Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Walaupun bank asing berjumlah sedikit dan berpangsa kecil dalam perbankan Indonesia, kinerja pada saat dan setelah krisis moneter cukup mengesankan dan mengakibatkan perdebatan tentang fungsi bank asing baik atau buruk untuk perekonomian suatu negara. Yang pastilah adalah Indonesia tak pernah melonggar pengawasan terhadap bank asing baik rezim orde baru rnaupun sekarang. Bank of China sebagai pemain baru satu-satunya setelah Bank Indonesia membuka pintu masuk setelah krisis.Tujuan penelitian adalah menguji adanya perbedaan kinerja keuangan Bank of China dengan bank-bank asing yang lain dan mencari faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan tersebut pada tingkat mikro, yaitu dalam bank sendiri.Untuk mencapai tujuan tersebut dilakukan penelitian dengan Independent t-test dengan alat bantu SPSS untuk menbandingkan rasio-rasio keuangan dari aspek Permodalan, Kualitas Aset, Rentabilitas, Likuiditas dan Efisiensi antara Juni 2003 sampai September 2005. Dan pooling data dalam periode yang sama diperoleh dianalisis dengan metode regresi dengan alat bantu Eviews untuk membuktikan apakah faktor-faktor seperti pangsa pasan tingkat diversifikasi, kecukupan permodalan, kualitas aset, likuiditas dan efisiensi, pengalaman mempengaruhi kinerja bank asing.Hasil penelitian secara umum dinyatakan sebagai berikut: Bank of China berbeda kinerja keuangannya dengan bank-bank asing yang lain pada kelima aspek secara signifikan. Temyata Bank of China mempunyai modal yang paling cukup dan kualitas aset yang paling bagus, namun likuiditas, rentabilitas dan efisiensinya masih tertinggal oleh bank-bank asing yang lain. Dalam persamaan regresi, varibael pangsa yang diukur dengan pangsa aset berpengaruh negatif terhahap kinerja bank asing (ROE/ROA), variable diversifikasi yang diukur dengan diversifikasi pendapatan berhubungan posltif dengan kinerja bank asing baik ROE maupun ROA. Kecukupan modal diukur dengan CAR mempunyai hubungan positif dengan kinerja (ROE/ROA). Kualitas aset yang diukur dengan NPL berhubungan negatif dengan kinerja (ROE/ROA). Likuiditas berhubungan positifdengan kinerja ROE tapi tidak signifikan dengan ROA Dan Efisiensi yang diukur dengan BOPO berhubungan negatif secara signifikan dengan klnerja (ROE/ROE) yang menunjukkan peningkatan efisiensi akan meningkatkan kinerja. Sedangkan faktor seperti NIM (Net Interest Margin) dalam bidang efisiensi dan faktor pengalaman tidak berpengaruh pada kinerjanya.

---

Foreign banks play a more important role in Indonesia after economic crisis. This study investigates the difference of financial performance between Bank of China Jakarta Branch and other foreign banks in Indonesia since 2003. Using the quarterly data of the 11 banks, the empirical result give that the performance of Bank of China was not as good as foreign banks in Indonesia. Using panel data of group of foreign banks between 2003 and 2005 and employing a fixed effects estimating procedure, both the market share and diversification hypotheses are tested. In addition, the model is extended to consider issues such as experience, liquidity, and quality of assets, efficiency and modal adequacy.

The results suggest BOC should pay more attention to its diversification of business rather than its market share if it wants to earn more prolit. The liquidity and efficiency of the bank should be raised, the rasio of non-performing loan should be kept low, but the effect of CAR not as assumed, the regression result shows the CAR has a positive effect to a bank?s profitability, probably because the bank with high CAR is more Safety and solid and it makes the bank earns more profit. No evidence was found to support the experience hypothesis and NIM hypothesis."

