Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTesis ini membahas kekeliruan Majelis Hakim pada Pengadilan Niaga JakartaPusat dalam memutus perkara kepailitan PT AAAS yang terdapat dalam PutusanPerkara Nomor: 08/Pdt.Sus.PAILIT/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst yang diputus padatanggal 29 Juni 2015. Kekeliruan tersebut merupakan pelanggaran terhadapketentuan Pasal 2 ayat (4) UUK-PKPU terkait dengan prosedur permohonanpernyataan pailit. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Hasilpenelitian ini adalah sebagai berikut: Pertama, Para Pemohon yang dalam hal inidiwakili oleh Kuasa Hukumnya/advokat dalam mengajukan permohonan pailitkepada PT AAAS berdasarkan UUK-PKPU merupakan pihak yang keliru dantidak memiliki Legal Standing untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit,karena hal tersebut bertentangan dengan Pasal 2 ayat (4) UUK-PKPU. Kedua,terdapat putusan yang berbeda dalam menyikapi ketentuan Pasal 2 ayat (4) UUKPKPUyaitu dalam kasus permohonan pernyataan pailit Kasus PT Antaboga DeltaSecuritas Indonesia, sehingga dapat mengakibatkan ketidakpastian hukum.Dengan melihat putusan PT AAAS maka nasabah perorangan dari perusahaanefek dapat dengan mudah memohonkan pernyataan pailit terhadap perusahaanefek, terjadi penarikan besar-besaran terhadap dana harta nasabah di perusahaanperusahaanefek lainnya dan membuat iklim investasi di pasar modal terganggu

---

ABSTRACTThe focus of this thesis is the mistake made by judges at the Central JakartaCommercial Court in deciding the case of bankruptcy of PT AAAS contained inDecision Case No. 08/Pdt.Sus.PAILIT/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst which ended onJune 29, 2015. The mistake was a violation of the provisions of Article 2 ayat (4)UUK-PKPU regarding about declaration of bankruptcy application procedure.This study uses normative juridical approach. The results of this study are asfollows: First, the applicant in this case represented by the Legal Counsel in filingbankruptcy petition for PT AAAS under UUK-PKPU is wrong party and doesn?thave the Legal Standing to file an application for declaration of bankruptcy,because it is contrary to Article 2 ayat (4) UUK-PKPU. Secondly, there is adifferent decision in response to the provisions of Article 2 ayat (4) UUK-PKPUi.e. in case of declaration of bankruptcy petition Case of Antaboga DeltaSecurities, which can lead to legal uncertainty. By looking at the PT AAAS case,the impact is the individual customers of securities companies can easily call abankruptcy declaration against securities firms, massive withdrawals to fundclient assets in other securities firms and make the investment climate in thecapital markets disrupted"

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai kedudukan Bank Indonesia dalamkepailitan bank dari kontruksi hukum Undang-undang No. 37 Tahun 2004Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang. Yangmenjadi pokok permasalahan dalam penulisan ini adalah dimana pada Pasal 2 ayat(3) Undang-Undangn ini menyebutkan hanya Bank Indonesia yang berwenangmengajukan permohonan pailit terhadap bank bermasalah, dan bukan parakreditor bank pada umumnya, maka dibahas juga kewenangan kepailitan bankoleh Bank Indonesia setelah kewenangan pengawasan bank dialihkan kepadaOtoritas Jasa Keuangan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatanyuridis normatif untuk menghasilkan data yang bersifat deskriptif analitis. Melaluipenelitian ini diharapkan mampu memberikan jawaban mengenai aspek hukumterhadap kedudukan Bank Indonesia dalam kepailitan bank dengan melihatberbagai sudut pandang, terutama Undang-Undang Perbankan dan Undang-Undang Kepailitan

---

ABSTRACTThis thesis discusses about Bank Indonesia's Legal Position In Terms ofthe Bank Bankruptcy at Law Constructions Law Number 37 of 2004 onBankruptcy and Postponement of Debt Payment. The primary issue for this thesisis artikel 2 paragraaf 3 at this law, mentions that?s only Bank of Indonesia can beinitiate bankruptcy petitions for troubled bank, instead kreditors of bank whichcommonly, will be discussed for authority bankruptcy of bank by Bank ofIndonesia after authority of supervisions bank move to Financial ServicesAuthority. The method of this research is used a normative juridical interpretiveto generate data that is descriptive analytical. Through this research is expected toprovide solve about the legal aspects of the position of Bank Indonesia inbankruptcy bank with different points of view, especially the Banking Act and theBankruptcy Act."

