Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas penetapan harga yang dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi Uji Kompetensi Penata Laksana Rumah Tangga (LSP PLRT) dalam menyelenggarkan uji kompetensi kerja bagi Calon Tenaga Kerja Penata Laksana Rumah Tangga (CTKI PLRT). Pokok permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah apakah penetapan harga dalam uji komptensi kerja bagi CTKI PLRT telah sesuai dengan hukum persaingan usaha. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif untuk menghasilkan data deskriptif analitis. Kesimpulan hasil penelitian ini yaitu praktik penetapan harga yang dilakukan oleh LSP PLRT merupakan tindakan penyeragaman harga (price paralelism).Sehingga agar penetapan harga uji kompetensi kerja CTKI PLRT harus dilakukan oleh pemerintah atau dalam hal ini kementerian ketenagakerjaan.

---

This paper mainly discuss about price fixing conducted by the Certification Body Testing and Competence for Domestic Worker (LSP PLRT) in held a competency test for helper candidates (CTKI). The subject matter discussed in this paper is whether pricing in the work competency test for CTKI PLRT already complies with business competition law. This study uses literature research with a normative juridical qualitative approach to generate descriptive data analysis. Conclusion of this research that the pricing practice conducted by the LSP PLRT is an act of standardize costing or uniformity prices (price paralelism). So that the pricing of labor competency test CTKI PLRT should be done by the ministry of labor."

"Penelitian ini membahas mengenai peningkatan keterwakilan perempuan yang terjadi di Dapil 2 Kabupaten Buru untuk DPRD Provinsi Maluku periode 2009-2014 yang ditinjau dari tiga faktor yaitu budaya, sosio-ekonomi, dan politik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian eksplanasi yang berupaya untuk menjelaskan bagaimana peningkatan keterwakilan perempuan tersebut dapat terjadi.Penelitian ini berkesimpulan bahwa faktor politik adalah satu-satunya faktor yang berpengaruh terhadap peningkatan keterwakilan perempuan di Dapil 2 Kabupaten Buru. Meskipun demikian, faktor politik juga harus didukung oleh profil politik, popularitas personal, dan jaringan patronase yang dimiliki caleg perempuan.

---

This research analyzes the cultural, socio-economic, and political factors contributing to the increase of women?s representation in Regional Legislative Council (DPRD) of Maluku Province in district 2 Buru regency during the period of 2009-2014. Using qualitative method, this research seeks to explain how this increase could occur.This research finally concludes that only political factors that determines the increase of women?s representation. Nevertheless, political factors must also be supported by political profile, personal popularity, and patronage networks owned by women candidates."

"Penelitian ini membahas kesejahteraan sosial bagi pekerja perempuan agar tetap menjalankan keberfungsian sosialnya di masyarakat selama kebijakan (WFH) berlangsung dilihat dari Ilmu Kesejahteraan Sosial. Penelitian dilatarbelakangi dengan perubahan dalam dunia kerja yaitu tingginya jumlah perempuan yang bekerja yang telah menikah dan memiliki anak. Namun terdapat permasalahan tersendiri bagi perempuan yaitu mengalami peran ganda, tuntutan pada pekerjaan dan keluarga secara bersamaan sehingga menimbulkan ketegangan dan konflik peran ganda. Adapun kebijakan WFH yang memberikan implikasi bagi pekerja perempuan. Penelitian ini mempunyai tujuan untuk memberikan gambaran mengenai konflik peran ganda yang dialami oleh pekerja perempuan yang memiliki peran ganda selama WFH pada pekerja perempuan di Human Initiative. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif serta menggunakan teknik studi literatur dan wawancara mendalam yang dilakukan secara daring/online pada bulan September 2021 hingga Juli 2022. Penelitian ini melibatkan 6 orang pekerja perempuan dengan rentang usia 21-49 tahun yang memiliki anak dengan usia dini 0-6 tahun, 3 orang pasangan/suami dari pekerja perempuan, dan 1 orang Manajer People Care. Hasil penelitian menjelaskan bahwa pekerja perempuan sebagai individu mengalami gangguan terhadap keberfungsian sosialnya selama WFH dikarenakan mengalami konflik peran ganda, baik dilihat dalam dimensi work-family conflict yang ditunjukkan dengan melakukan pembagian waktu antara pekerjaan dengan urusan rumah, kendala dalam urusan anak ketika bekerja, mengalami burnout dengan masalah pekerjaan, mengalami perdebatan batin yang memicu keinginan untuk resign, dan adanya perdebatan batin dengan alasan anak. Kesimpulan dari penelitian ini ditemukan bahwa pekerja perempuan di Human Initiative mengalami konflik peran ganda yaitu dilihat dalam dimensi work-family conflict terlihat dari faktor penyebab yaitu time-based conflict, strain-based conflict, dan behavior-based conflict. Namun, selama kebijakan WFH berlangsung pekerja perempuan melakukan upaya untuk menyeimbangkan peran gandanya baik dilakukan secara individu, bersama pasangan, dan bantuan dari keluarga yang dilakukan dengan pembagian peran dan cara mengatasi konflik peran ganda agar tetap bisa menjalankan keberfungsian sosialnya di masyarakat selama WFH berlangsung. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengembangan kontribusi pada konsep mengenai deskripsi konflik peran ganda pada mata kuliah Kesejahteraan Sosial Industri serta Manajemen Sumber Daya Manusia dalam Organisasi Pelayanan Kemanusiaan khususnya dalam pembahasan mengenai masalah kesehatan dan keselamatan kerja yang didalamnya terdapat aspek work-family conflict.

---

This study discusses social welfare for female workers in order to continue to carry out their social functions in the community during the Work From Home (WFH) policy seen from Social Welfare Science. This research is motivated by changes in the world of work, namely the high number of working women who are married and have children. However, there are separate problems for women, namely experiencing multiple roles, demands on work and family simultaneously, causing tension and dual role conflicts. The WFH policy has implications for women workers. This study aims to provide an overview of the dual role conflict experienced by female workers who have multiple roles during WFH among female workers in the Human Initiative. This type of research is a qualitative research with a descriptive design and uses literature study techniques and in-depth interviews conducted online from September 2021 to July 2022. This study involved 6 female workers with an age range of 21-49 years who have children aged 0-6 years old, 3 spouses/husbands of female workers, and 1 People Care Manager. The results of the study explain that female workers as individuals experience interference with their social functioning during WFH due to multiple role conflicts, both seen in the dimensions of work-family conflict as indicated by dividing time between work and home affairs, problems with children's affairs at work, experiencing burnout. with work problems, experiencing inner debates that trigger the desire to resign, and inner debates with children's reasons. The conclusion of this study is that female workers in the Human Initiative experience dual role conflict, which is seen in the dimensions of work-family conflict as seen from the causative factors, namely time-based conflict, strain-based conflict, and behavior-based conflict. However, during the WFH policy, women workers made efforts to balance their dual roles, both individually, with their partners, and with assistance from their families, by dividing roles and overcoming dual role conflicts so that they could continue to carry out their social functions in the community during WFH. The results of this study are expected to add to the development of contributions to the concept of dual role conflict description in Industrial Social Welfare and Human Resource Management courses in Human Services Organizations, especially in the discussion of occupational health and safety issues in which there are aspects of work-family conflict."