Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Bahwa Trade Facilitation Agreement membahas fasilitasi perdagangan yang dianggap dapat menyederhanakan dan mengharmonisasi prosedur perdagangan internasional. Keberadaan Trade Facilitation Agreement yang lahir untuk mengurangi hambatan prosedural dalam perdagangan internasional, maka diatur mengenai Single Window. Sebagai bagian dari praktik fasilitasi perdagangan, National Single Window perlu diaktualisasikan dengan publikasi yang transparan sehingga prosedur impor-ekspor menjadi lebih efisien serta pertukaran informasi di antara para pihak terjadi secara efektif. Dengan membandingkan penerapan transparansi terhadap publikasi dan akses informasi terkait regulasi dan prosedur dari fasilitasi perdagangan melalui penerapan National Single Window di Indonesia dan Singapura. Metode penelitian yuridis normatif digunakan untuk menelaah norma hukum tertulis dari suatu peraturan perundangan-undangan. Dengan menggunakan tiga parameter dari transparansi yaitu publikasi dan akses terhadap informasi dan peraturan perundang-undangan, fasilitasi informasi oleh Pemerintah dan notifikasi perubahan kebijakan kepada organisasi internasional. Ada beberapa hal yang dapat dipetik dari transparansi TradeNet Singapura bahwa ada poin-poin yang mengisi jarak di Single Window Indonesia. Walaupun National Single Window Singapura dan Indonesia mulai pada waktu yang berbeda dan perbedaan kontras dari orientasi pengembangan sistemnya antara kedua negara tersebut. Namun, memiliki tujuan yang sama yaitu untuk dapat mengurangi hambatan perdagangan dan proses percepatan pemindahan barang dalam perdagangan internasional untuk efisiensi biaya, beban administrasi dan waktu dalam transaksi perdagangan internasional. Untuk meningkatkan daya saing global, perlunya pengelolaan dan penyelenggaraan Indonesia National Single Window melalui pemutakhiran regulasi, teknologi informasi pendukungnya dan sinkronisasi serta harmonisasi peraturan antar lembaga-lembaganya.

---

The Trade Facilitation Agreement that discusses trade facilitation which is to simplify and harmonize international trade procedures. The existence of the Trade Facilitation Agreement was to reduce procedural barriers in international trade, as it is important regarding the Single Window regulations. As part of trade facilitation practices, the National Single Window needs to be actualized with transparent publications so that import-export procedures become more efficient and the exchange of information between parties occurs effectively. By comparing the implementation of transparency in publications and access to information related to regulations and procedures for trade facilitation through the implementation of the National Single Window in Indonesia and Singapore. Using normative juridical research method to examine the written legal norms of a statutory regulation. There are three parameters of transparency used for this research, namely publication and access to information and laws and regulations, enquiry points and notification of policy changes to international organizations. There are several things that can be learned from Singapore's TradeNet transparency that there are points that fill the gaps in Indonesia's National Single Window. Although Singapore and Indonesia's National Single Window started at different times and contrasted the orientation of the development of the system between the two countries. However, they have the same goal, namely to be able to reduce trade barriers and accelerate the process of moving goods in international trade for cost efficiency, administrative burden and time in international trade transactions. Therefore, to increase global competitiveness, it is necessary to manage and implement the Indonesia National Single Window through updating regulations, supporting information technology and synchronizing and harmonizing regulations between its institutions."

"Penelitian ini bertujuan untuk mnengetahui apakah FTA adalah kebijakan yang efektif untuk meningkatkan perdagangan bilateral Indonesia dengan Australia, untuk im, penelitian ini menggunakan Trade Intensity Index dan analisis qualitative terhadap jasa-jasa perdagangannya sebagai metodenya. Disamping itu, untuk memformulasikan “request-offer” yang terkait dengan agreement tersebut, penelitian ini menggunakan Trade Indicative Potential. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa FTA Indonesia-Australia tidak layak untuk diterapkan berdasarkan pada fakta bahwa; (I) jasa-jasa yang menunjang pcrdagangan Indonesia masih buruk dan, (2) intensitas perdagangan Indonesia- Australia sudah tinggi. Walaupun 'Trade Intensity Index menunjukkan tren penurunan. Selanjutnya, apabila diasumsikan bahwa masalah terkait dengan jasa perdagangan yang buruk telah menjadi lebih baik, tetapi intensitas perdagangan kedua negara (Indonesia- dan Australia) menurun dan menjadi rendah, make FTA dapat dijadikan kebijakan yang efektif. Terkait dengan hal ini, terdapat tiga produk yang dapat di minta oleh Indonesia agar Australia membuka hambatannya, yaitu; furniture, udang, dan tekstil. Sementara, produk yang diminta oleh Australia agar Indonesia membuka hambatannya adalah produk konsumsi harian dan pertanien. Sebagai rekomendasi, perbaikan sarana jasa perdagangan intemasional (ketersedian informasi, sektor keuangan yang terpercaya, dan ketersediaan pelabuhan intemasional) adalah strategi terbaik yang harus ditempuh untuk meningkatkan perdagangan bilateral Indonesia dan Australia.

