Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Administration and procedure of administrative courts in Indonesia."

"Tesis ini membahas pelaksanaan Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional di Indonesia. Melalui penyetaraan jabatan, salah satu area perubahan yang hendak diperbaiki dalam Reformasi Birokrasi adalah Bidang Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Aparatur. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional ditinjau dari segi pengaturan dalam peraturan perundang-undangan dan teori birokrasi serta perkembangan pelaksanaan penyetaraan jabatan di Indonesia beserta kendala yang dihadapi, dan hasil yang diharapkan dari penyetaraan jabatan. Bentuk penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Penelitian yang dilakukan menggunakan data sekunder. Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan menggunakan studi dokumen/studi pustaka dari bahan-bahan pustaka. Alat pengumpulan data melalui studi dokumen. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif melalui metode analisis preskriptif analitis. Hasil penelitian adalah sebagai bagian dari upaya reformasi birokrasi, penyetaraan jabatan diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional dan Surat Edaran Menteri PAN RB Nomor 382 s.d. 393 Tahun 2019 tentang Langkah Strategis dan Konkret Penyederhanaan Birokrasi. Penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional pada Instansi Pusat, dilaksanakan di 34 Kementerian, 27 Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Sekretariat Lembaga Non Kementerian, Sekretariat Lembaga Negara, dan Lembaga Penyiaran Publik. Sejumlah 23.622 Jabatan Administrasi direkomendasikan untuk penyetaraan ke jabatan fungsional, 21.954 jabatan pengawas yang dialihkan ke jabatan fungsional, namun dalam pelaksanaannya penyetaraab jabatan terkendala dari segi regulasi dan budaya birokrasi

---

This thesis discusses the Transition process of Administrative Positions to Functional Positions in Indonesia. One of the areas to be improved in Bureaucratic Reforms through this process is the Institutional and Apparatus Human Resources. This research aims to analyze the transition from administrative to functional positions based on the regulating aspect in the legislation and bureaucracy theory along with the development of the transition process in Indonesia and its obstacles, and also the expected results of the process. The method used in this research is juridical normative. This research uses secondary data that are collected by documents/literature review of the materials. Documents review is chosen to be the data collection tool for this research while the approach used is qualitative approach through prescriptive analytics method. The results of this research are a part of bureaucratic reform. The positions transition is regulated under Regulation of the Minister of State Apparatus Empowerment and Bureaucratic Reforms Number 28 of 2019 on Transition from Administrative Positions to Functional Positions and Circular of the Minister of State Apparatus Empowerment and Bureaucratic Reforms Number 382 to 393 of 2019 on Strategic and Concrete Steps for Bureaucracy Simplification. The transition from administrative positions to functional functions in Central Institutions is held in thirty-four Ministries, twenty-seven Non-Ministerial State Institutions, Secretariat of Non-Ministerial Institutions, Secretariat of State Institutions, and Public Broadcasting Institutions. There are 23.622 Administrative Positions recommended to be transitioned to functional positions. However, in the practices, the transition process is hampered by the regulatory and bureaucracy culture aspects"