Hasil Pencarian

Ditemukan 78756 dokumen yang sesuai dengan query

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan

"Law on Supreme Audit Board of Indonesia"

s.l.: 2007

351.72 Und

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Hanry Ichfan Adityo

Paradoksal status hukum keuangan BUMN Persero sebagai keuangan negara (Analisa Putusan MK Nomor 62/PUU-XI/2013 perihal pengujian uu nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU Nomor 15 tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Undang-undang) = The paradox of the legal status of soe persero as financial state (Analysis of the ruling of The Constitutional Court Number 62/PUU-XI/2013 subject testing act Number 17 of 2003 about the finances of the state and act number 15 of 2006 about Badan Pemeriksa Keuangan against the Constitution of The Republic of Indonesia 1945)/ Hanry Ichfan Adityo

"ABSTRAK

Adanya Ruang lingkup yang sangat luas terhadap pengertian keuangan negara, menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap pengelolaan dan pertanggungjawaban BUMN Persero. Di antaranya hilangnya prinsip badan hukum yang membedakan status uang dan kepemilikan suatu badan usaha. Hal ini mendorong pemeriksa dan penuntut umum mengategorikan semua perbuatan melanggar hukum dalam bidang hukum publik maupun bidang hukum privat sebagai kerugian negara. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui apakah keuangan BUMN Persero termasuk ke dalam keuangan negara dan bagaimana implikasi status hukum keuangan BUMN Persero setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi. Metode penulisan skripsi ini menggunakan yuridis normatif dan bertumpu pada data sekunder yang disajikan secara deskriptif analisis. Hasil penulisan menunjukkan bahwa berlakunya pengawasan dan pemeriksaan negara terhadap BUMN Persero dengan prinsip Business Judgment Rules. Badan Pemeriksa Keuangan dinyatakan tetap berwenang memeriksa BUMN Persero oleh karena keuangan BUMN Persero termasuk ke dalam keuangan negara.

ABSTRACT

There is a very broad scope of understanding of finances of the state give rise to legal uncertainty for the management and accountability SOE Persero. Including the loss of the principle of legal entity that distinguish the status of money and possession of a business entity. This prompted the examiner and the public prosecutor categorize all unlawful actions in the field of public law and private law areas as state losses. The writing of this thesis aims to find out whether the financial SOE Persero belong to the finances of the State and how the financial implications for the legal status of SOE Persero after the Constitutional Court decisions. This thesis writing method using the normative juridical and based on secondary data will be presented in descriptive analysis. The results of the writing shows that the enactment of supervision and examination of SOE Persero with the principle of business judgment rules. Badan Pemeriksa Keuangan are declared authorities to check SOE Persero.

2015

S60265

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library