Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSesuai dengan semakin banyaknya kegiatan pembangunan phisik dewasa ini terutama yang menyangkut proyek-proyek pembangunan phisik yang di laksanakan secara swa kelola oleh pihak pemerintah biasanya pemerintah sebagai pihak boawheer lebih banyak menentukan isi dari perjanjian pemborongan tersebut, Hal ini dilakukan karena semata-mata bertalian erat dengan kesejahteraan, kesehatan dan keselamatan umuni yang mengikatnya.Dalam perkembangan dan prakteknya di Indonesia sekarang ini banyak terjadi unsur pelaksana dan perencanaan itu berada dalam satu tangan. Hal demikian ini terjadi karena perusahaan pemborong besar itu dapat memiliki ahli-ahlinya sendiri yang sekaligus' dapat merteliti dan merencanakan type bangunan yangdi maksud. Keadaan demikian ini di biarkan saja oleh pemberi kerja karena kenyaataannya dapat menekan ongkos pembiayaan dari anggaran yang tersedia, Kemungkinan lainnya juga terjadi sebaliknya babwa pemerintah selaku pihak yang memborongkan sekaligus merupakan perencana dari bangunan tersebut.

---

"

"ABSTRAKDikarenakan kemampuan dan sarana lain serta kondisisosial budaya yang ada di masyarakat, khususnya di negaranegarayang sedang berkembang belum sepenuhnya mamadai untukpelaksanaan pembangunan maka keterlibatan pemerintah dalam pembangunan sangat diperlukan.Keterlibatan tersebut dapat dilakukan secara langsung yangberupa penanganan berbagai proyek dengan pembiayaan AnggaranPendapatan dan Belanja Negara ataupun secara tidak langsung dengan melalui penetapan berbagai peraturan perundangundangandengan maksud untuk membimbing, mengarahkan bahkanmembatasi kegiatan masyarakat agar tercapai tujuan yang dikehendaki,Proyek-proyek yang dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam salah. satu kegiatannya dapat melakukan pengadaan barang, sehingga adalah hal yang wajar jika keberhasilan dalam pengadaan barang-barang tersebut digunakansebagai salah satu ukuran berhasil tidaknya suatuproyek. Untuk berhasilnya pengadaan barang-barang tersebuttelah ditetapkan berbagai peraturan perundang-undangan yangmengatur mengenai tata-cara dan persyaratan untuk pembuatanSurat Perjanjian Pemborongan/Kontrak dan Surat Perintah Kerja (SPK).

---

"

"Kebijaksanaan pemerintah dibidang ekonomi yang menyangkut perubahan nilai uang khususnya yang mengakibatkan turun nya nilai uang seperti devaluasi dll, sering menimbulkan permasalahan dibidang hukum khususnya mengenai kontrak pemborongan bangunan yaitu mengenai eskalasi harga kontraknya.,- Serta tidak jarang menimbulkan sengketa yang sampai diajukan ke meja hijau ( pengadilan ), maka berdasarkan hal itu penulis raencoba menelitinya serta bagaimana cara memecahkannya.Adapun metode penulisan yang penulis gunakan adalah me metode kepustakaan serta metode penelitian dilapangan.Hasil dari penelitian tersebut adalah bahwa kontraktor di Indonesia dibagi kedalam dua kelompok yaitu kelompok kontraktor kuat serta kelompok kontraktor lemah, dan pada umum nya akibat dari adanya kebijaksanaan tersebut yang paling terpukul adalah kelompok kontraktor leaah akan tetapi tidak berarti kelompok kontraktor kuat tidak terpukul kelompok itu tetap terpukul akan tetapi tidak separah kelompok kon traktor lemah seperti ada yang sampai menjadi bangkrut atau terpaksa menghentikan pekerjaannya, Keadaan seperti ini me nurut hukum dapat dikatagorikan sebagai suatu keadaan memaksa yang relatif walaupun termasuk suatu keadaan memaksa akan tetapi menurut hukum pihak kontraktor tetap harus manger 3 akan pekerjaannya hingga selesai tanpa diperkenankan untuk menuntut penembahan harga borongan atau eskalasi harga ( ps, 1610 KUHPerd ), Dikarenakan hal ini dianggap tidak adil maka j'ika terjadi sengketa eskalasi harga kontrak menurut Mahkamah Agung risiko perubahan nilai uang dipikul secara bersaraa-sama oleh pihak kontraktor maupun pihak yang raemborongkan dengan berpatokan kepada harga emas. (Putusan M.A No.6lOK/Sip/1968, tertgl. 23 Mei 1970).Dari kesemuanya itu dapat disimpulkan bahwa peraturan yang mengatur tentang per3'an3"ian panborongan di dalam BW saat ini sudahntidak sesuai lagi dengan rasa keadilan yaitu bahwa risiko turunnya nilai uang yang tidak diduga lebih dahulu tetap ditanggung oleh pihak kontraktor, Oleh karena tidak sesuai dengan rasa keadilan maka M.A dalam putusannya menetapkan bahwa risiko dipikul secara bersama-sama oleh kedua belah pihak dengan berpatokan kepada harga emas.Mengingat bahwa proses berperkara di pengadilan itu relatif cukup lama serta dengan kemungkinan pengeluaran biaya yang cukup besar maka sebaiknya Jika terjadi sengketa mengenai masalah esfelsEi harga kontrak penborongan hendaknya lah diselesaikan secara bermusyav,-arah dengan berpatokan bahwa segala risiko yang timbul dari adanya perubahan nilai uang khususnya turunnya nilai uang ditanggung bersama-sama oleh para pihak."

