Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Investasi langsung luar negeri adalah salah satu ciri penting dari globalisasi. Indonesia turut berperan menjadi negara tujuan investasi dan negara investor. Sebagai negara investor, penduduk Indonesia melakukan investasi di luar negeri dengan menanamkan modal nya di perusahaan luar negeri, menjalankan usaha di luar negeri melalui cabang di luar negeri, dan atau mendirikan anak perusahaan di luar negeri.Induk perusahaan yaitu penduduk di Indonesia dan anak perusahaan yang didirikan di luar negeri merupakan entitas terpisah. Sesuai dengan asas yurisdiksi, Indonesia hanya memiliki hak mengenakan pajak kepada induk perusahaan dengan worldwide income basis. Indonesia tidak berhak mengenakan pajak atas penghasilan anak perusahaan di luar negeri, kecuali anak perusahaan telah membaginya dalam bentuk dividen. Penangguhan pembagian dividen dapat dilakukan atas kontrol dari induk perusahaan dengan alasan bisnis atau juga sengaja untuk menghindari pengenaan pajak di Indonesia.Untuk itu Indonesia mengatur cfc rules dalam Psl 18 ayat (2) Undang-Undang PPh menyatakan bahwa Menteri Keuangan berwenang menetapkan saat diperolehnya dividen oleh Wajib Pajak dalam negeri atas penyertaan modal paling rendah 50% pada badan usaha di luar negeri selain badan usaha yang menjual sahamnya di bursa efek. Peraturan pelaksanaan adalah KMK No 650/KMK.04/1994 yang di dalamnya menetapkan cfc rules berlaku hanya di 32 negara yang telah ditetapkan. Per 1 Januari 2009 diganti dengan PMK No 256/PMK.03/2008 dengan perubahan signifikan yang menghilangkan batasan 32 negara.Penelitian ini membahas mengenai latar belakang dibuatnya kebijakan CFC, permasalahan yang ada atas kebijakan ini dan perubahan kebijakan ini jika ditinjau dari kepastian hukum dan netralitas. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan gabungan. Jenis penelitian deskriptif analisis, dan merupakan jenis penelitian murni. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka, wawancara, kuesioner pertanyaan dan analisis data laporan keuangan BEI tahun 2007-2009. Hasil penelitian adalah ditemukannya beberapa permasalahan terkait implementasi CFC rules dan CFC telah memenuhi kepastian hukum dan netralitas.

---

Direct foreign investment is one of the prominent characteristic of globalization. Indonesia has been part of the destination country for investment, and also one of the investor countries. As an investor country, many of Indonesian corporations invest its capital in the foreign corporations, or doing their business in foreign countries through a foreign branch or establishing its foreign subsidiaries. Parent company, which is Indonesian resident corporations and her foreign subsidiaries are treated as a separate entity. In line with the residence jurisdiction principle, Indonesian government has the rights to tax the parent company on the worldwide income basis. However Indonesian government does not have the rights to tax the foreign subsidiaries, unless its foreign subsidiaries has distribute its revenue in form of dividend.For the above reasons, Indonesian government, owns regulates the CFC rules, as stipulated in the Article 18(2) Income Tax Law as follow, the Ministry of Finance has the rights to deem the dividend income of Indonesian Tax Payers who a minimal 50% of shares in a foreign entity, aside from the foreign entity which is listed in the stock exchange. The implementing regulation is Decree of Minister of Finance No 650 Year 1994, which stipulates CFC rules in 32 designated foreign countries; however as per January 1, 2009, the regulation has been amended by the Minister of Finance No 256 Year 2008, with a very significant difference by not including the 32 designated foreign countries limitations.This study is made to discuss the background of the CFC Rules policy issuance, problems which incurred from the policy, and the amendments of the regulations viewed from the certainty of Law and the neutrality aspects. The approach used in this study is the mixed approach, descriptive analysis, and pure research. Data has been gathered through literature research, interviews, questionnaires, and secondary data in form of Financial Statements of Indonesian corporations listed in the Indonesian Stock Exchange in the periods of 2007-2009. The result of this study is findings of several complications regarding the implementation of the CFC Rules and whether the CFC Rules has fulfilled the Certainty of Law and Neutrality aspects."

