Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"THE result of the general elections demonstrates that multi-political parties in Indonesia has produced a highly fragmented parliament, poor composition in the parliameut to supporting the executive (minority presMent) and coalition formations prone to change. This situation is parallel with the unstable scenario of the presidential system getting the government trapped in a situation of divided governme!Jf.

The result of the simultaneous general elections is expected to produce a size of composition in the parliament which is parallel with the political composition in the executive, in order for the executive to pe1j'orm government effectively. Nevertheless, the peJ.formance of the simultaneous general elections combined with a mqjority run off of the preside11tial election system belies matters wljich can be a threat to the successful achievement of the objective of the simultaneous general elections. Such condition will lead the political parties into general elections by having their respective candidate presidents, because they deem the winner of the presidential election will not be achieved at tliefirst round.

The political parties use the first round to achieve a 'coattail ~!feet' which they expect would enlarge their chance to place as many as possible representatives in the parliament. If that does nOt happen, there is the possibility that a highly ji·agmellfed parliament will be fanned, resulting in the absence of a majority power, and enlarging the potential to having a minority president. The threshold of presidential candidacy is an effective measured way to overcome that problem. A limited number of presidential candidates can be assured through a threshold of presidential candidacy, We may expect the . benefits of the simultaneous general elections in a constellation of limited nuniber of presidential candidates."

"Pemilihan Umum Legislatif I April 2004 merupakan babak baru dalam sejarah demokrasi di Indonesia. Calon anggota legislatif yang meraih suara terbanyak tidak otomatis terpilih mewakili partai untuk duduk di lembaga perwakilan rakyat, kecuali perolehannya melebihi Bilangan Pembagi Pemilih (BPP). Pemilu legislatif 2004 yang menerapkan sistem proporsional daftar terbuka yang berbeda dengan pemilu 1999 merupakan bahan penelitian yang menarik karena sebagian besar calon anggota legislatif di Daerah Pemilihan DKI Jakarta II tidak mencapai angka BPP dan hanya satu orang yang mencapai angka BPP atas nama Dr. Hidayat Nur Wahid dari Partai Keadilan Sejahtera.Calon yang tidak mencapai angka BPP akan dipilih berdasarkan nomor unit dan bukan berdasarkan perolehan suara terbanyak. Permasalahan pokoknya adalah bagaimana dampak sistem pemilu terhadap perolehan suara calon anggota legislatif untuk mendorong proses demokrasi di Indonesia serta faktor-faktor pendukung atau penghambat dalam pencapaian BPP di daerah pemilihan DKI Jakarta II.Menurut Dieter Nohlen bahwa pemilu (sistem pemilu) mempunyai misi keterwakilan,konsentrasi, efektivitas, partisipasi, tidak rumit dan legitimasi. Keterwakilan bagi seluruh kelompok minoritas dalam lembaga perwakilan rakyat bukan didominasi oleh alit partai dan adanya keadilan (fairness) sebagai representasi kekuatan kepentingan dan politik dalam lembaga perwakilan. Sistem pemilu harus mendorong meningkatnya kualitas legitimasi sebagai syarat demokrasi yang partisipatif.Berdasarkan permasalahan pokok penelitian tentang bagaimana dampak sistem pemilu terhadap perolehan suara calon anggota legislatif maka ditemukan hasil penelitian antara lain, calon anggota legislatif sangat sulit mencapai angka BPP karena pemilih lebih mudah mencoblos tanda partai dari pada mencoblos nama calon yang mengakibatkan perolehan suara partai lebih besar ketimbang suara calon. Kedua, penetapan angka BPP setiap daerah pemilihan yang jumlahnya sama antara BPP calon dan BPP Partai juga menjadi hambatan/menyulitkan caleg perempuan untuk mencapai angka BPP. Implikasi teori yang berkaitan misi pemilu (sistem pemilu)yang disarnpaikan Dieter Nohlen tentang perwakilan politik, tidak rumit, efektivitas, legitimasi nampaknya telah sesuai dalam pelaksanaan pemilu 2004. Teori Andrew Reynolds tentang Sistem pemilu proporsional daftar terbuka dengan menggunakan perhitungan BPP yang sudah diterapkan pada pemilu 2004 namun hal tersebut banyak merugikan caleg perempuan.

