Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTesis ini memperbandingkan pretorianisme militer dalam politik Negara, mengambil studi kasus Indonesia dan Myanmar. Dengan menggunakan teori pretorianisme Eric Nordlinger, tesis ini membandingkan kedua Negara tersebut melalui empat indikator penting dalam teori petorianisme Eric Nordlinger, diantaranya : a penghapusan dan pembatasan persaingan dan keterlibatan masyarakat dalam politik, b upaya mempertahankan kekuasaan oleh rezim militer secara terpusat, c pertumbuhan dan modernisasi ekonomi dan d kecenderungan mempertahankan status quo ekonomi dibandingkan mengupayakan ekonomi yang progresif.Melalui penelitian ini, ditemukan bahwa di Indonesia rezim Orde baru memiliki melakukan pembatasan persaingan dan keterlibatan dalam politik, sedangkan di Myanmar, rezim junta militer penghapuskan persaingan dan keterlibatan politik. Orde baru di Indonesia mengupayakan keberlangsungan kekuasaannya melalui mobilisasi politik, indoktrinasi di desa-desa, serta sensor atas media-media cara represif juga digunakan untuk meredam penentangan terhadap pemerintah , rezim junta militer di Myanmar mengupayakan indoktrinasi, kontrol serta pengawasan atas media-media namun cara represif lebih dominan. Orde Baru di Indonesia mengelola pertumbuhan ekonomi dan modernisasi dengan meliberalisasi perekonomian, investasi asing masuk membawa alih teknologi dan modernisasi di Indonesia, rezim junta militer Myanmar justru memberlakukan kebijakan ekonomi isolasionis yang melakukan nasionalisasi perusahaan-perusahaan serta membatasi masuknya modal asing. Orde Baru di Indonesia mengupayakan kebijakan-kebijakan ekonomi progresif di pedesaan, akan tetapi secara porsi justru Orde Baru cenderung menngkonsentrasikan kapital dan pembangunan di pusat ketimbang daerah-daerah. Rezim Junta Myanmar juga memberlakukan kebijakan progresif terhadap petani namun konsentrasi kapital tetap berada pada kelompok militer. Penelitian ini menemukan bahwa secara teoritik dalam aspek politik dibutuhkan indikator tambahan mengenai pelanggaran HAM serta dalam aspek ekonomi dibutuhkan tambahan indikator mengenai konglomerasi oleh militer, karena kedua hal tersebut sangat menonjol di kedua negara.

---

ABSTRACTThis thesis comparing military praetorianism in Indonesia rsquo s New Order Era and Myanmar rsquo s Military Junta using the theoretical explanation of Eric Nordlinger rsquo s Praetorianism. There are four important indicators that can help us to compare both countries such as a the abolition and limitation of competition and involvement in politics for civilians b the military regime efforts to maintain the continuity of the regime c economic development and modernization and d the intention of ruler praetorians to preserve the economic status quo rather than progressive economy.This paper found that Indonesia rsquo s New Order tend to limit competitions and involvement of civilians in the politics while Myanmar rsquo s military junta abolished the competition and involvement of civilian in the politics. Indonesia rsquo s New Order regime tend to maintain the continuity of the regime through political mobilization and indoctrination especially for villagers, and media control, aside of repressive way. Myanmar rsquo s military Junta also tend to maintain the power by indoctrination and control over media, but the repressive actions by military was more dominant. Indonesia rsquo s New Order maintaining economic development and modernization through economic liberalization, foreign investment brought technological transfer and modernization, meanwhile the Myanmar rsquo s military junta regime imposing isolationist economic policy and nationaliziation of foreign enterprises and limit the foreign investment inflow within the country. Indonesia rsquo s New Order regime attempt to achieve progressive policies such as building public facilities for villagers but there was still huge disparity between economy in the village and central region. The capital was centralized within the circle of Jendral Soeharto rsquo s cronies. Myanmar rsquo s military junta government also attempt to achieve progressive policies toward peasants and farmers in the village by building public facilities and credit special for peasants and farmers, but the overall capital in fact concentrated within the military. This thesis found that more indicator needed about human rights violation and groups conglomeration of military, as the two aspects are very significant within the two countries"

