Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Asuransi islam menjadi salah satu pilihan bagi umat islam untuk menjalankan kegiatan perekonomian dalam semangat ajaran islam .Konsep asuransi ini berada dalam jalur pemikiran sistem ekonomi islam.Praktek asuransi islam telah lama diselenggarakan di negara-negara islam, misalnya Sudan. Model asuransi islam diperkenalkan di Indonesia melalui Asuransi Islam Takaful (AIT). Pembentukan AIT diprakarsai oleh Yayasan Abdi Bangsa bersama Bank Muamalat Indonesia di bantu Departemen Keuangan, Asuransi Tugu Mandiri dan sejumlah perorangan.Munculnya asuransi islam ini dilatarbelakangi adanya keragua-raguan terhadap mekanisme asuransi yang berkembang disebut sebagai asuransi konvensional."

"[ABSTRAKTesis ini membahas mengenai pertentangan antara ketentuan dalam asuransisyariah tentang penerima manfaat asuransi jiwa syariah dengan ketentuan pembagianwaris dalam hukum waris Islam. Dalam asuransi jwa syariah, penerima manfaat uangsantunan asuransi jiwa bila tertanggung meninggal telah ditunjuk sebelumnya dantercantum dalam polis, sedangkan ketentuan waris Islam menyatakan pembagianharta dari seseorang yang telah meninggal telah diatur di dalam al-Qur’an dan al-Hadits. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif tentang asuransi jiwa syariahdan hukum waris islam, dan alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitianini adalah melalui penelitian kepustakaan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa polis asuransi jiwa syariah dapat dinilaisebagai wasiat sehingga uang santunan asuransi jiwa syariah menjadi milik penerimamanfaat, selama tidak bertentangan dengan ketentuan wasiat dalam KHI. Kedudukanhukum ahli waris yang tidak tercantum dalam polis asuransi jwa syariah tetaplahsebagai ahli waris yang memiliki hak waris sehingga bila polis asuransi jiwa syariahtidak sesuai dengan ketentuan dalam KHI, ahli waris tersebut berhak atas uangsantunan. Dengan ketentuan yang ada saat ini mengenai asuransi jiwa syariah,pemberian asuransi kepada penerima manfaat meski menggangu hak ahli waris lainadalah terpenuhinya prestasi dan tidak menimbulkan akibat hukum apapun kecualidosa di mata Allah SWT.Ketentuan mengenai asuransi jiwa syariah saat ini masih belum sesuai denganketentuan hukum waris Islam, sedangkan waris merupakan hak bagi umat Islam yangdilindungi oleh pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu, karena uangsantunan asuransi jiwa syariah berkaitan dengan kematian seseorang dansebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahanatas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, bagi umat Islamdi Indonesia wajib melakukan pembagian waris berdasarkan hukum waris Islam.Oleh sebab itu, pemerintah seharusnya membuat Undang-Undang khusus mengenaiAsuransi Syariah yang disesuaikan dengan hukum Islam lainnya, khususnya hukumwaris Islam. Meski belum ada peraturan mengenai asuransi syariah ini, kontrakasuransi syariah yang sesuai dengan hukum Islam masih bisa dibuat karena hukumperjanjian di Indonesia mengenai asas kebebasan berkontrak, maka perusahaanasuransi dan nasabah asuransi jiwa syariah bisa membuat kontrak asuransi yangisinya sesuai dengan syariah.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the conflict between determination of the beneficiaries ofislamic life insurance and the distribution of property in Islamic law of inheritance. Inthe islamic life insurance, the beneficiary of islamic life insurance compensationmoney when the insured dies has been appointed earlier and listed in the policy, whilethe provisions of Islamic inheritance declare the division of property of someone whohas died has been set up in the al-Quran and al-Hadith. This research is a normativelaw on life islamic insurance and Islamic inheritance law, and data collection toolsused in this research is through literature research.The results showed that islamic life insurance policy can be assessed as atestament. So the islamic life insurance compensation money belongs to thebeneficiaries, as long as not contrary to the provisions of a will in KHI. The legalposition of heirs who are not listed in the policy of islamic life insurance remains asan heir who has the right of inheritance so that when the policy of islamic lifeinsurance is not in accordance with the provisions of KHI, these heirs shall be entitledto compensation. With the existing provisions regarding islamic life insurance,providing insurance to beneficiaries despite another heir is