Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKDalam periode Revolusi 1945 - 1949 Bangsa Indonesia berjuang mempertahankan kemerdekaannya dari Bangsa Belanda yang ingin berkuasa kembali di Indonesia. Belanda dengan berbagai cara berusaha menghancurkan pemerintah RI. Untuk manandingi pemerintah RI, Belanda memecah belah kesatuan wilayah RI dengan membuat negara-negara bagian dan daerah otonom yang berdiri sendiri. Di Kalimantan, Belanda atas gagasan Van Mook ingin membentuk sebuah negara bagian yang dinamakan Negara Kali-mantan. Beberapa konperensi diadakan untuk mewujudkan ga_gasan tersebut, tetapi selalu gagal karena sebagian besar rakyat pro RI dan tidak ingin daerahnya terpisah dari ke-satuan wilayah RI. Akhirnya, Belanda mengambil cara lain yaitu dengan membentuk beberapa daerah otonom di-Kaliman_tan. Maksud Belanda membentuk daerah-daerah otonom ini agar kelak dapat menggabungkannya menjadi satu negara. Dalam kenyataannya, daerah-daerah otonom bentukan Be_landa ini tidak membantu Belanda dalam merealisir pemben_tukan Negara Kalimantan. Sebaliknya, Dewan-Dewan daerah o-tonom bersama partai politik yang ada berusaha menggagalkan pembentukan Negara Kalimantan. Akhirnya sampai RIS terben_tuk, Negara Kalimantan belum berhasil didirikan. Rencana Belanda untuk membentuk Negara Kalimantan gagal karena setelah terbentuknya RIS, rakyat menuntut pembubaran Dewan-Dewan Daerah yang ada dan segera bergabung dengan RI."

"Jika memotret panggung demokrasi Indonesia, terutama pelaksanaan Pemilu 2009, menyangkut proses yang mengawalinya, dapat ditebak seperti apa wajah yang akan tampil pada pemilu 2009. Uraian dalam tulisan ini mencoba memvisualisasikan bayangan pemilu 2009, apakah menarik dilihat atau malah sebaliknya? Teori ‘primacy and recently effect’ yang diperkenalkan oleh Bill Lucas ‘ dalam prinsip penting memori, … Anda cenderung mengingat hal yang terdapat di bagian awal dan bagian akhir’ membuktikan bahwa masyarakat memang mengingat bagian awal acrobat politik yang buram, tetapi sekaligus juga mengingatkan bagian akhir acrobat politik yang indah (happy ending) …. "

"Obat - obatan terlarang semakin marak digunakan di dalam bidang olahraga di 4 dekade terakhir ini. Hadiah dalam bentuk uang yang akan diberikan apabila memenangkan suatu pertandingan menyebabkan keinginan yang besar untuk menggunakan obat - obatan dimana bisa meningkatkat performa atlet. Tetapi,penggunaan obat-obatan ini akan menghasilkan efek yang buruk dimana dapat menodai citra olahraga itu sendiri dan merusak hubungan baik dengan para pemberi sponsor. Dari pembahasan masalah bisa dilihat, Menggunakan doping memungkinkan terjadinya permasalahan etika. Lebih spesifiknya lagi, obat - obatan ini bisa terkirim ke atlet karena corporate governance yang lemah di dalam entiti. Di lain sisi, tidak adanya perbedaan yang signifikan di laporan keuangan dan prinsip corporate governance antara organisasi olahraga dan perusahaan Australia yang terdaftar.

---

There has been an increasing number of drug use problem in sport over the last four decades. Financial stakes involved in professional sport create powerful incentives for the use of performance enhancing substances. However, at the same time, detection of drug use in sport can undermine the good standing of sport, bringing it into disrepute, and fracturing the relationship it has with sponsors. Results indicate that using drug enhancing performance will likely to raise issue in ethics Furthermore, the drug itself can be administered to players because the entities have applied weak corporate governance. On the other hand, the annual/financial report and corporate governance practices are alike between sporting organisation and listed Australian company."