"Krisis ekonomi yang telah melanda hampir di seluruh dunia tahun 1997 mengakibatkan kerugian yang berkepanjangan bagi dunia perbankan di Indonesia maupun perbankan internasional. Bank BNI mempunyai bisnis perbankan internasional sejak tahun 1955 dengan membuka cabang di negara-negara strategis. Cabang-cabang Luar Negeri yang sekarang masih eksis adalah Singapore, Hongkong, Tokyo, New York dan London dibawah kelolaan SBU lnternasional, menerima imbas yang sangat kuat sehingga menyebabkan kerugian besar akibat naiknya Non Perfoming Loan (NPL), kesulitan likuiditas dan terjadi negative spread yang lebar karena jumlah kredit bermasalah yang membengkak. Rating Bank BNI mencapai titik D (default) menyebabkan kehilangannya kepercayaan bank-bank koresponden untuk memberikan credit line dan borrowing kepada Bank BNI cabang Iuar negeri.Kondisi yang sangat buruk tersebut menyebabkan Bank BNI harus melakukan suatu strategi yang bertujuan untuk menyelamatkan assets dan bisnisnya di Iuar negeri, yang disebut survival strategy melalui program down sizing assets, SDM, dan melakukan efficiency cost disegala bidang. Survival strategy tersebut diambil sebagai strategi jangka pendek (short term strategy) dengan terlebih dahulu melakukan konsolidasi asset-asset dan bisnis luar negeri, restrukturisasi finansial dan operasional, serta melakukan pemulihan dari sisi assets dan liabilities dengan tujuan mengembalikan SBU internasional kepada posisinya sebagai BU yang berorientasi kepada profit center. Survival strategy dilanjutkan dengan melakukan reorientasi bisnis cabang luar negeri dan selalu melakukan review atas kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan strategi bisnis cabang Iuar negeri. Pemulihan bisnis dan portofolio tersebut kemudian menjadi sebuah transformasi dan diaplikasikan dalam bentuk diversifikasi portofolio, yaitu penataan kembali portofolio usaha cabang luar negeri dengan mengalihkan produk-produk treasuri dan securities untuk memperoleh yield tinggi dengan risiko yang masih acceptable. Transformasi tersebut, juga diarahkan untuk mengatur cabang luar negeri agar fokus pada segmen pasarnya dan fokus kepada prime product sesuai dengan karakteristik dan Iingkungan masing-masing negara.Penelitian yang menggunakan metode deskriptif kualitatif ini menganalisis kinerja SBU Intemasional khususnya cabang luar negeri dan menganalisis strategi yang diterapkan oleh manajemen Bank BNI saat ini dalam memperbaiki kinerja SBU lnternasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan SBU Internasional setelah dilakukan strategi transformasi pada tahun 2002 mengalami perbaikan dari sisi assets dan liabitities-nya kemampuan cabang-cabang dalam memperoleh income dan menekan expenses menghasilkan pendapatan yang lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Disisi lain, aspek pembelajaran dan pertumbuhan perlu selalu ditingkatkan karena hal tersebut merupakan kapabilitas perusahaan menyangkut kepada aspek product, people dan delivery service, dimana ketiganya mempunyai korelasi kuat dalam meningkatkan kinerja perusahaan secara keseluruhan."

