Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Analysis of court decisions on criminal case involving Akbar Tanjung, a defendant in the Bulog corruption case."

"[Pengikatan jual beli sebagai perjanjian obligator dijelaskan sebagai perjanjian yang baru meletakan hak dan kewajiban untuk menentukan kedudukan masingmasing pihak yaitu penjual dan pembeli. Menurut ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997, peralihan hak hanya dapat terjadi apabila ada Akta Jual Beli yang dibuat di hadapan PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) sekalipun dalam hukum adat yang berlaku di Negara Indonesia menyatakan bahwa jual beli telah sah meskipun dilakukan secara bawah tangan. Akan tetapi, Akta Jual Beliadalah perjanjian pokok dan Pengikatan Jual Beli adalah merupakan perjanjian bantuan, sehingga hanya dengan adanya Pengikatan Jual Beli belum menjadi bukti sebagai peralihan hak dari penjual kepada pembeli. Begitu pula dengan yang terjadi antara tergugat dengan pewaris yang melakukan pengikatan jual beli atas harta milik pewaris semasa hidupnya. Akibat yang demikian menyebabkan munculnya gugatan para ahli waris yang dimenangkan pada tingkat kasasi melaluiputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Di dalam gugatan tersebut disampaikan fakta-fakta bahwa pengikatan jual beli itu selain melanggarnya syarat sah perjanjian juga melanggar asas kebebasan berkontrak sehingga menurut hukum, harta bersama yaitu berupa tanah dan bangunan tersebut tidak sepantasnya diduduki oleh tergugat. Metode yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah yuridis normatif, dengan sifat penelitian deskriptif analitis, bentukpenelitiannya adalah evaluatif dan preskriptif, sumber data nya adalah data sekunder dan alat pengumpul datanya adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier.;A binding sale and purchase agreement is described as an obligator agreement which putting the rights and duties to determine the position of each of the parties who are the seller and buyer. According to the Government Regulation No. 24 of1997, the transition of rights can only occur if there is a Deed of Sale and Purchase made in front of PPAT (Land Deed Officer) even under customary law which still applicable in the State of Indonesia stating that the purchase is legal even though it is conducted under the hand. Although an agreement of sale and purchase is a primary agreement and the Sale and Purchase Agreement is an assistance agreement, but the presence of the binding Sale and Purchase has not yet becoming an evident of the transfer of rights from the seller to the buyer. Similar to the case in this thesis, which happened between one of the heirs and the testator who did a binding of sale and purchase agreement when the testators was still alive. The consequence of this case came out as a result is a lawsuit led to the emergence of the heirs who won on appeal by the decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia. The lawsuit from the plaintiffs was submitted severe of facts that a binding sale and purchase agreement not only violated the agreement but also violated the fundamental of freedom of contract. According to the law, it is true and valid that the property from the testators is still a commonasset from the plaintiffs together with the defendant as the heirs. Therefore, the act of defendant, which is still occupying the land as a common asset is illegal. The methods used in this thesis is juridical normative, character of study is analytical descriptive, form research is evaluative and prescriptive, the source of its data is secondary data and the data collection tool is the primary legal materials, secondary and tertiary., A binding sale and purchase agreement is described as an obligator agreementwhich putting the rights and duties to determine the position of each of the partieswho are the seller and buyer. According to the Government Regulation No. 24 of1997, the transition of rights can only occur if there is a Deed of Sale andPurchase made in front of PPAT (Land Deed Officer) even under customary lawwhich still applicable in the State of Indonesia stating that the purchase is legaleven though it is conducted under the hand. Although an agreement of sale andpurchase is a primary agreement and the Sale and Purchase Agreement is anassistance agreement, but the presence of the binding Sale and Purchase has notyet becoming an evident of the transfer of rights from the seller to the buyer.Similar to the case in this thesis, which happened between one of the heirs and thetestator who did a binding of sale and purchase agreement when the testators wasstill alive. The consequence of this case came out as a result is a lawsuit led to theemergence of the heirs who won on appeal by the decision of the Supreme Courtof the Republic of Indonesia. The lawsuit from the plaintiffs was submitted severeof facts that a binding sale and purchase agreement not only violated theagreement but also violated the fundamental of freedom of contract. According tothe law, it is true and valid that the property from the testators is still a commonasset from the plaintiffs together with the defendant as the heirs. Therefore, the actof defendant, which is still occupying the land as a common asset is illegal. Themethods used in this thesis is juridical normative, character of study is analyticaldescriptive, form research is evaluative and prescriptive, the source of its data issecondary data and the data collection tool is the primary legal materials,secondary and tertiary]"