"Fokus penelitian ini pengambilan pilihan kebijakan luar negeri Indonesia untuk melakukan intervensi militer di Timor Portugis tanggal 7 Desember 1975. Tujuan dari penelitian ini adalah untu k memahami fokus penelitian tersebut dengan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan pilihan kebijakan luar negeri Indonesia untuk melakukan intervensi militer di Timor Portugis tanggal 7 Desember 1975. Identifikasi faktor-faktor tersebut kemudian menjadi dasar bagi pembangunan sebuah pemahaman konseptual terhadap kasus pengambilan pilihan kebijakan luar negeri Indonesia untuk melakukan intervensi militer di Timor Portugis tanggal 7 Desember 1975. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan data-data dikumpulkan sumber-sumber primer maupun sekunder, analisa data menggunakan metode deskriptif-analitis dan penarikan kesimpulan secara induktif. Kesimpulan dari penelitian adalah bahwa pengambilan pilihan kebijakan luar negeri Indonesia untuk melakukan intervensi militer di Timor Portugis tanggal 7 Desember 1975 dipengaruhi oleh faktor-faktor kebijakan negara-negara yang berkepentingan di lingkungan internasional, interaksi politik antara aktor-aktor perumus kebijakan luar negeri Indonesia serta personalitas Presiden Suharto.

---

The focus of this study is on Indonesian choice to do military intervention as its foreign policy in Timor Portugis on 7 December 1975. The purpose of this study is to understand the focus of the study by indentifying factors that affect Indonesian choice to do military intervention as its foreign policy in Timor Portugis on 7 December 1975. This factors identification is the basis for conceptual understanding on the case of Indonesian choice to do military intervention as its foreign policy in Timor Portugis on 7 December 1975.

This study uses qualitative approach with data gathered from primary as well as secondary sources, data analyzed by using desriptive-analytical method and conclusion reached inductively. This study concludes that the Indonesian choice to do military intervention as its foreign policy in Timor Portugis on 7 December 1975 is affected by policies of interested countries, political interaction between foreign policy-making actors in Indonesia as well as personality of President Suharto."

"Tesis ini membahas perkembangan ilmu militer modern Cina sejak akhir masa pemerintahan Dinasti Qing ( 1895 ) hingga pendirian Akademi Militer Whampoa pada tahun 1924. Ketidakmampuan pemerintah Qing dalam menangani berbagai permasalahan yang berasal dari dalam maupun luar Cina menyebabkan pemerintah meminta bantuan kepada negara Barat untuk membentuk maupun melatih kesatuan militer modern; sekaligus mendirikan akademi militer modern. Dimulai sejak Pemberontakan Taiping ( 1850-1864 ) berlangsung, perkembangan ilmu militer modern Cina terus berkembang hingga pendirian Akademi Militer Whampoa pada tahun 1924 di Whampoa oleh Partai Nasionalis Cina beraliansi dengan Komintern-Partai Komunis Cina. Akademi Militer Whampoa adalah akademi militer modern pertama yang didirikan setelah Republik Cina berdiri pada tahun 1912. Perwira Whampoa kelak berperan baik dalam militer maupun pemerintahan Republik Cina ataupun Republik Rakyat Cina.

---

This thesis discusses the development of the science of modern China's military since the end of the reign of the Qing dynasty (1895) until the founding of the Whampoa Military Academy in 1924. Qing Government's incompetence in dealing with various problems that come from within and outside the Chinese caused the government requested the assistance of Western countries to establish and train a modern military force; at the same time established a modern military academy. Starting from the Taiping rebellion (1850-1864), the development of modern Chinese military science continued to develop until the founding of the Whampoa Military Academy in 1924 by the Chinese Nationalist Party alliance with the Comintern-the Communist Party of China. Whampoa Military Academy was the first modern military academy that was established after the Republic of China was founded in 1912. Whampoa officers would play a role in both the military and the government of the Republic of China or the People's Republic of China."