"Selama krisis, profitabilitas bank cenderung menurun. Oleh karena itu, manajemen berusaha untuk meminimalisir inefisiensi dalam mengoperasikan bisnisnya. Dengan 35 bank di Indonesia, penelitian ini menganalisis dampak krisis pada skor efisiensi bank sebelum dan setelah krisis 2008. Penelitian ini menggunakan data envelopment analysis (DEA), Wilcoxon test, dan analysis of variance yang diterapkan pada data dari tahun 2006 hingga 2019. Berdasarkan data envelopment analysis (DEA), mayoritas bank (43% - 69%) belum efisien dari tahun 2006 hingga 2019. Mayoritas bank di Indonesia belum menjalankan fungsinya sebagai intermediasi sehingga kurang efisien dalam memanfaatkan inputnya untuk menghasilkan output pada tingkat tertentu. Di samping itu, penelitian ini menunjukkan perbedaan yang signifikan antara efisiensi bank sebelum dan sesudah krisis berdasarkan uji Wilcoxon. Hal ini menunjukkan bahwa regulasi dan model bisnis pasca krisis tahun 2008 berdampak signifikan terhadap efisiensi perbankan di Indonesia. Beberapa variabel (total aset, biaya operasional, total pendapatan, dan pendapatan bersih) menunjukkan pertumbuhan yang meningkat bahkan setelah krisis. Di sisi lain, penelitian ini menunjukkan tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara efisiensi bank berdasarkan BUKU (Bank Umum berdasarkan Kegiatan Usaha) atau bank berdasarkan kegiatan usaha dengan uji analysis of variance. Rata-rata, bank besar lebih efisien bahkan selama krisis keuangan. Penelitian ini pun menunjukkan tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara efisiensi bank berdasarkan capital adequacy ratio buffer dengan uji analysis of variance. Namun, penelitian ini menunjukkan terdapat perbedaan yang signifikan antara efisiensi bank berdasarkan mayoritas kepemilikan saham. Bank dengan mayoritas kepemilikan saham oleh lokal ditemukan lebih efisien. Studi ini menunjukkan bahwa kerangka kebijakan memiliki peran krusial pada efisiensi bank. Pembuatan kebijakan dapat bisa lebih kompatibel dan fleksibel dalam kaitannya dengan isu yang sedang berlangsung. Regulator dan pengawas bank perlu membuat kebijakan perbankan yang dapat mendorong kinerja bank dan meningkatkan ukuran bank, tetapi di saat yang sama mengendalikan efisiensinya. Oleh karena itu, kebijakan perbankan harus mendorong profitabilitas, permodalan, dan pertumbuhan sekaligus mengendalikan efisiensinya.

---

During financial crisis, the profitability of businesses tends to decline. Therefore, managements aim to minimize inefficiencies in running their businesses. Using 35 banks in Indonesia, we analyze the crisis effect on bank’s efficiency before and after crisis in 2008. This study utilizes data envelopment analysis (DEA), Wilcoxon test, and analysis of variance which applied to accounting data spanning from 2006 to 2019. Based on data envelopment analysis (DEA), most banks (43%-69%) are not efficient yet from 2006 to 2019. The majority of banks in Indonesia have not yet performed their function as an intermediary wherein they are not efficient enough to utilize their inputs to produce a certain level of output. This study shows significant differences between bank efficiency before and after crisis based on Wilcoxon test. This indicates that regulations and business models after crisis in 2008 have a significant impact on bank efficiency in Indonesia. Some variables (total assets, operating expenses, total revenues, and net income) show an increasing growth even after the crisis. On the other hand, this study shows there is no significant differences between bank efficiency based on BUKU (Bank Umum berdasarkan Kegiatan Usaha) or bank based on business activities based using analysis of variance. On average, large banks are more efficient even during the financial crisis. This study also shows there is no significant differences between bank efficiency based on capital adequacy ratio buffer using analysis of variances. However, this study shows that there is significant differences between bank efficiency based share ownership. Bank with majority of local ownership is found to be more efficient. This study shows that the regulatory framework play a crucial role in the banks’ efficiency configuration. The policy design can be more compatible and flexible in relation with the issues raised. Regulators should adopt policies that can promote bank performance and increase the size of banks but at the same time controlling the efficiency. Therefore, banking policy should promote profitability, capitalization, and growth while at the same time controlling its efficiency."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor internal dan faktor eksternal apa saja yang mempengaruhi profitabilitas bank umum di Indonesia karena profitabilitas bank berperan penting bagi terwujudnya Stabilitas Sistem Keuangan. Peran penting ini tercermin dari penguasaan 75% total aset industri keuangan oleh perbankan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan bank-bank umum yang tercatat pada Bursa Efek Indonesia dari tahun 2002-2011 sehingga jenis datanya adalah unbalanced panel data. Model yang digunakan adalah model efek tetap (MET) dengan treatment Generalized Least Square (GLS).Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor internal bank yang terdiri dari permodalan, risiko kredit, dan reserve memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap profitabilitas bank umum di Indonesia. Faktor eksternal bank memiliki pengaruh yang berbeda, namun semuanya signifikan. Tingkat konsentrasi, pertumbuhan ekonomi, dan krisis keuangan global 2007 memberikan pengaruh negatif terhadap profitabilitas bank umum di Indonesia, sementara inflasi dan market-based financial development memberikan pengaruh positif terhadap profitabilitas bank umum di Indonesia.