---

Legislative Election 1 April 2004 is a new phase of democracy in Indonesia. Candidate of legislative member who gets the highest voters is not automatically elected to represent his/her party in the legislative institution, except their voters are more than Voters Divide Number (Bilangan Pembagi Pemilih or BPP). The legislative election in 2004 which implements open list proportional system different from previous election is an interesting topic to be research because most of candidates in the electoral district can not achieve the number. The only candidate who achieves the number is Hidayat Nur Wahid from Prosperous Justice Party.Candidates who cannot achieve the number will be selected based on rank on the list from the party, and the result of each candidates will not be counted. The research question of the research is how is the impact of election system on candidate's voters to endorse democratic process in Indonesia. Other problem is the stimulating and obstacle factors in achieving BPP in the electoral district of DKI Jakarta II.According to Dieter Nohlen, election system has several missions of representative ness, concentration, effectiveness, participation, simple, and legitimate. Representative ness for all of minority groups in the representative house is not dominated by elite of political party and fairness as a power of interest and politics in the house. Election system should endorse the quality of legitimacy as a condition for democratic participation.Based on the problems, it is found that candidates are difficult to achieve the number because the voters are easier to choose symbol of political party rather that choose the name of candidates; therefore the result for political party is higher than candidates' result. Second, in fixing the number in every electoral district that its number is similar between BPP of candidate and political party is also the obstacle for women candidates to achieve it.Theoretical implication related to the mission of election system seems relevant with the implementation of election in 2004. The theory from Andrew Reynolds on open list proportional system using BPP has been implemented in the election; however it is unfavorable for women candidates."

"Penelitian ini berdasarkan kepada pemikiran Imam Al-Mawardi terkait dengan persyaratan dan sistem pemilihan kepala negara dibandingkan dengan ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penelitian ini membahas tiga permasalahan. Pertama, pemikiran Imam Al-Mawardi tentang persyaratan dan sistem pemilihan kepala negara. Kedua, perbandingan pemikiran tersebut dengan ketentuan yang ada di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketiga, penerapan pemikiran Imam Al-Mawardi di Indonesia. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif yang menggunakan data sekunder dengan pendekatan perbandingan. Hasil penelitian ini adalah sistem pemilihan kepala negara menurut Imam Al-Mawardi dapat melalui mekanisme musyawarah dan penunjukkan oleh kepala negara sebelumnya. Pemikiran Imam Al-Mawardi tentang sistem pemilihan kepala negara akan sulit diterapkan di Indonesia karena perbedaan yang mendasar terkait dengan bentuk negara, hukum dasar yang berakibat berbedanya sistem pemilihan kepala negara. Lalu, pemikiran Imam Al-Mawardi tentang persyaratan pencalonan dapat dimasukkan sebagian karena tidak bertentangan dengan persyaratan pencalonan kepala negara yang berlaku di Indonesia.

---

This research was based on the toughts of Imam Al-Mawardi system requirements related to the elevtion of the head of state compared with the provisions of the constitution of the Republic of Indonesia in 1945. First, thought of Imam Al-Mawardi about requrements and the systems of election of the head of State. Second, the tought-provoking with existing provisions in the Constitution of The Republic Indonesia in 1945. Third, the application of the thought of Imam Al-Mawardi in Indonesia. The method used is normative legal research approach to secondary data use comparisons.

The results of this research is the head of State electoral system according to Imam Al-Mawardi can be through mechanisms of deliberation and the appoinment by the previous head of state. Imam Al-Mawardi thinking about electoral systems the head of State will be difficult to apply in Indonesia due to differences associated with the fundamental form of the Basic Law of The State, which resulted in different electoral systems the head of State. And then, the thought of Imam Al-Mawardi abaout candicacy requirements can be incorporated in part because it does not conflict with the requirements of the nomination of the head of State in Indonesia."

"ABSTRAKDalam penelitian ini peneliti ingin membahas mengenai pemilihan presiden di Indonesia- Lima Presiden telah memimpin Indonesia semenjak kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945. Setiap pemimpin bangsa menurut ketentuan Undang-Undang Dasar Indonesia 1945 sebelum perubahan dipilih melalui sistem perwakilan rakyat, oleh karenanya Maj elis Perwakilan Rakyat (MPR) sebagai pemegang kekuasaan tertinggi rakyat memegang peranan penting dalam menentukan pemilihan presiden di Indonesia. Ironisnya, pemimpin yang dipilih oleh rakyat selalu diberhentikan dari jabatanya atas tuntutan rakyat yang memilihnya, kecuali presiden Indonesia yang kelima Megawati Soekarnoputri yang sampai saat ini masih memegang tampuk kekuasaan tertinggi negara. Tuntutan untuk turun dari jabatan sebagai Presiden oleh karena rasa ketidakpuasan rakyat terhadap pemerintah. Rakyat merasa kekuasaan Presiden terlalu luas, Presiden seolah-olah merupakan pusat dari segala kekuasaan. Ketidakterlibatan rakyat secara langsung untuk memilih presiden menimbulkan tuntutan rakyat agar merubah sistem pemilihan presiden yang telah dipergunakan selama ini. Dengan dukungan yang besar dari berbagai partai politik yang merupakan wakil rakyat akhirnya, Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 tentang pengangkatan Pres iden dirubah dan ditetapkan menjadi Pasal 6A Undang-Undang Dasar 1945 Perubahan Keempat tahun 2002. Walaupun pemilihan Presiden dan Wakil Presiden merupakan suatu kesatuan tetapi dalam tesis ini penelitian hanya menitik beratkan pembahasan pada pemilihan Presiden. Undang-Undang pemilihan Presiden dan Wakil Presiden telah disahkan pada tanggal 7 Juli 2003 dalam Sidang Paripurna DPR. Pro dan kontra bermunculan terhadap Undang-Undang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang baru saja disahkan. Publik beranggapan bahwa produk DPR tersebut merupakan lambang arogansi DPR sebagai pemegang kekuasaan tertinggi pembuat Undang-Undang setelah dilakukan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 dalam upaya melaksanakan demokrasi secara murni melalui pemilihan Presiden langsung di Indonesia."