"Disertasi ini membahas proses masuknya Purnawirawan TNI ke dalam politik dan kinerjanya setelah berada di dalam arena politik. Penelitian ini menduga bahwa dengan berperannya Purnawirawan TNI dalam kegiatan politik akan memberikan karakteristik baru pada pola relasi sipil-militer di Indonesia. Dalam menjelaskan fenomena ini penelitian menggunakan pendekatan jaringan Actor-Network Theory (ANT). Pendekatan ANT berfokus pada relasi performatif antara aktor dengan actant baik human actant maupun non-human actant. Kedua actant ini bertindak sebagai mediators (pengambil alih tindakan aktor). Penelusuran pendekatan ANT berusaha menggali suatu peristiwa secara riil dan detail. Metode Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara mendalam, observasi, dan penggunaan data sekunder terkait.Hasil dan kesimpulan penelitian ini adalah, pertama, penelitian ini berfokus pada tiga aktor Purnawirawan TNI yang masuk ke ranah politik (informan kunci) dan relasinya dengan sekian banyak human actant (informan) dan non-human actant. Penelitian ini.setidaknya menelusuri enam (6) non-human actant yang menjadi mediators. Keenam non-human actant tersebut adalah: Partai Politik dan Kondisi Politik secara umum; Pembentukan Karakter TNI;Purnawirawan TNI sebagai Warga Sipil; Usia Pensiun, Orientasi Kekuasaan dan Kegiatan pasca Pensiun Purnawirawan TNI; Pengalaman Dwi Fungsi ABRI; dan Organisasi Purnawirawan TNI. Sebagian non-human actant ini menggambarkan temuan “motif idealis” yang melatarbelakangi Purnawirawan TNI masuk ke ranah politik. Selain itu, penelitian juga menemukan bahwa pada sebagian kecil Purnawirawan TNI berpolitik didasarkan pada “motif pragmatis”, seperti misalnya keinginan tetap berkuasa dan tujuan ekonomi. Tentang “motif pragmatis”, penelitian mengakui belum berhasil menggalinya secara lebih dalam, masih tergolong sebagai “background plasma” sebagaimana dikatakan oleh Pendekatan ANT. Penelitian juga menyimpulkan bahwa: 1) aktor Politisi Purnawirawan TNI yang berseberangan dengan rezim penguasa membentuk pilihan partai politik selain partai berkuasa; 2) pengelompokan Politisi Purnawirawan TNI mengikuti pola-pola tertentu; dan 3) terdapat beberapa bentuk partisipasi politik Politisi Purnawirawan TNI.Kedua, mengenai group formation relasi sipil-militer dan peran Politisi Purnawirawan TNI dalam konsolidasi demokrasi Indonesia, penelitianmenyimpulkan bahwa: 1) Politisi Purnawirawan TNI tidak dapat dikatakan mewakili kepentingan militer; 2) Politisi Purnawirawan TNI mampu menjadi jembatan komunikasi (connector) dan peredam konflik (arbitrator-mediator) Politisi Sipil dengan Militer; 3) komitmen Purnawirawan TNI pada konstitusi dan politik negara berperan positif dalam konsolidasi demokrasi. Ancaman konsolidasi demokrasi muncul justru dari lemahnya infrastruktur dan institusionalisasi demokrasi. Ketiga, mengenai sumbangsih Pendekatan ANT pada studi sosiologis relasi sipil-militer, menyimpulkan bahwa relasi sipil-militer dipandang sebagai agregasi dari relasi performatif berbagai aktor sehingga diperoleh gambaran riil & detail relasi sipil-militer. Berdasarkan cara pandang demikian, penelitian ini menyatakan bahwa karakteristik relasi sipil-militer di Indonesia is constantly made and remade, dapat terus berkembang. Pada saat penelitian ini dilakukan Politisi Purnawirawan TNI mampu menjadi jembatan komunikasi dan peredam konflik politisi sipil dengan militer. Keempat, modifikasi-kritik penelitian ini terhadap Pendekatan ANT adalah: penelitian ini memasukan non-human actant yang tidak terbatas hanya pada saat tindakan aktor diambil (critical moment), tidak sebatas kondisi “here and now ”, namun juga konteks kesejarahan/pengalaman (related past time) aktor (seperti Pembentukan Karakter TNI dan Pengalaman Dwi Fungsi ABRI), sebagaimana juga menjadi masukan Boyana Peric terhadap Pendekatan ANT.

---

This dissertation examines the process of Retired Military (TNI) Personnels entering into practical politics and their performances after they are in the political arena. This research assumes that the role of Retired Military (TNI) Personnels in politics will provide new caracteristics in the pattern of civil-military relations in Indonesia. This phenomenon is explained by using the approach of Actor-Network Theory (ANT) which attempts to excavate an event with realness and detailness, based on the performative relations between actors (actant), human actant as well as non-human actant. The research methodology used is qualitative approach by excavating throughly the relational process between actors in the network. Data collection techniques used are interview, observation, and related secondary data source.

