Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perkawinan merupakan bagian dari proses kehidupan manusia. Adanya janji kawin diantara pasangan yang sedang berpacaran biasanya mendahului sebelum terjadinya perkawinan itu sendiri. Janji kawin yang biasanya terjadi di kalangan muda mudi hanyalah sebatas lisan tanpa disertai bukti tertulis. Hal ini akan sulit dituntut pertanggungjawabannya bila suatu saat terjadi pengingkaran oleh salah satu pihak. Sekalipun perbuatan ingkar janji kawin sering terjadi di masyarakat, sangat jarang ada pihak yang menuntut ke pengadilan bila terjadi pengingkaran. Hal ini dikarenakan perbuatan ingkar janji kawin tidak diatur dalam undang-undang perkawinan. Namun meskipun belum diatur secara jelas dalam undang-undang perkawinan, bukan berarti setiap perbuatan ingkar janji kawin tidak dapat dituntut. Masih ada hukum adat sebagai hukum yang hidup dan terus berkembang di masyarakat, yang dapat dijadikan pegangan untuk menyelesaikan masalah yang timbul dalam masyarakat. Pokok permasalahan dalam tesis ini adalah apakah ada hubungan antara ingkar janji kawin dengan sanksi adat, apakah ingkar janji kawin dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang melanggar hukum pidana adat, dan apakan yang menjadi sanksi adatnya terhadap perbuatan ingkar janji kawin tersebut. Pada masyarakat hukum adat, janji kawin dikukuhkan dalam suatu upacara yang disebut pertunangan.Pertunangan biasanya dilakukan secara resmi dan mengikuti aturan tata tertib adat yang berlaku, sehingga pelanggaran terhadap tata tertib pertunangan itu dapat dikategorikan sebagai suatu delik adat, yaitu perbuatan yang melanggar hukum pidana adat. Tesis ini mengangkat beberapa kasus putusan Mahkamah Agung mengenai ingkar janji kawin. Metode penelitian yang digunakan adalah kepustakaan yang bersifat yuridis normatif. Tipe penelitiannya eksplanatoris, fact finding, penelitian berfokus masalah, dan monodisipliner. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dan alat pengumpulan data adalah melalui studi dokumen. Sedangkan Metode yang digunakan untuk menganalisis adalah kualitatif. Dari hasil analisis diperoleh kesimpulan, bahwa terdapat hubungan antara ingkar janji kawin dengan sanksi adat yaitu apabila perbuatan tersebut termasuk delik adat. Terhadap perbuatan ingkar janji kawin yang melanggar tata tertib perkawinan adat dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum pidana adat dan diberikan sanksi adatnya."

"ABSTRAKTujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam pacaran di Indonesia mengingat kekerasan dalam pacaran merupakan kekerasan yang tertinggi kedua setelah kekerasan dalam rumah tangga dengan korban perempuan. Objek penelitian ini mencakup korban kekerasan dalam pacaran dan juga putusan pengadilan nomor 1451/PID.B/2014/PNBDG yang merupakan kasus kekerasan dalam pacaran mahasiswa universitas ternama di Bandung. Data primer didapatkan dengan cara wawancara kepada narasumber dan data sekunder didapatkan dari buku buku, penelitian terdahulu, dan peraturan perundang-undangan terkait. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kekerasan dalam pacaran belum memiliki payung hukum yang cukup untuk melindungi korban kekerasan yang bentuk kekerasannya bersifat khas. Perundang-undangan Indonesia hanya mampu melindungi kekerasan fisik yang terjadi pada korban kekerasan dalam pacaran padahal kekerasan fisik hanyalah salah satu dari berbagai bentuk kekerasan yang menimpa mereka.

---

ABSTRAKThe objective of this research is to analyze legal protection for dating violence victims in Indonesia since it is the second highest number after domestic violence with women as a victim. The objects of this research are the victim of dating violence and verdict No 1451/PID.B/2014/PNBDG which involves a couple of students in a popular campus in Bandung. Primary data were obtained from interview and secondary data from books, previous researches, and related regulations. From this research it can be concluded that dating violence victims has not getting a proper protection based on Indonesia?s law. Indonesia?s regulation only covers the physical violence whereas there are other type of violence that experienced in the victim."