Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Asas equality before the law merupakan asas yang penting dalam perpajakan untuk menjaga posisi Direktorat Jenderal Pajak dan Wajib Pajak dalam posisi yang setara baik dalam proses self assessment. UU Nomor 28 tahun 2007 yang mulai berlaku sejak 1 Januari 2008 mengatur penetapan imbalan dan sanksi atas putusan pengadilan pajak dengan cara yang berbeda. Skripsi ini membahas mengenai analisis apakah perhitungan imbalan dan sanksi tersebut telah sesuai dengan asas equality before the law. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa perbedaan jumlah imbalan dan sanksi tersebut sangat signifikan dan telah menempatkan posisi para pihak yang bersengketa yaitu Direktorat Jenderal Pajak dan Wajib Pajak dalam posisi yang tidak setara dalam menerima konsekuensi atas putusan Pengadilan Pajak. Hasil penelitian menyarankan untuk mengubah skema perhitungan imbalan dan sanksi sehingga tetap memperhatikan asas equality before the law."

"Kajian Filsafat Politik tidak lepas dari tema mengenai kesetaraan karena melihat kondisi nyata masyarakat yang telah mengandung bentuk diskriminasi. Politik kesetaraan yang ditawarkan oleh demokrasi liberal menempatkan kesetaraan menjadi sesuatu pemberian. Padahal kesetaraan bukanlah sesuatu yang kita harapkan dari institusi sosial atau negara. Namun sesuatu yang kita harus ciptakan sendiri melalui politik aktif yang bersifat disensus.

---

Political Philosophy can not be separated about of equality. Liberal democracy considers that equality into something giving. Though equality is not something that we expect from social institutions or countries. However, something that we have to created through politics of dissensus."

"This book introduces the origin of the concept of equality, the basic meaning of equality, the orientation of equal values, and the realization of equal systems."

"Kesetaraan gender tetap menjadi isu yang persisten di tempat kerja di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Studi ini menggunakan Teori Organisasi Berperspektif Gender Acker untuk menyelidiki praktik kesetaraan gender dan menganalisis dampak gender mainstreaming di Organisasi Keuangan Pemerintah Indonesia. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan 31 peserta yang dipilih melalui purposive sampling pada tahun 2023. Metode kualitatif dipilih untuk menangkap pengalaman dan perspektif karyawan di tempat kerja. Temuan awal menunjukkan bahwa ketidaksetaraan gender hadir di Organisasi Keuangan Pemerintah, dengan perempuan yang kurang diwakili dalam posisi kepemimpinan dan mengalami diskriminasi dan bias berbasis gender dalam aktivitas harian mereka. Temuan mengidentifikasi empat tema penting yang menghambat atau mendukung kesetaraan gender di institusi: (a) Proses Pengorganisasian Berperspektif Gender, (b) Narasi Pekerja Ideal dan Beban Ganda, (c) Norma Gender yang Tersirat dan (d) Praktik Pelaksanaan Pekerjaan, serta persepsi pegawai terhadap dan Implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG). Studi ini menunjukkan nilai penggunaan Teori Organisasi Berperspektif Gender Joan Acker untuk memahami sifat berperspektif gender Organisasi Keuangan Pemerintah Indonesia sebagai tempat kerja dan menyoroti kebutuhan penelitian yang berkelanjutan untuk mempromosikan kesetaraan gender di organisasi pemerintah.

---

Gender equality is a critical issue in organizations worldwide, and understanding its dynamics within specific contexts is essential for promoting inclusive and equitable workplaces. The study used Acker's Theory of Gendered Organizations to investigate the practice of gender equality and to analyze the impact of gender mainstreaming in the Indonesian Ministry of Finance (MoF), a significant government institution responsible for shaping economic policies and financial decision-making in the country. The data was collected through interviews with 31 participants that were selected through purposeful sampling in 2023. The qualitative method chosen to capture the experiences and perspectives of employees in the workplace. The findings identify four critical themes that either hinder or support gender equality within institutions: The finding identifies four important themes that either hinder or support gender equality in institutions: (a) Gender-Perspective Organizational Processes, (b) Ideal Worker Narratives and Double Burden, (c) Implicit Gender Norms, and (d) Workplace Organizational Logic, as well as employees' perceptions of and the Implementation of Gender Mainstreaming (PUG). This study demonstrates the value of using Joan Acker's Gendered Organization theory to understand the gendered nature of the institution as a workplace. It highlights the need for ongoing research to promote gender equality in government organizations."