Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Criticism on electoral zone in the general election system of Indonesia."

"Kemenangan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Pada Pemilihan Umum Legislatif 2014 di Kota Depok Studi mengenai Kemenangan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Pada Pemilihan Umum Legislatif 2014 di Kota Depok ini menjadi penting karena akan memberikan penjelasan tentang faktor-faktor yang berperan dalam kemenangan PDI-P pada Pemilu Legislatif 2014 di Kota Depok Penelitian ini difokuskan pada besarnya perolehan suara yang diraih Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dalam Pemilihan Umum Legislatif 2014 di Kota Depok dan faktor-faktor yang berperan terhadap kemenangan tersebut. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan konsep-konsep dan teori-teori untuk menganalisanya. Konsep dan teori kampanye politik dari Patrick J. Sellers, Riswanda Imawan digunakan untuk melihat mobilisasi partai dengan isu populisme, konsep dan teori perilaku pemilih dari Seymour M. Lipset dan J. Kristiadi digunakan untuk melihat identifikasi partai, dan konsep dan teori ideologi politik dari Terence Ball & Richard Dagger untuk melihat bagaimana sentimen politik. Konsep dan teori kampanye politik dari Riswanda Imawan, serta konsep dan teori strategi politik dari Peter Schroder digunakan untuk melihat peran pengurus dan kader partai dalam memenangkan PDI-P serta strategi apa yang digunakan untuk itu.Dengan menggunakan teknik wawancara mendalam dan studi pustaka, dikumpulkan data-data yang kemudian dianalisa dengan menggunakan metode kualitatif. Kemenangan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) pada Pemilu Legislatif 2014 di Kota Depok diraih dengan perolehan suara sebesar 20,05 persen suara dan memperoleh 11 kursi di DPRD Kota Depok. Ada dua faktor yang berperan terhadap kemenangan PDI-P itu, yaitu faktor eksternal yang terdiri dari : (1) Mobilisasi Partai dengan isu populisme; (2) Identifikasi partai; (3) Sentimen politik. Dan faktor internal yang terdiri dari : (1) Peran pengurus dan kader partai; dan (2) Strategi partai.

---

The Winning of PDI-P on Legislative Election 2014 in Depok City The background of this research is about the winning of PDI-P on Legislative Election 2014 in Depok City important because it would be showing explanation of the indicators on role play by the strategic of the PDI-P in the 2014 year to win Legislative Election in Depok City. This research focused on the amount of votes achieved by the PDI-P on Legislative Election 2014 in Depok City and also the indicators that contribute to the victory. To answer these problems used the concepts and theories to analyze on it. The concepts and theories of political campaign by Patrick J. Sellers, Riswanda Imawan used to analyze the mobilization of the party by the issue of populism; concepts and theories of voting behavior by Seymour M. Lipset and J. Kristiadi used to see party identification; and at least the concepts and theories of political ideology by Terence Richard Ball & Dagger to row how the political sentiment played. The concepts and theories of political campaign by Riswanda Imawan, as well as the concepts and theories of political strategy by Peter Schroder used to show the role of the board and the party cadres in the result of winning the PDI-P and what strategies are used to achieve it.

By using the technique in depth interviews and literature study to collecting data then analyzed by using qualitative methods. The winning of PDI-P on Legislative Election 2014 in Depok City achieved by votes of 20.05 percent in result of the all votes and gained by 11 seats in Parliament of Depok City. There are two indicators that contribute to the victory of The PDI-P?s namely external factors consist of, (1) Mobilization party with the issue of populism; (2) Identification of the parties; (3) Political sentiment. And internal factors which consist of; (1) The role of the structure and the party cadres, and (2) Strategy party."

"ABSTRAK

Untuk mewujudkan pemerintahan daerah yang baik harus dimulai dari menciptakan pemimpin daerah yang memiliki kompetensi dan kualitas yang baik, hal demikian tercermin dari pembinaan atau kaderisasi. Dalam hal ini, partai politik memiliki peran penting untuk menjalankan fungsi rekrutmen politiknya, yang di dalamnya terdapat pula kontribusi dalam melakukan kaderisasi, seleksi, dan menawarkan calon pemimpin daerah kepada rakyat melalui pilkada. Calon pemimpin daerah yang ditawarkan kepada rakyat melalui pilkada harusnya merupakan produk dari kaderisasi yang berjenjang dan berkesinambungan. Oleh karenanya, materi muatan dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 sebagai payung hukum pemilihan kepala daerah, khususnya pasal yang mengatur mengenai persyaratan calon kepala daerah, juga harus memasukkan ketentuan-ketentuan yang menunjang partai politik untuk melakukan fungsi kaderisasi yang berjenjang dan berkesinambungan terhadap calon kepala daerah yang akan diusung.