"Kepailitan dan insolvensi adalah dua istilah yang berbeda secara definitif dan saling berkaitan dalam hukum kepailitan. Skripsi ini membahas tentang konsep insolvensi yang berlaku dalam hukum kepailitan secara universal terhadap Undang-Undang Kepailitan yang berlaku di Indonesia, sebab Undang-Undang Kepailitan Indonesia tidak menganut prinsip insolvensi. Oleh karena itu, untuk memahami apa yang dimaksud dengan konsep insolvensi itu sendiri, perlu dipelajari pengaturannya dalam hukum kepailitan di beberapa negara, skripsi ini akan membahas konsep insolvensi di Amerika Serikat, Perancis, dan Belanda. Berkaitan dengan konsep insolvensi, tahun 2020 lalu Pemerintah baru saja membentuk suatu lembaga investasi Pemerintah Pusat yaitu Lembaga Pengelola Investasi bersamaan dengan diundangkannya Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Lebih lanjut, pengaturan Lembaga Pengelola Investasi diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2020 tentang Lembaga Pengelola Investasi. Pasal 72 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2020 menyatakan bahwa Lembaga Pengelola Investasi tidak dapat dipailitkan, kecuali dapat dibuktikan dalam keadaan insolven melalui  insolvency test . Metode yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian skripsi ini merupakan penelitian kepustakaan yang menghasilkan tipologi penelitian deskriptif analitis, hasil dari penelitian ini menemukan fakta bahwa ketentuan insolvency test pada kepailitan Lembaga Pengelola Investasi tidak selaras dengan Undang-Undang Kepailitan yang berlaku di Indonesia. Ketidakselarasan ketentuan insolvency test yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2020 tersebut mengakibatkan disharmonisasi hukum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

---

Bankruptcy and insolvency are two different terms that are definitively different and interrelated in bankruptcy law. This thesis discusses the concept of insolvency that applies universally compared to the Indonesian Bankruptcy Law, because the Indonesian Bankruptcy Law does not adhere to the principle of insolvency. Hence, to understand the concept of insolvency itself, it is necessary to learn the arrangements in several countries, this thesis will also discusses the concept of insolvency in the United States, France, and the Netherlands. In relation to the concept of insolvency, in 2020 the Government of Indonesia had formed an Indonesia Sovereign Wealth Fund namely Lembaga Pengelola Investasi in accordance with the enactment of Law No. 11 Year 2020 on Job Creation. Furthermore, the implementation of Lembaga Pengelola Investasi is regulated in Government Regulation No. 74 Year 2020 on Lembaga Pengelola Investasi. Article 72 paragraph (2) Government Regulation on Lembaga Pengelola Investasi states that Lembaga Pengelola Investasi can not be bankrupt, unless proven in a state of insolvent through an insolvency test. The method used in this thesis research is normative juridical research. This thesis research is a literature research that delivers descriptive analytical research typology. This thesis concludes that the provision of the insolvency test on Lembaga Pengelola Investasi is not harmonized with the Bankruptcy Law applicable in Indonesia. Inconsistency in the provision of insolvency test regulated in Government Regulation No. 74 Year 2020 has resulted in law disharmony in the applicable laws and regulations."

