Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAK

Pengelolaan likuiditas bagi perbankan adalah menggambarkan kemampuan suatu bank dalam memenuhi semua kewajiban jangka pendeknya. Seperti telah diketahui dalam sejarah perkembangan perbankan, maka tidak pernah terjadi bank menjadi bangkrut karena masalah rentabilitas atau solvabilitas akan tetapi bank akan bangkrut karena masalah likuiditas. Sudah menjadi ukuran yang disepakati umum bahwa likuiditas sebagai tolak ukur pertama untuk menetapkan suatu kepercayaan kepada bank.

Apabila bank tidak dapat menjamin hal tersebut maka hampir dapat dipastikan bank tersebut akan menghadapi kehancuran.

Masalah yang akan diteliti adalah :

1. Resiko yang mungkin terjadi terhadap posisi likuiditas.
2. Jenis metode yang akan dipakai untuk mengukur dan melacak posisi likuiditas.
3. Pengaruh dan berbagai jenis tindakan / keputusan terhadap posisi likuiditas suatu bank saat sekarang maupun dimasa mendatang.
4. Teknik dan metode manajemen likuiditas untuk meminimalkan resiko likuiditas.

"

"Penelitian ini bertujuan untuk melihat faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi likuiditas bank syariah dengan studi kasus Bank Mualnalat Indonesia (BMI). Upaya untuk mencapai tujuan bank syariah yaitu mencapai profitabilitas, harus trade off (bertukar posisi) dengan kepentingan likuiditas. Sebagai lembaga keuangan, bank syariah harus mampu menjaga kepercayaan nasabah masyarakat melalui kemampuannya dalam memenuhi kewajibannya (likuiditas). Bank syariah memang belum nenghadapi masalah likuiditas yang serius. Tetapi masalah ini harus bisa diantisipasi para bankirnya. Jika tidak dideteksi lebih dini dikhawatiikan terjadi individual bank runs (penarikan dana nasabah suatu bank secara besar-besaran) yang menjurus ke arah public distrust (ketidakpercayaan publik) kepada bank syariah secara umum. Oleh karena itu perlu diantisipasi dengan meneliti faktor-faktor yang mempengaruhinya. Finance to Deposit Ratio (FDR) adalah salah satu alat ukur yang bisa mewakili rasio likuiditas. Hasil penelitian ini menunjukan terdapat dua faktor yang mempengaruhi likuiditas bank syariah (BMI). Dua faktor tersebut adalah volatilitas dana simpanan nasabah dan factor pembiayaan atau investasi yang dilakukan bank syariah (BMI)."

"Tujuan utama tesis ini adalah untuk melakukan analisis pengaruh risiko likuiditas terhadap profitabilitas dan menjelaskan pengaruh tersebut. Pemodelan yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut adalah model regresi, khususnya model regresi yang memperhitungkan pengaruh waktu (dummy musiman dan distributed-lag).Variabel-variabel bebas yang diteliti adalah (1) rasio LTA (liquid assets to total assets), (2) rasio LAD (liquid assets to deposits), dan (3) rasio FDR (financing to deposits ratio). Seluruh variabel bebas merupakan variabel lag (memperhitungkan selang waktu). Sedangkan variabel terikat yang diteliti dalam empat model terpisah adalah (1) rasio ROA (return on assets) dan (2) rasio ROE (return on equity).Hasil penelitian ini menunjukkan : (l) dengan uji kausalitas Granger disimpulkan bahwa hanya rasio LTA yang menyebabkan profitabilitas (ROA dan ROE) dengan jumlah lag berbeda, (2) pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat adalah signifikan dalam model distributed lag, dan (3) variabel musiman juga memberikan pengaruh positif signifikan terhadap model.

---

The purpose of this thesis mainly is to analyze the effect of liquidity risk to profitability and to explain this effect. The model applied to achieve this purpose is a regression model, especially regression model using seasonal dummy and distributed-lag approach.

