Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 15904 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Agus Sardjono
Depok: Universitas Indonesia, 2001
346.07 AGU h
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Tim Pengajar
Jakarta: Fakultas Hukum UI, 2001
346.07 Tim h
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
"The Contract of work (kontrak karya pertambangan) is a contract between government and mining company which becomes legal consideration to the company to conducting mining business in Indonesia. In the structure of cooperation the government being the principal and the mining company becomes the contractor."
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
cover
cover
cover
Salim H.S. author
Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2010
346 SAL k
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Dewi Marlina
"Dalam menjalankan tugas dan kewenangannya tidak jarang BPPN mendapatkan hambatan secara yuridis. Sebagai contoh yaitu perkara gugatan yang diajukan oleh PT. Mitra Bangun Griya terhadap BPPN. Permasalahan yang menjadi dasan gugatan adalah berawal dari perjanjian pemasukan barang atau aktiva sebagai modal yang dilakukan oleh PT. MBG dengan PT. Bank Aspac. Dengan dilakukannya pemasukan barang aktiva sebagai modal berupa tanah dan bangunan mengakibatkan kepemilikan saham dalam PT. Bank Aspac berubah. PT. MBG menjadi pemegang saham mayoritas dalam PT. Bank Aspac. Akan tetapi bank tersebut dimasukan kedalam kelompok bank yang berstatus Bank Beku Ke giatan Usaha (BBKU) oleh pemerintah. BPPN mengambil alih Bank Aspac sebagai konsekuensi yuridis adanya cessie antara Bank Indonesia dan Pemerintah, karena Bank Aspac mendapat bantuan likuiditas dari Bank Indonesia berupa SBPUK (Surat Berharga Pasar Uang Khusus) dan hak tagih BI tersebut dialihkan kepada Pemerintah melaui cessie. Dasar dari gugatan PT. MBG adalah bahwa perjanjian pemasukan barang atau aktiva sebagai modal bertentangan dengan peraturan permodalan yang berlaku dalam industri perbankan yaitu Keputusan Dewan Moneter Republik Indonesia Nomor 25 tahun 1957 dan PP 70 tahun 1992, pasal 13. Dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa Dengan demikian perjanjian pemasukan barang atau aktiva sebagai modal tersebut mempunyai kausa yang tidak halal. Bahwa berdasarkan konstruksi hukum perjanjian menurut KUH-Perdata, perjanjian yang tidak memenuhi syarat objektif adalah batal demi hukum. Oleh karena itu setiap perjanjian turunan yang berkaitan dengan objek perjanjian pemasukan barang atau aktiva sebagai modal tersebut menjadi tidak sah (void ab initio)."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004
S21092
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Yessica Diana
"Tesis ini membahas kesalahkaprahan penerapan hukum akibat masih terjadinya kekosongan hukum dalam praktik pembuatan keterangan waris yang selama ini “terpaksa” dijalankan dengan mengacu pada ketentuan Pasal 111 ayat (1) huruf (c) angka 4 PMNA 3/1997 jo. PMATR 16/2021 tentang Pendaftaran Tanah. Peraturan inilah yang selama ini dipersamakan sebagai dasar hukum pembuatan keterangan waris, padahal peraturan ini secara tegas hanya diperuntukkan mengatur hal-hal terkait pendaftaran tanah. Sehingga, tidak seharusnya peraturan ini dijadikan dasar hukum pembuatan keterangan waris yang memiliki banyak peruntukkan diluar pendaftaran tanah. Di samping itu, peraturan ini juga membagi kewenangan pembuatan keterangan waris kepada 3 (tiga) pejabat/lembaga, yaitu: (1) lurah dan camat, (2) notaris, dan (3) Balai Harta Peninggalan, yang berdampak pada beragamnya bentuk dan kekuatan hukum keterangan waris yang dihasilkan dari masing-masing pejabat/lembaga. Hal ini mengakibatkan ketidakpastian hukum di tengah masyarakat serta menjadi pemicu utama tingginya sengketa kewarisan di Indonesia. Oleh sebab itu, masalah yang diangkat dalam penelitian ini mengenai pengaturan kemajemukan hukum waris dan kewenangan penerbit keterangan waris serta perkembangan hukumnya, dan bagaimana seharusnya keterangan waris dibuat agar tercipta kepastian hukum dalam rangka mewujudkan unifikasi hukum. Penelitian ini merupakan penelitian hukum Doktrinal dengan pendekatan analitis, teoretis dan komparatif terhadap data sekunder yang diperoleh melalui studi bahan kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan tipologi eksplanatoris. Adapun hasil penelitian yang didapatkan ialah belum adanya ketentuan yang mengatur pembuatan keterangan waris secara umum, sehingga praktik pembuatan keterangan waris masih dibuat berdasarkan Pasal 111 ayat (1) huruf (c) angka 4 PMNA 3/1997 jo. PMATR 16/2021 tentang Pendaftaran Tanah, dimana hal ini tidak relevan dan tidak mengakomodasi maksud dan tujuan keterangan waris dengan peruntukkan lain-lain diluar pendaftaran tanah. Kemudian, demi tercipta kepastian hukum dan tercapainya persamaan warga negara di hadapan hukum, perlu dibentuk suatu peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur perihal kewarisan khususnya keterangan waris yang kewenangannya tunggal diberikan kepada 1 (satu) pajabat/lembaga saja yaitu Notaris dengan pertimbangan Notaris dapat membuat keterangan waris dalam bentuk akta autentik berdasarkan keterangan para pihak (akta partij) yang memiliki nilai pembuktian sempurna bagi para pihak maupun pihak ketiga.