the fulfillment ofachievement and not cause any legal consequences except sin in the Eyes of Allah.Provisions concerning islamic life insurance is still not in accordance with theprovisions of Islamic law. Meanwhile, inheritance is the right of Muslims who areprotected by article 29 of the Constitution of 1945. In addition, because thecompensation money islamic life insurance related to the death of a person and asmandated by Law No. 3 of 2006 concerning Amendment to Act Number 7 1989Religious Courts for Muslims in Indonesia are required to conduct the division ofinheritance based on Islamic law. Therefore, the government should create a specificlaw regarding Takaful adapted to Islamic law, in particular the Islamic inheritancelaw. Although there is no regulation regarding this Islamic insurance, Takafulcontract in accordance with Islamic law can still be made because of the law ofcontract in Indonesia on the principle of freedom of contract, the insurance companyand the customer can make an islamic life insurance contract whose contents inaccordance with sharia, This thesis discusses the conflict between determination of the beneficiaries ofislamic life insurance and the distribution of property in Islamic law of inheritance. Inthe islamic life insurance, the beneficiary of islamic life insurance compensationmoney when the insured dies has been appointed earlier and listed in the policy, whilethe provisions of Islamic inheritance declare the division of property of someone whohas died has been set up in the al-Quran and al-Hadith. This research is a normativelaw on life islamic insurance and Islamic inheritance law, and data collection toolsused in this research is through literature research.The results showed that islamic life insurance policy can be assessed as atestament. So the islamic life insurance compensation money belongs to thebeneficiaries, as long as not contrary to the provisions of a will in KHI. The legalposition of heirs who are not listed in the policy of islamic life insurance remains asan heir who has the right of inheritance so that when the policy of islamic lifeinsurance is not in accordance with the provisions of KHI, these heirs shall be entitledto compensation. With the existing provisions regarding islamic life insurance,providing insurance to beneficiaries despite another heir is the fulfillment ofachievement and not cause any legal consequences except sin in the Eyes of Allah.Provisions concerning islamic life insurance is still not in accordance with theprovisions of Islamic law. Meanwhile, inheritance is the right of Muslims who areprotected by article 29 of the Constitution of 1945. In addition, because thecompensation money islamic life insurance related to the death of a person and asmandated by Law No. 3 of 2006 concerning Amendment to Act Number 7 1989Religious Courts for Muslims in Indonesia are required to conduct the division ofinheritance based on Islamic law. Therefore, the government should create a specificlaw regarding Takaful adapted to Islamic law, in particular the Islamic inheritancelaw. Although there is no regulation regarding this Islamic insurance, Takafulcontract in accordance with Islamic law can still be made because of the law ofcontract in Indonesia on the principle of freedom of contract, the insurance companyand the customer can make an islamic life insurance contract whose contents inaccordance with sharia]"

"Pembangunan yang sedang dilaksanakan di Indonesia dewasa ini membutuhkan investasi yang cukup besar, salah satu sumber investasi itu tersedia pada lembaga asuransi, yang berfungsi sebagai lembaga keuangan yang tugas utamanya menanggulangi resiko kerugian yang timbul dalam pembangunan Namun kenyataannya kini lembaga asuransi di Indonesia masih kurang mendapat perhatian, salah satu penyebabnya adalah adanya anggapan sebagian umat Islam di Indonesia bahwa dalam usaha asuransi terdapat praktek yang bertentangan dengan ajaran agama , seperti praktek Riba. Haisir (Judi) dan Gharar (ketidakjelasan/penipuan). Untuk mengantisifasi masalah itu salah satu alternatifnya adalah Usaha Asuransi Islam (Takaful), suatu model usaha asuransi yang mekanisme kerjanya di landasi oleh ajaran-ajaran Islam, seperti Takaful. (Perjanjian saling menjamin), Tabarru (Derma) dan Hudharabah (prinsip bagi hasil). Kini usaha Takaful ini telah diselenggarakan di Malaysia sejak dikeluarkannya UU Malaysia No. 312 tentang Takaful, usaha Takaful ini terus berkembang sampai sekarang."