---

This research try to answer the question does trade agreement effective to raise Indonesia-Australia bilateral trade. In order to answer the question, the objectives of the thesis are; (l) to explore feasibility of FTA between Indonesia and Australia, it uses Trade Intensity Index and qualitative analysis on trade services as the methodology, and, (2) to formulate request-offer products regard to the agreement, it uses Trade Indicative Potential.

As result, FTA Indonesia-Australia is not feasible to be implemented regard to lack of trade services and the intensity is already high. However, even the intensity is higher means there is no other potency that could be reap, but the trend is decline.

Furthermore, if it is assumed that those problems (lack of trade services) are already better but the trade intensity is being lower; FTA could be the right strategy. Regard to that condition, there are three kinds of product that could be requested by Indonesia, they are: furniture, shrimp, and textile. However, Australia could be requested Indonesia dairy products and agriculture to be open.

As recommendation, the irnfxovement of Indonesia trade services (the availability of information, the better financial sector, and the availability of International port) is the best strategy that should be done to raise Indonesia-Australia bilateral trade."

"Setiap negara, termasuk Indonesia, memiliki otonomi dan kedaulatan dalam membentuk peraturan nasional untuk mencapai tujuan kebijakan yang bukan perdagangan atau non-trade policy objectives yang dikehendaki oleh negara tersebut. Pada praktiknya muncul sengketa-sengketa di hadapan Dispute Settlement Body World Trade Organization (DSB WTO) dimana justifikasi berdasarkan non-trade policy objectives atas klaim ketidakpatuhan terhadap komitmen liberalisasi dalam General Agreement on Tariffs and Trade 1994 (GATT) diuji keabsahannya, namun banyak negara gagal dalam menjustifikasikan non-trade policy objectivesnya, termasuk dalam hal ini, Indonesia. Terkait dengan hal tersebut, penelitian kritis mengenai pengaturan justifikasi berdasarkan non-trade policy objectives dalam GATT, praktik negara-negara, serta praktik justifikasi Indonesia berdasarkan non-trade policy objectives menjadi penting. Tesis ini disusun dengan menggunakan metode penelitian doktrinal. GATT pada dasarnya memiliki mekanisme justifikasi berdasarkan non-trade policy objectives sebagaimana diatur dalam Article XX GATT tentang General Exceptions. Praktik negara-negara dalam melakukan justifikasi menunjukan bahwa negara hanya dapat menjustifikasikan non-trade policy objectivesnya berdasarkan Article XX GATT apabila, berdasarkan bukti yang cukup, kebijakan negara tersebut secara murni dan berdasarkan itikad baik ditujukan untuk objectives yang tercakup dalam Article XX GATT seperti dalam Kasus EC - Asbestos. Praktik yang dilakukan Indonesia bahkan belum dapat menunjukan necessity dan keterhubungan antara non-trade policy objectives yang diadopsinya dengan objectives yang tercakup dalam Article XX GATT. Putusan DSB WTO cenderung menggunakan interpretasi dengan metode tekstual dan tidak menggunakan interpretasi berdasarkan pertimbangan deference to states yang mempertimbangkan Indonesia sebagai negara berkembang. Sehingga Indonesia tetap wajib menyesuaikan peraturan domestiknya dengan ketentuan-ketentuan GATT berdasarkan prinsip pacta sunt servanda dan menjalankannya dengan itikad baik.

---

Any states, including Indonesia, has the autonomy and sovereignty to establish domestic regulations to achieve non-trade policy objectives which the states desired. In practices dispute appears before the Dispute Settlement Body of the World Trade Organization (DSB WTO) where justification based on non-trade policy objectives for claim of incompliances to liberalization commitment in the General Agreement on Tariffs and Trade 1994 (GATT) is being tested for its legitimation, however many countries failed to justify its non-trade policy objectives, including in this case, Indonesia. In relation to that, the critical research on the rules of justification based on non-trade policy objectives in the GATT, state practices, as well as Indonesia’s justification practices based on non-trade policy objectives is important. This thesis is written with doctrinal research method. Fundamentally, GATT have justification of non-trade policy objectives mechanism based on Article XX GATT on General Exceptions. State practices in justifying its non-trade policy objectives shows that a country can only justify its non-trade policy objectives based on Article XX GATT if, based on sufficient proof, the state’s measure purely and based on good faith is aimed to achieve the objectives covered in Article XX GATT as appeared in EC – Asbestos case. Indonesia practices has not shown necessity and interlinkage between the adopted non-trade policy objectives with the objectives stipulated in Article XX GATT. The DSB WTO tends to use interpretation using traditional-textual methods, nor does it use interpretation based on considerations of deference to states where Indonesia is a developing country. Thus, Indonesia is still obliged to adapt its domestic regulations in accordance with the GATT provisions based on the pacta sunt servanda principle and implement them in good faith."

