Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"PPMK merupakan program pemberdayaan masyarakat yang menyediakan bantuan masyarakat dengan pendekatan Bantuan Langsung Masyarakat, berbasis Komunitas, senilai 2 Milyar setiap kelurahan sifatnya block grant dengan mengutamakan prinsip Demokratis, Transparan dan Akuntabilitas. Adapun sasarannya secara garis besar sebagal berikut:- Memperkuat kelembagaan komunitas RW untuk diberdayakan secara keseluruhan.- Penambahan modal bagi usaha produktif untuk meningkatkan produktifitas dan membuka lapangan kerja baru.- Meningkatkan prasarana dan sarana dasar lingkungan dan adanya matching fund swadaya dari masyarakat.Dalam pelaksanaannya ada berbagai kendala tekhnis yang menafikan upaya sungguh-sungguh dari pelaku utama dalam hal ini adalah Dewan Kelurahan dan tidak tepat sasaran. Adapun beberapa kendala tekhnis tersebut adalah sebagai berikut:- Kelembagaan yang sudah berakar dalam komunitas RW tidak diperankan justru dalam pelaksanaan PPMK membentuk kelembagaan baru sehingga perlu waktu untuk sosialisasi.- Kegiatan PPMK dibatasi dengan beberapa kegiatan fisik dan ekonomi sedangkan nilai proyek 2 Milyar itupun melalui 4 tahap, sehingga menimbulkan kesenjangan, realisasi tidak sejumlah usulan, ada yang tertunda bahkan belum jelas, akhirnya banyak masyarakat yang tidak puas.- Situasi banjir yang berakibat pada dialihkannya dana fisik untuk kegiatan bidang lain, namun prosesnya memerlukan waktu sehingga penyerapan tahap pertama dinilai lambat.Namun demikian dari hasil penelitian yang menggunakan Analisis Dampak yang dipadukan dengan Analisis SWOT didapatkan bahwa strategi SO terpilih dengan nilai total 10,23.Strategi ini menghendaki keterlibatan seluruh kelembagaan komunitas RW {Ketua LPM, Ketua RT-RW dan organisasi kemasyarakatan dalam pembinaannya yaitu PKK, Karang Taruna Indonesia, dan lainnya khas komunitas setempat} sebagai stakeholder untuk berperan sesuai dengan fungsinya dalam upaya pemberdayaan masyarakat dan didanai dengan BLM PPMK dengan tetap mengutamakan pada prinsip demokratis, transparan dan akuntabilitas. Kalupun mekanismenya baru, perlu dilakukan pelatihan khusus kepada kelembagaan komunitas RW tersebut. Tidak perlu dibentuk kelembagaan baru yang pada akhirnya banyak kelembagaan baru tapi aktivitasnya minim, timbul tenggelam dan tidak berkelanjutan.Sehingga dengan melibatkan para stakeholder tersebut meskipun dalam pencapaian tujuan tidak maksimal namun dapat memberikan kepuasan kepada para stakeholder yang nantinya akan timbul saling pengertian dan kepercayaan yang dapat mengarahkan pemberdayaan masyarakat komunitas secara keseluruhan dalam meningkatkan kesejehteraan hidupnya."

"Otonomi daerah memberi implikasi baru dalam manajemen pengelolaan daerah. Sikap pemerintah daerah yang masih senang meminta petunjuk atau bahkan meminta penggarisan dalam bentuk konkrit harus segera dihilangkan. Aparatur pemerintah daerah sebagai implementator kebijakan publik yang mengemban tugas dan fungsi pelayanan, perlindungan, dan pemberdayaan masyarakat seyogyangnya mampu menerjemahkan kebijakan publik ke dalam langkah-langkah opersional yang kreatif dan inovatif dengan orientasi pada kepentingan rakyat. UU Nomor 22 tahun 1999 mengatur mengenai Desa yang merupakan masa transisi menuju development community yaitu bahwa Desa tidak lagi merupakan level administrasi tidak lagi menjadi bawahan Daerah tetapi menjadi independent community, sehingga setiap warga desa dam masyarakat desa berhak berbicara atas kepentingan sendiri. Pemberdayaan masyarakat desa sebagai mayoritas penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah."

