pengambilan kebijakan perusahaan atau manajemen media. Selain itu bias gender dalam pemberitaan para telah menyebabkan tersosialisasikannya ideologi gender dalam masyarakat pembaca atau penontonnya yang tentu saja semakin memperlemah posisi perempuan ketika berhadapan dengan ego budaya patriarki yang telah dibentuk selama berabad-abad lamanya.Tujuan penelitian ini adalah untuk : Mendeskripsikan berbagai peran gender yang dikonstruksikan dalam tokoh perempuan atau laki-laki dalam majalah remaja Kawanku selama periode tahun 1995 sampai dengan tahun 2003. Dan menjelaskan landasan ideologi gender apa yang digunakan sebagai konsep dasar majalah Remaja di Indonesia yang diwakili majalah Kawanku.Kerangka Pemikiran yang melandasi adalah paradigma kritis. Asumsi yang mendasari digunakannya paradigma kritis ini disebabkan persoalan gender (feminisme) menekankan kajiannya pada adanya penindasan dan distribusi kekuasaan yang tidak seimbang di masyarakat terhadap kaum perempuan oleh kaum laki-laki. Sedangkan teori feminis yang digunakan adalah perspektif feminisme sosialis . Hal ini disebabkan perspektif ini memberikan kerangka yang komprehensif pada adanya penindasan terhadap kaum perempuan di media massa. Perspektif feminis sosialis memandang media sebagai instrumen utama dalam menyampaikan stereotip patriarkhal dan nilai-nilai hegemoni mengenai perempuan dan feminitas. Media berfungsi sebagai mekanisme kontrol social Menurut perspektif ini , media menampilkan kapitalisme dan skema patriarki . Kontrol social secara langsung menjadi tidak perlu karena ideologi dominan telah diterjemahkan menjadi `sesuatu yang wajar atau dapat diterima secara umum (common sense).' Media memenuhi kebutuhan- kebutuhan struktural dalam masyarakat kapitalis, patriarkis, dan demokratis dengan menstranmisikan nilai-nilai dominan mengenai perempuan yang telah didistorsinya.Paradigma Penelitian yang digunakan adalah paradigma kritis yang bersifat kualitatif dengan metode analisisnya critical discourse analysis yang melakukan text analysis dan multi level analysis secara intertekstual.Adapun analytical framework yang digunakan mengacu pada critical discourse analisisnya Norman Fairclough yang terbagi menjadi 3 dimensi yaitu Analisis Text, Analisis Discourse Practice dan Analisis Sociocultural .Kesimpulannya Peran perempuan yang ditampilkan Kawanku adalah perempuan yang aktif di luar rumah (wilayah publik) tapi tetap `harus' bertanggung jawab terhadap urusan rumah tangga (wilayah domestik) atau peran ganda yang sebenarnya beban ganda. Sedangkan peran laki-laki yang ditampilkan Kawanku adalah laki-laki sebagai pemimpin , pencari nafkah dan lebih bertanggung jawab atau lebih mempertahankan fungsi-fungsi produktif. Tokoh laki-laki ditempatkan sebagai pencari nafkah yang harus bekerja di luar rumah, melindungi dan `mengatur' perempuan.Kawanku ternyata terjebak pada ideologi patriarki dan kapitalisme. Dibangunnya gagasan peran gender yang masih stereotip dan sub-ordinasi perempuanke dalam benak pembaca Kawanku tidak terlepas dari konteks sosial budaya tempat majalah ini dan para pembacanya tumbuh. Konteks ini adalah lingkungan budaya patriarki yang melingkupi sistem nilai di Indonesia dan sistem kapitalis yang menjadikan perempuan sebagai komoditas. Stereotip dan subordinasi perempuan justru dipelihara dan terus dikembangkan karena diperlukan untuk menghidupkan roda ekonomi yang bersifat bisnis tersebut."

"Dalam media massa, termasuk majalah, perempuan seringkali ditampilakn sebagai sosok yang pasif dan hanya layak berperan dalam ranah domestik. Hal itu tentunya juga tidak terlepas dari adanya ideologi yang ada dibalik produksi teks dan wacana yang ada dalam majalh itu sendiri."