This thesis discusses the inconsistencies in law application due to the ongoing legal voids in the practice of making inheritance statements, which have been "forced" to adhere to Article 111 paragraph (1) letter (c) number 4 of PMNA 3/1997 jo. PMATR 16/2021 regarding Land Registration. This regulation has been equated as the legal basis for making inheritance statements, even though it explicitly only regulates matters related to land registration. Therefore, this regulation should not be used as the legal basis for making inheritance statements, which have many purposes beyond land registration. Moreover, this regulation also divides the authority to make inheritance statements among 3 (three) officials/agencies: (1) village heads and sub-district heads, (2) notary, and (3) the Estate Office, resulting in various forms and legal strengths of inheritance statements issued by each official/agency. This has led to legal uncertainties within society and is a major trigger for the high number of inheritance disputes in Indonesia. Hence, the issues raised in this research are concerning the regulation of the diversity of inheritance laws, the authority to issue inheritance statements, their legal development, and how inheritance statements should be made to create legal certainty in achieving legal unification. This research is a Doctrinal legal study with an analytical, theoretical, and comparative approach to secondary data obtained through library research, then analyzed qualitatively with explanatory typology. The research findings indicate the absence of general provisions regulating the making of inheritance statements, thus the practice still relies on Article 111 paragraph (1) letter (c) number 4 of PMNA 3/1997 jo. PMATR 16/2021 regarding Land Registration, which is irrelevant and does not accommodate the purposes of inheritance statements beyond land registration. Therefore, to ensure legal certainty and achieve equality for citizens before the law, it is necessary to establish legislation specifically regulating inheritance, especially inheritance statements where sole authority is given to 1 (one) official/agency, namely the Notary. This is because Notary can create inheritance statements in the form of authentic deeds based on the parties' statements (akte partij) which have perfect evidentiary value for both the parties and third parties."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Monintja, Mick Olaf
"ABSTRAK
Tesis ini membahas mengenai Akta Kelahiran yang merupakan suatu
produk hukum administrasi negara yang dikelola oleh pemerintah, namun
memiliki dampak langsung secara nyata terhadap aspek keperdataan seseorang
dimana merupakan bagian dari hukum perdata. Akta Kelahiran itu sendiri diatur
baik oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maupun oleh Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Penelitian dalam
tesis ini adalah penelitian yuridis normatif dengan desain deskriptif dan perspektif
analitik. Hasil penelitian dalam tesis ini menyimpulkan bahwa meskipun
berkedudukan sebagai keputusan tata usaha negara namun karena sifatnya yang
berdampak langsung terhadap aspek keperdataan seseorang serta memiliki
landasan yuridis dalam hukum perdata, menimbulkan pengecualian sebagai objek
peradilan tata usaha negara.

ABSTRACT
This study analyzed about birth certificate which is a product of
administrative law that being controlled by government, but it is also a part of
civil law because its direct impact to human civil aspects. Birth certificate is
regulated both by Civil Code (KUH Perdata) and Law No. 24 of 2013 of
Population Administration. This research is normative juridical with descriptive
and analitical perspective interpretive. The researcher conclude that birth
certificate had an exception as an object in state administration judiciary,
eventhough birth certificate is a state administration decision, because it is had a
juridicial base in civil code and also its characteristic that affect human civil
aspects"
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>