"Tesis ini membahas mengenai upaya pemberdayaan yang dapat dilakukan oleh BNN terhadap LSM, dalam hal mensikronkan kegiatan di bidang pencegahan penyalahgunaan Narkoba, mengingat masalah P4GN bukanlah merupakan tanggung jawab pemerintah atau dalam hal ini BNN semata. Diperlukan peran serta masyarakat dan LSM untuk membantu upaya penanggulangannya. BNN memandang penting keberadaan atau peran dari LSM untuk turut memerangi bahaya penyalahgunaan Narkoba, sebagaimana telah ditetapkan sebagai salah satu strategi dalam upaya pencegahan pada revisi Stranas BNN 2010 ? 2014. Diharapkan bila ada sinkronisasi antara BNN dan LSM, maka akan diperoleh hasil yang lebih tepat guna atau efektif.Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian yang di dapat menyarankan bahwa dalam hal BNN memberdayakan LSM, ada baiknya BNN dapat membuat suatu rumusan kebijakan atau pedoman yang mengatur mengenai hubungan dengan para LSM. Dalam kebijakan atau pedoman tersebut dapat diatur mengenai hubungan kerjasama, koordinasi, monitoring, status dari LSM serta jenis bantuan yang dapat diberikan bagi LSM. Diharapkan bila telah ada suatu kebijakan atau pedoman, maka koordinasi dan kerjasama LSM dengan BNN dapat berjalan secara kontinyu.Selain itu kelembagaan BNN juga perlu untuk lebih ditingkatkan menjadi setingkat kementerian atau Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND). Hingga saat ini status kelembagaan BNN hanyalah sebuah institusi koordinator dalam upaya P4GN, sehingga BNN pun tidak memiliki kewenangan vertikal dengan BNP dan BNK/Kota yang ada di propinsi maupun kabupaten / kota. Masalah kelembagaan ini tentu saja dapat menjadi kendala dalam hal hubungan koordinasi, mengingat permasalahan terhadap Narkoba membutuhkan kerjasama dan komitmen yang kuat dari berbagai unsur pemerintah, LSM, dan masyarakat.

---

The thesis discusses the empowerment by BNN on NGO?s in the synchronization of prevention activities against drug abuse. The drug problem in Indonesia is not merely a responsibility of the government cq. BNN, but the community and NGO?s as well. The participation of the community and NGO?s is urgently needed to overcome the drug problem in Indonesia. This policy is laid out as one of the strategies in BNN?s revised National Strategy 2010 ? 2014. Through the synchronization of BNN and NGO?s activities it is expected to gain more effective and efficient results in the fight against drug abuse.This is a qualitative study designed descriptively. The outcome of the study suggests that BNN formulates a policy or guidelines in regulating its relation with NGO?s by establishing cooperation, coordination as well as monitoring. The results of the study also shows the important role of BNN as a government institution in its function to coordinate efforts in dealing with drug abuse in Indonesia.Besides enhancing / improving NGO?s participation in the prevention efforts against drug abuse, it is also necessary for BNN to make internal as well as external improvements. Internal factors include support and assistance from the central government and regional / provincial administration, advocacy and cooperation among the related agencies."

"Tidak dapat dipungkiri bahwa ancaman krisis iklim dapat terjadi tanpa mengenal waktu dan sangat mengancam bagi kehidupan manusia. Dalam menangani permasalahan krisis iklim tersebut ekosistem karbon biru sebagai penangkap karbon terbesar menjadi suatu solusi. Namun, Indonesia sebagai negara maritim yang memiliki kekayaan alam dan potensi karbon biru terbesar di dunia masih belum optimal dalam mengelola ekosistem tersebut. Hal itu juga diperparah dengan kondisi masyarakat pesisir yang merupakan kelompok paling rentan terkena dampak dari ancaman krisis iklim. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menjelaskan pengelolaan ekosistem yang tepat dapat meningkatkan ketahanan sosial masyarakat pesisir melalui perspektif kejahatan lingkungan dan dengan menggunakan pengelolaan berbasis pemberdayaan masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah tinjauan pustaka, dimana penulis meninjau berbagai literatur seperti jurnal, buku, dan laporan terkait isu terkait. Hal tersebut dilakukan agar penulis dapat menjangkau berbagai data dan kasus di skala lebih luas dari luar negeri dan juga dari berbagai daerah di Indonesia. Hasil dari kajian literatur ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara kejahatan lingkungan yang terjadi pada pengelolaan ekosistem karbon biru dengan lemahnya tingkat ketahanan sosial masyarakat pesisir. Lebih lanjut, pemberdayaan masyarakat sebagai sarana menjembatani antara kebutuhan masyarakat dengan pengelolaan ekosistem karbon biru memberikan kontribusi positif. Komponen pendukung yang tidak dapat diabaikan juga diperlukan pada upaya pemberdayaan masyarakat melalui modal sosial. Penelitian ini berhasil memberikan model konseptual NKT yang dapat membantu dalam peningkatan ketahanan sosial berbasis pemberdayaan masyarakat dan melalui perspektif kejahatan lingkungan.

