Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKHubungan bank dan nasabah menjadi sorotan tajam akhir-akhir ini sebagai akibat dari Paket 28 Oktober 1988 (PAITO 88) yang mengakibatkan jumlah bank meningkat dengan tajam demikian juga dengan meningkatnya dana masyarakat yang dihimpun oleh perbankan nasional. Melalui peningkatan jumlah bank dan dana masyarakat , maka meningkat pula produk-produk perbankan yang diikuti oleh variasi-variasi dari produk-produk perbankan. Nasabah mempunyai ketertarikkan tersendiri atas produk-produk perbankan tersebut, karena adanya iming-iming hadiah yang diberikan oleh sejumlah bank terhadap para deposan. Di balik hubungan bank dan nasabah ini, terlihat berdasarkan hasil penelitian, kedudukan dari deposan mulai dipertanyakan karena belum memadainya peraturan perundang-undangan di bidang perbankan yang dapat melindungi kepentingan dari para deposan. Kasus Bank Surma merupakan suatu contoh tersendiri, bahwa betapa rapuhnya perlindungan hukum bagi para deposan yang diberikan oleh bank. Salah satu sebab kurangnya perlindungan hukum bagi para deposan yaitu karena lemahnya bargaining position yang dimiliki oleh para deposan. Hal ini disebabkan klausul-klausul yang sudah baku yang diterapkan oleh perbankan terhadap perjanjian baku yang terdapat pada setiap penbukaan rekening tabungan dan deposito. Menghadapi permasalahan dari hubungan bank dan nasabah terhadap produk tabungan dan deposito, meialui tesis ini penulis berusaha nenjawab permasalahan yang terdapat dalam masyarakat perbankan melalui pendekatan secara yuridis, dengan prinsipnya melakukan penelitian hukum yang nornatif, bercorak kuantitatif, multidisipliner dan perbandingan hukum."

"ABSTRAKLahirnya Keputusan Menteri Keuangan Nomor1062/KMK.001/1988, tanggal 27 Oktober 1988, menyebabkanpertumbuhan perbankan begitu pesat, dan diikuti semakinbanyak produk-produk tabungan yang ditawarkan oleh bankbankbahkan dengan iming-iming hadiah, hal ini terkadangmenimbulkan kebingungan para nasabah. Dari pengaduan yangmasuk kepada Yayasan lembaga Konsumen Indonesia terhadapbidang perbankan yang paling banyak mengenai keluhantentang pelayanan yang diberikan oleh bank kepadanasabahnya, diantaranya masalah yang berkenaan dengantabungan, Automatic Teller Machine (ATM), dan kartu kredit.Keluhan-keluhan tersebut akibat dari kedudukan yang tidakseimbang antara bank dan nasabah akibat dari perjanjianbaku yang dibuat sepihak oleh pihak bank. Hal ini dapatterlihat dari awal pengikatan perjanjian pada waktupembukaan rekening tabungan, nasabah sudah diberikanformulir yang telah dibuat sepihak oleh bank untuk siap diisi dan ditandatangani, bahkan terkadang tanpa mendapatpenjelasan mengenai klausul-klausul yang berupa syaratsyaratmenabung, nasabah dianggap membaca dan memahaminya, padahal belum tentu nasabah memahami klausul-klausul yangada dalam formulir tersebut yang terkadang panjang dansulit dipahami. Sepanjang pengamatan penulis terhadapbeberapa formulir pada beberapa bank di Jakarta terdapatbeberapa klausul yang memberatkan nasabah penyimpan danatabungan tersebut yang antara lain menyebutkan "bank berhakmengadakan perubahan-perubahan pada syarat-syarat umum initanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada penabung.Perubahan tersebut mulai mengikat penabung sejak saatdiadakannya perubahan syarat-syarat umum walaupunpemberitahuan belum diterima oleh penabung." Denganlahirnya Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1999 TentangPerlindungan Konsumen, membantu nasabah untuk mendapatkanperlindungan dan upaya hukum, dan bagi pengusaha bankdibatasi dengan adanya larangan pencantuman klausul bakuyang memberatkan nasabah penyimpan dana tabungan."