"Sejak tahun 1991 perkembangan pasar modal Indonesia terasa sangat pesat, bahkan pada tahun 1996 Bursa Efek Jakarta merupakan salah satu bursa terbaik di Asia Tenggara. Prospek pertumbuhan pasar modal di Indonesia yang demikian pesat ini temyata didorong oleh minat para investor asing yang masuk ke dalam pasar modal Indonesia. Tingkat penyertaan investor intemasional di pasar modal Indonesia sangat tinggi hila dibandingkan dengan pasar modal negara lain. Sebaliknya kurang dari 0,22% penduduk Indonesia yang turut serta menjadi investor di pasar modal. Investor-investor asing umumnya hanya tertarik pada saham-saham yang blue chip dan sebagai akibatnya dalam batas tertentu pasar modal Indonesia akan mudah terkena goncangan seperti yang terjadi pada pertengahan tahun 1998 di mana para investor asing banyak yang melepas sahamnya di Bursa Efek akarta. Dengan kenyataan seperti di atas. upaya meningkatkan peran investor lokal di pasar modal Indonesia sangatlah penting. Melalui pemberlakuan Undang-Undang nomor 8 tahun 1995 tentang pasar modal, peq~erintah sesungguhnya telah menggalakkan kembali pengumpulan dana dan sekaligus meningkatkan peranan investor lokal dengan pembentukan lembaga investasi yang dikenal dengan reksa dana. Namun. karena reksa dana merupakan salah satu altematif investasi yang masih tergolong baru dan semakin banyak manajer investasi yang menawarkan produk-produk reksa dana dengan berbagai jenis dan komposisinya serta menjanjikan tingkat pengembalian yang sangat menarik, maka seringkali timbul persaingan di antara manajer investasi dalam menarik calon investor. Dan sebagai akibatnya manajer investasi berusaha untuk menghasilkan tingkat pengembalian (return) reksa dananya yang lebih tinggi dari manajer investasi lainnya. Berangkat clan teori pasar yang efisien, John C Bogle seorang investor Amerika yang dikenal sebagai Bapak Reksa Dana Indeks dalam bukunya Bogle on Mutual Funds menyampaikan salah satu kiat untuk mendapatkan reksa dana saham dengan tingkat pengembalian yang lebih baik dari reksa dana saham lainnya, yaitu dengan strategi investasi yang pasif. Strategi mi diterapkan dengan membentuk reksa dana saham yang portofolionya meniru indeks pasar atau yang dikenal sebagai reksa dana indeks. Karena reksa dananya dibuat persis, maka kinerjanya sama dengan kinerja indeks pasar. Dan kenyataannya, indeks pasar berkinerja lebih baik dari sebagian besar reksa dana saham, sehingga reksa dana saham yang meniru indeks pasar mi juga berkinerja lebih baik dan sebagian besar reksa dana saham lainnya. Penelitian mi bertujuan untuk meneliti apakah kiat investasi pada reksa dana saham di pasar modal Indonesia dengan cara meniru portofolio indeks seperti yang dilakukan oleh John C Bogle dapat membenikan tingkat pengembalian yang lebih baik bila dibandingkan dengan reksa dana saham lainnya yang dibentuk secara strategi aktif. Analisis yang digunakan di dalam penelitian mi adalah analisis perbandingan kinerja dari lima reksa dana saham yang telah efektif sebelum Januani 1997 dengan kinerja Indeks Harga Saham Gabungan ( [HSG) dan indeks LQ-45 yang diasumsikan sebagai reksa dana indeks. Adapun data untuk pengukuran kinerja reksa dana saham digunakan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan (NAB/UP) harlan dan data indeks 1HSG dan LQ-45 harian untuk reksa dana indeks. Selanjutnya untuk perhitungan kinerja digunakan dua metode yaitu metode Tingkat Pengembalian dengan Memperhatikan Risiko (Return-Risk Adjusted Method) dan metode Holding Period Return (HPR) yang tidak memperhatikan faktor risiko. Penelitian mi dibagi atas dua periode yaitu periode Januari sampai Juli 1997 dan periode Januari sampai Desember 1997. Hal mi dilakukan karena pada pertengaban tahun 1997 Indonesia mengalami suatu krisis ekonomi yang diperkirakan mempengaruhi baik kinerja reksa dana yang diteliti maupun indeks. Dari hasil penelitian diperoleh hasil bahwa umumnya reksa dana saham yang diteliti memiliki kinerja di atas indeks atau pembandingnya, namun perbedaan return yang ada tidaklah signifikan. Dengan demikian data empiris tidak mendukung conventional wisdom yang menyatakan bahwa portofolio yang dikelola pakar investasi akan memberikan risk adjusted return yang secara signifikan lebih tinggi dari portofolio pasar. Selain itu belum berhasilnya kinerja reksa dana indeks yang dibentuk secara pasif untuk mengalahkan reksa dana saham yang dibentuk secara aktif seperti yang terjadi di negara-negara yang pasar modalnya telah maju dapat disebabkan kondisi pasar modal Indonesia yang belum terlalu lama dibandingkan pasar modal negara-negara lain yang Iebih dulu berkembang yang mengakibatkan harga sekuritas seringkali belum mencerminkan informasi yang sesungguhnya dan pengambilan keputusan investasi masih sering terpengaruh issue atau rumor yang beredar di samping informasi yang ada belum cukup transparan. "

