Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kewajiban negara untuk mengatur ketentuan mengenai suap terhadap pejabat publik asing dan pejabat organisasi internasional publik merupakan salah satu isi dari United Nations Convention against Corruption (UNCAC) 2003. Namun demikian, sebagai salah satu negara yang meratifikasi UNCAC, Indonesia belum mengatur mengenai ketentuan tersebut. Sementara Singapura melalui peraturan perundang-undanganya telah mengatur ketentuan tersebut sejak setengah abad yang lalu. Kebijakan hukum pidana Indonesia saat ini sedang berada dalam proses pembaharuan hukum pidana melalui pembentukan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP). Salah satu pembahasan dalam proses pembentukan RUU KUHP adalah ketentuan mengenai suap terhadap pejabat publik asing dan pejabat organisasi internasional publik. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan ketentuan mengenai suap terhadap pejabat publik asing dan pejabat organisasi internasional publik di Indonesia dan Singapura. Hasil perbandingan tersebut penting untuk memformulasikan pengaturan mengenai suap terhadap pejabat publik asing dan pejabat organisasi internasional publik yang sesuai dengan kondisi di Indonesia. Penelitian ini berbentuk yuridis-normatif dengan menitikberatkan pada pendekatan perbandingan dan pendekatan sosio-legal. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa terdapat dua opsi dalam memformulasikan pengaturan mengenai hal tersebut di Indonesia. Opsi pertama adalah dengan mengikuti pembahasan tentang isu ini yang pernah dilakukan dalam RUU KUHP. Opsi kedua adalah dengan mengikuti struktur dan model Prevention of Corruption Act (PCA) 1960 di Singapura. Namun, sebaiknya kedua opsi ini sama-sama dikaji terutama opsi kedua, karena Singapura sudah terbukti unggul dan menjadikannya salah satu negara dengan tingkat korupsi paling rendah di dunia.

---

The state's obligation to regulate bribery of foreign public officials and officials of public international organizations is one of the elements of the 2003 United Nations Convention against Corruption (UNCAC). Although Indonesia is a State Party to the UNCAC, it has not regulated it. Meanwhile, Singapore, through its laws and regulations, has regulated it since half a century ago. Indonesia's penal policy is currently in the process of reforming criminal law through the formation of the new Criminal Code Bill (RUU KUHP). One of the discussions in the process of drafting the new Criminal Code Bill is the provision regarding bribery of foreign public officials and officials of public international organizations. Hence, this study aims to compare the provisions regarding bribery of foreign public officials and officials of public international organizations in Indonesia and Singapore. The findings of the comparison will be crucial in order to formulate regulations regarding bribery of foreign public officials and officials of public international organizations in accordance with the conditions in Indonesia. This research applies juridical-normative approach highlighting several approaches namely comparative and socio-legal approaches. The findings of the study conclude that there are two options in formulating regulations regarding this matter in Indonesia. The first option is to follow the discussions on this subject that have been carried out in the Criminal Code Bill. The second option is to adopt the structure and the model of the 1960 Prevention of Corruption Act (PCA) in Singapore. Both options will be scrutinised especially the second option, because Singapore  has proven successfully to eradicate corruption and has made it one of the countries with the lowest levels of corruption in the world."

"Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari hubungan empiris antara hambatan bisnis dengan probabilita keputusan suap perusahaan. Penelitian ini menggunakan sampel perusahaan di Indonesia dengan menggunakan data hasil survei World Bank tahun 2015. Hasil penelitian ini menunjukan adanya hubungan signifikan positif antara pertemuan pejabat pajak dengan probabilitas terjadinya suap. Akan tetapi, belum memberikan bukti empiris bahwa hubungan signifikan positif antara hambatan bisnis dengan keputusan suap perusahaan. Hal ini mengindikasikan bahwa adanya peluang dapat memungkinkan terjadinya fraud. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan masukan kepada regulator sebagai bahan pertimbangan membuat kebijakan terkait perpajakan.

---

This paper aims to study the empirical relationship between business obstacles and the probability of corporate bribery decisions. This paper uses a sample of companies in Indonesia using data from the 2015 World Bank survey. The results of this paper indicate that there is a significant positive relationship between tax official meetings with the probability of bribery. However, it has not provided empirical evidence that there is a significant positive relationship between business barriers and corporate bribery decisions. This indicates that an opportunity may allow fraud to occur. The research results are expected to provide input to regulators as a consideration for making tax-related policies."

"Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik suap wartawan daring dan proses gatekeeping media daring dalam memproduksi berita rilis. Ada lima tingkatan level yang mempengaruhi produksi rilis menjadi berita, tiga diantaranya adalah wartawan, sumber berita dan organisasi media Reese dan Shoemaker, 1996 . Metode studi kasus dilakukan dengan wawancara mendalam terhadap empat belas informan yang berasal dari lima kategori, yaitu enam informan wartawan media daring baik yang mengikuti organisasi profesi maupun tidak, empat informan dari kalangan narasumber, dua informan dari perusahaan media daring, satu dari organisasi profesi dan satu lagi dari Dewan Pers. Data penelitian menunjukkan bahwa praktik suap berita rilis telah terjadi secara masif dan terpola dengan baik yaitu menggunakan perantara yang disebut kordinator lapangan Korlap. Ada juga narasumber yang secara langsung mengirim rilis agar diterbitkan oleh wartawan media daring dengan janji akan diberikan uang. Praktik suap menjadi kebiasaan dan dilakukan secara terpola dan masif di kalangan wartawan media daring. Studi ini menunjukkan bahwa selain faktor upah dan pengawasan, munculnya praktik suap di kalangan wartawan media daring disebabkan beragam faktor lain, seperti adanya sistem kebijakan ngepos dan kebijakan target berita pada wartawan media daring. Penelitian ini telah mampu menunjukkan bukti empiris, terjadinya praktik suap dalam produksi berita rilis, yang dimulai dengan adanya kesepakatan antara pemberi suap giver dan penerima suap receiver . Selain itu, penelitian ini mendukung pernyataan penelitian sebelumnya bahwa wartawan yang berada di lapangan, memiliki kesempatan untuk menyembunyikan atau menonjolkan fakta Pamela J. Shoemaker dan Stephen D. Reese: 1996.

---

The purpose of this study is to find out the practice of bribery of online journalists and the process of gatekeeping online media in producing news releases. There are five levels that affect news production, three of them are journalists, news sources and media organizations Reese and Shoemaker, 1996. The case study method was conducted with in depth interviews on fourteen informants from five categories six informants from online journalists who be members or non members of professional organizations, four informants came from news sources, two informants from online media companies, one from professional organizations and one more from the Press Council.

Research data shows that the practice of bribery news releases have occurred in a massive and well patterned that is using an intermediary called Koordinator Lapangan Korlap. There are also news sources who directly send their release to be published by online journalists with the money deal. Bribery becomes customary and is done in a patterned and massive manner among online media journalists.

This study shows that in addition to wage and supervisory factors, the emergence of a bribery among online journalists is due because of many factors, such as a ngepos and kuota berita policy system. This study has been able to show empirical evidence, the occurrence of bribery in the news production of news releases, which begins with an agreement between the giver and the receiver of the bribe. In addition, this study supports the previous research statement that journalists who are in the field, have the opportunity to hide or accentuate the facts Pamela J. Shoemaker and Stephen D. Reese 1996 ."

"Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana praktisi PR membangun dan memelihara hubungan dengan wartawan, dan korelasinya dengan praktik media bribery dan independensi media. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dan metode etnografi. Informan penelitian terdiri dari sekitar 140 wartawan, ahli media, pimpinan asosiasi wartawan dan Dewan Pers, dan praktisi PR. Hasil temuan penelitian yang menggunakan relationship management theory RMT dan teori-teori terkait menunjukkan: 1. Hubungan sumber berita dengan wartawan bersifat transaksional; 2. Praktik media bribery merupakan efek samping dari hubungan transaksional. Tindakan praktisi PR memberikan favours media bribery untuk mendapatkan berita mendapat tempat dengan adanya budaya menerabas yang bertemu dengan tradisi saling memberi sebagai bentuk keramahtamahan sosial, rasa kasihan yang tinggi, dan persoalan ekonomi pada sisi wartawan; 3. Mayoritas wartawan memahami profesi kewartawanan dan kode etik profesi, tetapi memilih bersikap pragmatis karena pertimbangan ekonomi; 4. Praktik media relations dipengaruhi oleh corporate culture dan tone gaya komunikasi manajemen.Kata kunci: media bribery, media relations, independensi media, corporate culture.

---

This research was conducted to investigate how PR practitioners built relations with journalists, and its correlation with media bribery, and media independence. This study used qualitative method, and ethnographic method. In order obtain the required data and information, the researcher interviewed and conducted a survey on around 140 journalists, media experts, executives of journalists lsquo associations and the Press Council, and PR practitioners. The findings of the study which used relationship management theory RMT and related theories showed 1. Relations of PR practitioners and journalists was transactional 2. The practice media bribery was a side effect of transactional relationship between agents. The practice of media bribery grew stronger in a fertile land of culture of Indonesians to take shortcuts to achieve their goals, which meets with the tradition of social exchange as a form of social hospitality, high compassion, and economic issues of journalists 3. Majority of journalists were aware of the noble journalistic profession and code of ethics, but chose to be pragmatic because of economic considerations 4. The practice of PR was influenced by corporate culture and tone of communication of management."