"Skripsi ini membahas mengenai kewenangan Pengadilan Niaga dalam kepailitan asuransi syariah menurut UU 37 Tahun 2004 tentang Kepalitan dan PKPU yang menjadi sebuah diskursus tersendiri dalam paradigma perluasan kewenangan Pengadilan Agama serta ketentuan kepailitan syariah (taflis) dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Utang menurut hukum kepailitan di Indonesia didefinisikan secara luas mencakup setiap kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang, dan utang menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah juga setiap kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang. Berbeda dengan asuransi konvensional di mana pertanggungan terjadi antara perusahaan asuransi dengan pemegang polis, dalam asuransi syariah pertanggungan terjadi di antara para pemegang polis dengan perusahaan asuransi syariah sebagai pengelola dana tabarru'. Hal tersebut menimbulkan pertanyaan atas akibat dan penyelesaian perbedaan arti utang secara konvensional dan syariah. Pertanyaan tersebut pernah dihadapi oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan memutuskan kepailitan terhadap PT Asuransi Syariah Mubarakah yang akan diulas dalam penelitian ini.

---

This study discusses about the Commercial Court's competence in sharia insurance bankruptcy according to UU 37 of 2004 which has become a discussion under the expansion of Religious Court's competence and sharia bankruptcy (taflis) terms under Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Debt under the Indonesian Bankruptcy Law is defined broadly to include any obligation that is or can be stated in monetary amount, and under Sharia Economic Law Compilation debt is also defined as any obligation that is or can be stated in monetary amount. Contrary to Conventional Insurance where insurance occurs between the policy holder and the Conventional Insurance Company, Sharia Insurance occurs between the policy holder themselves with Sharia Insurance Company acts as the administrator of tabarru' fund. It raises questions as to the implication and adjudication of conventional and sharia debt differences. That question was faced by the Commercial Court at Central Jakarta District Court who checks and decides the bankruptcy of PT Asuransi Syariah Mubarakah which will be further discussed in this study."

"Pailit merupakan upaya akhir bagi debitor yang berada dalam keadaan insolven dimana ia tidak lagi mampu melakukan kewajiban kepada para kreditornya. Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 merupakan peraturan terakhir yang diamandemen Indonesia namun masih memiliki beberapa perbedaan mendasar dengan Jepang, Malaysia, dan Singapura tentang insolvency test yang dijadikan tolak ukur pengajuan pailit. Hukum yang seyogyanya dijadikan sandaran demi memenuhi nilai keadilan bagi debitor dan kreditor secara proporsional, dalam hal ini akan dibahas dengan membandingkan hukum kepailitan dan insolvency test. Dengan melihat Undang-Undang Kepailitan Jepang, Malaysia, dan Singapura, tulisan ini dibuat untuk mengambil kelebihan yang ada pada hukum Negara lain serta melihat kekurangannya untuk dijadikan pegangan dalam memperbaiki Hukum Kepailitan Indonesia kearah yang lebih baik. Dengan demikian diharapkan hukum dapat memenuhi perannya sebagai pedoman dalam memberikan nilai keadilan, serta utilitas pengadilan dalam memutus perkara dengan waktu yang efisien dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.

---

Bankrupt ought to be last resort for debtor who could not pay his debt to his creditors as it became due and payable and he has been stated as insolvent. Bankruptcy Act Number 37 of 2004 is the last amended statute in Indonesia. This Act has fundamental difference with Bankruptcy Law of Japan, Malaysia, and Singapore concerning about insolvency test which is used as legal task for bankruptcy petition. Justice for both of debtors and creditors should rely on Bankruptcy Law in such case as mentioned. In this matter, insolvency test is an important point to be considered in bankruptcy law.

Discussion between Japan, Malaysia, Singapore, and Indonesia Bankruptcy Law is purposed to analyze law and to compare insolvency matters in each laws. Through this analytic discussion, taking excess points and also to prevent short points of law is the priority to improve Indonesia Bankruptcy Law. Thus law can fulfill its duties as reference to produce just norm, show utility of court in deciding case, and also give an efficient proceedings to support economic growth."