---

The purpose of this study is to examine the internal and external factors that affects profitability of conventional banks in Indonesia. Banking profitability is an important ingredient for stability of financial system in Indonesia. This important role is reflected in conventional banks taking nearly 75% of financial industry`s total assets. The data used in this study are financial statements of conventional banks that are listed in Indonesia Stock Exchange (IDX) from 2002-2011 so this study used unbalanced panel data. The model used in this study is fixed effect with generalized least square (GLS) treatment. The findings showed that all of the internal factors that consists of equity, credit risk, and reserve positively and significantly affect banks` profitability. All of the external factors also significantly affect banks` profitability but they affect differently. While market concentration, economic growth, and 2007 financial crisis affect bank`s profitability negatively, inflation and market-based financial development affects bank`s profitability positively."

"Bank sebagai badan usaha melakukan kegiatan usaha, terkait dengan fungsi dan tujuan bank sebagai penyimpan dan penyalur dana kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dalam kegiatan bank sebagai penyalur dana, yaitu pemberi fasilitas kredit, terdapat 2 (dua) pihak yaitu bank sebagai kreditor dan nasabah sebagai debitur. Dalam kegiatan pemberian fasilitas kredit antara bank dan nasabah, kedua belah pihak terikat dalam suatu hubungan hukum dan oleh karena itu perlunya perlindungan hukum bagi para pihak. Pemberian fasilitas kredit oleh bank tidak lepas dari pemberian jaminan oleh nasabah kepada bank atas kredit yang diterimanya. Jaminan kredit yang diberikan dapat berupa emas yang fisiknya dikuasai oleh bank sebagai pemberi kredit. Atas jaminan kredit berupa emas tersebut, bank hanya menguasai fisiknya dan bukan sebagai pemilik. Kepemilikan emas tersebut masih berada pada si nasabah debitur. Dalam praktek pemberian kredit oleh bank dengan jaminan, ditemukan indikasi penyimpangan yang dilakukan oleh pihak bank sebagai kreditor atas perlakuannya terhadap jaminan yang diberikan nasabah debitur. Untuk itu perlu perlindungan hukum terhadap nasabah debitur atas jaminan yang diberikannya kepada bank yang disalahgunakan sehingga menimbulkan peristiwa hukum, yaitu pelanggaran hukum yang merugikan nasabah debitur.

---

Banks as business entity are doing business activities, which is related with the function and the purpose as the depositary bank and channeling funds to the community in order to improve the living standard of the people. In bank's activities as channeling funds, that is as a credit facilitator, there are 2 (two) parties, that are bank as a creditor and debtor customers. In credit facilities activity between bank and debtor customer, both parties are bound in a relationship of law and therefore need for legal protection for the parties. Provision of credit facilities by banks cannot be separated from the provision of collateral by the customer to the bank for a loan that they have received. Credit assurance or credit collateral that is given to the bank can be form such as gold and the form of the gold is held by the bank as a lender. Gold which is as bank collateral, the bank only has a possesion of the gold physical and not acting as the owner. The ownership of that gold as a credit collateral is still on the debtor customer. On credit facilities activity with collateral, is found the indication of irregularities committed by the banks as creditor for their authority of collateral that is given by debtor customers. Based on that issue, we need legal protection to debtor customers against bank for the collateral that is given to the bank, which is being abused and caused legal events, that is tort law."