---

Undeniably, the threat of a climate crisis can come at any time for humans. In dealing with the problem of the climate crisis, the blue carbon ecosystem as the largest carbon catcher becomes a solution. However, Indonesia as a maritime country that has the largest natural wealth and blue carbon potential in the world is still not optimal in managing these ecosystems. It is also exacerbated by the condition of coastal communities which are the most vulnerable group affected by the threat of the climate crisis. The purpose of this literature review is to explain how proper ecosystem management can increase the social resilience of coastal communities through the perspective of green crime and by using community empowerment-based management. The research method used is a literature review, where the author reviews various kinds of literature such as journals, books, and reports related to related issues. This is done so that the authors can reach various data and cases on a wider scale from abroad and from various regions in Indonesia. The results of this study indicate that there is a relationship between environmental crimes that occur in the management of the blue carbon ecosystem and the weak level of social resilience of coastal communities. Furthermore, community empowerment as a means of bridging the needs of the community with the management of the blue carbon ecosystem has made a positive contribution. Supporting components that cannot be ignored is also needed in community empowerment efforts through social capital. This research has succeeded in providing an HCV conceptual model that can assist in increasing social resilience based on community empowerment and through the perspective of environmental crime."

"ABSTRAKPeraturan Daerah Kota Kupang Nomor 35 Tahun 1998 tentang PengelolaanKebersihan Lingkungan Dalam Wlayah Kota Kupang telah menugaskanPemerintah Kota dalam hal ini Dinas Kebersihan sebagai pelaksanaoperasionalisasi pengelolaan persampahan secara tegas dalam pasal 5 ayat[2]menetapkan bahwa kegiatan Pemerintah Daerah dilakukan melalui [a]pemeliharaan kebersihan dijalan umum, tempat umum, saluran, drainase [b]pengaturan dan penetapan TPS dan TPA Sampah [c] pengangkutan sampah danTPS Sampah ke TPA Sampah dan [d] pemusnahan dan pemanfaatan sampah.Sementara itu, peran serta masyarakat menyangkut pewadahan dan pengumpulansesuai pasal 13 ayat[3} bahwa pembuangan sampah dan persil [sumber sampah] keTPS Sampah dilakukan oleh masyarakat dengan koordinasi pengurus RT/RWsetempat. Sedangkan pasal 13 ayat[2] menyebutkan bahwa Pemerrntah Daerahmemberikan pelayanan pengangkutan sampah dan TPS ke TPA Sampah. Yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah apakahupaya-upaya Dinas Kebersihan Kota membangun partisipasi masyarakat, telahdilakukan sesuai dengan teori intervensi komunitas; dengan tujuan inginmengetahui secara jelas tentang bagaimana upaya Dinas Kebersihan Kotamembangun partisipasi masyarakat ? dilakukan; sehingga dapat mewujudkankerjasama yang menunjang program pengelolaan kebersihan Kota. Dalam penelitian ini digunakan teori dan konsep tentang intervensikomunitas, partisipasi masyarakat serta sampah dan masalahnya; denganpendekatan kualitatif yang teknik pemilihan informannya secara purposivesampling, teknik pengumpulan datanya dilakukan melalui studi kepustakaanmaupun wawancara dan pengamatan lapangan [observasi].Upaya-upaya yang dilakukan secara internal organisasi yakni[a] penyediaan sarana pengangkutan, [b] personil dan petugas operasional [c]perbaikan sistem atau mekanisme pengelolaan; selain upaya eksternal ditingkatmasyarakat yang dilakukan Dinas Kebersihan Kota yakni [a] pembinaan danpenyuluhan kepada