"ABSTRAK Investasi asing langsung di industri pariwisata pada saat ini sedang berkembang, dimana hotel dan restoran adalah contoh yang sangat nyata, meskipun diskusi diantara investasi asing langsung dan pariwisata tidak begitu menjadi perhatian di studi-studi yang telah lampau dan suatu hal yang tidak mudah untuk menentukan dengan tepat tujuan dari pariwisata yang mengartikan investasi asing langsung. Skripsi ini mencoba untuk mempelajari hubungan diantara investasi asing langsung dan jumlah turis di Indonesia pada ruang lingkup yang kecil dan besar. Ruang lingkup yang kecil yang dimaksud adalah untuk melihat apakah adanya hubungan antara investasi asing langsung dan jumlah turis di setiap provinsi di Indonesia, sedangkan ruang lingkup yang besar adalah untuk melihat apakah adanya hubungan antara investasi asing langsung dari berbagai negara dan pariwisata dari negara yang sama. Skripsi ini menggunakan penelitian kuantitatif dengan sekunder data sebagai sumber utama, untuk jangka waktu tiga bulanan pada tahun 2011 ? 2013. Hasil dari regresi menunjukkan hubungan yang positif dalam jumlah turis di setiap provinsi di Indonesia maupun dari berbagai negara pada investasi asing langsung di Indonesia.

---

ABSTRACT Foreign direct investment (FDI) in tourism industry is currently developing with hotel and restaurant as the most obvious examples, even though the discussion between FDI and tourism was not really much in the interest of past studies and not easy to determine exactly the objective of tourism that defines FDI. This thesis attempts to study the relationship between FDI and the number of tourists in Indonesia within the small and large scope. The small scope is to see whether there is a relationship between FDI and number of tourists in each province in Indonesia, whereas the large scope is the relation between FDI from a certain country and number of tourists from that same country. This thesis uses quantitative research with secondary data as the main source, for quarterly time period in 2011 ? 2013. The regression results indicate that the number of tourists both in each province in Indonesia and from a certain country positively related to the FDI in Indonesia."

"Kontrak Karya sebagai pintu masuk Penanaman Modal Asing Mineral di Indonesia telah dimulai sejak tahun 1967, dengan diterbitkannya UU No. 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan UU No. 11 tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Pertambangan Umum.Dalam perjalanannya, subsektor Pertambangan Umum melalui Kontrak Karya telah memberikan kontribusi yang cukup besar bagi perekonomian Indonesia, terutama pada periode Orde Baru, dimana pada saat itu Negara Indonesia sangat diminati oleh investor Kontrak Karya, karena Pemerintah berhasil menciptakan iklim investasi yang sangat kondusif dari segi regulasinya maupun stabilitas politiknya. Namun tidak dapat disangkal, hampir seluruh kewenangan pembinaan, pengelolaan, pengawasan dan pengembangan sub sektor Pertambangan Umum ada pada Pemerintah Pusat, sehingga partisipasi Pemerintah Daerah terbatas pada hal-hal yang kecil saja.Sejak diberlakukannya Desentralisasi sumberdaya mineral terhitung murai tanggal 1 Januari 2001, terjadi perubahan paradigma yang sangat mendasar dalam pengelolaan sumberdaya mineral. Hampir seluruh wewenang pengelolaan sumberdaya mineral diserahkan pada daerah. Wewenang Pemerintah Pusat hanya yang bersifat strategis saja, antara lain menetapkan standar, prosedur, ataupun kebijakan kebijakan yang makro.Perubahan pengelolaan sumberdaya mineral tersebut membawa dampak yang besar bagi investasi Kontrak Karya di Indonesia, dimana sejak kebijakan tersebut diberlakukan investasi baru Kontrak Karya tidak ada.Tesis ini menyusun prioritas kriteria Otonomi Daerah terhadap peluang investasi Kontrak Karya di Indoneia dengan metode Analytical Hierarchy Process (AHP)."