Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pengangkut bertanggung jawab atas kerusakan barang yang timbul saat penyelenggaraan pengangkutan barang melalui laut. Skripsi ini membahas tanggung jawab pengangkut kepada perusahaan asuransi atas kerusakan barang saat pengangkutan laut berdasarkan peraturan pengangkutan barang melalui laut di Indonesia dan menganalisis tanggung jawab pengangkut kepada perusahaan asuransi atas kerusakan barang saat pengangkutan laut berdasarkan kasus antara PT Asuransi AXA Indonesia melawan PT Pelayaran Bintang Putih. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kasus antara PT Asuransi AXA Indonesia melawan PT Pelayaran Bintang Putih dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 511/Pdt.G/2018/PN Jkt.Pst. jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 104/Pdt/2020/PT DKI. Skripsi ini menyimpulkan bahwa pengangkut bertanggung jawab kepada perusahaan asuransi yang telah memperoleh hak subrogasi atas kerusakan barang saat pengangkutan laut, di mana kerusakan barang yang ditanggung oleh perusahaan asuransi merupakan salah satu hal yang menimbulkan tanggung jawab pengangkut berdasarkan Pasal 41 ayat (1) huruf b UU Pelayaran. Dalam putusan hakim yang menentukan bahwa PT Pelayaran Bintang Putih tidak bertanggung jawab atas kerusakan barang yaitu kacang kedelai kuning yang ditanggung oleh PT Asuransi AXA Indonesia telah sesuai dengan peraturan pengangkutan barang di Indonesia, di mana kerusakan barang tidak disertai dengan adanya dokumen yang dapat menunjukan bahwa kerusakan barang ditimbulkan karena kesalahan PT Pelayaran Bintang Putih selaku pengangkut. Berdasarkan hasil penelitian, saran yang dapat diajukan adalah dengan memperhatikan prinsip tanggung jawab karena kesalahan (fault liability) pada pengangkut, sebaiknya pemilik barang yang akan mengajukan gugatan ganti rugi kepada pengangkut teliti dalam menyiapkan bukti-bukti yang dapat menunjukan secara nyata bahwa kerusakan barang merupakan kesalahan dari pengangkut agar dapat dibuktikan dalil gugatannya di pengadilan.

---

The carrier is responsible for damage to the goods arising during the transportation of goods by sea. This thesis discusses the responsibility of the carrier to the insurance company for damage to goods during sea transportation based on the regulations for transporting goods by sea in Indonesia and analyzes the responsibility of the carrier to the insurance company for damage to goods during sea transportation based on the case between PT Asuransi AXA Indonesia and PT Pelayaran Bintang Putih. The research method used in this thesis is normative juridical research with a case approach between PT Asuransi AXA Indonesia and PT Pelayaran Bintang Putih in the Decision of the Central Jakarta District Court Number 511/Pdt.G/2018/PN Jkt.Pst. jo. DKI Jakarta High Court Decision Number 104/Pdt/2020/PT DKI. This thesis concludes that the carrier is responsible to the insurance company that has obtained the right of subrogation for damage to goods during sea transportation, where damage to goods borne by the insurance company is one of the things that gives rise to carrier’s responsibility under Article 41 paragraph (1) letter b of the Shipping Law. In the judge's decision which determined that PT Pelayaran Bintang Putih was not responsible for damage to the goods, namely yellow soybeans which were borne by PT Asuransi AXA Indonesia in accordance with the regulations for the transportation of goods in Indonesia, where the damage to the goods was not accompanied by documents that could show that the damage to the goods was caused by the mistake of PT Pelayaran Bintang Putih as the carrier. Based on the research results, one suggestion that can be made is to pay attention to the principle of the carrier fault liability, it is better for the owner of the goods who will file a claim for compensation to the carrier to be careful in preparing evidence that can clearly show that the damage to the goods is a mistake from the carrier so that the argument for his lawsuit can be proven in court."

"Fakta yang terjadi di Indonesia sebagai negara kepulauan adalah biaya transportasi laut antarpulau lebih mahal daripada biaya transportasi laut ke luar negeri. Biaya transportasi laut antarpulau yang mahal menyebabkan terjadinya disparitas harga barang kebutuhan pokok antar daerah di Indoensia. Penelitian ini hadir untuk menguji apakah benar kebijakan subsidi ongkos angkut di laut dapat menurunkan disparitas harga antar daerah. Peneltian disparitas harga antara daerah baik di skala nasional dan internasional berusaha melihat faktor-faktor yang mendorong terjadinya konvergensi harga antar daerah seperti biaya transportasi, daya beli masyarakat, konektivitas di darat dan volume perdagangan. Hasil estimasi penelitian ini menunjukkan subsidi ongkos angkut menyebabkan disparitas harga di daerah yang dilalui Tol Laut setelah pelaksanaan kebijakan lebih rendah dibandingkan sebelum pelaksanaan dan lebih rendah dibandingkan daerah yang tidak dilalui Tol Laut. Temuan lainnya adalah kondisi imbalance trade masih terjadi meskipun telah ada kebijakan Tol Laut.

