Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 152 tahun 2000 Universitas Indonesia ditetapkan statusnya sebagai Badan Hukum Milik Negara. Badan Hukum Milik Negara pada Perguruan Tinggi Negeri adalah suatu bentuk baru. Mengapa dikatakan baru? Dikarenakan bentuk dari badan hukum ini berbeda dengan badan hukum yang sudah ada misalnya dengan persero, perjan, perum, yayasan, dan badan hukum lainnya. Perubahan status menjadi Badan Hukum Milik Negara adalah agar Universitas Indonesia dapat dikelola secara lebih bark dan lebih profesional, dengan profesional manajemen yang sangat diperlukan untuk menjawab tantangan yang ada pada pada badan hukum hal ini ditunjukan dengan akuntabilitas yang tinggi dari pengelolaannya. Perubahan status ini bukannya tanpa kendala, dimana permasalahan pendanaan menjadi hal yang menjadi perhatian disebabkan dengan otonomi yang diperoleh, keinginan Universitas Indonesia sebagai Badan Hukum Milik Negara dalam pendanaan dari pemerintah diharapkan berifat block grand, tidak seperti yang berlangsung selama ini melalui pengajuan anggaran dan anggaran tersebut diperoleh melalui anggaran rutin dan anggran pembangunan yang bersumber dari APBN, dalam pendanaan melalui block grand Universitas Indonesia dapat mengelola dana tersebut secara langsung dan sesuai dengan kebutuhan sehingga tercapai efisiensi dalam pengelolaan Universitas, dari efisiensi pengelolaannya ini diharapkan nilai ekonomis yang terkandung dalam Universitas Indonesia dapat diperoleh melalui pemanfaatan hasi-hasil dari Universitas Indonesia serta comercial fenture yang ada.. Dalam pengelolaan dengan bentuk Badan Hukum terdapat juga hambatan terutama berasal dari perturan perundang-undangan yang lain terutama dibidang keuangan negara dimana bentuk Badan Hukum Milik Negara ini tidak turut diatur didalamnya, juga dalam Undang-Undang tentang Perbendaharaan Negara dimana pengaturan aset negara juga tidak dicantumkan secara nyata tentang kekayaan Badan Hukum Milik Negara, hal inilah yang menjadi kendala. Kendala ini dapat diatasi secara perlahan dengan pola pengelolaan yang profesional dan efisien sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengelolaan yang otonom dan efisien serta akuntabilitas yang tinggi dari pengelolaan Badan Hukum Milik Negara ini merupakan keinginan dari Universitas Indonesia agar dapat melakukan persaingan di era globalisasi sekarang ini dengan bentuk akuntabilitas berupa keluaran lulusan yang bermutu dan hasil-hasil dari pemanfaat ilmu pengetahuan , inilah yang menjadi keuntungan dari Bentuk Badan Hukum Milik Negara sehingga visi dan misi dari Universitas Indonesia dapat dilaksanakan."

"Under Republic indonesia Government Regulation number 152 year 2000 University of indonesia has been declared as Badan Hukum Milik Negara (State Own Legal Entity). This legal status is latest known after common legal entities are distinguished such as persero, perjan, perum, yayasan. The author does analysis concerning also to the impedance hold by the recent legal status of the university. The significant one is on the budgeting system in the transition periods toward the fully as state own legal entity. The budgeting system that still functioning is under state budgeting. The most ideal of budgeting is by block grant system. Those approach shaii be able to the university does manage the funds under the priority allocations and attaining efficiency. At the end by triumphing efficiency the university will be more optimal to utilise and gain from the commercial venture earning."

"Temuan terhadap disharmonisasi hukum regulasi sektor keuangan dalam mendefinisikan kekayaan negara yang dipisahkan pada BUMN Persero mengakibatkan terjadinya polemik yang berkepanjangan. Permasalahan penelitian ini difokuskan pada redefinisi,status hukum serta tata kelola pengaturan kekayaan negara yang dipisahkan sebagai penyertaan modal negara dalam BUMN Persero menurut teori transformasi status hukum keuangan negara. Menggunakan metode penelitian yuridis normatif, tipologi statue dan analytical approach, jenis data sekunder, bahan hukum primer perundang-undangan sektor keuangan serta peraturan turunannya, bahan hukum sekunder yang digunakan adalah buku dan jurnal hukum terkait dan bahan hukum tersier yang digunakan black law dictionary dan kamus besar lainnya. Hasil penelitian disimpulkan adanya konflik hukum antara Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 dengan Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2003 dalam mendefinisikan kekayaan negara yang dipisahkan sehingga mengakibatkan BUMN Persero mengenyampingkan identitasnya sebagai badan hukum privat. Saran terhadap penelitian yaitu kekayaan negara yang dipisahkan sebagai penyertaan modal negara seharusnya dimaknai sebagai kekayaan milik BUMN Persero yang terpisah dari APBN dan tidak lagi menjadi bagian dari keuangan negara, dilakukannya upaya penyelesaian konflik hukum baik horizontal dan vertikal melalui harmonisasi perumusan perundang- undangan di sektor keuangan, dan penyelenggaraan tata kelola BUMN persero mutlak harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum privat yang mengacu pada prinsip perusahaan yang sehat.

