Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas suatu fenomena baru dalam diskursus hubungan internasional, yakni persoalan kekerasan perempuan di India, yang secara khusus tertuju pada pembahasan tingginya perkosaan perempuan di India. Dalam menganalisa fenomena tersebut, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Hak Asasi Manusia (HAM) dan pendekatan feminisme yang memberikan sumbangan untuk melihat persoalan pemerkosaan perempuan di India sebagai bentuk penindasan serta penguasaan laki-laki terhadap tubuh perempuan. Pendekatan ini akan melihat bahwa pemerkosaan merupakan salah satu bentuk pelanggaran terhadap HAM dan juga perempuan terutama tubuh perempuan merupakan objek dan digunakan sebagai alat oleh laki-laki. Di sisi lain, India telah aktif mengikuti berbagai pertemuan atau konvensi terkait perlindungan perempuan dan juga telah mengadopsi poin-poin di dalamnya ke dalam regulasi serta kebijakan negara namun dalam realitasnya India telah mengalami kegagalan.

---

This thesis will examine a new phenomenon in international relations discourse namely violence against women in India, which is specifically focused on the discussion of the high rape of woman in India. In analyzing this phenomenon, the approach used is human rights approach and feminism approach that contributed to see the issue of rape of women in India as a form of oppression and domination of men to female body. This approach see women primarily the female body is an object and the male political tool to achieve power. India on the other hand has been actively participating in various meetings or conventions related to the protection of women and have adopted these points in regulation and policies of the country but in reality India has experienced a failure."

"Narapidana dan narapidana ibu hamil memiliki kebutuhan tambahan terkait hal ini pemenuhan hak kesehatannya di Rumah Tahanan Negara. Hak ini penting karena berhubungan langsung dengan ibu hamil dan juga untuk kesehatan janin itu mengandung. Tesis ini menjelaskan tentang pemenuhan hak atas kesehatan ibu hamil yang dilakukan oleh Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIA Jakarta Timur. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan mewawancarai 3 (tiga) orang narapidana wanita hamil yang berada di Rutan Kelas IIA, Jakarta Timur. Benda Tujuannya untuk mengetahui pengalaman dan kebutuhan narapidana wanita hamil, terutama dalam upaya memenuhi kesehatan Rutan Kelas IIA Jakarta Timur sebagai Unit Pelayanan Teknis yang bertugas melindungi HAM Tahanan dan narapidana manusia. Analisis penelitian ini menggunakan Perspektif Hak Asasi Manusia dan Teori Hukum Feminis. Berdasarkan hasil didapat, Rutan Kelas IIA Jakarta Timur melakukan 4 upaya kesehatan yaitu upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif bagi narapidana dan tahanan perempuan hamil. Namun upaya kesehatan belum terpenuhi dengan baik karena Beberapa kendala tersebut antara lain kondisi overcrowding yang terjadi, anggaran fasilitas dan staf yang tidak memadai serta terbatas di pusat penahanan.

---

Pregnant women prisoners and prisoners have additional needs in this regard to fulfill their right to health in State Detention Centers. This right is important because it is directly related to pregnant women and also for the health of the fetus that is pregnant. This thesis describes the fulfillment of the rights to health of pregnant women carried out by the Class IIA State Detention Center (Rutan), East Jakarta. This study used a qualitative approach by interviewing 3 (three) pregnant female prisoners who were in the Class IIA Detention Center, East Jakarta. Object The aim is to find out the experiences and needs of pregnant women prisoners, especially in an effort to fulfill the health of the Class IIA Prison in East Jakarta as a Technical Service Unit in charge of protecting the human rights of prisoners and human prisoners. The analysis of this research uses the Human Rights Perspective and Feminist Legal Theory. Based on the results obtained, East Jakarta Class IIA Rutan has made 4 health efforts, namely promotive, preventive, curative, and rehabilitative efforts for pregnant women inmates and prisoners. However, health efforts have not been fulfilled properly due to some of these constraints, including overcrowding conditions, insufficient budget for facilities and staff and limited in detention centers."