"Penelitian ini membahas upaya yang ditempuh DI/TII dalam mempertahankan wilayah yang telah dikuasai di Enrekang. Enrekang sendiri menjadi panggung awal melebarnya pengaruh DI/TII di Sulawesi Selatan namun harus berhadapan dengan TNI yang terus berupaya memadamkan perlawanan. Penelitian ini bertujuan menjelaskan kondisi geografis dan demografis Enrekang selama masa DI/TII, upaya DI/TII dalam mempertahankan wilayahnya serta cara yang ditempuh TNI dalam menggagalkan strategi DI/TII. Penelitian ini menggunakan metode sejarah yang memanfaatkan arsip-arsip lokal dan menggunakan teori strategi untuk menganalisis berbagai strategi yang dikembangkan dan permasalahannya dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DI/TII di Enrekang terpusat di  Duri dengan memanfaatkan kondisi geografis dan sumber daya manusia yang tersedia di Enrekang yang berbatasan dengan beberapa kabupaten. Upaya yang ditempuh DI/TII untuk mempertahankan wilayah  yang telah dikuasai juga melibatkan daerah-daerah yang tidak dikuasai sebagai pijakan untuk membangun kekuatannya. Hal ini berakibat pada putusnya akses kota dengan desa yang membuat kondisi kehidupan masyarakat tidak stabil. Keberhasilan TNI dalam menarik kembali perhatian masyarakat yang selama ini menjadi kekuatan tambahan sekaligus penyokong suplay DI/TII membuat berbagai strategi yang telah dikembangkan oleh DI/TII mulai tidak efektif. Hal ini berakibat pada lepasnya beberapa wilayah Enrekang dari pengaruh DI/TII.

---

This research discusses the efforts taken by DI/TII in defending the territory that has been controlled in Enrekang. Enrekang itself became the initial stage for the spread of DI/TII influence in South Sulawesi, but it had to deal with the TNI, which continued to try to extinguish the resistance. This research aims to explain the geographical and demographic conditions of Enrekang during the DI/TII period, the DI/TII's efforts to defend its territory,and the methods taken by the TNI in thwarting DI/TII's strategy. This research uses historical methods that utilise local archives and uses strategy theory to analyse the various strategies developed and their problems by utilising available resources. The results showed that DI/TII in Enrekang was centred in Duri by utilising the geographical conditions and human resources available in Enrekang which borders several districts. The efforts taken by DI/TII to defend the territory that had been controlled also involved areas that were not controlled as a foothold to build its strength. This resulted in the disconnection of access to cities and villages which made conditions in people's lives unstable. The success of the TNI in attracting the attention of the community, which had been an additional force as well as a supplier of DI/TII, made the various strategies that had been developed by DI/TII ineffective. This resulted in the release of several areas of Enrekang from DI/TII's influence."

"Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) gagal mengesahkan Rancangan Undang Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) pada 2019, yang merupakan RUU usulan DPR pada 2016 dalam RUU Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2014-2019. Pembahasan RUU ini cukup lama sejak dirumuskan pada 2014, dan hingga 2019 pembahasan hanya sampai pada tingkat pertama karena menuai pro-kontra di masyarakat. Studi ini fokus menganalisis kegagalan DPR dalam mengesahkan RUU PKS ini dengan menggunaka metode kualitatif berupa wawancara mendalam dan kajian literatur. Hasil penelitian menunjukan bahwa kekerasan seksual terhadap perempuan pada dasarnya merupakan isu krusial yang memerlukan solusi melalui sebuah regulasi. RUU PKS dianggap dapat melindungi hak-hak perempuan dari kekerasan. Tetapi pada sisi lainnya, RUU PKS dinilai bertentangan dengan moral maupun ajaran agama bahkan sampai dianggap melegalkan seks bebas ataupun LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender). Masih melekatnya budaya patriarki, kurangnya komitmen maupun pemahaman representasi politik para anggota legislatif dalam membela hak-hak perempuan, juga masih adanya seksisme institusional di lembaga legislatif Indonesia, menjadi temuan dari penelitian terkait penyebab gagalnya pengesahan RUU PKS pada tahun 2019.

---

The People's Representative Council of the Republic of Indonesia (DPR RI) failed to pass the Bill on the Elimination of Sexual Violence (RUU PKS) in 2019, which was the draft proposed by the DPR in 2016 in the 2014-2019 Priority National Legislation Program (Prolegnas) Bill. The discussion of this bill has taken a long time since it was formulated in 2014, and until 2019 discussions only reached the first level because of the pros and cons in society. This study focuses on analyzing the failure of the DPR in passing the PKS Bill by using qualitative methods in the form of in-depth interviews and literature review. The results showed that sexual violence against women is basically a crucial issue that requires a solution through a regulation. The PKS Bill is considered to be able to protect women's rights from violence. But on the other hand, the PKS Bill is considered to be contrary to moral and religious teachings and is even considered legalizing free sex or LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender). The inherent patriarchal culture, lack of commitment and understanding of the political representation of legislators in defending women's rights, as well as institutional sexism in the Indonesian legislature, are findings from research related to the failure to ratify the PKS Bill in 2019."