---

The fact that Indonesia as an archipelago countries is the cost of interregional transportation is more expensive than international sea transportation. Expensive inter-regional transportation costs causes a prices disparites of staple goods between regions in Indonesia. This research aims to examine whether sea transport subsidies policy can reduce price disparities between regions. Research on price disparities between regions both on a national and international focus to examine the factors that encourage price convergence between regions such as transportation costs, road density, trade flows, regional size economy and regional purchasing parity. The evidance of this riset is price disparities in the area passed by the Sea Toll after the implementation of this policy is lower than before the implementation and lower than the area that is not passed by the Sea Toll. Another finding is that the trade imbalance condition still occurs even though there is already a Sea Toll  policy."

"Bill of lading dan sea waybill adalah dokumen pengangkutan yang diterbitkan oleh pengangkut untuk membuktikan adanya perjanjian pengangkutan barang melalui laut. Skripsi ini menganalisis penggunaan bill of lading dan sea waybill dalam menagih penyerahan atas barang pada pengangkutan barang melalui laut dan alasan bank hanya menerima bill of lading sebagai syarat dokumen untuk menerbitkan letter of credit. Dengan menggunakan metode yuridis normatif, skripsi ini menyimpulkan bahwa penggunaan bill of lading untuk menagih penyerahan atas barang dalam kegiatan pengangkutan barang melalui laut adalah dengan menyerahkan satu rangkap lembar asli bill of lading kepada pengangkut. Hal tersebut disebabkan karena bill of lading termasuk ke dalam kategori surat berharga yang hak tuntutan utangnya melekat pada lembar asli surat berharga. Adapun penggunaan sea waybill cukup dengan menunjukkan tanda identitas yang membuktikan orang yang menagih penyerahan barang muatan adalah orang yang namanya tercantum sebagai penerima barang pada sea waybill. Penelitian ini juga menyimpulkan bahwa setidaknya terdapat dua alasan bank hanya menerima bill of lading sebagai syarat dokumen untuk membuka letter of credit. Alasan pertama adalah karena bill of ladingmemiliki fungsi sebagai dokumen kepemilikan barang. Oleh karenanya bank dapat menahan bill of lading sampai pembuka letter of credit melunasi kreditnya. Alasan kedua adalah bill of lading sebagai surat berharga memiliki sifat yang mudah untuk diperjualbelikan. Sifat bill of lading yang mudah untuk diperjualbelikan tersebutlah yang dapat memberikan jaminan kepada bank penerbit letter of credit. Berdasarkan hasil penelitian, saran yang dapat diajukan adalah perbankan perlu mempertimbankan untuk menerima sea waybill sebagai syarat dokumen untuk menerbitkan L/C karena adanya peningkatan penggunaan sea waybill.

---

Bill of lading and sea waybill are transport documents issued by the carrier as evidence of a contract carriage of goods by sea. This thesis analyzes the use of bill of lading and sea waybill in billing for delivery of goods in the carriage of goods by sea and the reasons banks only accept bills of lading as a required document for issuing letters of credit. By using the normative juridical method, this thesis concludes that the use of a bill of lading to bill the delivery of goods is to hand over one set original bill of lading to the carrier. This is because the bill of lading classified as a negotiable instrument which the billing right is attached to the original paper. Otherwise for the use of the sea waybill, it is enough to show an identity letter proving that the person who bill the delivery of goods is the person whose name is listed as the consignee. This thesis also concludes that there are at least two reasons why banks only accept bills of lading as a required document for issuing letter of credit. The first reason is because the bill of lading has a function as a document of title. Therefore, the bank can withhold the bill of lading until the applicant pays off the loan. The second reason is that bill of lading as a negotiable instrument are easy to trade. That matter causes bill of lading can provide guarantees to the bank. Based on the results of the research, the suggestion is that banks need to consider accepting sea waybill as a required document for issuing L/Cs due to an increase in the use of sea waybill."