The result and conclusion of the research are as the following. First, there are 6 (six) non-human actants becoming mediators (change-taker of the actor’s steps of Retired Military into Politics). These six non-human actants consist of Establishment of TNI Characters; Political Party and Political Condition in General; Retired Military Personnel as Civil Citizen; Dual Functions of ABRI; Pension Age, Power Orientation and Activity after Pension of Retired Military Personnel; and Organization of Retired Military Personnel. Beside those six non-human actants which describe finding factor or ideal motive causing retired military personnel entering into politics, this research discovers a few retired military personnel joining politics based on pragmatic motive or factor, as a desire for constant authority and economic purpose. About this pragmatic motive or factor, the researcher admits unsuccessfully deep excavation, still classifying as “background plasma” as stated in the ANT approach. Moreover, the result research indicates as follow: 1) Conflict between actor of retired military and authoritarian regime sets up the option of political party against the ruling party; 2) Classification of retired military personnel follows certain patterns; 3) There are various forms of political participation of retired military personnel.

Second, group formation of civil-military relations and role of retired military personnel as politician in the consolidation of Indonesian democracy can be concluded as follow: retired military personnel as politician can not be stated to represent military interest; 2) Retired military personnel as politician has the capability to bridge the communication and to act as muting agent in political conflict between civil and military; 3) Commitment of retired military personnel to constitution and nation politics has positive role in democracy’s consolidation. The threat of democracy’s consolidation precisely emerges from the weakness of infrastructure and democracy institutionalization. Third, contribution of ANT Approach in sociological study of civil-military relations concludes as follow: 1) Civil-military relations are regarded as the aggregation of perfomative relations from various real actors so that it can provide real and detail description of civil-military relations. Based on that point of view, this research states that characteristics of civil-military relations is constantly made and remade. While conducting this research, retired military personnel as politician is able to bridge communication and to act as muting agent in political conflict between civil and military. Fourth, Review modification to ANT approach is that this research includes actant non-human not only in critical moment as restricted in here and now condition, but also the history/actor experience (the establishment of TNI characters and dual functions of ABRI) as responded from the review of Boyana Peric to the ANT approach."

"Pada tahun 2018, pemerintah Indonesia membuat kebijakan restorasi DAS Citarum yang melibatkan multi-aktor dalam memperbaiki DAS, dengan satu aktor yang tak lazim, yakni militer. Anomali ini menciptakan pola dan dinamika baru dalam restorasi. Studi sebelumnya di Amerika Serikat, India, dan Botswana menunjukkan adanya hubungan positif antara sipil-militer pada restorasi, sehingga meningkatkan dampak positif kebijakan lingkungan. Riset ini bertujuan mengkaji bagaimana pengaruh militer dalam restorasi DAS secara lingkungan dan sosial; serta mengonsepsi bagaimana optimalisasi dapat dilakukan dalam kerangka militer terlibat pada restorasi. Studi dilakukan dalam program Citarum Harum menggunakan wawancara mendalam, pemetaan pengaruh pemangku kepentingan multi-level, dan soft system methodology; pada beberapa informan pada program restorasi. Penulis menemukan pergeseran dalam hubungan aktor yang menciptakan perbaikan dalam restorasi. Namun, beberapa masalah turut muncul, seperti kewenangan yang tumpang tindih, perbedaan persepsi dalam teknis restorasi, dan disinkronisasi antara sipil-militer. Permasalahan tersebut memerlukan penyesuaian peran baik sipil maupun militer dalam program restorasi, untuk mengoptimalkan restorasi.

---

In 2018, the Indonesian government made a policy for the restoration of the Citarum watershed that involved multiple actors in improving the watershed, with one peculiar actor in restoration, the military. This anomaly creates new patterns and dynamics in restoration. Previous studies in the United States, India, and Botswana have shown a positive relationship between the military and civilian actors, thereby increasing the positive impact of environmental policies. This research aims to examine how the military's influence on watershed restoration is environmental and social; as well as conceptualizing how optimization can be carried out within the framework of the military involved in restoration. The study was conducted in the Citarum Harum program using in-depth interviews, multi-level stakeholders influence mapping, and soft system methodology on several informants in the restoration program. The author finds shifts in actor relationships that create improvements in restoration. However, several problems also emerged, such as overlapping authorities, differences in perceptions of restoration techniques, and desynchronization between civil-military program. These problems require adjustments to the roles of both civilian and military in the restoration program, to optimize restoration."