"ABSTRAKHak reproduksi merupakan bagian dari hak asasi setiap manusia. Bagipasangan menikah, hak reproduksi harus dipenuhi dalam kondisi dasar consent(bebas, tidak ada paksaan), equality (tidak ada dominasi), respect (salingmenghormati), Jrust (saling percaya/jujur), and saftty (aman).Penelitian ini dilakukan dalam bentuk studi kasus untuk mendapatkangambaran tentang pemenuhan hak reproduksi perempuan muslim menikah padaberbagai tahapan usia perkawinan. Desain penelitian yang digunakan adalah studikasus dengan menggunakan motoda pengumpulan data wawancara mendalam.lnforman penelitlan melibatkan 6 (enam} muslimah dan suami serta beberapakerabat dan tetangga informan. Penelitian ini dilakukan sejak Nopember 2007hingga Desember 2008.Dengan menggunakan Theory af Reasoned Action, hasil temuan daripenelitian ini dapat menjelaskan bahwa, tidak satupun infonnan benar-benarterpenuhi hak reproduksinya dalam kondisi CERTS. Niat untuk memenuhi hakreprodoksi sangat dipengaruhi oleh sikap sebagai faktor internal dan normasubjektif, yaitu persepsi terhada.p orang lain sebagai fak:tor eksternal. Banyaknyaorang yang mempengaruhi nonna subjektlf informan kemudian diseleksi,sehlngga hanya orang tertentu yang dipatuhi. Ancaman tetjadinya pemikahantanpalkurang hubungan seks dapat terjadi setelah lahirnya anak pertama.Temuan lain adalah, kedudukan dan keputusan suami selalu mendominasidalam berbagai hal pemenuhan hak reproduksi. Sedangkan ternan dan petugaskesehatan dapat memperbesar pengarutmya terhadap norma subjek.tif istri jika iasendiri aktif dan kritis mencari informasi dan mengupayakan tercapainya kondisikesehatan reproduksi. Dalam hal penggunaun alat kontrasepsi pada pasangan yangbelum/tidak lagl menginginkan anak dalarn waktu dekat, hanya dilakukan olehpihak istri. Suami umumnya pemah mencoha menggunakan kondom, tetapim_erasa tidak nyaman. Pihak istri menggunakan alkon {pH. spiral. atau implan)dengan risiko mengalami etek samping tidak menyenangkan.Untuk mengantisipasi masalah yang terjadi dalam pemenuhan hakreproduksi pasangan rnenikah. pendidikan untuk menurnbuhkan kesadaran tentanghak reproduksi sangat diperlukan. Suami dan istri rnerniliki peran dan tanggungjawab yang sama dalam rurnah tangga, sehingga tidak bisa diserahkan hanyakepada satu pihak untuk menyelesaikan masaiah keluarga. Mereka harusmenyadari dan mempersiapkan diri untuk menghadapi rnasalah pemenuhan hakreproduksi sejak dini. Hak reproduksi penting bagi setiap individu demlterwujudnya kesehatan individu secara utuh, baik kesehatan jasmani maupunrohani sesuai dengan norma-norma hidup sehat.

---

AbstractReproductive right is an important part of holistic human right. Betweenspouses1 reproductive right have to be fulfilled in at least five based condition,these are <:consent, equality, respect, trust, and safety.This study was conducted io get description about reproductive rightfulfilling among moslem women in different ages of marriage. The study designused in this research is qualitative by using in depth interview methods of datacollection. This case study carried out with 6 (six) ·women as infonautsinterviewed, and also their families or neighbors. The study was started inNovember 2007 until December 2008.By using the Theory of Reasoned Action, it <;could be explained that noneof the informants are really fulfilled their reproductive right Attitude as internalfactor and subjective norm that influenced by other people's perception asexternal factor was considered to their intention. Not all of other people's beliefaccepted by informant, they selected specific people to obey. lnformans in earlyage of marriage relatively had less problems in reproductive right fulfilling thanthose are in middle and advance age of marriage.Researcher also found that status, position. and decision of men alwaysdominate all kind of reproductive right fulfilling. While friends and health officerscould have more chance to change her subjective none if only she had good effortto find out any information and gain reproductive health condition herself activelyand critically. For avoiding having next baby in recent time, women usecontraceptive methods, Their husband tried condom, but soon they did not feelcomfortable, The wives keep using contraceptive methods (pills, IUDs, orimplants) eventually they could have unpleasant side effect.Premarital and marital counseling are really needed to anticipatereproductive right fulfilling problems between spouse. Husbands and wives havetheir own role and responsibility, not only one himself/herself to solve the familyproblem. They have to aware of and get ready to face reproductive right fullfilproblems in different ages of marriage."