---

ABSTRACT

---

In order to embody a good local governance must start from creating governors who have good competence and quality, this is reflected in training or caderization. In this case, political parties have an important role to carry out their political recruitment functions, in which there are also contributions in caderizationing, selecting, and offering prospective regional leaders to the people through the elections. Prospective regional leaders who are offered to the people through the elections should be a product of a gradual and continuous caderization. Therefore, the contents of the Law number 10 of 2016 as a legal platform for the election of regional heads, in particular the article governing the requirements of candidates for regional head, must also include the rules which supports political parties to carry out the gradual and continuous caderization function of the regional head candidates to be promoted.

"

"Tesis ini membahas tentang teori retorika baru yang masih jarang dibahas dalam ilmu komunikasi, Retorika baru sendiri berusaha untuk menambah teori retorika sebelumnya dengan menekankan pentingnya substansi, identifikasi, dan konsubstansialitas. Awal retorika baru muncul karena adanya kritik terhadap retorika lama yang digagas oleh Aristotles. Retorika lama memiliki premis bahwa kebenaran adalah absolut dan akan membuat argumen menjadi persuasif, terutama dengan menggunakan logika formal. Akan tetapi, para pengkritik melihat bahwa kebenaran sesungguhnya bisa dikonstruksi hingga tampak meyakinkan dan tidak mencerminkan keadaan sebenarnya. Pengkonstruksian ini didukung oleh kesadaran dari komunikan melihat khalayaknya. Selain dari aspek ethos, pathos, dan logos; komunikan juga diharapkan dapat melihat khalayaknya dari aspek substansi pidato yang ingin disampaikan, mengidentifikasi bagaimana khalayaknya, dan menerapkan aspek konsunstansialitas dengan melihat nilai-nilai yang dipercaya oleh para khalayak. Melalui ketiganya, komunikan dapat menyusun strategi dengan memilih kata-kata. Upaya penyusunan ini untuk menciptakan komunikasi simbol antara komunikan dengan khalayaknya dan di sinilah munculah proses dramatisasi atau dikenal dengan konsep dramatisme. Untuk memberikan gambaran dramatisme ini penulis menggunakan pidato-pidato Prabowo Subianto sebagai kandidat penantang dalam pemilihan presiden Pemilu 2019 dengan menganalisis bahasa yang digunakan serta membedah tujuan apa yang ingin dicapai oleh Prabowo Subianto dalam kampanye politiknya karena banyak hal yang terjadi selama waktu itu berlangsung dan bagaimana peristiwa-peristiwa ini dapat mempengaruhi elektabilitas Prabowo.

---

This thesis is about new rhetoric theory which is still extinct to be discussed in communication studies. The new rhetoric attempts to update the previous theory, the old rhetoric with emphasizing substance, identification, an consubstansiality. The recent theory emerges due to the critiques toward the old one. It highlight that the reality no longer relevant with the claim and facts or could be said that the truth could be constructed so that an argument can be persuasive, even though it doesn`t depict the rightness. The construction is supported by the awareness of the communicator in seeing the audiences. Not only being attentive to ethos, pathos, and logos aspects, the communicators could acknowledge the audiences from the substances they are conveying and identifying them, and applying consubstantiality with considering  the internal values that lie in each person with as well. From those three, the communicator is able to establish strategies by choosing the diction. The purpose is crafting symbolic communication among the communicator and its audiences thus the dramatization process would be created or can be called as dramatism. In this thesis, the author is using Prabowo Subianto`s speeches as a challenger candidate in Indonesia presidential election 2019 by analyzing the language and his purposes in his campaign, especially with taking the events that occurred into accounts which can affecting to his electability. "

"Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan apakah kinerja pemerintah daerah dan political budget belanja bantuan sosial (bansos) berpengaruh terhadap perolehan suara kepala daerah incumbent. Juga untuk membuktikan apakah kompetisi politik dan kapasitas keuangan daerah menjadi faktor yang memoderasi pengaruh kinerja dan political budget bansos terhadap perolehan suara kepala daerah incumbent.Hasil penelitian ini membuktikan bahwa kinerja terutama kinerja pendidikan dan political budget belanja bantuan sosial pemerintah daerah berpengaruh langsung (direct effect)  terhadap perolehan suara kepala daerah incumbent. Hasil ini sesuai dengan temuan Brender (2003), Happy (1992) juga James dan John  (2006) serta Boyne (2009). Kompetisi politik berperan signifikan bagi perolehan suara incumbent ketika diuji bersama dengan kinerja pendidikan dan kesehatan serta political budget bansos. Kapasitas keuangan daerah yang menunjukkan ragam program yang dapat dilakukan oleh kepala daerah juga berperan meningkatkan perolehan suara incumbent ketika diuji bersama dengan kinerja. Tetapi ketika kapasitas keuangan daerah diuji bersama political budget bansos tidak berpengaruh signifikan meningkatkan perolehan suara incumbent.

---

The purpose of this research is to provide empirical evidence whether the local governments' performance and the political budget for social assistance spending affect the incumbents' regional heads votes in the local election. Also to prove whether political competition and municipal financial capacity are factors moderate the influence of performance and political budget.Research results show that hat educational performance and social assistance spending directly influence the incumbents' votes. These results are consistent with  Brender (2003), Happy (1992), James & John (2006) and Boyne (2009). Political competition plays a significant role in incumbent votes when tested along with educational and health performance and social assistance spending. municipal financial capacity and performance also plays a role in increasing incumbents' votes, but not with the political budget."