"Sejak diberlakukannya UU No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia, peranan Bank Indonesia semakin lebih fokus terhadap pelaksanaan tugas sebagai bank sentral/otoritas moneter, perbankan dan sistem pembayaran. Dalam menjalankan kebijakan moneter, Bank Indonesia melakukan operasi pengendalian moneter melalui piranti-piranti moneter untuk mempengaruhi jumlah uang beredar dalam rangka menjaga kestabilan nilai rupiah yang tercermin dari laju inflasi (barang dan jasa) serta dari perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain.Pelaksanaan atas kebijakan moneter dan perekonomian telah menunjukkan perkembangan yang cukup kondusif dan terkendali. Diantaranya telah terjaga stabilitas moneter dari keuangan yang ditunjukkan oleh indikator-indikator makro perekonomian Indonesia diantaranya nilai tukar, inflasi dan ekspor telah menunjukkan perbaikan, sehingga dapat lebih selaras dengan pertumbuhan perekonomian Indonesia.Walaupun kepercayaan terhadap perekonomian tersebut telah diraih, namun masih banyak permasalahan yang harus dihadapi diantaranya fungsi intermediasi perbankan yang belum sepenuhnya pulih terlihat dari penyaluran kredit perbankan dan penyerapan sektor riil belum sepenuhnya berlangsung. Oleh sebab itu dana lebih banyak berputar di sektor keuangan. Hal ini mengakibatkan adanya tekanan terhadap nilai tukar dan inflasi sehingga fungsi Bank Indonesia menjaga kestabilan nilai tukar mengalami tekanan.Sesuai dengan kondisi perekonomian tersebut diatas, Bank Indonesia sebagai otoritas moneter sejak tahun 1999 mengambil langkah kebijakan moneter kontraktif (penyerapan likuiditas), melalui piranti moneter yang dimilikinya melalui pengaturan jumlah uang beredar yang berdampak pada tingginya biaya pengendalian moneter.Dalam tahun 2003 biaya perumusan dan pelaksanaan kebijakan moneter mencapai Rp. 14,4 triliun termasuk pengeluaran untuk diskonto SBI sebesar Rp. 13,9 triliun. Besarnya biaya pengendalian moneter tersebut menyebabkan penurunan kondisi keuangan Bank Indonesia sehingga dalam tahun-tahun mendatang diperkirakan akan mengalami defisit dan apabila kondisi tersebut berlangsung dalam waktu yang relatif lama akan dapat menggerogoti permodalan, sehingga dapat menurunkan kredibilitas dan indenpendensi Bank Indonesia sebagai otoritas moneter. Untuk itu menjaga sustainable permodalan sangatlah penting agar peranan dan fungsi Bank Indonesia yang cukup stategis dalam perekonomian Indonesia dapat terlaksana dengan baik.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebelum berlakunya Undang Undang No. 23 tahun 1999 yakni periode 1996/97 s.d. 1998/99 permodalan Bank Indonesia dapat memenuhi ketentuan permodalan bahkan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dan keuntungan (surplus) yang diperolehnya. Namun setelah tahun 1999 permodalan Bank Indonesia mulai dipermasalahkan oleh para stakeholder sehubungan dengan peningkatan biaya pengendalian moneter, namun dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketentuan ratio permodalan Bank Indonesia periode 1999 s.d. 2003 dapat terpenuhi bahkan selalu memoeroleh keuntungan (surplus), walaupun secara operasional pada tahun 1999 dan 2003, Bank Indonesia telah mengalami defisit masing-masing sebesar Rp. 5,442 triliun dan Rp. 6,491 triliun, namun dengan dilakukannya revaluasi asset dan penilaian kembali aktiva valuta asing yang dimiliki oleh Bank Indonesia pada tahun 1999 mengakibatkan adanya tambahan pendapatan atas penilaian aktiva valuta asing sebesar Rp. 14,628 triliun sehingga Bank Indonesia dapat membukukan keuntungan sebesar Rp. 9,186 triliun tahun 1999. Sedangkan untuk tahun "2003, Bank Indonesia memperoleh tambahan pendapatan sehubungan dengan adanya penyelesaian BLBI (sharing antara pemerintah dan Bank Indonesia ) sehingga Bank Indonesia memperoleh tambahan