Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pemerintahan Kota Depok merupakan salah satu badan publik yang telah menunjuk PPID dalam rangka pelaksanaan UU KIP. Setelah munculnya PPID sejak 2011, ternyata masih ditemukan beberapa informasi yang belum dipublikasikan sesuai UU KIP dan banyaknya sengketa informasi. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan implementasi kebijakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik terkait kewajiban badan publik di Pemerintahan Kota Depok. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan termasuk jenis penelitian deskriptif dengan metode pengumpulan data berupa wawancara mendalam, observasi, dan studi kepustakaan. Implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik berdasarkan UU No.14 Tahun 2008 di Pemkot Depok belum menggunakan sumberdaya dan struktur birokrasi, disamping masalah dalam komunikasi kebijakan dan disposisi pelaksanaanya. Pelaksanaan UU tersebut juga terhambat pada proses penegakkan hukumnya.

---

The City Government of Depok is one of the public institution that has appointed PPID in the framework of the implementation of the KIP Act. After the emergence of the PPID since 2011, it still found some information that has not been published according to KIP Act and many of information dispute. This research aims to explain policy implementation of Act No 14 of 2008 about the openness of public information related to the public body responsibility in Depok City Governement.

This research using a qualitative approach and it is a kind of descriptive research with data collection method in the form of deep interview, observation, and literature study. Policy implementation of the public openess information based on the Act No 14 Year 2008 in Depok City Government haven’t used resources and bureaucratic structure, beside policy communication matters and the disposition in practice. The implementation of the Act also hampered in the process of law enforcement."

"Panduan ini dibuat untuk kepentingan mempromosikan perluasan akses masyarakat terhadap data daninformasi dari lembaga pemerintahan.Secara umum, UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sudah menjamin akses masyarakat terhadap data dan informasi dari lembaga pemerintahan dan membaginya berdasarkan jenis ? jenis akses terhadap informasi publik."

"Penelitian ini membahas mengenai strategi dan implementasi program pelayanan informasi publik yang tepat diperlukan untuk mendukung kesuksesan penerapan KIP di organisasi pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi strategi dan implementasi keterbukaan informasi publik di organisasi pemerintah, yang meliputi evaluasi perencanaan, pelaksanaan, dan jenis model PR yang diterapkan sesuai dengan model sembilan langkah perencanaan strategis untuk PR dan Excellence Theory. Hasil evaluasi perencanaan menunjukkan analisis formatif belum dilakukan secara mendalam, sedangkan strategi yang digunakan adalah kinerja organisasi dan komunikasi transparan. Hasil evaluasi pelaksanaan menunjukkan taktik yang dipergunakan adalah pertukaran informasi. Hasil evaluasi tipe model PR yang digunakan adalah simetris dua arah.

---

This study focus on good strategy and implementation of public information services program that needed to support the success of public information transparency implementation in governmental organization. The purpose of this study is to evaluate the strategy and implementation that include planning, implementing, and PR model evaluation that fit to nine steps model of strategic planning and Excellence Theory.

The result of the planning evaluation shows that formative research was not deeply done. Moreover, they use organizational performances and transparent communication as their strategy. The result of implementation evaluation shows that they use information exchange as their tactics. Finally, the result of PR model evaluation shows that they use two way symmetrical model to communicate."

"Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, telah memberikan legitimasi bagi badan publik untuk melakukan transparansi yang mencakup hak-hak masyarakat untuk mengontrol dan mengakses informasi. Sebagai salah satu lembaga publik, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional wajib melaksanakan amanat Undang-Undang tersebut. Tesis ini bertujuan untuk menganalisis dan mengeksplorasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi di Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional sebagai sebuah hirarki pada tataran kebijakan, tataran organisasi dan tataran operasional. Untuk menganalisa dan mengeksplorasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik pada 3 tataran, digunakan kerangka intelektual dari Bromley dimana ketiga tataran tersebut memiliki keterkaitan satu sama lain dan penggunaan metodologi SSM untuk mengupas sistem aktivitas manusia pada 3 tataran tersebut. Hasil penelitian menunjukkan dengan menggunakan hirarki kebijakan Bromley, penataan kelembagaan (institutional arrangement) pada tataran policy level menghasilkan penyempurnaan peraturan Komisi Informasi Pusat tentang standar layanan informasi publik, pada tataran organizational level menghasilkan Peraturan Kepala tentang Pedoman Layanan Informasi Publik dan di tataran operational level menghasilkan rancangan kegiatan dalam meningkatkan layanan informasi melalui peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi. Pada tataran operasional terjadi interaksi (patterns of interaction) antara Lapan dengan masyarakat, stakeholder dalam penggunaan layanan informasi kelitbangan Lapan, dimana outcomes berupa produk informasi kelitbangan yang dirasakan oleh masyarakat. Peraturan-peraturan yang tersusun merupakan suatu bentuk kebijakan, dimana dalam pelaksanaan kebijakan pada 3 tataran tersebut melibatkan aktor-aktor kebijakan. Keterlibatan aktor dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan menjadi ciri khusus dari kebijakan publik. Peraturan-peraturan yang telah disusun di setiap tataran tersebut dilaksanakan dan disosialisasikan kepada publik melalui web, dengan informasi yang selalu update.

---

Law Number 14 of 2008 on Public Information provides a legitimacy for public bodies to do the transparency that includes people's rights to control and access the information. As a public institution, the National Institute of Aeronautics and Space (Lapan) shall carry out the mandate of the act. This thesis aims to analyze and explore the implementation of the disclosure policy in Lapan as a hierarchy at the policy level, the organizational level and the operational level. To analyze and explore the implementation of the public disclosure at those 3 (three) levels mentioned above, the writer applies the Bromley's intellectual framework in which those levels are interrelated to each other and uses the SSM methodology to explore the system of human activity at those levels.

The result shows that by using the hierarchy of Bromley?s policies, the institutional arrangements at the policy level improves the regulation of the Central Information Commission on the standard of public information services. At the organizational level, it generates the Chairman's regulation on the Public Information and Guidance Service. While at the operational level, it creates activity designs in improving the information services through the role of Information and Documentation Management Officer. At this level, there will be interractions (patterns of interaction) among Lapan, public, and stakeholder in the use of research and development information of Lapan, where the outcomes are in the form of research and development information products perceived by the public.

Structured rules is a form of policy, where in the implementation of the policy on the 3 (three) level involves policy actors. The involvement of actors in the formulation and implementation of policies becomes specific characters of public policies. Regulations that have been developed in each level is implemented and disseminated to the public via the web, with information that is always updated."