"Metode Penelitian yang dipergunakan dalam karyatulis ini adalah metode penelitian normatif yangdikombinasikan dengan penelitian lapangan. Demam emasmulai melanda Indonesia sejak tahun 1976 dimana hargaminyak sebagai sumber utama devisa negara mulai turundalam pasaran Interna-Sional. Usaha pertambangan emas inimembutuhkan modal yang besar, keahlian dan teknologi yangtinggi. Oleh karena itu sampai saat ini kerjasama denganpihak asing yang berpengalaman dianggap sebagai suatujalan yang terbaik. Sampai saat ini jenis kontrak yangdipergunakan adalah kontrak karya. Kontrak karya dalambidang pertambangan emas adalah suatu perjanjian dimanapara pihaknya terdiri dari pemerintah Indonesia(Departemen Pertambangan Umum) dan Kontraktor. Hubunganyang ada adalah hubungan kooperasi atau pember-ian kuasasesuai pasal 1792 BW. Kontraktor terdiri dari pihakpribumi, sebagai pemilik kuasa pertambangan dan pihakasing sebagai pemilik modal dan teknologi. Dengan adanya unsur asing maka kontrak karya. dapat juga dimasukkan dalamjenis kontrak penanaman modal asing. Apabila dihubungkandengan teori perikatan Hukum Perdata Barat maka kontrakkarya termasuk dalam perjanjian tak bernama karena tidakdiatur oleh Undang-undang. Jadi bentuk kontrak karya inididasarkan pada kebebasan berkontrak sesuai dengan Pasal1338 BW.

---

"

"ABSTRAKPenulisan skripsi ini dimaksudkan untuk mengungkapkanmasalah-masalah yang panting sehuDungan dengan kontrakrumah, khususnya masalah-masalah hukumnya.Metode yang dipakai dalam menulis skripsi ini adalah, metode penelitian berupa pengamatan, data kepustakaandan juga menggunakan metode wawancara.Masalah yang mungkin timbul dari soal kontrak rumahialah masalah wanprestasi, misalnya pengontrak tidak manpergi walau masa kontrak telah berakhir. Juga masalah buktiyang berupa tulisan.Didalam skripsi inipun diungkap cars penyelesaian sengketa,prosesnya yang dapat ditempuh dengan cepat.Disamping itu juga dibahas mengenai kewenangan Dinas perumahandisatu pihak, dan Pengadilan Negeri dilain pihak,Karena yang dibahas adalah rumah kontrak yang adadi Jakarta tentunya . Pembahasan mengenai Peraturan-peraturanDaerah yang relevan dengan masalah rumah kontrak menjadipenting sekali. Juga bahasan mengenai peraturan perumahanyang berlaku seluruh Indonesia, diungkap di skripsiini, khususnya yang berkaitan dengan rumah kontrak saja

---

"

"ABSTRAKHukum Kontrak (Perjanjian) Indonesia menganut sistem terbuka, yang intinya adalah asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dengan Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Asas ini dibangun berdasarkan ajaran Hukum Kodrat dan teori fiksi yang memandang semua orang mempunyai kedudukan sosial dan ekonomi yang sama kuat, sehingga semua orang bebas membuat kontrak bagi dirinya. Padahal, kenyataannya tidak semua orang mempunyai kedudukan yang sama kuat. Dengan berkembangnya industrialisasi yang melahirkan perusahaan perusahaan besar yang memproduksikan barang dan jasa secara massal, maka timbullah mekanisasi kehidupan, khususnya dalam bisnis. Salah satu bentuk mekanisasi ini adalah penggunaan kontrak baku dalam transaksi komersial, yang sekarang dipandang tidak terelakkan (inevitable). Kontrak baku tersebut dibuat secara sepihak oleh perusahaan atau penjual yang menawarkan produknya kepada masyarakat. Karena terhadap syarat-syarat dalam kontrak baku itu tidak diadakan tawar menawar, maka masyarakat yang menjadi konsumen atau pembeli kehilangan haknya berdasarkan asas kebebasan berkontrak. Kajian ini akan membahas eksistensi asas kebebasan berkontrak dan kontrak baku, dengan mengambil sampel kontrak baku dalam bisnis perbankan. Kemudian menganalisis implikasi-implikasi asas kebebasan berkontrak dalam kontrak baku tersebut dan masalah-masalah hukum yang timbul dari kontrak" baku tersebut."

"ABSTRAKAlasan penulis memilih judul "Kontrak Pemborongan pekerjaan pembuatan Jalan Raya Pekanbaru. Dumai Oleh PP Marga Sarana Raya" adalah erat kaitannya dengan kegiatan kegiatan pembangunan yang sedang dilaksanakan oleh Pemerintah di berbagai bidang Untuk merealisir pembangunan perlu mengadakan perjnjian perjanjian dengan pihak lainnya yang akan bertindak selaku pihak yang melaksanakan pemborongan pekerjaan yaitu pihak swasta atau pihak lain di luar instansi yang bersangkutan Proses untuk mengadakan hubungan hukum tersebut antara pihak pemberi pekerjaan dan pihak yang hendak melaksanakan pekerjaan adalah berpedoman kepada Keppres 14 A yaitu tentang pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara 1980/1981 yang kemudian telah disempurnakan dengan Keppres No. 18, tahun 1981. Dalam Perwujudannya hubungan hukum antara para pihak yang pekerjaan jalan raya tersebut dituangkan dalam surat perjanjian pemborongan pekerjaan, dimana hak dan kewajiban para pihak telah diatur secara terperinci."

"In the process of construction project implementation , the possibility of a dispute may not be avoided. When a dispute cannot be settled by agreement through discussions, the sttlement will require the litigation..."