Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Berdasarkan PP No 41/2013, setiap penyerahan atau impor angkutan umum yang dikenakan PPnBM berhak memperoleh pembebasan, contohnya bus. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi serta mengevaluasi implementasi pembebasan PPnBM melalui SKB atau pengembalian evaluasi implementasi dilakukan berdasarkan konsep prinsip kebijakan pajak yang baik menggunakan tiga kriteria yaitu certainty, simplicity, dan neutrality. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif-deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan skema pembebasan PPnBM melalui SKB dan PPnBM memiliki pengadministrasian yang berbeda. Peraturan pengadministrasian SKB atau pengembalian telah terpapar secara jelas. Berdasarkan peraturan tersebut, SKB lebih mudah dibandingkan dengan pengembalian. Sedangkan dilihat dari netralitasnya, SKB atau pengembalian bersifat diskriminatif.

---

According to PP No 41/2013, exemption can be given to every sharing and import over public transport that is subjected to Luxury Tax, such as bus. The implementation of exemption over public transport in the terms of bus with small capacity can be given through two schemes, which is exemption letter or restitution. This thesis will analyze the implementation and the evaluationof implementation luxurry tax exemption over bus with three criteria in Principle of Good Tax Policies which is certainty, simplicity, and neutrality. The type of this research is qualitative- descriptive by using in-dept interview and literature study as data collection techniques.

The results showed that the implementation of exemption through exemption letter or restitution have different administration. The law describing exemption letter or restitution is clearly stated. Based on that law, exemption letter is easier to administer than restitution. Lastly, based on neutrality, both exemption letter or restitution are discriminatory."

"Penelitian ini membahas mengenai kelebihan dan kekurangan pada kebijakan pembebasan pengenaan PBB atas rumah, rusunawa dan rusunami dengan nilai jual objek pajak sampai dengan satu miliar rupiah. Wacana pembebasan pengenaan PBB yang disampaikan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang, direspon oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Tujuan dari penelitian ini yaitu mendeskripsikan kelebihan dan kekurangan pada kebijakan pembebasan PBB atas rumah, rusunawa dan rusunami dengan NJOP sampai dengan satu miliar rupiah di wilayah DKI Jakarta dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil dari penelitian ini pertama, manfaat kebijakan ini adalah Pemda DKI meringankan beban masyarakat khususnya golongan ekonomi lemah, selain itu pelayanan publik terutama pelayanan terkait PBB dapat lebih maksimal kemudian biaya pemungutan juga semakin rendah. Kedua, biaya penerapan kebijakan tersebut yaitu masih adanya potensi penghindaran pajak yang sangat mudah dilakukan oleh masyarakat, kemudian adanya masyarakat yang tidak berhak dapat menikmati pembebasan PBB, selain itu potensi kecemburuan sosial dikalangan masyarakat juga dapat timbul serta terjadinya kehilangan pendapatan yang harus ditanggung oleh Pemda DKI.

---

This study discusses cost and benefit to the policy of tax exemption on land and building on the house , rental flat and owned flat the taxable value of up to one billion rupiah. Idea which initiated by the Minister of Agrarian and Spatial Planning, responded by Jakarta Provincial Government. The purpose of this study is to describe the advantages and disadvantages tax exemption policies for property tax on the house, rental flat and owned flat with taxable value up to one billion rupiah in Jakarta using qualitative descriptive method. The results of this research first, the advantages of this policy is the government of Jakarta to ease the burden on the community, especially the poor society, besides public services, especially services related to the property tax can maximize then the cost of collection also lower. Second, the weakness of these policies is still the potential for tax avoidance is very easily done by the people, then the people who are not entitled (free rider) can enjoy exemption tax on land and building Rural Cities, in addition to the potential social jealousy among the community may also arise as well the loss of revenue that must be borne by the government of Jakarta."