masyarakat [b] pelaksanaan lomba kebersihan antarKeilurahan [c] kampanye lingkungan bersih berupa jumat bersih, pembuatan danpemasangan papan himbauan dan penyebaran stiker himbauan [dj gerobaksasi [e]pernbuatan TPS sampah komunal dan [f] pembinaan pemulung; sebagal suatukinerja Dinas Kebersihan telah menunjukkan kondisi kebersihan Kola dari hari kehari semakin membaik, kendatipun masih harus diakui bahwa pemahaman akansistem pengelolaan kebersihan belum secara menyeluruh dan meluas dipahamioleh masyarakat khususnya membng sampah tepat pada waktu yang telahditentukan.Hasil analisis penelitian, didapati gambaran bahwa upaya-upaya intervensiyang bermaksud melakukan perubahan secara terencana pada tingkat masyarakattelah dapat mendorong keterlibatan masyarkat untuk berpartisipasi dalampengelolan kebersihan Kota Akan tetapi sebagai suatu strategi penyadaran,belum bisa membudaya oleh karena tahapan-tahapan intervensi dalam StrategiIntervensi Komunitas belum diterapkan secara menyeluruh; melalui tahapanpenilaian, tahapan perencanaan alternatif program/ kegiatan, tahapanpe!aksanaan [implementasj] dan tahapan evaluasi.Dengan demikian, sebagai saran bagi pelaksana teknis operasionalisasipengelolaan kebersihan Kota yang menangani masalah persampahan; penulismenyampaikan bahwa:[a] agar pengetahuan, keyakinan, sikap dan niat individu masyarakat Kota bisabertumbuh ke tingkat yang lebih baik; menjadi perilaku untuk patuh padamekanisme dan tara cara pengelolaan persampahan, maka frekuensi pembinaandan penyuluhan ditingkatkan dengan secara sungguh-sungguh menerapkantahapan-tahapan intervensi komunitas serta dilakukan secara terkoordinasi,terintegrasi dan tersinkronisasi dengan semua unsur dan Pemerintah Daerahsampai ke pengurus RT/RW; disertai penindakan hukuman bagi pelanggar aturan.[b] perlunya model pendampingan oleh pengawas lapangan Dinas Kebersihanagar masyarakat dapat mengartikulasikan kebutuhan mereka selanjutnya dapatmenangani sampah dan kebersihan lingkungan mereka secara lebih efektif.[c] pentingnya suatu manajemen pengangkutan yang lebih baik sepertipenambahan jumlah armada angkutan dengan teknisi yang trampil, penjadwalankembali route secara periodik dan waktu pengangkutan agar fungsi pengangkutansemakin efektif.[d] Saatnya perlu diambil tindakan tegas oleh Pemerintah Kota terhadap orangyang membuang sampah disembarangan tempat dan waktu, melalui penegakanperangkat hukum dan peraturan pengelolaan kebersihan Kota yang dilaksanakansecan konsisten.[e] pentingnya pendidikan ketrampilan dan modal usaha bagi Pemulung yangadalah kelompok yang termarginalkan sebagai tindakan pemberdayaan kelompokmasyarakat.Bila upaya-upaya yang telah dijalankan tetap secara optimal dilaksanakansesuai tahapan intervensi dengan mengatasi masalah internal yang ada, makapenulis berkeyakinan bahwa kondìsi kebersihan Kota Kupang dapat diwujudkandan memberikan kontribusi bagi pelaksanaan pembangunan sosial padakhususnya di Kota Kupang."

"Ketidak berdayaan masyarakat pedesaan salah satunya akibat kebijakan yang mismatch di masa lalu yaitu kebijakan yang melupakan sektor pertanian sebagai dasar keunggulan komparatif maupun kompetitif. Sehingga bukan hanya sektor pertanian saja yang terbengkalai tetapi juga sektor modern yang dikembangkan menjadi kurang berhasil dan bahkan banyak yang tergantung bahan baku impor. Oleh sebab itu sesungguhnya pemberdayaan ekonomi masyarakat pedesaan bukan hanya bermanfaat bagi masyarakat pedesaan itu sendiri tetapi juga membangun kekuatan ekonomi Indonesia berdasarkan pada keunggulan komparatif dan kompetitif yang dimilikinya. Untuk itu dalam memberdayakan ekonomi masyarakat pedesaan perlu 3 (tiga) hal utama yang mesti dibenahi dengan baik."