"Latar belakang penulisan tesis ini berangkat dari permasalahan bahwa dalam keadaan situasi keuangan negara yang mengalami defisit, penerimaan negara dari sektor pajak menjadi perhatian utama. Kontribusi penerimaan pajak dari pajak penghasilan orang pribadi secara kuantitatif dan kualitatif masih rendah. Hal tersebut dapat tercermin dari jumlah penerimaan maupun dari jumlah orang pribadi yang tercatat sebagai wajib pajak serta tingkat ketaatan atau kepatuhannya. Munculnya keluhan dari pihak Direktorat Jenderal Pajak mengenai keberadaan pasal mengenai kerahasiaan bank dan peniadaan pengusutan fiskal atas asal usul deposito dan tabungan, yang dianggap menjadi penghambat dalam proses pencapaian penerimaan pajak dari orang pribadi. Tujuan penulisan tesis ini mencoba untuk meneliti dan menganalisis dari segi potensi penerimaan negara dari sektor PPh khususnya orang pribadi, kemudian kaitannya dengan keberadaan pasal mengenai kerahasiaan bank atas informasi data nasabah bank untuk kepentingan perpajakan. Dengan mengacu kepada sistem dan kebijakan perpajakan yang telah ada, perlakuan pelarangan pengusutan fiskal atas asal usul deposito dan tabungan di perbankan dalam kaitannya dengan topik diatas tersebut turut dibahas dalam tulisan ini untuk melihat kemungkinan aspek potensi penerimaan pajaknya.Referensi Undang-Undang dan peraturan pelaksanaannya yang digunakan dalam penulisan ini adalah Undang-Undang Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU No 6 tahun 1983 dengan perubahan terakhir UU No 16 tahun 2000), Undang-Undang Tentang Pajak Penghasilan (UU No 7 tahun 1983 dengan perubahan terakhir UU No 17 tahun 2000) dan Undang-Undang Tentang Perbankan (UU No 10 tahun 1998), serta peraturan pelaksanaan dalam bentuk Keputusan Presiden, Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri Keuangan, Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak dan Peraturan Bank Indonesia. Penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif analistis, dengan menggunakan metode pengumpulan data dan dokumen berupa studi lapangan, studi literatur serta studi kepustakaan. Mengacu pads tujuan tersebut diatas, dalam sistem perpajakan yang telah ada dengan tinjauan berbagai aspek azas perpajakan yang berlaku, orang pribadi selaku wajib pajak, menjadi perhatian utama dalam rangka menggali potensi penerimaan pajak. Dengan pertimbangan beberapa aspek yang melatarbelakangi penulisan ini, ditengah kondisi dan keadaan perekonomian sekarang yang kurang baik, diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi sumbang saran maupun rekomendasi bagi peningkatan penerimaan negara dari sektor pajak dari segi orang pribadi."

"Perbankan sebagai salah satu lembaga keuangan memiliki peranan yang sangat penting dalam bidang perekonomian. Sebagai suatu lembaga kepercayaan, bank menjalankan usahanya berdasarkan kepercayaan dari masyarakat sebagai nasabah untuk memanfaatkan produk dan jasa bank. Nasabah memerlukan perlindungan hukum dalam melaksanakan kepentingannya sehingga kepercayaan masyarakat kepada lembaga perbankan tetap terpelihara.Dalam rangka meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan nasabah dalam berhubungan dengan bank, meningkatkan penerapan good governance di sektor perbankan, serta mengurangi informasi asimetris, terbit Peraturan Bank Indonesia tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah, Peraturan Bank Indonesia No. 7/6/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005.Berdasarkan hal tersebut di atas timbul permasalahan, "Bagaimana bentuk dan sifat hubunganhukum antara bank dan nasabah?" dan "Bagaimana perlindungan hukum terhadap nasabah terkait dengan transparansi informasi produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah" Untuk menjawab permasalahan tersebut, dilakukan penelitian terhadap perlindungan nasabah bank berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah.Metode penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan jawaban yaitu bentuk hubungan hukum antara bank dan nasabah pada hakekatnya adalah hubungan kontraktual yang terjadi atas transaksi berkenaan dengan produk-produk bank, untuk memberikan perlindungan hukum terhadap nasabah bank wajib menyampaikan informasi mengenai karakteristik produk bank secara lengkap dan jelas, serta meminta persetujuan tertulis dari nasabah dalam penggunaan data pribadi nasabah kepada pihak lain untuk tujuan komersial."

"Banking industry has developed well nowadays. There are many banks involved, not only public and private sectors but also investors from foreign countries are welcomed. Compenies have to developed different or unique strategy to exist in global market. Promotion is one way that can be done, because promotion is believed can increase number of selling in a short ? term by giving free sample or incentive to attract consumers interest. PT. Bank DKI held exhibition and ?Undian Berhadiah? as a means to promote their product to the consumer. PT. Bank DKI as a Regional Development Bank (Bank Pembangunan Daerah), always try to maintain their success by maintaining and improving the existance of Tabungan Monas. It can be seen from the portofolio of Tabungan Monas per December 2007 which shows Rp.450 billion or increased 100.89 % compare to previous years. This research tries to analize customer?s perception to sales promotion of Tabungan Monas PT. Bank DKI. This research is a descriptive study which 100 consumers of Tabungan Monas KCU Juanda PT. Bank DKI involved as respondents classified from males or females above 20 years old. Consumers interest in attending exhibition is quite strong promising. It keeps Bank DKI to participate in exhibition to socialize and promote their products.

However, information regarding time and venue of the exhibition had to be paid attention of. Mass media could be used to promote the program. A program Undian berhadiah is proven to give impact in creating customer?s positive perception with Tabungan Monas. Interesting prizes to transparency in drawing proceess has been proved to put consumer trust to big opportunity to win the offered prize. The success of two sales promotion programs make Bank DKI to keep up to date to hold other kind of promotion. Through kinds of creative and innovative sales promotion, Bank DKI can maintain and attract more consumer to their Tabungan Monas."