Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Warga masyarakat dalam pengajuan gugatan perkara perbuatan melawan hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) sudah seharusnya memperhatikan karakteristik dan kompetensi absolut dari perkara Onrechtmatige Overheidsdaad yang ingin digugat. Hal ini disebabkan ketepatan karakteristik dan tempat pengajuan gugatan perkara Onrechtmatige Overheidsdaad menjadi salah satu syarat materil dan formil dalam mengajukan gugatan perkara Onrechtmatige Overheidsdaad sehingga gugatan warga masyarakat diterima dan dapat dilanjutkan untuk diperiksa dalam proses persidangan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normative dan metode pendekatan kasus dengan peraturan perundang-undangan dan 7 putusan pengadilan perkara Onrechtmatige Overheidsdaad yang menjadi bahan hukum primer. Hasil yang didapat dari penelitian ini adalah bahwa terhadap gugatan perkaraOnrechtmatige Overheidsdaad dengan berlakunya Perma Nomor 2 Tahun 2019 tidak serta merta hanya menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, tetapi dapat menjadi bagian dari kewenangan Pengadilan Negeri. Untuk mengetahui manakah perkara Onrechtmatige Overheidsdaad yang menjadi kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Negeri maka Penggugat harus memperhatikan karakteristik dari perkara Onrechtmatige Overheidsdaad yang ingin digugat.

---

Citizens filing lawsuits for unlawful acts by Government Agencies and/or Officials (Onrechtmatige Overheidsdaad) should already pay attention to the characteristics and absolute competence of the Onrechtmatige Overheidsdaad case that they wish to sue. This is due to the accuracy of the characteristics and place of submission of the Onrechtmatige Overheidsdaad lawsuit which is one of the material and formal requirements in filing an Onrechtmatige Overheidsdaad lawsuit so that the community's claim is accepted and can be continued for examination in the trial process. The research method used is normative juridical and case approach methods with statutory regulations and 7 decisions of the Onrechtmatige Overheidsdaad case court which are the primary legal material. The results obtained from this study are that the Onrechtmatige Overheidsdaad lawsuit with the enactment of Perma Number 2 of 2019 does not necessarily only become the authority of the State Administrative Court, but can become part of the authority of the District Court. To find out which Onrechtmatige Overheidsdaad cases are the absolute competence of the State Administrative Court and the District Court, the Plaintiff must pay attention to the characteristics of the Onrechtmatige Overheidsdaad case that he wishes to sue."

"Penelitian ini menjelaskan mengenai tahapan proses rehabilitasi sosial AN/ABH. Rehabilitasi sosial AN/ABH dilaksanakan untuk merubah perilaku klien AN/ABH agar dapat kembali berfungsi sosial. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan studi deksriptif di PSMP Handayani. Hasil penelitian menunjukan bahwa proses rehabilitasi sosial AN/ABH di Panti sosial rehabilitasi, dilaksanankan dalam delapan tahapan proses rehabilitasi, yaitu tahap pendekatanan awal, penerimaan, assesmen, perencanaan intervensi, pelaksanaan intervensi, resosialisasi, bimbingan lanjut, dan terminasi. Dalam pelaksanannya terdapat faktor-faktor penghambat dan pendukung dalam proses rehabilitasi sosial AB/ABH yang dilakukan oleh PSMP Handayani.

---

This study describes the stages of the implementation process of social rehabilitation of juvenile delinquents and children in conflict with the law. Social rehabilitation carried out to change the behavior of the client. The method used was qualitative research methods with descriptive studies in PSMP Handyani. The results showed that social rehabilitation at the center of social rehabilitation, divided into eight phases of the rehabilitation process, the initial approach phase, admission, assessment, planning, intervention, implementation of interventions, resocialization, further guidance, and termination. In its implementation there are factors inhibiting and supporting the social rehabilitation process conducted."