"Masalah kemacetan yang terjadi jalur Utara Jawa berasal dari truk yang dengan muatan angkutan yang tinggi atau sekedar membawa kontainer kosong, hal tersebut dapat memberikan beban jalan yang tinggi yang dikemudian hari dapat mengakibatkan terjadinya kerusakan jalan maupun kecelakaan. Short Sea Shipping (SSS) dapat menjadi solusi dari kemacetan. Dengan memindahkan kargo dari moda darat menuju moda perairan dangkal, dengan kapal tipe Self-propelled Container Barge (SPCB). Perencanakan armada yang akan digunakan untuk operasi SSS dilakukan menggunakan model matemtika jenis Mixed Integer Linear Programming (MILP) yang diselesaikan dengan software MATLAB. Hasil yang didapat berupa jumlah kapal tipe dengan 12.000 DWT mendominasi kapal dalam armada yang direncanakan. Penelitian ini menyelesaikan masalah strategic fleet planning, hasil dari penelitian ini dapat bermanfaat untuk pemerintah, pelaku usaha logistik, dan meningkatkan kepekaan tentang SSS.

---

The congestion issues on the North Java route stem from trucks carrying high loads or even empty containers, resulting in high road burdens that can lead to road damage and accidents. Short Sea Shipping (SSS) offers a solution to congestion by shifting cargo from road transport to shallow water transport using Self-propelled Container Barges (SPCB). Fleet planning for SSS operations is conducted using Mixed Integer Linear Programming (MILP) models solved with MATLAB software. The results indicate that vessels with 12,000 DWT dominate the planned fleet. This research addresses strategic fleet planning issues, and its findings are beneficial for governments, logistics stakeholders, and raise awareness about SSS."

"Program pemerintah melalui konversi bahan bakar menjadi gas alam dengan penggunaan LNG sebagai bahan bakar untuk mendukung efisiensi layanan transportasi laut. Perluasan penggunaan gas alam di sektor maritim, akan mengurangi ketergantungan bahan bakar BBM yang telah digunakan oleh kapal di Indonesia. Di sisi lain gas alam bisa digunakan untuk seluruh sektor, industri, pembangkit tenaga listrik, bahkan sampai ke rumah tangga. Kasus ini diharapkan sejalan dengan tingkat emisi dari sektor ini sehingga bisa ditekan menjadi ramah lingkungan daripada menggunakan bahan bakar fosil. Berangkat dari latar belakang ini, studi tentang bunker LNG untuk mendukung program pemerintah perlu dilakukan dalam memastikan pasokan gas sebagai sumber energi nasional, yang diberikan dalam pemenuhan pasokan gas di beberapa daerah berdasarkan penemuan lapangan untuk Jumlah cadangan gas relatif kecil, belum dimanfaatkan karena lokasi terbatas, transportasi dan jumlah cadangan lainnya terkait ketersediaan infrastruktur, tidak tersedianya stasiun pengisian bahan bakar gas. Berdasarkan pendekatan ini diperlukan studi pendekatan LNG untuk menentukan kelayakan layanan transportasi laut khususnya Wilayah Timur Indonesia dari sisi ekonomi dengan membuat model NPV untuk analisis investasi infrastruktur bunkering LNG, analisis SWOT dalam rangka mengidentifikasi area yang membutuhkkan perhatian lebih lanjut dalam rangka meningkatkn viabilitas pembangunan infrastruktur bunkering LNG, analisis lingkungan untuk mendapatkan biaya total eksternal akibat jumlah kapal yang beroperasi di daerah pelabuhan disebabkan karena emisi kapal, dan analisis safety melalui pendekatan pada identifikasi bahaya, penilaian dan pengendalian resiko dengan meninjau potensi penyebab dan probabilitasnya pada aktivitas bunkering.

---

AbstractThe government program through the conversion of fuel into natural gas with the use of LNG as fuel to support the efficiency of sea transportation services. Expanding the use of natural gas in the maritime sector, will reduce the dependence of fuel oil that has been used by ships in Indonesia. On the other hand natural gas can be used for all sectors, industries, power plants, even to households. The case is expected to be consistent with the emission levels of this sector so it can be reduced to environmentally friendly rather than using fossil fuels. Departing from this background, the study of LNG bunker to support government programs needs to be done in ensuring the supply of gas as a national energy source, provided in the supply of gas in some areas based on field findings. The amount of gas reserves is relatively small, untapped due to limited location, Transportation and other reserves related to infrastructure availability, unavailability of gas refueling stations. Based on this approach, it is necessary to study the LNG approach to determine the feasibility of sea transport services especially the Eastern Region of Indonesia from the economic side by creating an NPV model for investment analysis of LNG bunkering infrastructure, SWOT analysis in order to identify areas requiring further attention in order to improve viability of bunker LNG infrastructure development , Environmental analysis to obtain the total external cost due to the number of vessels operating in the port area due to ship emissions, and safety analysis through an approach to hazard identification, risk assessment and control by reviewing the potential causes and probabilities of bunkering activity. "