---

The findings on the legal disharmony of financial sector regulations in defining separated state assets in BUMN-Persero have resulted in a prolonged polemic. The problem of this research is focused on the redefinition, legal status and governance of state assets that are separated as state capital participation in BUMN Persero according to the theory of transformation of the legal status of state finances. Using normative juridical research methods, statue typology and analytical approaches, secondary data types, primary legal materials for financial sector legislation and derivative regulations, secondary legal materials used are related legal books and journals and tertiary legal materials used black law dictionaries and dictionaries another big. The results of the study concluded that there was a legal conflict between Law Number 17 of 2003 and Law Number 19 of 2003 in defining separated state assets, resulting in BUMN Persero setting aside its identity as a private legal entity. Suggestions for research are that state assets that are separated as state capital participation should be interpreted as assets belonging to BUMN-Persero which are separated from the state budget and are no longer part of state finances, efforts to resolve legal conflicts both horizontally and vertically through harmonization of the formulation of legislation in the financial sector, and the implementation of state-owned enterprise governance absolutely must be carried out based on the provisions of private law which refers to the principles of a good corporate governance."

"Pemeriksaan terhadap pengelolaan pajak di Indonesia pada hakikatnya terkait dengan sistem pemungutan pajak yang bersifat self-assessment. Dengan demikian sistem tersebut, menurut peraturan perundang-undangan perpajakan, wajib pajak menghitung dan menentukan nilai pembayaran pajaknya. Konsep self assessment mempengaruhi sistem pemeriksaan pengelolaan pajak oleh BPK, dimana BPK tidak dapat masuk ke dalam ranah administrasi negara tersebut. Akan tetapi, dalam tanggung jawab pajak dan realisasi pajak sesuai dengan APBN, semestinya BPK memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan sekaligus mengaudit untuk tujuan tertentu jika kebijakan perpajakan cenderung mengarah pada moral hazzard yang berpotensi merugikan keuangan negara."

"ABSTRAKUndang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik UU KIP mengatur bahwa Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik sesuai ketentuan dalam UU KIP. Namun batasan ruang lingkup Badan Publik masih belum jelas dan multitafsir. Salah satu syarat sebagai Badan Publik yaitu mengacu pada sumber pendanaannya yang didapat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara APBN/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD, sumbangan masyarakat, dan/atau sumbangan luar negeri. Perlu dikaji lebih lanjut mengenai status anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara BUMN, contohnya PT. Bank Negara Indonesia Syariah PT. BNI Syariah sebagai anak perusahaan PT. Bank Negara Indonesia PT. BNI dan kewajibannya dalam menyediakan Informasi Publik. Penelitian ini menggunakan bentuk penelitian yuridis normatif. Berdasarkan penelitian, ruang lingkup Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD, organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri, BUMN/BUMD, dan partai politik. Adapun status anak perusahaan BUMN dalam UU KIP adalah bukan merupakan Badan Publik. Hal ini karena terjadi transformasi status hukum keuangan negara, dimana dana dari negara yang dijadikan penyertaan modal pada BUMN bertransformasi menjadi modal negara pada BUMN, dan selanjutnya menjadi kekayaan BUMN tersebut. Keuangan negara yang merupakan keuangan publik bertransformasi menjadi keuangan BUMN yang merupakan keuangan privat. Saat BUMN membentuk anak perusahaan, maka modal anak perusahaan BUMN adalah bersumber dari keuangan privat, bukan APBN. Modal anak perusahaan BUMN sama sekali tidak memiliki unsur APBN di dalamnya.

---

ABSTRACTLaw No. 14 of 2008 on Public Information Disclosure Undang undang Keterbukaan Informasi Publik UU KIP regulates that Public Entity shall provide Public Information as stipulated under UU KIP. However, the scope of Public Entity remains unclear and multi interpretive. One of the requirements as a Public Entity refers to the source of funding obtained through the State Budget Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara APBN the Regional Budget Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD, community donation, local and or international donation. The subsidiary of State Owned Enterprise Badan Usaha Milik Negara BUMN, for example PT. Bank Negara Indonesia Syariah PT. BNI Syariah as the subsidiary of PT. Bank Negara Indonesia PT. BNI and its obligation providing Public Information shall be examined further. This research is using a juridical normative approach. Based on the research, the scope of Public Entity is the executive, legislative, and judicative entity, other entity which functions and core duties related to the administration of the state which the partial or entire funds sourced from APBN and or APBD, non governmental organization which the partial or entire funds sourced from APBN and or APBD, community donation, local and or international donation, BUMN Regional Government Enterprise, and political party. Thus, the status of the subsidiary of BUMN under UU KIP is not Public Entity. This is because the transformation of the legal status of state finance, in which the funding from the state invested as capital participation in BUMN is transformed into state capital, and further become the assets of BUMN. The state finance, which is be a public finance, transformed into BUMN finance that considered as private finance. When a BUMN established a subsidiary, the funding is sourced from private not the APBN. The capital of the subsidiary of BUMN absolutely has no elements of APBN in it."

