Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk membandingkan Majelis Pengawas Daerah sebelum Judicial Review Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 dengan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah setelah keluarnya Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Selanjutnya Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana keterkaitan tugas dan wewenang dari majelis kehormatan notaris wilayah tersebut telah menjamin kerahasiaan yang harus dijaga oleh notaris. Metode penelitian adalah yuridis normatif. Data pokok dalam penelitian adalah data sekunder. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan dan dengan data sekunder. Dari hasil penelitian kewenangan Majelis pengawas Daerah sebelumnya untuk pengambilan fotokopi minuta akta dan pemanggilan notaris oleh penyidik pada dasarnya sama dengan kewenangan majelis kehormatan notaris wilayah karna hanya melimpakan sebagian dari wewenang majelis pengawas daerah kepada majelis kehormatan notaris wilayah. Dilihat dari perbedaannya, adanya unsur kepolisian sebagai pendampingan notaris yang baru hadir pada majelis kehormatan notaris yang dimasukkan ke dalam unsur ahli pada susunan keanggotaan.Unsur kepolisian inilah yang bertujuan agar adanya koordinasi antara penyidik dengan Majelis kehormatan Notaris dengan baik dan transparan. Disarankan supaya adanya aturan teknis mengenai pendampingan Notaris tersebut dibuat aturan teknis supaya kita tahu bagaimana tugasnya mendampingi notaris tersebut.Selanjutnya diharapkan agar rancangan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2016 tentang Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Majelis Kehormatan Notaris segera disahkan.Kata kunci : Notaris, Majelis Pengawas Daerah, Majelis Kehormatan Notaris Wilayah.

---

ABSTRACTThis study aims to compare the Regional Supervisory Board before the Judicial Review Act no.30 of 2004 with the Regional Notary Council of Notaries after the issuance of Law no. 2 Year 2014 amendment to Law No. 30 Year 2004 regarding Position of Notary. Furthermore, this study aims to see how the relation between the duties and authorities of the honorary board of the notary of the territory has guaranteed the secrecy that should be maintained by the notary. The research method is normative juridical. The main data in the study is secondary data. Data collection in this research is done by library research and field research and with secondary data. From the result of the research of the authority of the previous Regional Supervisory Board for the taking of the photocopy of the deed ministry and the notarial notification by the investigator is essentially the same as the honorarium of the notary public of the notary territory because it only imposes part of the authority of the regional supervisory council to the honorary council of notary of the territory. Judging from the difference, the existence of the police element as a new notary accompaniment present at the notary honorary board included in the expert element on the composition of membership. Police unit is intended to coordinate between the investigator with the Board of honor Notary with a good and transparent. It is recommended that the technical guidance on the advisory of the Notary shall be made of technical rules so that we will know how to accompany the notary. Furthermore, it is expected that the draft of the Minister of Justice and Human Rights Decree 2016 on the Implementation of Duties of the Notary Board of Honor Council shall be immediately ratified.Keywords Notary Public, Regional Supervisory Board, Honorary Council of Notary Area"

"Banyaknya yayasan yang telah melampaui batas waktu penyesuaian anggaran dasarnya dengan Undang-Undang Yayasan nomor 16 tahun 2001 Juncto Undangundang nomor 28 Tahun 2004 serta dikaitkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-undang tentang Yayasan menjadi latar belakang penulisan tesis ini. Pokok permasalahan adalah mengenai status yayasan, akibat hukum terhadap harta kekayaan yang dimiliki yayasan serta tanggung jawab pengurus yang anggaran dasarnya telah melampaui batas waktu penyesuaian menurut undang-undang nomor 28 tahun 2004 dikaitkan dengan Peraturan Pemerintah nomor 63 tahun 2008. Penelitian ini dilakukan berdasarkan penelitian hukum normatif yang bertujuan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis guna memudahkan pekerjaan analisa dan kontruksi hukumnya serta menemukan hukum m concreto dengan tipe penelitian yang digunakan adalah eksplanatoris dan berfokus masalah sehingga dapat diperoleh jawaban permasalahan bahwa yayasan yang telah melapaui waktu penyesuaian anggaran dasarnya dengan Undang-Undang yayasan nomor 16 tahun 2001 Juncto Undang-undang nomor 28 Tahun 2004 serta dikaitkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undangundang tentang Yayasan berakibat pada hilang status hukum atas badan hukum yayasan tersebut yang berdampak pada harta kekayaan yayasan serta tanggung jawab pengurus terhadap yayasan.

---

The number o f foundations which have exceeded the time o f the statutes adjustment with Law on Foundations Number 16 o f 2001 Juncto Law Number 28 of 2004 correlated to Government Regulation Number 63 o f 2008 about the Implementation of The Law on Foundations is the background o f this thesis. The subject of problems are concerning about the status o f the foundation, resulting from the law of the assets owned by foundation, and the management's responsibility that its foundations statutes exceeded the adjustment deadline in accordance with Law No. 28 of 2004 correlated to Government Regulation Number 63 of 2008. This research based on the normative law research that purposed to hold the systematization of written law materials in order to facilitates analysis and construction o f the law also find the law in concrete with the type of the research that is used explanatories and focus on the problem so it is able to get the answer of the problem that the foundations which have exceeded the time of the statutes adjustment with the Law on Foundations Number 16 of 2001 Juncto Law Number 28 o f 2004 correlated to Government Regulation Number 63 of 2008 about the Implementation of The Law on Foundations as the result, the law status of the law on foundation is lost it is impact on the foundation?s assets and the management's responsibility of the foundation."

"Kekerasan terhadap anak di dalam keluarga atau rumah tangga pada saat ini di Indonesia merupakan salah satu masalah yang sedang berkembang dan korbannya terus meningkat jumlahnya. Akan tetapi, kasus tersebut seringkali tidak dilaporkan, sehingga menjadi dark number of crime. Dengan terus meningkatnya jumlah anak yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, maka masalah ini sudah seharusnya penting untuk diperhatikan dan dicari penyelesaiannya. Kekerasan terhadap anak terdiri dari berbagai bentuk, antara lain: kekerasan fisik, kekerasan psikis atau psikologis, kekerasan seksual, dan kekerasan ekonomi. Anak merupakan salah satu subjek hukum, jadi kepentingan anak juga diatur, dijamin, dan dilindungi oleh hukum. Oleh karena itu, produk hukum yang ada di Indonesia, seperti: KUHP, UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan UU No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, juga mengatur mengenai peranan aparat penegak hukum yang ada dalam melindungi anak yang menjadi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). UU 23 Tahun 2004 ini tidak hanya mengatur secara materiil, tetapi juga mengatur secara formil, bagaimana kewenangan aparat penegak hukum. Yang dimaksud dengan aparat penegak hukum adalah kesatuan terpadu dari lembaga yang berwenang dalam menangani tindak pidana, atau yang biasa disebut dengan Sistem Peradilan Pidana. Sistem Peradilan Pidana tersebut terdiri dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Dalam menjalankan tugasnya, aparat penegak hukum mengalami kendala. Hukum dapat berfungsi dengan baik, apabila dapat digunakan dan sesuai dengan aspek sosiologis dalam masyarakat."

"Pembangunan yang dilakukan di Indonesia adalah pembangunan yang berkelanjutan,oleh karena itu setiap tahap pembangunan yang dilakukan hendaknya selalu memperhitungkan dampak dari pembangunan itu terhadap manusia dan lingkungan hidup, karena sumber daya alam bukan hanya untuk kepentingan generasi sekarang melainkan juga untuk generasi esok dan masa yang akan datang....."