The independent variables are (1) LTA (ratio of liquid assets to total assets), (2) LAD (ratio of liquid assets to deposits), and (3) FDR (ratio of financing to deposits). All of the independent variables are treated as lag variables. The dependent variables applied in four models are (1) ratio of ROA (return on assets) and (2) ratio of ROE (return on equity).

The results shows : (1) with Granger Causality Test it is concluded that only LTA causes the profitability (ROA and ROE) in different lags, (2) the effect of independent variables to dependent variable are significant in distributed-lag model, and (3) the seasonal dummy variables also positively have significant effects to the model."

"Dan sisi yuridis, penyaluran BLBI bukan merupakan kebijakan yang "baru" dan secara mendadak diciptakan. Kebijakan itu telah dilakukan jauh sebelum terjadinya krisis moneter dan memiliki landasan hukum Bank Indonesia yang lama yaitu Undang-undang No. 13 tahun 1968 tentang Bank Sentral dan Undang-undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 10 tahun 1998. Pasal 32 ayat (3) UU No. 13 tahun 1998 menyebutkan "Bank dapat pula memberikan kredit likuiditas kepada bank-bank untuk mengatasi kesulitan likuiditas dalam keadaan darurat" sedangkan pasal 37 ayat (2) bumf b UU No. 7 tahun 1992 menegaskan "Dalam hal suatu bank mengalami kesulitan likuiditas yang membahayakan kelangsungan usahanya, maim BI dapat mengambil tindakan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.".Dalam pelaksanaannya, penyaluran BLBI yang meneapai Rp 144,54 triliun itu dapat dikategorikan dalam beberapa kebijakan. Pertama, BLBI yang ditujukan untuk mengatasi kesulitan likuditas bank yaitu saldo debet, SBPUK dan fasilitas diskonto (Rp 129,40 triliun). Kedua, dalam rangka pembayaran seluruh sisa dana masyarakat pada 16 Bank Dalam Likuidasi dan Bank Baku Operasi (Rp 6,015 trilyun). Ketiga, BLBI berupa dana talangan untuk pembayaran tunggakan trade finance kepada kreditur luar negeri (Rp 9,13 triliun). Untuk kategori pertama, dilakukan berdasarkan kebijakan Pemerintah tidak memberlakukan stop kliring, sedangkan kategori kedua dan ketiga, berdasarkan kebijakan penjaminan Pemerintah balk dalam blanket guaranty (Keppres No. 26 tahun 1998) maupun penjaminan luar negeri (Keppres No. 120 tahun 1998). Yang menjadi pokok permasalahan adalah :1. Apakah yang menjadi landasan hukum pemberian BLBI oleh Bank Indonesia?2. Bagaimanakah dan proses upaya penyelesaian kebijakan pemberian BLBI di Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN)?3. Bagaimanakah pembagian beban pemberian kebijakan BLBI antara Pemerintah dan Bank Indonesia?Tujuan penulisan dari tesis ini yaitu :1. Untuk mengetahui Landasan hukum pemberian BLBI oleh Bank Indonesia.2. Untuk mengetahui bagaimana proses penyelesaian BLBI di BPPN.3. Untuk mengetahui bagaimanakah pembagian beban BLBI antara pemerintah dan Bank Indonesia."