"Penulisan ini menganalisis bagaimana bentuk tanggung jawab negara dan perlindungan yang dapat diberikan kepada penghayat kepercayaan khususnya bagi anak yang termasuk dalam keluarga penghayat kepercayaan berdasarkan konvensi HAM internasional. Termasuk mengetahui tata kelola pengawasan terhadap setiap aliran kepercayaan yang ada di sekitar masyarakat Indonesia. Tulisan ini disusun dengan menggunakan metode penelitian doktrinal. Anak ialah “seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.” Selaras dengan aturan hukum Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014. Pengaturan perlindungan anak tidak hanya terjadi di Indonesia bahkan terjadi secara Internasional. PBB telah mengesahkan perlindungan hak anak pada Konvensi Anak (CRC) pada tahun 1989. Selain itu, Pasal 1 ayat ke-2 pada UU No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, bahwa “Perlindungan anak adalah segala bentuk kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak- haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”, termasuk diskriminasi kepercayaan. Kebebebasan beragama merupakan bagian dari inti HAM yang harus dihormati, dilindungi dan dijunjung tinggi pelaksanannya sebagaimana dalam Pasal 28E ayat (1) dan ketentuan yang diatur Pasal 29 yang mana telah mengatur terhadap hak atas kebebasan yang beragama dan beribadah. Pasal 28I ayat (4) UUD 1945, bahwasanya Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Bagian yang terlanggar adalah bagian perlindungan yang seharusnya diberikan kepada kelompok anak penghayat kepercayaan agar tidak terkena tindakan diskriminasi dari pemerintah dan masyarakat sekitar. Tindakan yang paling tepat adalah negara dan pemerintah mengimplementasikan sesuai Pasal 18 ayat (1) ICCPR tentang kebebasan berpikir, keyakinan dan beragama, namun tetap memerlukan batasan sesuai dengan Pasal 18 ayat (3) kaedah-kaedah yang mana berlandaskan pada ketentuan hukum, dan yang diperlukan dalam melakukan perlindungan, keamanan, ketertiban, kesehatan, sampai pada moral masyarakat.

---

This paper analyzes the form of state responsibility and protection that can be given to believers, especially for children who belong to families of believers based on international human rights conventions. Including knowing the governance of supervision of every school of belief around Indonesian society. This paper is prepared using doctrinal research methods. A child is "someone who is not yet 18 years old, including a child who is still in the womb." In line with the law on Child Protection Number 35 of 2014. Child protection arrangements do not only occur in Indonesia but also internationally. The UN ratified the protection of children's rights in the Convention on the Child (CRC) in 1989. In addition, Article 1 paragraph 2 of Law No. 35 of 2014 concerning Child Protection, that "Child protection is all forms of activities to guarantee and protect children and their rights so that they can live, grow and develop, and participate optimally in accordance with the dignity and dignity of humanity, as well as receive protection from violence and discrimination", including discrimination of belief. Freedom of religion is part of the core of human rights that must be respected, protected and upheld in accordance with Article 28E paragraph (1) and the provisions regulated by Article 29 which regulates the right to freedom of religion and worship. Article 28I paragraph (4) of the 1945 Constitution, that the protection, promotion, enforcement, and fulfillment of human rights is the responsibility of the state, especially the government. The part that is violated is the part of protection that should be given to the group of children who believe in the faith so that they are not exposed to discriminatory actions from the government and the surrounding community. The most appropriate action is for the state and the government to implement in accordance with Article 18 paragraph (1) of the ICCPR on freedom of thought, belief and religion, but still require restrictions in accordance with Article 18 paragraph (3) of the rules which are based on the provisions of the law, and which are necessary in carrying out protection, security, order, health, and public morals."