Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAK Sebagian besar penduduk Indonesia menganut agama Islam. Menurut data resmiyang diterbitkan oleh Biro Riset Statistik. di antara 183.457.000 jiwa penduduk Indonesiapada tahun 1990, terdapat 87.1 % pemeluk agama Islam. Hukum Islam merupakanhukum yang hidup dalam masyarakat yang mayoritas Islam itu. Tesis ini inginmemperbincangkan kedudukan hukum Islam dalam berbagai konstitusi yang pernah dansedang berlaku di Indonesia. Oleh karenanya pula dengan sendirinya, tidak mungkindipisahkan dari pembahasan peranan hukum Islam terutama dalam pembinaan hukumnasional Indonesia. Penelitian ini mengandung unsur kajian perbandingan untukmemmahami apakah ada perbedaan kedudukan hukum Islam di dalam tiga konstitusi,yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Konstitusi Republik Indonesia Serikat 1949, danUndang-Undang Dasar Sementara 1950. Kajian dimulai dengan sebuah rangka teori yangdipergunakan untuk menganalisis data secara kualitatif. Data yang dihimpun dalampenelitian ini digolongkan ke dalam dua kategori, yaitu data primer dan data sekunder.Metode analisis yang digunakan bercorak deduktif. Meskipun menyadari bahwapenelitian ini adalah penelitian hukum, namun mengingat hukum adalah gejala sosial,sedangkan perumusan kaidah-kaidah hukum positif adalah sebuah proses politik, makapendekatan berbagai disiplin ilmu sosial - selain ilmu hukum - seperti sejarah, sosiologidan praktek serta pengkajian Islam dipergunakan juga.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hukum Islam adalah hukum yang hidupdalam masyarakat Indonesia yang mayoritas menganut agama Islam. Hal ini diakui olehpenguasa V.O.C., sebelum terbentuknya Hindia Belanda pada akhir abad ke-18.Pemerintah Hindia Belanda sendiri, ternyata tidaklah konsisten dalam memandangkedudukan hukum Islam dalam masyarakat pribumi. Snouck Hurgronje misalnyaberperan besar dalam meligitimasi kehendak pemerintah Kolonial Belanda denganmengemukakan teori Resepsi. Menurut teori ini, hukum Islam baru berlaku jika ia telahditerima oleh hukum Adat.Menjelang Indonesia merdeka, ada usaha-usaha dari pemimpin politik "golonganIslam" untuk memperjuangkan kedudukan hukum Islam secara lebih tegas dalampenyusunan konstitusi Indonesia merdeka. Dirumuskanlah Piagam Jakarta pada tanggal22 Juni 1945. Dengan terjadinya pencoretan kata-kata yang berhubungan dengan syari'atIslam di dalam Piagam Jakarta pada tanggal 18 Agustus 1945, maka kedudukan hukumIslam di dalam konstitusi menjadi samar-samar. Hampir sama keadaannya dengan UUD1945 yang berlaku antara tahun 1945 - 1949, kedudukan hukum Islam juga tidak tersuratdikemukakan di dalam Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS). Sampai KonstitusiRIS dinyatakan tidak berlaku pada bulan Agustus 1950, polilik hukum itu belum pernahdikemukakan secara tegas oleh pemerintah. Kedudukan hukum Islam di dalam UUDSementara 1950 juga tetap samar-samar.Kedudukan hukum Islam nampak lebih jelas di dalam UUD 1945 dalam periodeberlakunya yang kedua, sejak ia didekritkan berlakunya oleh Soekarno pada tanggal 5 Juli1959. UUD 1945 yang didekritkan "dijiwai", oleh Piagam Jakarta yang mengandungrumusan syari'at Islam.Perkembangan terakhir dalam dasawarsa terakhir ini memperlihatkan arah yangsemakin jelas dari kedudukan dan peranan hukum Islam dalam pembinaan hukum Islam.Hukum Islam menjadi salah salu komponen baku penyusunan hukum nasional di sampinghukum Adat dan hukum eks Barat. Dengan timbulmya kesadaran beragama di kalanganpejabat negara, pejabat pemerintah dan politikus, hasrat untuk menempatkan perananhukum Islam dalam pembinaan hukum nasional semakin besar."

"Tesis ini menganalisis tentang evolusi gagasan politik Muhammadiyah dari negara Islam ke negara nasional (1945-2000) dengan mengangkat gagasan-gagasan tokoh-tokoh yang merupakan representasi institusi Muhammadiyah. Gagasan tentang negara Islam dikemukakan oleh Ki Bagus Hadikusumo, Abdul Kahar Muzakkir, dan Hamka. Sedangkan gagasan tentang negara nasional dikemukakan oleh Amien Rais dan Syafii Maarif.Akar genealogis gagasan politik Muhammadiyah tentang negara. Islam atau Islam sebagai dasar negara adalah pandangan bahwa Islam dan negara merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Sedangkan negara nasional yang dimaksud adalah negara Indonesia berdasar Pancasila yang dipandang kompatibel dengan ajaran-ajaran Islam, sehingga sesungguhnya negara nasional yang dimaksud di sini bukanlah negara nasional yang bersifat sekuler seperti konsep politik Barat.Evolusi gagasan politik Muhammadiyah terjadi dalam konteks sosiopolitik yang sangat dinamis dan rentang waktu yang panjang. Dengan menggunakan metode kualitatif berdasarkan teknik analisis deskriptif, pembahasan mengenai evolusi gagasan politik Muhammadiyah ini dapat dijelaskan secara komprehensif dan mendalam melalui kajian kepustakaan terhadap dokumen-dokumen ilmiah terutama yang memuat pernyataan-pernyataan orisinal tokoh-tokoh Muhammadiyah tersebut di atas.Berdasarkan metode tersebut, kesimpulan yang bisa ditarik adalah bahwa telah terjadi evolusi gagasan politik Muhammadiyah dari negara Islam ke negara nasional yang disebabkan oleh represi negara, tradisi kultural-intelektual, dan pragmatisme politik pars aktivis Muhammadiyah. Perubahan gagasan politik Muhammadiyah menandakan lahirnya sebuah orientasi gagasan politik baru dari formalisme Islam kepada substansialisme Islam.

---

This thesis analyzed the evolution of Muhammadiyah political idea, from Islamic state to nation state (1945-2000). This idea came from prominent figures in Muhammadiyah institutions; by Ki Bagus Hadikusumo, Abdul Mahar Muzakkir, and Hamka on the idea of Islamic state and by Amien Rais and Syafii Ma'arif on the idea of nation state.

The gynecological basis of Muhammadiyah political idea on Islamic state or Islam as the principle of state lay in the perspective of Islam and the state as two things which cannot be separated. On the other hand, the idea of a nation state is based on the perspective that Indonesia has Pancasila as the principle of the nation, meaning that Pancasila is compatible with Islamic doctrine. However, the nation state in this matter does not mean a secular nation state in the political concept of western country as such.

The evolution of Muhammadiyah political idea took place in a dynamic socio political context during a long period. By using a qualitative method based on descriptive analytical technique, the discussion of the idea of Muhammadiyah political idea can be explained comprehensively and deeply through literature studies of scientific document, especially the documents which quote the original statement of the Muhammadiyah prominent figures mentioned above.

In conclusion, there was an evolution of Muhammadiyah political idea, from Islamic state to nation state. It happened because of the nation representation, cultural-intellectual tradition, and political pragmatism of the Muhammadiyah activists. The alteration of Muhammadiyah political idea is a sign of a new political idea orientation from Islamic formalism to Islamic substantialism."