"Dalam hal harta debitor pailit yang ditemukan saat proses pengurusan dan pemberesan tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan, Hakim Pengawas mengusulkan kepada Hakim Pemeriksa untuk melakukan pencabutan pernyataan pailit sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) UUK & PKPU. Namun, dalam Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 74/PAILIT/2009/PN.NIAGA.JKT.PST jo. Putusan Mahkamah Agung No. 1037.K/PDT.SUS/2010 yang mengajukan pencabutan pernyataan pailit adalah Kurator dengan hanya berdasarkan dugaan tidak ditemukan harta pailit. Permohonan pencabutan kepailitan oleh Kurator yang demikian tentu akan merugikan para kreditor untuk memperoleh pembayaran. Padahal, UUK & PKPU seyogyanya tidak hanya memberikan perlindungan kepada debitor, tetapi juga para kreditor. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode yuridis-normatif yang menggunakan data sekunder atau studi kepustakaan dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier. Selain itu, peneliti juga melakukan wawancara terhadap beberapa informan sebagai data tambahan yang menunjang atau melengkapi data sekunder. Dari hasil penelitian didapatkan bahwa Kurator dapat mengajukan permohonan pencabutan pernyataan pailit dengan terlebih dahulu melakukan rapat panitia kreditor untuk memastikan bahwa debitor pailit sudah tidak memiliki harta lagi untuk membayar biaya kepailitan, dan Kurator juga harus memperoleh izin dari Hakim Pengawas. Sehubungan dengan hal tersebut maka ada beberapa saran dari peneliti untuk melakukan pembaharuan terhadap UUK & PKPU, khususnya terkait prosedur dan tahapan pencabutan kepailitan.

---

In case that the debtors assets discovered during the management and settlement process of the bankruptcy assets are insufficient to cover the bankruptcy charge, the Supervisory Judge shall propose to the Panel of Judges to revoke bankruptcy decision as stipulated under Article 18 paragraph (1) of Law No. 37/2004. Having said that, however, on the Central Jakarta Commercial Court Verdict Number 74/PAILIT/2009/PN.NIAGA.JKT.PST jo. the Supreme Court Verdict Number 1037.K/PDT.SUS/2010, instead of the Supervisory Judge, it is the Receiver who proposed to revoke the bankruptcy decision merely based on unreasonable assumptions stating the debtors assets were insufficient. Such revocation proposal may have harmed the creditors to receive immediate payment. Whereas, Law No. 37/2004 implicates that reasonable protection should not only be given for the interest of the debtor, but also the creditors.

This research is a juridical-normative using secondary data or library research comprising primary, secondary, and tertiary legal materials. Additionally, the researcher also conducted key informants interview to further support and complement the secondary data.

The research shows that the Receiver may propose to revoke the bankruptcy decision by covening the creditors meeting in advance to ensure that the debtor does not have sufficient assets, and the Receiver must have obtained an authorization from the Supervisory Judge prior to the revocation proposal. In connection therewith, some recommendations for possible amendments to the Law No. 32004 are provided, specifically on the procedure and phase of bankruptcy revocation."

"Skripsi ini membahas mengenai perbandingan hukum kepailitan yang berlaku di Indonesia dengan hukum kepailitan yang berlaku di Amerika Serikat. Metode penelitian skripsi ini berbentuk yuridis normatif, dengan sifat eksplanatoris deskriptif. Skripsi ini mengangkat tema analisa perbandingan atas hukum kepailitan antara Indonesia dengan Amerika Serikat didasarkan kepada kepentingan atau kebutuhan Indonesia terutama dalam hukum ekonomi Indonesia, dalam hal untukmelihat kelemahan, kekurangan, juga kelebihan, terutama yang terdapat dalam hukum kepailitan yang berlaku di Indonesia. Hal ini perlu dilakukan karena dalam kasus kepailitan yang telah terjadi selama ini membuktikan bahwa perlindungan hukum terhadap debitur dalam kasus kepailitan dapat dikatakan kurang memadai. Sebagai contoh yaitu putusan hakim terhadap permohonan kepailitan PT Prudential Life Assurance dan PT Telekomunikasi Selular Tbk. Dimana dalam putusannya, hakim pengadilan niaga memutus pailit kepada kedua perusahaan tersebut yang masih memiliki aset yang lebih dari cukup untuk melunasi kewajibannya kepada para kreditur. Hasil dari penelitian adalah tidak hanya terdapat perbedaan tetapi juga persamaan antara Undang-undang kepailitan Indonesia dengan Bankruptcy Code Amerika Serikat. Selain itu, penerapan hukum kepailitan di Indonesia dapat dikatakan belum memenuhi asas keseimbangan dimana debitur belum mendapatkan perlindungan atas kepentingannya dalam kasus kepailitan.