"Pembahasan mengenai independensi bank sentral sebenarnya sudah cukup lama mengemuka, meskipun hanya terbatas di dalam seminar dan rapat kerja Gubernur Bank Indonesia (BI) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Hal ini mulai direalisasikan dengan diubahnya UU No.13 tahun 1968 tentang Bank Sentral menjadi UU No.23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Tulisan ini membahas permasalahan yang berkaitan dengan peranan dan fungsi bank sentral pada umumnya, kedudukan, fungsi dan kewenangan Bank Indonesia yang independen berdasarkan UU No. 23 tahun 1999 dan independensi Bank Indonesia dalam masalah bantuan likuiditas Bank Indonesia. Penelitian yang dilakukan dalam tesis ini menggunakan penelitian preskriptif dan problemfinding, sehingga dari hasil penelitian ini akan diberikan jalan keluar untuk menyelesaikan permasalahan yang ditemukan dalam penelitian. Tugas dan fungsi bank sentral yang paling utama adalah dalam penentuan dan penyelenggaraan kebijakan moneter untuk menciptakan dan memelihara kestabilan. Dalam masalah Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) kedudukan yang tidak independen BI dalam menentukan sasaran ataupun instrumen yang digunakan untuk mencapai sasaran dalam pengelolaan moneter serta adanya intervensi dari pemerintah telah menyebabkan tidak efektifnya pelaksanaan kebijakan BI. Sehingga mengakibatkan adanya penyimpangan-penyimpangan dalam penyaluran dan penggunaannya. Upaya Penyelesaian dari penyimpanganpenyimpangan tersebut adalah penyelesaian secara hukum dan politis. Secara hukum BI telah berstatus independen sejak disahkannya UU No.23 tahun 1999, namun dalam kenyataannya masih banyak ketentuan di dalam perundangan tersebut yang masih memerlukan berbagai penyempurnaan."

"Penyaluran Bantuan Likuiditas Bank Indonesia, salah satu instrument Bank Indonesia ditetapkan pemerintah dalam menghadapi krisis, guna menghindari kehancuran dan kelumpuhan Sistem Keuangan, Sistem Perbankan serta ekonomi umumnya. melakukan pemulihan ekonomi secara intensif, inisiatif dan kebijaksanaan sikap transparan, komunikatif dan koordinatif untuk mencapai solusi, objektif proporsional dan konseptual. Untuk menjawab tiga pokok permasalahan dalam penelitian yaitu : Bagaimana mekanisme penyaluran Bantuan Likuiditas Bank Indonesia. Apakah fasilitas, pengendalian dan pengawasan penggunaan dananya, penagihannya melalui Badan Penyehatan Perbankan Nasional, dianggap pengalihan beban tanggung jawab. Bagaimanakah bentuk pengawasan dan pertanggung jawaban Bank Indonesia dan Badan Penyehatan Perbankan Indonesia didalam proses pengembalian dan penyelesaiannya secara hukum.Metode Penelitian pengumpulan jenis data primer, penelitian lapangan (field research) dan data sekunder, penelitian perpustakaan (library research). eksplorasi (penelusuran) bersifat penelitian hukum normative, tipologi sudut sifat penelitian diskriptif eksplanatoris.Alat pengumpulan data sekunder dari bahan pustaka hukum dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tertier. Pengawatan tidak terlibat dan wawancara dengan responden. Analisa data normative-kualitatif. pengolahan analisa metode induktif dan komparatif. maka hasil penelitian Pertama, Mekanisme Penyaluran Bantuan Likuditas Bank Indonesia hakekatnya melaksanakan perintah undang-undang, menempuh kebijakan dan kelemahannya manajemen penyaluran. Kedua, pengendalian penggunaan dana menerapkan Cease and Decease Order (CDO).' kelemahan system pembinaan dan pengawasan bank.Kebijakan politis pemerintah berpengaruh. Pengawasan Bank Indonesia, dan Pengendalian Badan Penyehatan Perbankan Nasional. Ketiga, penyeJ.esaian diterbitkan Surat Utang Pemerintah, Perpectual Promissory Note dan Reedemable Promissory Note. Capital Maintenace Notes. Akta Pengalihan Tagihan (Cessie). dibedakan unsur tanggung jawab kebijaksanaan dengan unsur beban finansial. Upaya memperoleh kembali dana melalui Master of Settlement Acquisition Agreement, Master of Refinancing Note Issuence Agreement, Akta Pengakuan Utang, Pengadilan Perdata, Niaga dan Pidana serta Panitia Urusan Piutang Negara."