Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Properti industri kini tidak hanya mengenal pergudangan sebagai warehouse, pertumbuhan retail daring (e-commerce) membuat adanya pergeseran kebutuhan pergudangan berdasarkan fungsinya sebagai pusat logstik dan titik distribusi. Retail daring merupakan salah satu hasil digitalisasi dan perkembangan teknologi yang mempengaruhi real estat. Dampaknya tidak hanya kepada properti komersial namun juga terhadap permintaan terhadap properti industrial. Pengaruh terhadap properti industrial yaitu kemunculan fulfilment center. Dengan adanya perbedaan fungsi antara warehouse konvensional dan fulfilment center, maka tipologi kedua bangunan ini pun berbeda. Fulfilment center memiliki beberapa faktor penting dalam pengembangan warehouse pada era retail daring, hal ini berupa lokasi, fleksibilitas ruang, dan penggunaan teknologi dan data. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang diinvestigasi berdasarkan dua indikator utama, yaitu secara karakteristik ruang dan secara karakteristik lokasi. Penelitian ini ditujukan untuk menganalisa kebutuhan akan ruang dan lokasi fulfilment center dan karakteristik bangunannya terhadap gudang konvensional. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa fulfilment center memiliki karakteristik utama dalam bangunannya, yaitu fleksibilitas ruang, keterhubungan antar ruang, dan pemanfaatan teknologi pada bangunannya yang berimplikasi terhadap konfigurasi ruang didalamnya. Kebutuhan lokasi fulfilment center disesuaikan berdasarkan dua hal yaitu secara operasional melalui strategi distribusi perusahaan dan secara arsitektural yaitu kriteria lahan yang mempertimbangkan aspek infrastruktur, pemerintahan, dan pasar.

---

Industrial property recently does not only recognize a conventional warehouse as a storage building, the growth of online retail (e-commerce) has created a shift in warehousing needs based on its function as a logistics center and distribution point. Online retail is one of the products of digitization and technological developments that affect real estate. The impact is not only limited to the commercial property but also on the demand for industrial property. The influence of online retail on industrial property is the emergence of a fulfillment center. With the function differences between the traditional warehouse and fulfillment center, the typology of the two buildings is also different. The fulfillment center has several important factors in warehouse development in the online retail era, these are location, space flexibility, and the use of technology and data. This research is a qualitative research which is investigated based on two main indicators, namely spatial characteristics and location characteristics.

This research is intended to analyze the need for space and the location of the fulfillment center and the characteristics of the building against conventional warehouses. The results of this study indicate that the fulfillment center has a unique characteristics that differentiate this building with conventional warehouse, namely space flexibility, connectivity between spaces, and the use of technology in the building which has implications for the configuration of the space inside. The fulfillment center location needs are adjusted based on two things, namely operationally through the company's distribution strategy and architecturally, namely land criteria that consider infrastructure, government, and market aspects. "

"ABSTRAKPembentukan peraturan perundang-undangan desain industri di Indonesiatidak didasarkan pada kepentingan dan kebutuhan dari masyarakat Indonesia itusendiri, melainkan sebagai konsekuensi dari keikutsertaan Indonesia dalampersetujuan TRIPs-WTO. Masyarakat Indonesia pada umumnya masihmenjunjung tinggi rasa kebersamaan atau komunalistik dan masih mengedepankannilai-nilai spiritualistik, sedangkan rezim HKI menganut nilai kapitalistik danmengedepankan kepentingan individu (individualistik). Benturan karakter ataunilai tersebut turut menjadi faktor yang mengakibatkan ketidakefektifanimplementasi ketentuan-ketentuan hukum HKI di dalam masyarakat.Hal inilah yang terjadi di dalam masyarakat pengrajin perak Kotagede.Rasa asing terhadap sistem perlindungan HKI menyebabkan pemahamanmasyarakat pengrajin perak Kotagede terhadap Hak Kekayaan Intelektual sangatkurang Hasil penelitian menunjukkan bahwa 67,6% masyarakat pengrajin perakKotagede tidak mengetahui adanya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000tentang Desain Industri yang memberikan perlindungan hukum bagi produkdesain kerajinan perak mereka. Dalam penelitian diperoleh data bahwa belum adasatupun masyarakat pengrajin perak di Kotagede yang mendaftarkan produknyake dalam perlindungan hukum desain industri. Hanya 26,5% saja yang memilikikeinginan untuk mendaftarkan produknya, sedangkan sisanya 73,5% respondentidak memiliki keinginan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa tingkatketidakpedulian masyarakat pengrajin perak terhadap HKI masih sangat tinggi.Dalam penelitian ini dilakukan uji korelasi dan uji regresi linier/ujipengaruh antara variable nilai-nilai budaya masyarakat dengan sikap keberatanreponden atas peniruan desain produknya oleh orang lain. Diperoleh kesimpulanbahwa antara variable nilai budaya “rame ing gawe suci ing pamrih”, “gotongroyong” dan “etika berbagi” dengan sikap keberatan reponden atas peniruandesain produknya terdapat korelasi/hubungan yang kuat, signifikan dan tidaksearah. Semakin tinggi adanya kontak dengan nilai budaya tersebut makamasyarakat pengrajin perak Kotagede akan semakin tidak keberatan apabiladesain produknya ditiru oleh orang lain. Variabel-variabel nilai budaya tersebutmempengaruhi sikap keberatan reponden atas peniruan desain produknya olehorang lain.