---

This thesis discusses about comparative studies on Bankruptcy Law between Bankruptcy Law in Indonesia and Bankruptcy Law in United States of America. This research uses the form of juridical normative method, with descriptive explanatory nature. The theme of this thesis is based on the need or how importance to Indonesia government, especially on the economic law to renewing the regulation of Bankruptcy Law, in this case to find the weakness, deficiency, and the excess of the regulation in Indonesia Bankruptcy Law. It is necessary, because what has happen so far, proving that Indonesia Bankruptcy Law giving less protection to the debtor. For example on PT Prudential Life Assurance and PT Telekomunikasi Selular Indonesia bankruptcy cases, where in both cases, bankruptcy judges declaring bankruptcy to both companies, even though there are some proves with both companies that they have enough assets to pay their debt to creditors. The result of this study is that there are not only differentiations in bankruptcy regulation in Indonesia, but also there are some similarities between both bankruptcy regulations. In addition, the bankruptcy law implementation in Indonesia can be said having lack on protection to the debtors due to bankruptcy process cases."

"ABSTRACTKeberadaan koperasi dipertanyakan terkait dengan menjamurnya bisnis digital. Hal tersebut menunjukan bahwa industri digital di Indonesia sangat berpotensi menjadi pilar bagi pertumbuhan ekonomi di era milenial ini, sehingga koperasi perlu beradaptasi dengan perkembangan tersebut. Pada tahun 2016, Koperasi Digital Indonesia Mandiri hadir memperkenalkan diri sebagai Koperasi Digital pertama di Indonesia. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan tentang keanggotaan, bentuk simpanan, dan mekanisme rapat anggota pada perkoperasian dan menganalisis penerapan ketentuan tentang keanggotaan, bentuk simpanan, dan mekanisme rapat anggota di Koperasi Digital Indonesia Mandiri. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan metode penelitian kualitatif. Pada akhirnya, penulis memperoleh kesimpulan dari penelitian ini bahwa pengaturan mengenai keanggotaan, bentuk simpanan dan rapat anggota koperasi diatur dalam beberapa pasal dalam UU Perkoperasian dan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM. Selain itu, UU Perkoperasian yang sudah berlaku lebih dari dua puluh lima tahun sudah tidak dapat menampung kegiatan perkoperasian di masa sekarang dan terdapat aspek-aspek dalam KDIM yang tidak diatur secara jelas seperti perekrutan anggota secara online, akun virtual, simpanan khusus, dan rapat anggota dengan media elektronik. Oleh karena itu pemerintah perlu mengkaji ulang pengaturan perkoperasian di Indonesia dan membuat pengaturan untuk menampung ketentuan yang masih belum jelas pengaturannya agar terciptanya kepastian hukum .

---

ABSTRACTThe existence of cooperatives is questioned related to the development of digital businesses. This shows that the digital industry in Indonesia has the potential to become a pillar of economic growth in this era, so it needs to adapt with these developments. In 2016, Koperasi Digital Indonesia Mandiri introduced itself as the first Digital Cooperative in Indonesia. Therefore this study aims to identify the regulation for membership, forms of savings, and mechanism for meeting members on cooperatives and analyzing the application of provisions regarding membership, forms of savings, and meeting mechanism of members at Koperasi Digital Indonesia Mandiri based on Indonesian Cooperatives Law. The type of research is normative juridical. This research shows that the regulation regarding membership, forms of savings, and meetings of cooperative members are regulated in several articles in the Indonesian Cooperative Law and Ministry of Cooperatives and SMEs Regulations. In addition, the Indonesian Cooperative Law which has been in effect for more than twenty-five years has not been able to accommodate cooperative activities in the present and there are clearly unregulated aspects in KDIM such as online member recruitment, virtual accounts, special savings and meetings member with electronic media. Therefore the government needs to review the Cooperative Law and issue a regulation to accommodate provisions that are still unclear in order to create legal certaity."