Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pelanggaran kode etik sering terjadi selama proses pemilihan umum. Salah satu daerah yang sering terjadinya pelanggaran adalah Kabupaten Nias Barat Sumatera Utara. Penulisan ilmiah ini bertujuan untuk meneliti bagaimana kronologi pelanggaran, pihak yang terlibat serta melihat jenis putusan yang diberikan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu kepada teradu pelaku pelanggaran. Pelanggaran tersebut berupa penanganan pelaporan pengaduan dugaan adanya kecurangan pemilu berupa penggelembungan suara yang tidak sesuai Standar Operasional Prosedur karena pelaporan hanya dilakukan melalui aplikasi pesan singkat dan tanpa disertai bukti yang valid dengan penyebutan subyek, cara perbuatan dilakukan, sarana yang digunakan, tempat kejadian, serta alat bukti yang dapat dikonfirmasi secara spesifik. Hasil putusan yang diberikan sebagai bukti kesalahan adalah berupa peringatan, peringatan keras dan juga pemberhentian tetap kepada Ketua KPU Sumatera Utara dan Anggotan KPU Sumatera Utara. Proses pemberian sanksi tidak mendapat penolakan sama sekali dari pihak KPU Sumatera Utara dan dengan tegas menindaklanjuti putusan yang telah di keluarkan oleh DKPP.

---

Violations towards code of conduct frequently occur during the election process. One area where it often occur is West Nias Regency, North Sumatra. This scientific writing aims to examine the chronology of violations, the parties involved and to see the types of decisions given by the Honorary Council of Election Administrators (DKPP) to the alleged perpetrators of violations. The violation was in the form of handling reports of complaints about allegations of election fraud in the form of inflating votes that were not in accordance with Standard Operating Procedures because reporting was only done through the short message application and without valid evidence such as the mention of the subject, the way the act was carried out, the means used, the scene of the incident, and the tools evidence that can be specifically confirmed. The results of the decisions given as evidence of errors were in the form of warnings, stern warnings and also permanent dismissals to the chairman of the North Sumatra KPU and the North Sumatra KPU members. The process of imposing sanctions did not receive any rejection at all from the North Sumatra KPU and strictly followed up on the decisions issued by DKPP."

"ABSTRAKTesis ini akan menjelaskan mengenai kedudukan Dewan KehormatanPenyelenggara Pemilu (DKPP) dalam struktur ketatanegaraan Indonesia danmekanisme pelaksanaan tugas dan wewenangnya serta akibatnya terhadap sistempenyelenggaraan pemilu. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukumnormatif dengan desain preskriptif. Menggunakan dua pendekatan yaitu;pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan sejarah(historical approach). Hasil penelitian menunjukkan, fungsi DKPP memangberkaitan dengan kekuasaan kehakiman, tetapi tidak berada di bawah kekuasaanyudisial. Penulis memberanikan diri untuk mengkategorikan DKPP sebagaicabang kekuasaan keempat, bersama-sama dengan KPU dan Bawaslu sebagailembaga penyelenggara pemilu. Walaupun dalam melaksanakan wewenangnyaDKPP masih mengalami berbagai kendala internal dan eksternal, namun sebagailembaga yang masih baru ada di Indonesia, DKPP cukup membawa keoptimisanuntuk terwujudnya penyelenggaraan pemilu yang berkeadilan. Keberadaan DKPPberdasarkan tugas dan fungsi sebagai penegak ethics penyelenggaraan pemiludiharapkan mampu memberikan kontribusi positif baik dari segi perbaikanmoralitas bangsa juga memberikan sumbangan politik moral dalammengembangkan kualitas demokrasi dari perspektif menciptakan checks andbalances pada setiap lembaga khususnya lembaga penyelenggara pemilu.

---

ABSTRACTThis thesis will explain the position of the Honorary Council of Election inIndonesia’s Constitutional Structure and mechanism of implementation of dutiesand its powers and the consequencies toward electoral system. This research isnormative prescriptive interpretive. Uses two kind of approach, statute approachand historical approach. The researcher concludes that, DKPP function is indeedrelated to the judicial power, but not under judicial control. Writer ventured tocategorize DKPP as branches of fourth power, together with KPU and Bawaslu.Although in exercising authorities DKPP still experiencing various internal andexternal constraints, but as a new institution in Indonesia, DKPP brings optimismspirit to manifest fair election. The existence of DKPP based on tasks andfunctions as a holding of election ethics enforcement expected to contributepositive both in terms of repairing the nation’s morality also contributed indeveloping the moral politics of the quality of democracy from the perspective ofcreating cheks and balances on any institution in particular electoral institutions."