"Tesis ini membahas mengenai Politik Hukum Pemilihan Umum di Indonesia pada Era Reformasi. Dalam tesis ini, dikaji mengenai pembentukan peraturan perundangundangan yang berkaitan dengan pemilihan umum dengan fokus pembahasan pada penyelenggara Pemilu, peserta pemilu, dan sistem pemilihan Pemilu pada era reformasi. Dalam pembahasannya, dilengkapi pula dengan kajian mendalam mengenai implementasi berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggara pemilu, peserta pemilu, dan sistem pemilihan. Di samping itu, tesis ini menyajikan rangkaian berbagai solusi mengenai pembangunan politik hukum Pemilu yang berkaitan dengan penyelenggara, peserta, dan sistem pemilihan.

---

This thesis discusses the Politics of Law of General Election System in The Indonesia's Reform Era. In this thesis, studied the formation of legislation relating to elections by focusing on organizing elections, participating in the election, and electoral systems in the Indonesia's reform era. In this discussion, also equipped within-depth review on the implementation of various laws and regulations relating to the election, participating in the election, and electoral systems. In addition, this thesis presents a series of various solutions on the political development of politic of law relating to the organizers, participants, and the electoral system."

"Pemilu 2014 disebut-sebut sebagai pemilu terburuk sepanjang sejarah perpolitikan Indonesia. Selain persoalan teknis administratif dan logistik yang berantakan, praktik politik uang juga dikhawatirkan akan memunculkan banyak koruptor di kemudian hari. Diperlukan reformasi sistem pemilu, antara lain yang terkait dengan seleksi bakal caleg dari partai-partai. Pemerintah perlu melakukan semacam uji kelayakan, setidaknya yang terkait dengan tingkat intelektualitas dan kesehatan psikis. Tujuannya agar para caleg yang diusung tidak sekedar mengandalkan popularitas dan uang. Sistem pemilu juga perlu didesain ulang menjadi sistem campuran, antara sistem proporsional terbuka dan sistem distrik. Mungkin tidak bisa seragam untuk seluruh daerah pemilihan Indonesia, dalam arti ada daerah-daerah tertentu yang sistemnya harus diberlakukan lain mengingat jumlah penduduknya yang sedikit. Ke depan sistem pemilu langsung oleh rakyat harus tetap diberlakukan, baik dalam konteks Pileg, Pilpres dan Pilkada. Untuk mengurangi biaya yang sangat mahal, sistem e-voting dapat diterapkan. Dalam hal ini mungkin ada daerah-daerah yang dikecualikan, dalam arti tetap secara manual, mengingat tingkat kemajuan masyarakat Indonesia yang belum merata."

"Putusan MK nomor 14/PUU-XI/2013 mengamanatkan pemilihan umum nasional serentak antara pemilihan umum ekskutif (Presiden dan Wakil Presiden) dan pemilu legislatif (DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota). Pasca amandemen UUD 1945 mengalami berbagai komplikasi dalam sistem politik Indonesia secara nasional. Demokratisasi mengantarkan bangsa Indonesia beralih sistem pemerintahan, yaitu dari sistem parlementer menuju sistem presidensial. Pemilu sebagai proses demokrasi terhadap kepemimpinan pemerintah yang dipilih langsung oleh rakyat sebagai pemegang kedaulatan Negara. Sistem pemerintahan melalui konsensus dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat mempunyai implikasi terhadap peningkatan efektifitas dan stabilitas negara. Problematikanya adalah antara sistem pemilu dengan sistem partai politik saat ini kurang efektif dalam pelaksanaan pemilu yang notabene diselenggarakan secara terpisah antara pilpres, pileg dan pemilukada. Sehingga menimbulkan berbagai kompleksitas problematika dalam pemerintahan (pemerintah pusat dan daerah). Secara hirarki, sistem presidensial kurang relevan dengan sistem pemilu yang terpisah antara pemilu nasional (pileg dan pilpres) dan pemilukada dengan sistem multi partai. Realitas politik dengan sistem yang dianut saat ini, menimbulkan berbagai konflik antar konstituen, ongkos politik yang sangat tinggi bagi pemerintah maupun kandidat (calon), menguatnya money politics yang sulit dihindari sebagai dampak suara terbanyak, pengaruh negatif terhadap psikologi kandidat ketika kalah ataupun menang dalam pertarungan politik, adanya koalisi yang tidak “sehat” dalam pelaksanaan pemerintahan, karena berbagai kepentingan ideologi politik dan individu, serta problematika terhadap kebijakan-kebijakan strategis pemerintahan. Korelasi antara sistem pemilu serentak dengan sistem multi partai yang disederhanakan merupakan solusi alternatif dalam penguatan sistem presidensial untuk meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia"