Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Bantuan luar negeri merupakan topik penting dalam kajian pembangunan maupun ilmu hubungan internasional. Hingga saat ini, sebagian besar penelitian mengenai bantuan luar negeri berfokus pada motif dari negara donor, hubungan antara negara pemberi dan penerima, dan efektivitas bantuan sendiri. Tidak banyak penelitian dilakukan untuk membandingkan kebijakan ODA negara dengan negara lain padahal kebijakan ODA setiap negara memiliki ciri khas yang menonjol. Khususnya, ketiga negara di Asia Timur yakni Tiongkok, Jepang dan Korea Selatan mempunyai karakteristik masing-masing dalam kebijakan ODA mereka.Dalam ulasan literatur ini, kebijakan ODA Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan akan dibandingkan. Proses membandingkannya dapat dibagi menjadi dua bagian secara garis besar. Pertama, secara kronologis, sejarah perkembangan kebijakan ODA dari ketiga negara akan diperkenalkan. Kedua, melalui taxonomy karakteristik kebijakan ODA masing-masing akan dijelaskan.Ulasan literatur ini memiliki signifikansi pada realita maupun akademis. Dengan membandingkan pola-pola kebijakan ODA dari ketiga negara Asia Timur, para stakeholder kebijakan ODA di negara lain dapat memahami ODA secara lebih mendalam. Selain itu, ulasan literatur ini juga dapat berkontribusi pada dunia akademis karena hampir tidak ada penelitian yang membandingkan kebijkan ODA Tiongkok, Jepang dan Korea Selatan.

---

Foreign aid is an important topic in study of International Relation. However, majority of the study tend to focus on motives of donor countries, relations between donors and recipients, and efectivities of aid. In other words, not many studies have been done for comparing Official Development Assistance (ODA) of donor countries eventhough every donors has their own characteristics in the ODA policies. Likewise, China, Japan, and Republic of Korea have their own characteristics in their ODA policies.

This literature review will compare the characteristics of the three countries. The comparing process will be conducted in two ways. Firstly, the historical development of Chinese, Japanese, and Korean ODA policies will be studied in chronological method. Secondly, each countries' ODA policies characteristics will be explained through taxonomy.

This literature review has academic and practical significance. Academically, this literature review has significance as almost no studies have been conducted for comparing China, Japan, Republic of Korea's ODA policies. Practically, this literature review also has significance as stakeholders of ODA policies can understande deeply regarding East Asian's ODA policies characteristics."

"Sebagai negara imperialis yang menduduki sejumlah negara-negara di Asia selama Perang Dunia II, Jepang memiliki hubungan yang kurang baik dengan negara-negara yang pernah diduduki pada masa itu seperti Cina dan Korea Selatan. Meskipun demikian, produk budaya populer Jepang seperti anime dan manga berhasil menjadi populer di negara-negara tersebut, terlepas dari renggangnya hubungan antar negara-negara tersebut. Potensi anime untuk menjadi alat diplomasi membuat pemerintah Jepang meluncurkan program-program untuk mempromosikan anime di Cina dan Korea Selatan dalam rangka untuk memperbaiki hubungan dengan kedua negara tersebut. Naskah ringkas ini akan menganalisis apa saja tindakan yang dilakukan oleh pemerintah Jepang untuk mempromosikan anime dalam rangka diplomasi budaya populer di Cina dan Korea Selatan serta bagaimana masyarakat di kedua negara tersebut menerima upaya diplomasi budaya populer dari pemerintah Jepang.

---

As an imperialist country who occupied several Asian countries during the Second World War, Japan have strained relations with countries that used to be occupied such as China and South Korea. Nevertheless, Japanese popular culture products such as anime and manga are popular in China and South Korea, despite the poor relations between those countries and Japan. The potential of anime to be a diplomatic tool makes the Japanese government launchs programs to promote anime in China and South Korea in order to improve relations between Japan and those countries. This paper will analyze what have the Japanese government done to promote anime within the pop culture diplomacy program in China and South Korea, and how those countries citizen`s react towards the Japanese government program."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis volatility spillover antara Indonesia dengan Jepang, China, Singapura, Korea Selatan, dan Amerika Serikat. Secara spesifik, penelitian ini ingin membandingkan volatility spillover pada 5 pasang indeks saham negara antara periode non-krisis dengan periode Krisis Keuangan Global 2008 dan Pandemi COVID-19. Maka dari itu, periode penelitian ini mencakup tahun 2003 – 2023 dan dibagi menjadi 5 fase: full period (Januari 2003 – Maret 2023), fase 1 (Pra Krisis Keuangan Global 2008), fase 2 (Krisis Keuangan Global 2008), fase 3 (Pasca Krisis Keuangan Global 2008 dan Pra Pandemi COVID-19), dan fase 4 (Pandemi COVID-19). Digunakan metode GARCH-BEKK untuk mendapatkan hasil volatility spillover. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan dan tingkat spillover antara JCI dengan kelima indeks saham lainnya berbeda-beda. Meski begitu, terdapat pola yang sama dimana tingkat volatility spillover (dilihat dari koefisien GARCH-BEKK) mencapai titik tertinggi pada periode krisis (Krisis Keuangan Global 2008 atau Pandemi COVID-19).