"ABSTRAKMenjelang Pemilihan Umum Presiden Indonesia tahun 2014 ramai pemberitaan dengan isu kejahatan, pelanggaran hukum, kecurangan, atau bentuk tindakan lain yang tidak sesuai dengan nilai-nilai moral masyarakat yang dilakukan oleh kandidat calon Presiden, calon Wakil Presiden, atau pendukungnya. Dari sejumlah pemberitaan media massa dengan isu tersebut, peneliti menetapkan pemberitaan Metro TV dan TV One sebagai subjek dalam penelitian ini. Adapun metode yang digunakan adalah analisis framing. Metode tersebut digunakan untuk mengetahui makna dibalik tayangan berita Metro TV dan TV One pada periode 1 Mei 2014 sampai dengan 6 Mei 2014, 1 Juni 2014 sampai dengan 4 Juni 2014, dan 1 Juli 2014 sampai dengan 8 Juli 2014. Hasilnya, peneliti melihat fenomena ini sebagai suatu bentuk kejahatan tersembunyi. Terdapat hubungan yang tidak setara dan konstruksi yang bersifat merugikan yang terkandung dalam makna pemberitan Metro TV dan TV One. Disisi lain juga terdapat pemaksaan makna dan simbol yang mengganggu otonomi pihak lain.

---

ABSTRACTAhead of 2014 Indonesian‟s Presidential Election news are crowded with the issue of crime, lawlessness, fraud, or any other action that is incompatible with the moral values of society by Presidential candidates, candidate for Vice President, or their enthusiasts. Based from a number of news on mass media regarding these issue, researcher establishes Metro TV and TV One news as a subject in this study. The method used is framing analysis. This method used to determine the meaning behind the news shows on Metro TV and TV One between the period of May 1st, 2014 until May 6th, 2014, June 1st, 2014 until June 4th, 2014, and July 1st, 2014 until July 8th, 2014. As a result, the researcher sees this phenomenon as a form of hidden crime. There are unequal relations and constructions that are detrimentals within the meaning of Metro TV and TV One news. On the other hand there is also an imposition of meanings and symbols that interfere with the autonomy of others.;"

"Masa transisi demokrasi sejak pengunduran diri Presiden Soeharto tahun 1998 membawa perubahan terhadap struktur ketatanegaraan Republik Indonesia melalui empat kali perubahan (amandemen) terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Salah satu perubahan yang signifikan adalah perubahan dalam sistem pemerintahan daerah. Berbeda dengan masa pemerintahan Orde Baru yang cenderung sentralistik, sistem pemerintahan daerah pada masa reformasi cenderung diarahkan pada makin menguatnya otonomi pemerintahan daerah.Penguatan otonomi pemerintahan daerah ditandai pula dengan pemilihan kepala daerah, baik gubernur, bupati, dan walikota secara langsung berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi:"Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis."Pemilihan kepala daerah secara demokratis ini diwujudkan dalam bentuk pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat di daerahnya berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi:"Kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat di daerah yang bersangkutan."Pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung ini mulai dilaksanakan pada bulan Juni 2005, diawali dengan pemilihan bupati Kabupaten Kutai Kartanegara yang telah dilangsungkan pada tanggal 2 Juni 2005. Untuk tahun 2005 terdapat 226 kepala daerah yang harus segera diganti, terdiri dari 11 Gubernur, 180 Bupati dan 35 walikota, pada tahun 2006 hingga 2008 terdapat 21 provinsi dan 202 kabupaten/kota yang harus melaksanakan pemilihan kepala daerah, dan pada tahun 2009 segera diikuti oleh 1 provinsi dan 39 kabupaten/kota. Dengan demikian, sampai dengan akhir tahun 2009 nanti seluruh rakyat di pelosok negeri secara politik akan sangat disibukkan oleh 33 pemilihan Gubernur dan 434 pemilihan Bupati/Walikota yang dilakukan secara langsung."

"ABSTRAKDalam pemilihan umum 1992 jumlah suara yang diperoleh Golongan Karya merosot, walau pun hal ini tidak berpengaruh pada jumlah kursi yang didapat akibat sistem pemilihan umum yang dipakai selama ini. Dua daerah yang mempunyai keistimewaan tertentu menjadi perhatian karya ini. Kekhususan Jakarta yang metropolitan dan Aceh yang homogen dari sudut suku dan agama mendorong keunikan dari partisipasi anggota masyarakat di kedua daerah tersebut.Upaya memenangkan Golongan Karya di DKI Jakarta dan DI Aceh dalam pemilihan umum 1992, merupakan kerja keras seluruh perangkat organisasi sosial politik itu. Pengerahan seluruh potensi dengan melakukan berbagai cara dan taktik tertentu memang menghasilkan perolehan suara yang dijadikan tujuan dalam pemilihan umum tersebut."