"Tesis ini membahas terkait implementasi rumusan pasal-pasal tindak pidana suap dan gratifikasi yang mayoritas diadopsi dari kitab undang-undang hukum pidana (KUHP). Penyalinan dan pencabutan aturan tindak pidana suap di KUHP, merupakan suatu kebijakan yang beresiko, hal ini dikarenakan bentuk-bentuk tindak pidana suap yang memiliki bobot rumusan delik yang berbeda, tetapi memiliki ancaman pidana yang sama. Upaya pembaharuan bentuk penerimaan kepada pegawai negeri yang dirumuskan sebagai tindak pidana gratifikasi justru memberikan celah bagi kepada pegawai negeri untuk lepas dari jerat pidana, dengan cara melaporkan penerimaan gratifikasi tersebut kepada KPK. Meskipun objek penerimaan tersebut sudah beralih kepemilikannya dari pemberi kepada penerima, yang jika dirumuskan dengan menerapkan pasal-pasal tindak pidana suap, atas penerimaan tersebut, unsur-unsur delik telah terpenuhi secara sempurna. Ketentuan tindak pidana gratifikasi juga tidak mengatur bentuk pertanggungjawaban bagi pemberi gratifikasi. Tesis ini akan mengkaji Tumpang tindih dan inkonsistensi antar peraturan perundang-undangan dalam UUPTPK mempersulit upaya penegakan hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi, khususnya tindak pidana suap dan tindak pidana gratifikasi di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga dibantu dengan Pendekatan Kasus (Case Approach) dan Pendekatan Peraturan Perundang-Undangan (Statute Approach) untuk memahami penegakan hukum tindak pidana gratifikasi dan suap di Indonesia. Adapun yang menjadi kesimpulan dari tesis ini adalah untuk segera melakukan perubahan dan revisi UUPTPK 2001 dengan mengimplementasikan anjuran dari United Nations Convection Against Corruption (UNCAC) 2003 terhadap ketentuan tindak pidana suap dan gratifikasi.

---

This thesis discusses the implementation of the formulation of articles on bribery and gratification, the majority of which adopted from criminal code (KUHP). The copying and repeal of the regulations on bribery in the Criminal Code is a risky policy, this is because the forms of bribery have a different weight of offense formulations, but have the same criminal threat. Efforts to reform the structure of admission to civil servants, which have been formulated as a crime of gratification, have provided an opportunity for public servants to escape from criminal traps by reporting the receipt of such gratification to KPK. The object of acceptance has transferred ownership from the giver to the recipient, which, if formulated by applying the articles of the criminal act of bribery, for such approval, the elements of EVen though the offense has wholly fulfilled. The provisions for the crime of gratification also do not regulate the form of responsibility for the giver of gratification. This thesis will examine the overlaps and inconsistencies between laws and regulations in the UUPTPK, complicating law enforcement efforts to eradicate corruption, particularly bribery and gratification in Indonesia. Also, this research is assisted by a Case Approach and a Statute Approach to understand law enforcement on criminal acts of gratification and bribery in Indonesia. The conclusion of this thesis is to immediately make amendments and revisions to the 2001 UUPTPK by implementing the recommendations from the United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) 2003 regarding the provisions of the criminal act of bribery and gratification."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai tindak pidana suap yang dilakukan di sektor swasta di Indonesia. Permasalahan yang timbul karena aparat penegak hukum menyatakan bahwa suap di sektor swasta belum bisa ditindaklanjuti oleh karena ketiadaan aturan yang mengatur hal tersebut. Padahal, telah terdapat UU No. 11 Tahun 1980 yang mengatur mengenai Tindak Pidana Suap. UU ini tidak memberikan batasan bahwa suap hanya berlaku terhadap pegawai negeri atau penyelenggara negara seperti yang pada umumnya dikenal di UU Tipikor, melainkan juga mencakup sektor swasta. Namun sayangnya, penerapan terhadap peraturan perundangan ini belum maksimal bahkan cenderung untuk tidak diterapkan sama sekali. Padahal United Nations Convention Against Corruption UNCAC telah terus mendorong untuk diaturnya suap di sektor swasta dalam peraturan perundang-undangan nasional hal ini dibuktikan dengan mulai diatur dan ditegakkannya tindak pidana suap di sektor swasta di beberapa negara pihak UNCAC. Tulisan ini akan membahas mengenai perkembangan dan permasalahan suap sektor swasta dalam peraturan perundang-undangan Indonesiadan dalam praktik.

---

ABSTRACTThis study discusses bribery in the private sector in Indonesia. This issue arose from a claim made by law enforcerofficials that bribery in private sector can not be criminalized or processed due to the absence of law and regulation. In fact, Indonesia have already had Law No. 11 of 1980 that specifically provides regulation regarding bribery. This Bribery Act of 1980 is not only applicable to state officials or public servants, as commonly understood in Indonesia Corruption Act, but also to private sectors such as businessmanand other relevant stakeholder. Unfortunately, the implementation of such Bribery Act tends to not fully effective as other Corruption Law and even tends to be impracticable. However this is contrary to the spiritn contained in United Nations Convetion Against Corruption UNCAC promoting an issuance or incorporation of regulation regarding bribery in private sector. The implementation of this spirit has already been implemented by some countries. This study will discuss the development and issues in private sector bribery in Indonesian regulatory framework and in itspractice. "