---

This study aims to analyze the volatility spillover between Indonesia with Japan, China, Singapore, South Korea, and the United States. Specifically, this study wants to compare the volatility spillover on 5 pairs of national stock indices between the non-crisis period and the 2008 Global Financial Crisis and the COVID-19 Pandemic. Therefore, the period of this study covers 2003 – 2023 and is divided into 5 phases: full period (January 2003 – March 2023), phase 1 (Pre-2008 Global Financial Crisis), phase 2 (2008 Global Financial Crisis), phase 3 (Post 2008 Global Financial Crisis and Pre Pandemic COVID-19), and phase 4 (Pandemic COVID-19). The GARCH-BEKK method is used to obtain volatility spillover results. The results of this study show that the relationship and level of spillover between JCI and the other five stock indices are different. Even so, there is the same pattern where the level of volatility spillover (viewed from the GARCH-BEKK coefficient) reaches its highest point during the crisis period (2008 Global Financial Crisis or the COVID-19 Pandemic)."

"Perkembangan teknologi informasi yang cepat membawa perubahan di hampir semua bidang kehidupan manusia, mulai dari ekonomi, sosial, pendidikan, termasuk bidang hukum. Keterkaitan antara perkembangan teknologi informasi dengan hukum melahirkan berbagai macam peristiwa baru yang berkaitan hukum dan penggunaan dunia siber. Salah satunya terkait dengan perlindungan hukum atas informasi yang merugikan seseorang di dunia internet berupa penghapusan informasi. Hal ini dikenal dengan istilah hak untuk dilupakan (Right to be Forgotten). Penelitian ini fokus membahas perbandingan pengaturan dan mekanisme penerapan Hak untuk dilupakan (Right to be Forgotten) di Indonesia dengan beberapa negara di Asia Pasifik seperti Australia, Jepang dan Korea Selatan. Dengan melakukan perbandingan hukum, maka akan dapat melihat perbedaan dan mengambil pelajaran dari berbagai negara tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Pengaturan Hak untuk dilupakan (Right to be Forgotten) di Uni Eropa, Australia, Jepang dan Korea Selatan diatur dalam Peraturan perundang-undangan dibidang perlindungan data / informasi pribadi, sementara Indonesia muncul dan diatur dalam Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Implementasi Hak untuk dilupakan (Right to be Forgotten) dalam General Data Protection Regulation hanya mewajibkan pengontrol data, karena dalam GDPR memisahkan pengontrol dan pemproses data. Sementara Australia, Jepang, Korea Selatan dan Indonesia tidak membedakan antara pengontrol dan pemproses data. Setiap negara membentuk komisi independen untuk melindungi data pribadi dan membantu penyelesaian sengketa data pribadi.

---

The development of information technology that brings changes in all fields of humanity, ranging from economics, social, education, including the legal field. The link between the development of information technology and the law produces a variety of new types relating to law and the use of cyberspace. One of the cyber laws is related to legal protection for information that is detrimental to someone in the internet world is the removal of information. This is known as the Right to be Forgotten. This research focuses on discussing the regulation and implementation of the Right to be Forgotten in Indonesia with several countries in the Asia Pacific such as Australia, Japan and South Korea. By making legal comparisons will be able to see differences and take lessons from various countries. This study uses a normative juridical research method. Regulation of Rights to be Forgotten in the European Union, Australia, Japan and South Korea be regulated in legislation in the sector of personal data/information protection, while Indonesia is emerge and regulated in the Law on Information and Electronic Transactions. Implementation of the Right to be Forgotten in the General Data Protection Regulation only requires data controllers, because in the GDPR the data controller and processors are prepared. While Australia, Japan, South Korea and Indonesia do not distinguish between process controllers and data processing. Each country establishes independent data commission to protect personal data and help resolve personal data."

"Jurnal ini bertujuan untuk membahas bagaimana pemertahanan nilai budaya Korea di beberapa negara di dunia. Tetapi pembahasan mengenai topik ini dibatasi hanya pada tiga negara, yaitu Australia, Indonesia, dan Jepang. Pemerintah Korea sibuk mengeksplor dan menunjukkan eksistensi budaya Korea kepada dunia tetapi justru di sisi lain beberapa masyarakat Korea mulai meninggalkan budayanya sendiri karena arus globalisasi yang kuat dan mendominasi. Komponen budaya yang akan ditinjau yaitu dari hal pemertahanan penggunaan bahasa Korea, budaya Suljjari, dan pakaian tradisional Hanbok sebagai beberapa contoh produk kebudayaan.

---

This journal aims to explain about how the preservation of Korean cultural values in several countries in the world. The explanation of this topic will be limited in three countries only, as Australia, Indonesia, and Japan. The Korean government is so busy to explor and show the Korean culture to the world but on the other side, some of Korean people started to leave their own culture, because globalization is so strong and dominate. Cultural components that will be reviewed from retention of the use of Korean language, Suljjari culture, and Hanbok traditional clothes as some examples of products of culture."