"Rumah sakit merupakan salah satu sarana kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan dalam memelihara dan meningkatkan kesehatan yang dilakukan pemerintah dan masyarakat. Namun, rumah sakit juga termasuk salah satu sarana pelayanan yang merupakan sumber penghasil limbah yang cukup banyak. Kegiatan rumah sakit menghasilkan sejumlah hasil sampingan berupa limbah, baik berbentuk padat, cair, maupun gas. Dimana limbah-limbah tersebut bukan merupakan limbah biasa, melainkan limbah yang mengandung kuman, virus, bakteri, zat-zat kimia beracun, dan zat radioaktif yang dapat mengganggu kesehatan masyarakat dan kelestarian lingkungan hidup. Sebagai contoh dalam operasi bedah, “sampah”-nya dapat berupa jarum suntik, darah, bahkan bagian tubuh yang bukan merupakan sampah biasa. Inilah yang dinamakan limbah rumah sakit seperti yang dijelaskan di atas yang dalam pembuangannya diperlukan tempat khusus. Selama ini masalah tersebut kurang dihiraukan, maka dengan beradanya kita dalam era globalisasi, sudah saatnya kesehatan dan keselamatan masyarakat serta lingkungan sekitar rumah sakit mendapat perhatian lebih dan khusus. Jika dalam pembuangannya dilakukan dengan sembarangan, bukan hanya berdampak buruk untuk lingkungan sekitar tetapi juga akan menjadi media penyakit. Oleh sebab itu, penegakan hukum dalam hukum lingkungan sangat diperlukan. Untuk membuktikan adanya tindak pidana pencemaran limbah oleh rumah sakit, sangat diperlukan peran dari keterangan ahli yang akan memberi keterangan tentang suatu perkara sesuai dengan keahliannya untuk membantu hakim dalam memutus perkara pencemaran limbah rumah sakit. Penegakan hukum inilah yang sangat dibutuhkan untuk penanggulangan pembuangan limbah rumah sakit guna terciptanya sanitasi rumah sakit dan masyarakat serta lingkungan yang sehat."

"Kasus Buloggate II bukanlah kasus yang istimewa, namun dalam kenyataannya mampu menyedot perhatian publik secara luas, sehinga publik pers/media massa cetak maupun elektronika turut meliputnya secara meluas pula. Hal ini disebabkan karena kasus ini melibatkan salah seorang terdakwa sebagai publik figur, yaitu Ir. Akbar Tandjung selaku Terdakwa I. Permasalahan kasus Buloggate II ini sebenarnya bermasalah hanya pada pelaksanaannya. Pihak yang paling bersalah dalam kasus ini sesungguhnya adalah Wimfred Simatupang, Dadang Sukandar dan orang yang seharusnya melakukan pengawasan terhadap penyaluran sembako ini, yaitu Mensesneg Akbar Tandjung. Hal ini disebabkan pada mereka tersebut orang yang dipercaya namun tidak menjalankan tugasnya. Masalahnya juga, ini sangat sulit sebab Mensesneg Akbar Tandjung sebelum proses pembagian sembako ini selesai beliau sudah diganti dengan Muladi. Namun Muladi pun tidak tahu karena beliau mengatakan tidak pernah menerima laporan. Problem ini sebenarnya Akbar Tandjung tidak bersalah, bersalah dalam kapasitas dia tidak melakukan pengawasan secara administratif dia bersalah tetapi secara pidana dia tidak bersalah, tidak bisa dikatakan atau didakwa melakukan tindak pidana korupsi karena tidak menikmati keuntungan dan tidak mempunyai niat menguntungkan diri sendiri. Skripsi ini mencoba melakukan pembahasan mengenai kasus Akbar Tandjung ini dengan memberikan paparan mengenai bebasnya Akbar Tandjung dari segi hukum pidana dan mencoba untuk melakukan penelaahan terhadap sejumlah persoalan hukum yang muncul dalam kaitannya dengan hukum acara pidana di Indonesia. Untuk menganalisis data yang diperoleh, dipergunakan pendekatan kualitatif. Dengan demikian hasil penelitian ini berbentuk Evaluatif-Preskriptif-Analitis."

