Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPeranan negara dalam pembangunan di Indonesia dewasa ini sangat besar dan salah satu sasaran pembangunan dalam Pelita IV adalah pembangunan bidang huk.um yang lazim disebut Era Pembangunan Bidang Hukum. Negara Indonesia adalah negara hukum yang berazaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang mengutamakan pelayanan terhadap masyarakat dalam arti luas. Untuk menunjang tujuan tersebut maka peranan Birokrat dalam rangka kebijaksanaan administrasi perlu mendapat sorotan dan pembahasan yang deskritif. Peranan Birokrat dalam rangka kebijaksanaan administrasi merupakan hal yang sangat penting yang diterapkan dalam bentuk gagasan-gagasan, rencana-rencana dan implementasi kebijaksanaan administrasi dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Adanya Birokrat yang jujur dan bertanggung jawab atau adanya kelambanan, berbelit-belit dalam prosedur suatu pelaksanaan tugas oleh Birokrat ingin dibuktikan dalam penelitian yang bersifat deskriptif. Kebijaksanaan pemerintah mencoba untuk meningkatkan pelayanan itu dengan memperluas jangkauan terhadap berbagai bidang urusan, yang selama ini terlihat semakin kompleks. Timbul berbagai hambatan dan kendala terhadap pelaksanaan birokrasi negara yang disebabkan oleh sistemnya dan unsur pelaksananya atau para Birokratnya sementara penerapan. kebijaksanaan pemerintah terhadap rakyat diberbagai tahap kebijaksanaan terus berlanjut, sedangkan kemampuan yuridis serta sistem birokrasi kurang menunjang dan kurang selaras dengan laju pembangunan maka dalam penulisan ini penulis berusaha secara deskriptif menuangkan harapan-harapan yang diarahkan terhadap sistem birokrasi di Indonesia. Pengarahan harapan-harapan itu haruslah dituqjang oleh landasan yuridis dan oleh para pelaksana/para Birokrat yang berperilaku/bersikap jujur, bersih dan bertanggungj wab dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya ."

"ABSTRAKPencegahan Pejabat Tata Usaha Negara sebagai tergugat di Pengadilan tata Usaha Negara agar tidak digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara merupakan komitmen Pemerintah yang bersih dan berwibawa dalam Negara hukum Republik Indonesia. Atas dasar ini Keputusan-keputusan tata Usaha negara (Beschiking) yang dikeluarkan Pejabat Tata Usaha Negara adalah sangat penting fungsinya, sebagai instrumen dalam pelaksanaan pembangunan Nasional untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera. Dalam pelaksanaannya keputusan-keputusan yang dikeluarkan Pejabat Tata Usaha Negara menimbulkan kerugian warga masyarakat yang menerima keputusan tersbeut/dikenai keputusan tersebut. Hal ini disebabkan antara lain Pejabar membuat keputusan Tata Usaha Negara berada diluar wewenangnya, dapat juga terjadi subtansi keputusan tersbeut bertentangan dengan azas hukum yang memayungi (umbrella rule) peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, juga dapat terjadi bertentangan dengan keputusan yang dibuatnya dan masih berlaku dan bisa juga bertentangan dengan prosedur hukum yang berlaku.Untuk menghindarkan perihal tersbeut diatas harus meperhatikan azas-azas umum pemberintahan yang baik sebelum mengeluarkan suatu keputusan . hal ini sangat penting dan baik agar pejabat tidak terjerumus dalam perbuatan sewenang-wenang yang melanggar hukum, sehingga pada akhirnya para pejabat tidak digugat oleh warga masyarakat atau badan hukum perdata di Pengadilan Tata Usaha Negara."

"On development of constitutional court law in Indonesia."