Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini menganalisis implementasi kebijakan reformasi intelijen di Badan Intelijen Negara (BIN), mengetahui tipologi intelijen seperti apa yang dijalankan oleh BIN, dan menyajikan saran reformasi lanjutan yang diperlukan untuk mewujudkan tujuan kebijakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara. Analisis implementasi kebijakan menggunakan model Thomas B. Smith yang terdiri dari empat komponen proses implementasi yakni kebijakan yang ideal, organisasi pelaksana, kelompok sasaran dan faktor lingkungan. Sedangkan hubungan antara negara dengan intelijen menggunakan teori tipologi intelijen dari Peter Gill. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan belum sepenuhnya berjalan baik dan cenderung parsial. Tipologi intelijen yang dijalankan BIN pada tahun 2021 adalah tipe “F” atau memiliki tingkat otonomi dan penetrasi sedang dengan kecenderungan pada kategori political police, yang bercirikan memiliki otonomi lebih besar dari pembuat kebijakan, lebih terisolasi dari aktor-aktor pengawasan, dan melayani secara eksklusif para elit politik atau partai berkuasa, dengan fokus pada pengumpulan intelijen dan tindakan balasan agresif pada kelompok oposisi. Penelitian ini banyak mengandung kritik kepada banyak pihak terutama para pimpinan organisasi intelijen negara, namun temuan penelitian ini secara akademis bertujuan untuk memberikan solusi sebagai komitmen dan keseriusan peneliti dalam upaya membangun komunitas intelijen yang lebih profesional sesuai dengan prinsip demokrasi, penegakan hukum dan hak asasi manusia.

---

This thesis analyzes the implementation of intelligence reform policy at the Badan Intelijen Negara (BIN), knows the typology of intelligence that is being carried out by BIN, and presents recommendations for further reforms needed by BIN to realize the policy objectives of Law Number 17 of 2011 concerning “Intelijen Negara”. Analysis of policy implementation uses the Thomas B. Smith model which consists of four components of the implementation process, namely idealized policy, the implementing organization, the target group and environmental factors. Meanwhile, the relationship between the state and intelligence uses the typology theory of intelligence from Peter Gill. The results showed that the policy implementation was still not completely going well and tended to be partial. The typology of intelligence that is being carried out by BIN is type "F" or has a moderate level of autonomy and penetration with "Political Police" category, which is characterized by having greater autonomy from policy makers, more isolated from supervisory actors, and serve in an exclusively the political elite or party, with a focus on intelligence gathering and aggressive countermeasures on opposition group. This research contains a lot of criticism to many parties, especially leaders of state intelligence organizations, but the findings of this study academically aim to provide solutions as a commitment and seriousness of researchers in efforts to build a more professional intelligence community according to the principles of democracy, upholding law and human rights."

"Pernyataan UUD 1945, Pasal 1 ayat (3): "Negara Indonesia adalah Negara Hukum" membawa konsekuensi yuridis pelaksanaan gagasan negara hukum (rechtsidee) dalam arti luas yang dianut di negara moderen. …."

"Penelitian ini berangkat dari masalah perkembangan teknologi informasi khususnya bidang intelijen yang menjadi tantangan bagi kepemimpinan di dalam Badan Intelijen Negara (BIN). Tantangan yang dihadapi adalah mengubah secara “radikal” lingkungan kerja BIN yang mampu melahirkan inovasi dan mendukung kinerja permasalahan intelijen dalam era teknologi informasi. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis bagaimana gaya kepemimpinan dan lingkungan kerja BIN saat ini yang mampu menjawab tasntangan teknologi informasi tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus (single case). Data didapat dari wawancara sejumlah key informan penelitian yang merupakan pengambil keputusan di BIN. Penelitian ini menemukan bahwa kepemimpinan pada organisasi/lembaga/badan intelijen tidak ubahnya kepemimpinan pada umumnya, yang membutuhkan pengetahuan dan pengalaman khusus di bidangnya, kemampuan manajemen yang baik dalam tata kelola organisasi, visi dan misi yang jelas dalam menggerakan organisasi dan kemampuan komunikasi baik internal maupun eksternal yang sangat penting dalam melakukan adaptasi dengan perubahan kondisi lingkungan. Perbedaan penting pada kepemimpinan intelijen pada dasarnya terletak kemampuan menjalankan prinsip dasar intelijen yaitu kerahasiaan, namun tetap bisa menjalankan tata kelola organisasi yang baik. BIN menerapkan gaya kepemimpinan campuran yang menggabungkan beberapa prinsip yang menjadi ciri dari beberapa karakteristik gaya kepemimmpinan dengan tujuannya masing-masing. Pada dasarnya kepemimpinan yang diterapkan di BIN lebih menganut gaya kepemimpinan transformasional dan kepemimpinan digital. Lingkungan kerja era kepemimpinan BIN saat ini merupakan momen transisi paradigma intelijen yang dijalankan organisasi. Untuk menciptakan lingkungan kerja digital BIN melakukan perubahan fisik dan non-fisik/perilaku.  Pengembangan fisik dilakukan BIN dengan membangun kemampuan teknologi intelijen, sementara perbaikan non-fisik dengan menciptakan paradigma baru pada elemen organisasi dengan pengembangan SDM berkapasitas digital.

---

This research departs from the problem of the development of information technology, especially in the field of intelligence which is a challenge for leadership within the State Intelligence Agency (BIN). The challenge faced is to "radically" change BIN's work environment that is able to generate innovation and support the performance of intelligence issues in the information technology era. The purpose of this study is to analyze how BIN's current leadership style and work environment are able to answer the information technology challenges. This research uses a qualitative approach with a case study method (single case). The data were obtained from interviews with a number of key research informants who are decision makers at BIN. This study found that leadership in organizations/institutions/intelligence agencies is like leadership in general, which requires special knowledge and experience in the field, good management skills in organizational governance, clear vision and mission in moving the organization and communication skills both internally and externally. which is very important in adapting to changing environmental conditions. The important difference in intelligence leadership basically lies in the ability to carry out the basic principle of intelligence, namely confidentiality, but still be able to carry out good organizational governance. BIN applies a mixed leadership style that combines several principles that characterize several leadership style characteristics with their respective goals. Basically, the leadership applied at BIN adheres to a transformational leadership style and digital leadership. The working environment of the current era of BIN's leadership is a moment of transition to the intelligence paradigm run by the organization. To create a digital work environment, BIN makes physical and non-physical/behavioral changes. Physical development is carried out by BIN by building intelligence technology capabilities, while non-physical improvements are carried out by creating a new paradigm in organizational elements by developing digital capacity of human resources."