"Skripsi ini membahas bagaimana ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diterapkan apabila terdapat permasalahan mengenai masalah kewarisan. Pada skripsi ini akan dibahas mengenai dua hal. Pertama, pembahasan mengenai Hukum Perdata Barat jika diterapkan dalam suatu kewarisan. Kedua, pembahasan mengenai perlindungan hukum bagi para ahli waris terhadap hak ahli waris yang dikuasai oleh pihak ketiga jika diterapkan dengan Kitab Undang-undang Hukum Perdata dalam kasus Hj. Badriyah dan Nurlela dengan Hisbullah. Masalah hukum yang diteliti adalah perbuatan yang dilakukan oleh Hisbullah yaitu menempati tanah terperkara yang menurut Hj. Badriyah dan Nurlela adalah tanah warisan dari kedua orang tuanya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif, dimana data penelitian ini sebagian besar dari studi kepustakaan yang diperoleh. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa (1) Ahli waris mewaris dengan sendirinya segala hak milik yang dimiliki oleh pewaris berdasarkan KUHPerdata, (2) Penguasaan tanah terperkara oleh pihak ketiga yang berdasarkan Akta Jual Beli adalah tidak sah karena Akta Jual Beli mengandung kecacatan berdasarkan KUHPerdata.

---

This undergraduate thesis was basically discussed about the provision in Burgerlijk Wetboek, known as Kitab Undang-Undang Hukum Perdata in Indonesia that applied and concerning about The Issue of Property Legacy. This paper will be discussed two major things, such as First, the Civil Code that applied in property heritance and Second, the Heirs’ right that has been controlled by third party if it was applied on Burgerlijk Wetboek from the case of Hj. Badriyah and Nurlela, related to Hisbullah. The legal issue that has been studied was the Hisbullah's action. His act has been occupied the inherited land from Hj. Badriyah and Nurlela’s parents. They said this land as property legacy from their parents. The analysis from this case was using juridical-normative system which major data was basically based on literature studies that has been collected. The result from case study analysis stated that (1) The Heir was spontaneously owned by themselves about their rights and ownership from testator, (2) The land control from third party was not valid because the contents of Sale and Purchase Agreements was rejected based on Burgerlijk Wetboek."

