Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPartai Buruh Inggris pada masa pemerintahan Gordon Brown mengalami faksionalisme. Faksionalisme yang terjadi tersebut berdampak pada berkurangnya legitimasi Brown sebagai perdana menteri maupun sebagai pemimpin Partai Buruh. Kelompok yang menentang kepemimpinan Brown melakukan kritik terkait dengan berbagai kebijakan yang diprakarsai oleh Brown. Seperti kebijakan mengenai Great Recession, Employment Bill, Energy Bill, RUU Kontra Terorisme dan mengenai izin menetap veteran Gurkha. Faksi yang menolak kepemimpinan Brown melakukan berbagai cara untuk dapat melakukan kritik terhadap Brown. Seperti melakukan backbench revolt, pengunduran diri kabinet dan, menyatakan ketidaksukaan di media massa terkait dengan kebijakan yang diambil oleh Brown. Penelitian ini akan berfokus mengenai faksionalisme yang terjadi pada masa kepemimpinan Brown. Peneliti akan mengkaji mengapa terdapat faksi yang menentang kepemimpinan Brown, hal-hal apa saja yang mendukung terjadinya faksionalisme, serta peneliti juga akan mengkaji bagaimana respon Brown terkait dengan faksionalisme pada Partai Buruh.

---

ABSTRACTBritish Labor Party at Gordon Brown Governmental period undergo Factionalism. Factionalism had an impact on lessening the legitimation of Gordon Brown either as the Prime Minister or leader of Labor Party. The opposing group criticized the policy who were made by Brown. Such as, the Great Recession Issue, Employment Bill, Energy Bill, Counter Terrorism Bill and Gurkha settlement. Faction who oppose the Brown leadership, did everything to criticized Brown. Such as, Backbench revolt, resigning fromthe cabinet and stated their dislike in mass media related to Browns policies. Thisresearch will focus on factionalism that happened on Browns leadership. Researcher will review why those faction oppose Browns leadership, and what things that support theoccurrence of factionalism and how Brown responded to the factionalism on Labor Party."

"Artikel ini bertujuan untuk meneliti rekam jejak Britania Raya dalam negosiasi undang-undang pertanian di Dewan Uni Eropa sebagai alasan keluarnya Britania Raya dari keanggotaan Uni Eropa. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan sejarah, dan berfokus pada perundingan undang-undang pertanian UE pada 2009 hingga 2016. Data yang digunakan adalah data sekunder, seperti bahan hukum dari situs resmi European Union Publication Office (Kantor Publikasi Uni Eropa), serta buku dan artikel yang berkaitan dengan undang-undang pertanian dan Uni Eropa. Hasil analisis menunjukkan bahwa alasan utama penolakan Britania Raya dalam negosiasi undang-undang pertanian UE adalah adanya kenaikan anggaran untuk mendukung program-program pertanian UE. Selain itu, upaya UE untuk memperkuat Kebijakan Pertanian Bersama/Common Agricultural Policy (CAP) justru membuat Britania Raya merasa semakin dirugikan oleh keanggotaannya dan hal ini menjadi salah satu faktor pendorong keluarnya Britania Raya dari keanggotaan Uni Eropa.

---

This article aims to examine the track record of the United Kingdom‟s negotiations regarding agricultural legislation in the Council of the European Union as the reason behind UK‟s withdrawal from the European Union. This qualitative research which uses historical approach focuses on negotiations for EU agricultural legislation from 2009 to 2016. The study makes use of secondary data including legal materials from the European Union Publications Office‟s official website, as well as relevant books and news articles. The analysis shows that the main reason for the opposition of the UK in the EU agricultural legislation negotiations is the concern over budget raises. Furthermore, this study indicates that the EU‟s attempts to strengthen the Common Agricultural Policy (CAP) made the UK feel disadvantaged by its membership, which was one of the driving forces behind the UK‟s withdrawal from the EU."

"Tugas Karya Akhir (TKA) ini membahas mengenai faktor-faktor pendorong pembentukan the 2004 Regulations oleh pemerintahan New Labour tahun 2004 di Inggris. Pembentukan manifesto New Labour pada tahun 1997 dipandang sebagai bentuk pergeseran ideologi dan langkah pragmatis yang dilakukan oleh partai Buruh pada saat itu. Kedua hal tersebut menyebabkan partai Buruh harus memenuhi dua sisi kepentingan yaitu kepentingan ideologis yang mengacu kepada manifesto New Labour dan pragmatis yang dilakukan untuk mengamankan dukungan masyarakat dalam pemilihan umum. Hal ini dapat dilihat dalam pembentukan the 2004 Regulations. TKA ini menggunakan metode kualitatif dan untuk menjelaskan permasalahan tersebut TKA ini menggunakan konsep tipe partai politik dari Diamond dan Gunther serta teori Riding the Wave dari Ansolabehere dan Iyengar. Hasil pembahasan dan analisis dalam TKA ini menemukan bahwa terdapat dua faktor yang mendorong pemerintahan New Labour dalam pembentukan the 2004 Regulations. Pertama, penerapan manifesto New Labour yang mendorong dukungan Inggris terhadap perluasan Uni Eropa 1 Mei 2004. Kedua, kepentingan partai Buruh dalam pemerintahan New Labour untuk mengakomodasi kepentingan publik Inggris.

---

This paper discusses the determining factors that resulted in the forming of the 2004 Regulations by the New Labour Government in 2004 in Britain. The forming of New Labour manifesto in 1997 is seen as an ideological shift and pragmatist choice that Labour party adopted at that time. Both of them meant that the Labour party had to fulfill two varying interests, namely the ideological interests that referred to New Labour manifesto and pragmatic interests needed to secure voter support in the election. These interests played an important role in the forming of the 2004 Regulations. This paper uses qualitative method and utilizes Diamond and Gunther concept of party tipology and Riding the Wave theory from Ansolabehere and Iyengar. This paper finds that there are two determining factors of the New Labour government to form the 2004 Regulations. First, the practice of New Labour manifesto that encouraged Britain's support for European Union Enlargement on 1st May 2004. Second, Labour party in New Labour government interests to accommodate Britain's public interests."