---

ABSTRACTThe drafting of industrial design legislation in Indonesia is not based onthe interests and needs of the people of Indonesia itself, but rather as aconsequence of Indonesia's participation in the WTO-TRIPs agreement.Indonesian society in general still uphold a sense of togetherness or komunalistikand still promoting the values of spiritualistic, while the IPR regime adoptedcapitalistic values and promotes the interests of the individual (individualistic).Clash of the characters or the value is also a factor resulting in ineffectivenessimplementation of the provisions of IPR laws in society.This is what happens in society silversmith Kotagede. People areunfamiliar with the IPR protection system, therefore caused the public'sunderstanding to Intellectual Property Rights is very less. The results of researchshowed that 67.6% of the silversmith Kotagede do not know the Law No. 31 Year2000 on Industrial Design that provides legal protection for product design theirsilver. In this case showed that no one in silversmith Kota Gede who register theirproducts to the legal protection of industrial designs. Only 26.5% who have adesire to register their products, while the remaining 73.5% of respondents haveno such desire. This suggests that the level of public indifference towards IPR stillvery high.In this study tested the correlation and linear regression test of variablecultural values with the objection’s attitude of respondents if his/her productdesign imitated by others. It is concluded that with the variable cultural values“rame ing gawe suci ing pamrih”, “gotong royong” and “etika berbagi”and theobjection’s attitude of the respondents if his/her product design imitated by othersthere is a strong correlation/relationship, significant and not unidirectional.Variables cultural values influence objection’sattitudes respondents if his/herproduct design imitated by others."

"Digitalisasi sebagai bagian dari perkembangan saat ini telah membentuk pasar baru bagi pelaku usaha, khususnya perusahaan teknologi, yaitu pasar digital. Google sebagai pelopor di pasar digital menjadi pemain terkemuka dan dengan demikian memegang posisi dominan di beberapa pasar digital termasuk Android App Store dan layanan pencarian umum. Namun, Komisi Eropa menemukan bahwa Google telah menyalahgunakan posisi dominannya di pasar Android App Store dan melanggar Pasal 102 TFEU melalui Mobile Application Distribution Agreement (MADA) yang salah satu ketentuannya mewajibkan produsen smartphone untuk melakukan pre-install Google Search App sebagai prasyarat untuk mendapatkan Play Store. Praktik yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan teknologi besar inilah yang memengaruhi implementasi Undang-Undang Pasar Digital di Uni Eropa untuk menciptakan persaingan yang sehat dalam ekonomi digital. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menilai apakah Google menyalahgunakan posisi dominannya dan melakukan penjualan bersyarat (tying) sesuai dengan Pasal 25 dan 15 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, serta menganalisis peraturan persaingan yang dapat mengatur persaingan secara efektif dalam ekonomi digital. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yang dilakukan dengan menganalisis data sekunder dengan menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini menemukan bahwa praktik Google termasuk sebagai pelanggaran berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan hukum persaingan di Indonesia belum memadai untuk mengatur persaingan di pasar digital secara efektif. Dengan demikian, penting bagi otoritas persaingan Indonesia untuk memberlakukan peraturan persaingan pada pasar digital yang menerapkan kewajiban dengan pendekatan per se illegal dan menerapkan prinsip ekstrateritorial.

---

Digitalization as an imminent part of current development has established a new market for business actors, especially tech companies, namely the digital market. Google, as the forerunner in the digital market became a prominent player and thus hold dominant positions in several digital markets including Android App Store and general search service. However, the European Commission found that Google has abused its dominant position in the Android App Store market and violated Article 102 TFEU through Google’s Mobile Application Distribution Agreement (MADA) which one of the provisions obligates smartphone manufacturers to pre-install Google Search App as a pre-requisite for obtaining the Play Store. These kinds of practices that big-tech companies have committed to influence the implementation of the Digital Market Act in the European Union to create fair competition in the digital economy. Therefore, the purpose of this research is to assess whether Google abuses its dominant position and perform tying agreements in accordance with Article 25 and 15 of Law Number 5 of 1999 and to analyze the competition framework that can effectively regulate competition in the digital economy. The research method that is used is judicial normative which is done by analyzing secondary data using qualitative method. This research found that Google's practice would constitute a violation under Law Number 5 of 1999 and that the competition framework in Indonesia is not sufficient enough to regulate competition in the digital market effectively. Therefore, it is essential for Indonesian competition authorities to enact competition regulations in the digital market that implement per se obligations and have an extraterritorial principle. "

"Skripsi ini membahas mengenai pembatalan desain industri terhadap desain industri yang telah menjadi milik umum. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Tidak adanya suatu tolok ukur yang pasti terkait unsur kebaruan desain industri, menjadi penyebab terdapatnya beberapa desain industri yang terdaftar walaupun desain industri tersebut sebenarnya merupakan desain industri yang tidak baru dikarenakan desain industri tersebut merupakan desain industri yang telah menjadi milik umum (Public Domain). Penulis berharap terdapatnya frasa “perbedaan signifikan” beserta penjelasannya dalam Rancangan Undang-Undang Desain Industri yang sedang dibentuk, serta peningkatan pelayanan Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual dalam hal pemeriksaaan suatu desain industri yang sedang dimohonkan pendaftarannya, sehingga tidak ada lagi suatu perkara pembatalan desain industri yang tidak memiliki unsur kebaruan ataupun dikarenakan desain tersebut telah menjadi milik umum

---

This thesis discusses the cancellation of industrial designs against industrial designs that have become public property. The research method used is normative legal research. The absence of a definite benchmark related to the novelty of industrial design, is the cause of the presence of several registered industrial designs even though the industrial design is not a new design because the industrial design is an industrial design that has become a public domain. The author hopes that there are “significant difference” phrases with explanation in the Draft Law of Industrial Designs that are being formed, and also a service improvements of the Directorate General of Intellectual Property in terms of examining an industrial design being applied for registration, so there is no longer a case of canceling an industrial design that does not have an element of novelty or because the design has become public domain."