"ABSTRAK1. Masalah Pokok Dalam kehidupan.ini kian hari kian bertambah masalah yang harus dihadapi yang dahulu belum terpikirkan dan kini muncul Salah satu adalah Asuransi yaitu dimana seseorang yang menanggung orang lain apabila. terjadi sesuatu terha dap yang dipertanggungkan dengan membayar premi dan peristiwa itu waktunya tak tentu. Perjanjian Asuransi itu dalam perundang-undangan kita terdapatnya di Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, tetapi karena ia merupakan suatu perjanjian maka ia juga sama dengan perjanjian-perjanjian lainnya yaitu harus memenuhi syarat sebagaimana syarat suatu perjanjian yang terdapat dalam buku ke III Kitab Undang Undang Hukum Perdata yaitu tentang perikatan. Jadi pada dasarnya suatu perjanjian Asuransi itu adalah sama dengan perJanjian-perjanjian yang terdapat dalam hukum perdata, hanya karena ia menyangkut bidang dagang maka ia dimasukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Dalam Asuransi yang menjadi masalah adalah polis Asuransi yaitu apakah polis itu suatu keharusan untuk terjadinya - Asuransi, ternyata polis itu,bukan sebagai syarat mutlak terjadinya Asuransi tetapi ia merupakan syarat pembuktian. 2. Metode Penelitian. Dalam membuat skripsi ini penulis mula-mula melakukan penelitian kepustakaan yaitu dengan membaca literatur-literatur yang berhubungan dengan Asuransi ini, kemudian baru penulis melakukan penelitian lapangan yaitu dalam hal ini penulis melakukannya di Periscope Insurance Comp. Ltd. 3. Penemuan—Penemuan. Setelah mengadakan penelitian mengenai Asuransi maka penulis mendapatkan : a. Bahwa polis yang seharusnya dibuat oleh kedua belah pi hak, tetapi kenyataannya bahwa polis itu telah ada di buat oleh pihak penanggungan pihak tertanggung tidak dapat membuat suatu perubahanpun atasnya karena pada dasarnya para tertanggung tersebut membutuhkannya. b. Dilain pihak sering terjadi bahwa perjanjian yang telah dituangkan dalam polis tersebut tidak dilaksanakan semestinya, misalnya dalam polis maupun undang-undang kita ditekankan bahwa yang terpenting adalah pembayaran premi oleh tertanggung maka. sahlah Asuransi itu adanya, tetapi dalam kenyataannya pembayaran premi oleh tertanggung itu bisa juga diperjanjikan lain dari polis yaitu. dengan membayar secara Cicilan uang preminya dan apabila terjadi peristiwa yang tak tentu maka si tertanggung harus melunasi dahulu uang premi tersebut baru penanggung akan menyelesaikan uang asuransinya. Jadi disini terjadi perjanjian lain daripada yang ada dalam polis. 4. Kesimpulan Dan Saran. 1 Bahwa pada dasarnya semua syarat. Asuransi itu adalah sama dengan perjanjian-perjanjian lain, hanya karena ia khusus dalam bidang perdagangan maka ia diletakkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, sedangkan dasar-dasarnya adalah perdata. Asuransi ini dalam kehidupan kita sekarang ini terutama - dalam arus perdagangan ini sangat banyak diperlukan, Juga dalam hal Asuransi Jiwa dimana, seorang buruh , dalam menjalankan pekerjaannya yang berbahaya akan merasa lebih terjanjian dan manusiawi sifatnya apabila jiwa mereka dipertanggungkan dan ini sesuai dengan jiwa Perburuhan Pancasila. Oleh karena itu disarankah agar. pemerintah mengharuskan perusahaan-perusahaan untuk mengasuransikan pegawainya terutama untuk perusahaan-perusahaan yang mempertaruhkan jiwa manusia."