"Dalam rangka merealisasikan putusan hakim yang mencerminkan proses hukum yang adil, ada tiga komponen penting yang harus dipenuhi yaitu penerapan hukum atau peraturan perundang-undangan secara formal, penghormatan terhadap hak-hak yang dipunyai tersangka/terdakwa/terpidana, dan sidang pengadilan yang bebas dan hakim yang tidak memihak. Ketiga komponen di atas pada hakikatnya telah mampu mengakomodasikan tiga asas penting mengenai peradilan yang baik, yaitu asas kepastian hukum, asas persamaan hukum, dan asas keadilan. Prasyarat demikian dapat menjadi barometer bagi wujud penegakan hukum yang benar, sekaligus sebagai antisipasi dari arbitrary process (proses yang sewenang-wenang atau semata-mata berdasarkan kuasa penegak hukum).Dalam konteks yang demikian relevan kiranya komponen-komponen proses hukum yang adil diujikan pada putusan MA No. 55 PK/Pid/1996. Hasil penelitian menunjukkan, ada dua persoalan mendasar yang dapat diamati dari putusan PK MA tersebut. Pertama, diterimanya permohonan PK jaksa oleh Majelis PK MA, dan Kedua yaitu penjatuhan hukuman terhadap terdakwa yang telah diputus bebas. Dari perspektif yuridis putusan MA model demikian tidak dapat dibenarkan dan termasuk keliru. Namun, dalam perspektif sosiologis keadaan yang demikian tidak dapat dihindari karena banyak persoalan lain yang ikut berperan. Persoalan manusia yang menjalankan penegakan hukum, teramat khusus hakim sebagai faktor penentu dan intervensi pihak kekuasaan pemerintahan terhadap pelaksanaan kekuasaan kehakiman dalam menjalankan fungsi judisial, ternyata ikut berandil besar bagi wujud suatu putusan.Dalam kondisi sistem peradilan yang sudah tertata sedemikian, amatlah sulit kiranya menjadikan pengadilan sebagai lembaga yang benar-benar diharapkan mampu mewujudkan tegaknya hukum secara wibawa atas dasar keadilan. Oleh karena itu, amatlah penting kiranya ditunjukkan perilaku patuh dan taat hukum terutama dari pihak pelaksana penegakan hukum yang dibarengi dengan political will pihak kekuasaan pemerintahan negara untuk secara sungguh-sungguh mewujudkan peradilan yang baik. Adalah naif lembaga pengadilan tertinggi sebagai bentengnya keadilan justru memunculkan ketidakadilan. Persoalan demikian amatlah buruk bagi citra lembaga peradilan, sekaligus amat berpengaruh bagi masa depan peradilan pidana yang pada gilirannya akan semakin sulit mewujudkan proses hukum yang adil dan wibawa penegakan hukum di Republik tercinta Indonesia."

"Hukum Waris perdata dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata termasuk dalam bidang hukum perdata yang memilki sifat dasar, yaitu bersifat mengatur dan tidak ada unsur paksaan. Terdapat dua cara untuk memperoleh warisan, mewaris berdasarkan undang-undang, dan mewaris berdasarkan wasiat. Permasalahannya adalah bagaimana undang-undang melindungi hak legitimaris dalam wasiat, serta apa hak legitimaris, dan sebab legitimaris tidak mewaris. Metode penelitian yang digunakan deskriptif-analisis, dengan cara memberikan gambaran yang lengkap dan jelas tentang Legitime Portie, sedangkan metode pendekatan yang digunakan adalah metode yuridis normative yaitu penelitian kepustakaan. Mewaris berdasarkan undang-undang terdapat bagian mutlak (legitime portie), yaitu bagian untuk melindungi dari perbuatan pewaris dalam membuat wasiat yang "mengesampingkan" legitimaris. Undang-undang melindungi legitimaris dengan adanya hak untuk mengajukan gugatan ke pengadilan untuk mendapatkan haknya dalam wasiat. Dalam mengajukan gugatan harus diperhatikan kedudukan mewaris legitimaris dengan adanya wasiat. Dengan adanya wasiat dimana legitimaris tidak mewaris, maka legitimaris tidak dapat mengajukan gugatan untuk membatalkan wasiat, dengan alasan wasiat yang dibuat diluar negeri tidak dapat disesuaikan dengan wasiat yang dibuat di Indonesia dan mereka menjadi ahli waris tunggal, mereka hanya dapat mengajukan gugatan untuk mendapatkan bagian mutlak terhadap wasiat yang secara jelas telah melanggar hak mutlak mereka sebagai legitimaris dan mereka tidak menerima pelaggaran tersebut, maka akibatnya adalah ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam wasiat dianggap batal."