"ABSTRAKPutusan BANI NO.283/VII/ARB-BANI/2008 mewajibkan pemerintah untuk membayar sejumlah uang kepada PT. Hutama Karya (Persero). Hal tersebut diakibatkan karena Pemerintah Republik Indonesia (Departemen Pekerjaan Umum cq Direktorat Jenderal Bina Marga cq Direktorat Jalan Bebas Hambatan dan Jalan Kota cq Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Pembangunan Jalan dan Jembatan Metropolitan Jakarta cq Pelaksana Kegiatan Pembangunan Jalan dan Jembatan Metropolitan Jakarta Wilayah I Suprapto Flyover dan Pemuda Pramuka Flyover) dianggap telah melakukan wanprestasi atas kelambatan pembebasan lahan yang diperlukan dalam pekerjaan konstruksi pembangunan Suprapto Flyover dan Pemuda-Pramuka Flyover. Pekerjaan tersebut dilakukan berdasarkan kontrak konstruksi Nomor 01/PKK/BPPJJKMJ.WI-Km/2003 antara Pemerintah RI selaku Employer dan PT. Hutama Karya (Persero) selaku Contractor. Namun, dana yang dipergunakan dalam pekerjaan konstruksi tersebut berasala dari dana pinjaman luar negeri (Loan) dari Pemerintah Jepang yang disalurkan melalui Japan Bank for International Coperation (JBIC) selaku Funding Agency representasi pemerintah Jepang. Sengketa timbul akrena berbagai masalah yang timbul pada saat pelaksanaan pekerjaan konstruksi berlangsung. Berbagai addendum dibuat untuk mengatasi berbagai permasalahan dan melanjutkan pekerjaan konstruksi yang telah berjalan. Dalam kontrak konstruksi tersebut pihak JBIC selaku funding agency ternyata memiliki peran yang strategis, meski tidak menjadi pihak dalam kontrak konstruksi dimaksud."

"Badan Usaha Milik Negara (BUMN) membentuk anak perusahaan guna memaksimalkan kegiatan usahanya. Adanya bentuk keterkaitan antara induk dan anak perusahaan dalam konteks holding mengakibatkan adanya polemik klasik pada masyarakat yang beranggapan bahwa status hukum anak perusahaan BUMN adalah BUMN. Hal ini kemudian muncul kembali dalam kasus perselisihan hasil pemilihan umum presiden tahun 2019 yang mana salah satu pihak pemohon menyatakan bahwa anak perusahaan BUMN adalah BUMN. Penelitian ini mengkhususkan pembahasan mengenai status hukum anak perusahaan BUMN yang ditinjau dari prespektif hukum keuangan publik yang analisisnya dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait, pendapat pada ahli, serta putusan Mahkamah Konstitusi terkait guna mengetahui status hukum anak perusahaan BUMN yang ideal. Penelitian ini berbentuk yuridis-normatif, dengan tipe deskriptif-analitis. Simpulan yang didapat dari penelitian ini adalah bahwa anak perusahaan BUMN bukan berstatus sebagai BUMN, berdasarkan teori badan hukum anak perusahaan merupakan entitas yang mandiri karena ia merupakan subjek hukum yang berbentuk badan hukum, konsep ini dapat dijumpai dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tetang Perseroan terbatas yang sudah selayaknya menjadi acuan dalam membuat pengaturan mengenai konsep BUMN dan anak perusahaannya,  serta dalam anak perusahaan BUMN tidak terdapat kekayaan negara yang dipisahkan melalui penyertaan oleh negara secara langsung seperti halnya BUMN, oleh sebab itu anak perusahaan BUMN bukan merupakan BUMN. Berdasarkan Penelitian ini, perlu dibentuk peraturan yang menegaskan bahwa terjadi transformasi kekayaan Negara menjadi kekayaan BUMN dan perlu dilakukan sosialisasi lebih mengenai kekayaan negara yang dipisahkan, dan status hukum anak perusahaan BUMN yang bukan merupakan BUMN.State own enterprise (SOE) created subsidiaries company to maximize their profits. There is a connection between the holding and their subsidiaries in the context of people perception that still translate subsidiaries from state own enterprise is state own enterprise. This issue arrise again in the mid of 2019 presidential election which one of plaintiff stated that subsidiaries from SOE is SOE. This research specificly discuss about legal status of SOE subsidiaries from the perspective of public finance law whcih analize based on the recent regulation, expert opinion, constitution court judicial decision to figure about legal status of the subsidiaries. This research is excersise with juridis normative format with the type of descriptive analysis. Conclusion from this research is that subsidiaries from SOE is not SOE. Based on Act No.40 year 2007 about limited liability company which is the reference of SOE concept and its subsidiaries, subsidiaries from SOE also dont have such separation like the holding have. Based on this research there is a regulation that needs to be made to reassure that there is a asset transformation of SOE, sosialization about seperated asset between states and SOE, and legal status that subsidiaries of SOE is not SOE."