penerimaan sebesar Rp. 9,186 triliun, sehingga Bank Indonesia dapat tetap membukukan keuntungan sebesar 2,153 triliun.Penurunan kondisi permodalan Bank Indonesia sejak tahun 1999 disebabkan oleh :1. Berkurangnya sumber pendapatan Bank Indonesia diantaranya :a. Dihapuskannya SBPU (Surat Berharga Pasar Uang) dan pemberian Kredit Likuiditas,b. Menurunnya pendapatan dari pengelolaan devisa yang disebabkan oleh penurunan tingkat sukubunga internasional.c. Menurunnya kualitas aktiva yang diakibatkan oleh pengalihan tagihan pemerintah menjadi obligasi yang harus dimiliki sampai jatuh tempo dalam jumlah yang sangat significant (24,1 % dari total aktiva tahun 2003).2. Meningkatnya biaya pengeluaran Bank Indonesia atas beban pengendalian moneter dan tambahan biaya untuk penyisihan aktiva produktif.Mengingat terjadinya penurunan pendapatan dan peningkatan pengeluaran Bank Indonesia setelah diberlakukannya UU No. 23 tahun 1999 akan dapat meningkatkan defisit keuangan dan berdasarkan proyeksi keuangan yang disusun oleh Bank Indonesia pada tahun 2004 mengalami defisit anggaran sebesar Rp. 14,412 triliun akan dapat mengakibatkan penurunan kondisi permodalan Bank Indonesia, terlebih lagi bila kondisi defisit keuangan tersebut berlanjut pada tahun 2005 diproyeksikan bahwa permodalan Bank Indonesia akan lebih kecil dari 3% (3/100) sesuai dengan ketentuan permodalan yang berlaku saat ini, pemerintah akan menyediakan anggaran untuk memenuhi ketentuan permodalan Bank Indonesia, hal ini akan membawa dampak yang kurang menggembirakan terhadap kredibilitas dan indenpendensi Bank Indonesia sebagai penyusun dan pelaksana pengendalian kebijakan moneter di Indonesia. Untuk menjaga sustainable permodalan Bank Indonesia diperlukan langkah-langkah sebagai berikut :1. Kebijakan Umum Bank Indonesia di bidang keuangan hendaknya memprioritaskan pada upaya meningkatkan surplus dengan jalan mengoptimalkan sumber penerimaan dan sebaliknya mengefisienkan setiap pengeluaran sehingga permodalan Bank Indonesia dapat ditingkatkan.2. Kebijakan Optimalisasi PenerimaanDalam rangka optimalisasi dan upaya peningkatan penerimaan, maka langkah yang dapat ditempuh terutama dalam :a. Pengelolaan devisa dengan menyempurnakan sistem yang berlaku melalui optimalisasi profit dengan tanpa mengorbankan likuiditas dan keamanan.b. Pengkajian sumber penerimaan lain, berkenaan dengan pencetakan uang rupiah (seignorage).c. Peningkatan kualitas aktiva yang dimiliki termasuk pencarian sumber-sumber penerimaan baru seperti pengenaan biaya transaksi warkat peserta kliring dan distribusi uang.3. Kebijakan Pengendalian BebanDalam rangka peningkatan efisiensi dan menekan jumlah beban, maka langkah - langkah yang dapat ditempuh terutama meliputi:a. Perubahan pengendalian moneter dari target base money menjadi pricing target.b. Pengembangan piranti pengendalian moneter selain SBI, misalnya Treasury Bills (T-Bill), dan secara bertahap menggantikan SBI.c. Mencari alternatif pencetakan dan distribusi uang yang lebih efisien dan efektif.4. Kebijakan pengaturan perbankanMembuat regulasi/ketentuan yang dapat mendukung peningkatan Loan to Deposit Ratio perbankan tanpa harus meninggalkan prinsip-prinsip kehatian-hatian dalam pemberian kredit sehingga dapat mengurangi over likuiditas perbankan yang dapat meningkatkan tekanan terhadap inflasi dan nilai tukar.5. Ketentuan PermodalanMengingat perubahan ketentuan permodalan Bank Indonesia dari jumlah nominal menjadi prosentase tertentu dari kewajiban moneter telah mengakibatkan para stakeholder mempermasalahkan permodalan Bank Indonesia. Untuk itu perlu ditinjau kembali ketentuan permodalan Bank Indonesia agar jumlah modal minimum Bank Indonesia dapat disesuaikan dengan kondisi keuangan Bank Indonesia tanpa mengabaikan pada prinsip-prinsip permodalan minimum bank sentral."

