Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Setelah berakhimya perang dingin, konflik intra-state semakin mengemuka sehingga menimbulkan banyak masalah di negara-negara yang belum mapan perekonomian serta politiknya. Pada akhirnya konflik internal ini kemudian menjadi berkepanjangan dan mengakibatkan stabilitas keamanan menjadi terancam dan pada akhirnya mempengaruhi perdamaian dunia. Somalia merupakan salah satu negara yang terlibat dalam konflik berkepanjangan sehingga mengancam perdamaian dan stabilitas kawasan. Konflik yang berkepanjangan ini juga menimbulkan krisis kemanusiaan yang mengakibatkan rakyatnya menderita.PBB sebagai organisasi intemasional, merasa berkewajiban untuk menyelesaikan konflik yang dianggap telah mengancam perdamaian dan stabilitas keamanan ini dengan melakukan intervensi. Intervensi ini memiliki konsekuensi-konsekuensi yang harus ditanggung tidak hanya oleh pihak yang melaksanakannya namun juga oleh negara yang menjadi target. Intervensi PBB di Somalia sering dikatakan sebagai suatu bentuk intervensi kemanusiaan karena dilandaskan pada aspek kemanusiaan. Namun begitu, intervensi kemanusiaan ini tidak terlepas dari pengerahan pasukan bersenjata sehingga menimbulkan banyak pertanyaan tentang aspek hukum, moral, dan politik di dalamnya.Berdasarkan dari analisa penulis, intervensi PBB di Somalia sudah merupakan sebuah intervensi kemausiaan jika didasarkan pada fakta yang ada. Berdasarkan aspek hukum, intervensi PBB di Somalia dalam pelaksanaannya selalu dilandasi oleh isi Piagam PBB yang merupakan salah satu sumber hukum internasional. Aspek moral dari intervensi PBB di Somalia didasari oleh konsep just war yang terdiri dari dua hal penting yaitu ius ad bellum dan ius in bello. Tidak semua kategori dari kedua hal ini bisa dipenuhi oleh pelaksanaan intervensi PBB di Somalia. Namun begitu, ketidaksempurnaan ini menunjukkan sisi kemanusiaan dari para pengambil keputusan di PBB. Adapun aspek politik intervensi kemnusiaan di dasarkan pada cara pengambilan keputusan hingga bisa menjadi sebuah resolusi. Proses ini dipengaruhi oleh situasi politik yang berkembang serta pendapat dari pihak-pihak yang kompeten. Bila dilihat dari aspek politik ini, intervensi PBB dianggap tidak berhasil menjalankan misinya. Walaupun mengalami beberapa perkembangan di bidang kemanusiaan, tetapi dibidang keamanan dan politik hal ini tidak bisa dicapai. Kegagalan ini menyebabkan PBB memutuskan untuk menarik mundur pasukannya."

"ABSTRAKPenelitian ini mendeskripsikan peran unit PPA di Polres Metro Jakarta Utara danJakarta Selatan serta tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam penanganankekerasan dalam rumah tangga. Penelitian ini menggunakan metode kualitatifdengan teknik pengumpulan data berupa wawancara terstruktur, observasi danstudi literatur. Hasilnya adalah unit PPA membagi kategori layanannya menjadidua yaitu proses pelayanan korban dan penyelesaian kasus. Faktor-faktor yangmenghambat berasal dari internal korban, eksternal korban dan internal organsiasikepolisian. Rekomendasi yang diberikan adalah memperbanyak jumlah polwanyang berkualitas dan responsif gender, menambah jumlah unit PPA hinggatingkatan Polsek untuk memaksimalkan jangkauan pelaporan kasus.

---

ABSTRACTThis research describes the role of PPA in North and South Jakarta Resort Policeand identify the obstacles and challenges in handling cases of violence againstwomen. This research used qualitative methods and utilized structured interviewsand observations for data collection. Results show that the PPA divides itsservices into two categories, services for the victims and completion of the case.Inhibiting factors originate internally and externally in the victim, and internallywithin the police. Recruiting more qualified and gender responsive policewomenand add more PPA units on the sub-district level is recommended."