"Tulisan ini membahas mengenai perkembangan gagasan proteksionisme di AS dari waktu ke waktu. Literatur-literatur yang ada akan dikelompokkan menggunakan metode kronologi ke dalam tiga periode berbeda, yaitu initial period, interwar period dan liberalization period with protectionism disjuncture. Dari perkembangan gagasan proteksionisme di dalam periode-periode tersebut, terlihat bahwa gagasan proteksionisme selalu hadir di AS, bahkan ketika AS menerapkan kebijakan liberalisasi perdagangan. Kemunculan proteksionisme tersebut juga selalu dilatarbelakangi oleh peristiwa- peristiwa besar, baik yang terjadi di dalam AS itu sendiri maupun dunia. Penulis melihat adanya preseden historis dari berlakunya proteksionisme di AS yakni wacana proteksionisme akan muncul ketika AS merasa memiliki tantangan eksternal yang dapat mengganggu kondisi dalam negeri AS. Pengelompokkan tersebut juga memperlihatkan tema-tema yang muncul di dalam pembahasan mengenai proteksionis yang memiliki kaitan erat dengan institusi, ide, kebijakan keamanan, dan kebijakan luar negeri AS. Tradisi populis AS turut berkontribusi dalam mendorong tindakan-tindakan proteksionis. Berdasarkan hal tersebut, proteksionisme menjadi gagasan yang dapat dianalisis dari berbagai faktor, mulai dari ekonomi, politik, keamanan, hingga ideologis. Akhirnya, ditemukan beberapa kesenjangan literatur yakni pertama, masih kurang dibahasnya aspek ide dan legal di dalam kajian mengenai proteksionisme dan kedua, masih belum ada literatur mengenai langkah-langkah untuk memitigasi proteksionisme selain dari sudut pandang perdagangan bebas.

---

This paper discusses the development of protectionism idea from time to time. The literatures are classified using chronology method into three different periods, namely the initial period, interwar period and liberalization period with protectionism disjuncture. From the development of the idea of protectionism within those periods, it appears that the idea of protectionism is always present in the US, even when the US implements trade liberalization policies. The emergence of protectionism is motivated by major events, both within the US and the world. The author also sees a historical precedent regarding the emergence of protectionism in the US. Protectionist discourse also arises when US feels an external challenge that can disrupt domestic conditions in the US. The classifications also show some themes that emerge in the discussions on protectionism that are closely related to US institutions, ideas, security policies, and foreign policy. US populist tradition contributes to the promotion of protectionist measures taken by the government. Protectionism is not just a notion that can be analyzed from international political economy, but other factors, such as ideology, also matter to sustain the protectionism idea. By using contextual perspectives over time, this paper is expected to show how protectionism evolved as well as its relation to other aspects of international relations. Based on that, protectionism becomes an idea that can be analyzed from various factors, ranging from economic, political, security, to ideological. Finally, there are some literature gaps that can be found, which are firstly the lack of discussion about ideas and laws in the study of protectionism, and secondly, there is still no literature on measures to mitigate protectionism other than free trade."

"Kebijakan kerjasama perdagangan Indonesia merupakan langkah diversifikai produk ekspor sebagai usaha dalam meningkatkan pertumbuhan nilai perdagangan di sektor non migas akibat terjadinya perubahan harga minyak dunia dekade 80-an. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas kerjasama perdagangan serta pengaruh dari pendapatan negara (Gross domestic product (GDP)), nilai tukar dan harga minyak dunia terhadap pertumbuhan ekspor - impor Indonesia. Periode penelitian ini adalah dari tahun 1990 sampai dengan tahun 2006 dengan menggunakan data ekspor I impor total sorta sektor non migas, serta menggunakan dummy variabel kebijakan kerjasama perdagangan (bilateral, regional dan multilateral). Hasil regresi dapat diketahui hasil pengujian dengan menggunakan metode panel data dinamik lebih dapat merepresentasikan dibandingkan dengan metode statik. Adapun hasil regresinya menghasilkan regresi yang signifikan dimana kerjasama perdagangan Bilateral Iebih efesien dibandingkan kerjasama yang lainnya, perubahan pendapatan negara berkontribusi positif perubahan harga minyak dunia akan berpengaruh negatif dalam meningkatkan pertumbuhan ekspor-impor indonesia, dan pengaruh perubahan nilai tukar akan berkontribusi positif pada perubahan ekspor serta negatifpada perubahan impor.

---

Indonesian Trade Policy is an effort to diversify export product in mitigating trade value in non-oil sector due to the change of world oil price in nineteen eighties. 'I`his research is aimed to analyze the effectiveness of International Trade Cooperation and the impact of Gross Domestic Product (GDP), exchange rate and oil price to Indonesian Export Import perfonnance. The data used in this research are total export -import (oil and non-oil) and non-oil sector over the period between 1990 and 2006 and dummy variable of trade policy (bilateral, regional and multilateral).

The result shows that dynamic panel data describes the model better than the statics panel data. The analysis results in significant regress where bilateral trade cooperation is more cflicient compared with others, gross domestic product contributes positively and oil price contributes negatively to Indonesia Export Import and exchange rate contributes positively to export but negatively to import. "