"Sebelum deregulasi perbankan 1 juni 1983, tidak banyak perubahan yang terjadi pada industry perbankan Indonesia. Baru setelah deregulasi 1 juni 1983, di mana bank-bank pemerintah diperkenankan menetapkan sendiri tingkat suk bunga, pagu kredit dihapus dan kredit subsidi disederhanakan tingkat suku bunganya, maka industry perbankan Indonesia mulai mengarah kepada suatu tingkat efisiensi yang lebih baik.Masa penyempurnaan system perbankan Indonesia mulai terjadi setelah deregulasi 27 oktober 1988, yang isinya antara lain memberikan kemudahan bagi pendirian bank-bank baru dan bank campuran, kemudahan bagi pembukaan kantor bank, diturunkannya ketentuan cadangan wajib minimum dari 15 persen menjadi 2 persen, pemungutan pajak atas bunga deposito berjangka dan diperkenankannya badan usaha milik Negara untuk menempatkan 50 persen dari dananya di bank-bank swasta.Paket kebijaksanaan 27 oktober 1988 disusul dengan paket-paket kebijaksanaan lainnya, yaitu paket kebijaksanaan 25 maret 1989, 29 januari 1990 dan 28 februari 1991 yang kesemuanya bertujuan untuk menjadikan industry perbankan Indonesia semakin efisien.Sejak pakto 27 1988 pola persaingan bank-bank di Indonesia mengalami perubahan sebagai akibat semakin tajamnya persaingan antar bank dan adanya geojolak-gejolak moneter yang terjadi. Pada kondisi seperti ini bank-bank yang lemah dalam strateginya akan dikalahkan oleh bank-bank yang telah mempersiapkan strateginya dengan baik guna mengahadpi persaingan yang semakin tajam.Dalam karya akhir ini dibahas lingkungan usaha dari industry perbankan pasca-deregulasi dan tiga strategi generic yang dilaksanakan oleh empat bank yang dijadikan sampel, yaitu strategi broad differentiation, focus differentiation dan cost focus serta hasil yang dicapai oleh keempat bank tersebut berdasarkan ukuran profitability dan pangsa pasar.Sebagai kesimpulan disajikan pandangan mengenai strategi yang baik untuk diambil guna menghadapi persaingan dalam industry perbankan Indonesia di masa mendatang."

"Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis kemungkinan terjadinya contagion risk dalam sektor perbankan Indonesia pada periode sebelum, selama, dan sesudah krisis keuangan global tahun 2007-2009, menggunakan metode Value-at-Risk dan conditional Value-at-Risk. Hasil estimasi dari penelitian ini mendukung adanya contagion risk pada sektor perbankan Indonesia, di mana risiko-risiko individual setiap bank dalam sampel menunjukkan kemungkinan menyebar ke sektor perbankan secara keseluruhan. Sehubungan dengan adanya kemungkinan contagion risk pada sektor perbankan Indonesia, ditemukan bahwa risiko terbesar dimiliki oleh bank-bank yang memiliki ukuran besar.

---

This study aims to analyse the possibility of contagion risk in Indonesian banking sectore before, during, and after the Global Financial Crisis of 2007-2009, using the Value-at-Risk and conditional Value-at-Risk methods. The estimated result from this study supports the existence of contagion risk in Indonesian banking sector, where the individual risks of each bank in the sample show a symptom of contagion after being assessed with the market value of the whole financial sector. With respect to the possibility of contagion risk in Indonesian banking sector, banks with biggest capital size appear to posses the biggest risks, as they contribute the most to the total assets of Indonesian banking sector."