Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini adalah penelitian hukum/normatif. Penelitian ini membahas kasus Pilav v. Bosnia Herzegovina yang diadili di European Court of Human Rights. Dalam tesis ini dibahas kedudukan konstitusi negara sebagai bentuk pelaksanaan kedaulatan negara, yang dilindungi dari intervensi asing oleh hukum internasional. Dibahas pula perkembangan penegakan Hak Asasi Manusia yang berimbas pada pembatasan terhadap jurisdiksi domestik negara untuk menetapkan hukum bagi wilayah dan warga negaranya, termasuk adanya kewenangan pengadilan internasional untuk mengadili konstitusi negara yang bertentangan dengan norma hukum internasional tentang Hak Asasi Manusia. Dalam hal pertentangan antara konstitusi negara dengan aturan hukum internasional tentang Hak Asasi Manusia, digunakan sudut pandang hukum internasional dan hukum nasional. Kedua sudut pandang ini digunakan untuk menganalisis putusan European Court of Human Rights dalam kasus Pilav v. Bosnia Herzegovina.

---

The purpose of this thesis is to present a case study of Pilav v. Bosnia Herzegovina before European Court of Human Rights. This thesis uses theoretical arguments and international law instruments to analyse the violation of international norms on human rights by state constitution. This thesis discusses the legal status of state constitution as a part of domaine r serv, which is protected from foreign intervention according to international law. It also discusses the development of international law on human rights, which leads to the limitation on domestic jurisdiction of a state including the emergence of international courts which have the jurisdiction to adjudicate violation of international norms on human rights by state constitution. In the conflict between international norms on human rights and state constitution, there are two perspectives that can be used international law and national law. These two perspectives are used in this thesis to examine ECtHR rsquo s jurisdiction on this case."

"Tesis ini membahas penyelesaian sengketa wilayah antara Indonesia dan Malaysia terhadap Pulau Sipadan dan Ligitan melalui International Court of Justice (ICJ). Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pemaparan secara deskriptif. Hasil penelitian menyatakan bahwa Malaysia dapat memiliki Pulau Sipadan dan Ligitan setelah melalui proses perundingan antara Indonesia dan Malaysia melalui International Court of Justice (ICJ) berdasarkan keberadaannya sebagai pemilik (effectivities).

---

The focus of this study is dispute settlement of Sipadan and ligitan island between Indonesia and Malaysia at International Court of Justice (ICJ). This research is qualitative interpretative. The result of this study shows Malaysia had full authority of Sipadan and Ligitan island after the processed of negotiation between Indonesia and Malaysia at International Court of Justice (ICJ) based on effectivities."