Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"BAB I PENDAHULUAN1.1 Latar Belakang MasalahIndonesia dan Korea memiliki pengalaman sejarah yang sama, yaitu mengalami masa pendudukan Jepang. Indonesia dijajah Jepang mulai tanggal 8 Maret 1942 sampai 17 Agustus 1945.1 Pada awalnya kedatangan Jepang dipandang positif bagi orang Asia Tenggara dan berhasil mematahkan mitos bahwa "orang berkulit putih tidak dapat dikalahkan". Apalagi seruan atau semboyan Jepang yakni "Lingkungan Kemakmuran Bersama Asia Timur Raya" dan "Asia untuk Orang Asia" cukup menarik untuk mengambil hati rakyat Asia Tenggara termasuk Indonesia. Pemerintah Jepang yang menyebut dirinya sebagai sang pembebas pada waktu itu juga telah menjanjikan kemerdekaan, namun ternyata semuanya tidak terwujud dan hanya merupakan strategi untuk mendapatkan dukungan rakyat Indonesia. Justru yang diterima oleh bangsa Indonesia adalah penderitaan yang lebih parah dibandingkan dari penjajah Belanda.2.Sementara itu, pengalaman pahit bagi bangsa Korea dimulai pada tahun 1910, ketika Dinasti Chosun (kerajaan Korea, 1392-1910) digulingkan oleh Imperialis Jepang. Selama 35 tahun Jepang melakukan penjajahan yang kejam terhadap bangsa Korea. Jepang dengan kekuatan militer merampok baik tanah, bahan pangan maupun sumber-sumber alam dan tenaga manusia Korea. Keadaan seperti itu tidak membuat bangsa Korea patah semangat, tetapi malah sebaliknya, bangsa Korea berjuang melawan penjajahan Jepang dan akhirnya memperoleh kemerdekaan pada tanggal 15 Agustus 1945.Dari pengalaman sejarah yang sama dari kedua negara, terdapat beberapa perbedaan, seperti lama waktu penjajahan, kebijakan, dan lain-lainnya.Dibandingkan dengan Indonesia, periode penjajahan Jepang di Korea lebih lama dan dapat dikatakan lebih kejam - bahkan Jepang melaksanakan kebijakan penghapusan homogenitas bangsa Korea untuk menghancurkan secara total sejarah dan kebudayaan Korea. Dapat dikatakan penindasan Jepang terhadap Korea mencapai puncaknya pada tahun 1940-an, hingga kegiatan-kegiatan di berbagai sektor terutama seni dan budaya dilarang dan sangat tidak bebas. Bahkan, dalam rangka penjepangan, pemerintah penjajahan melaksanakan kebijakan baru, yaitu pelarangan penggunaan bahasa Korea di sekolah dan pemaksaan penggunaan nama Jepang sebagai ganti nama Korea.4Sementara di Indonesia Jepang mendukung pemakaian bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi untuk menghapus sisa-sisa dan pengaruh Belanda serta membentuk beberapa organisasi untuk memobilisasi rakyat. Kebijakan Jepang terhadap Indonesia kelihatannya membantu perkembangan Indonesia, tetapi semuanya dilaksanakan demi kepentingan Jepang. Namun ada beberapa tokoh Indonesia mengabaikan kekuatan dan kemampuan bangsa Indonesia dan memberikan penilaian yang berlebihan atas kebijakan Jepang di Indonesia, sebagaimana kutipan berikut:Semua itu sangat sekali menyinggung perasaan bangsa Indonesia, tapi tak dapat disangkal bahwa ada juga baiknya, karena bangsa kita dengan demikian ditempa badan dan jiwanya dan diajar mengerjakan pekerjaan yang besar-besar dalam hubungan yang besar-besar sehingga kita dengan sekaligus diangkat ke tingkat internasional, sambil merasakan kesakitan tumbuh besar yang tiba-tiba dan tergesa-gesa."

"Perkembangan fashion di Jawa memiliki ciri-ciri khusus pada setiap masa. Di pulau Jawa dapat dilihat beberapa masa pemerintahan besar yang dapat mempengaruhi fashion, seperti masa kerajaan-kerajaan nusantara, pemerintahan kolonial Belanda, pemerintahan pendudukan Jepang dan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Skripsi ini lebih memfokuskan pada fashion di masa pendudukan Jepang, tetapi juga sedikit membahas fashion di masa pemerintahan kolonial Belanda untuk perbandingan dan melihat perubahan atau perkembangannya. Pada masa pemerintahan kolonial Belanda, wanita Jawa (pribumi) umumnya berpakaian kain panjang, kebaya dan selendang; kain panjang dan kutang; kain panjang dan kemben. Wanita Jawa (Eropa) umumnya berpakaian gaun, rok dan blus. Tekstil yang digunakan adalah tekstil impor dari Eropa dan Asia serta tekstil lokal. Pada masa pemerintahan pendudukan Jepang, fashion di Jawa berubah secara cepat sehingga mengakibatkan kekagetan di masyarakat. Fashion di Jawa pada masa pemerintahan pendudukan Jepang memiliki 2 ciri utama yaitu pertama, mencerminkan kemakmuran bersama Jepang di bawah Asia Timur Raya berupa monape dan batik Jawa Hokokai. Kedua, mencerminkan kesengsaran akibat eksploitasi Jepang di Jawa berupa pakaian goni, kentel, dan kain karet. Pakaian yang mencerminkan kemakmuran sengaja diterapkan oleh pemerintahan Jepang untuk menggantikan dan menghilangkan budaya Belanda (Barat) contohnya Batik Jawa Hokokai dan efisiensi pakaian di masa perang contohnya mompe. Penerapan mompe pada awalnya sulit untuk diterima oleh para wanita, baik di Jepang maupun di Jawa. Untuk dapat diterima oleh para wanita tersebut, pemerintah pendudukan Jepang mernperbolehkan untuk memodifikasi mompe dengan pakaian khas mereka sebelumnya. Untuk wanita Jepang, penggunaan mompe dipadu dengan kimono sedangkan di Jawa mompe terbuat dari kain batik dan dipadu dengan kebaya. Pembuatan batik mengalami pasang surut dan terjadi perubahan yang kemudian memunculkan batik Jawa Hokokai. Di Jawa ada aturan-aturan yang mengatur penggunaan batik, seperti pada masa pemerintahan Hindia Belanda penggunaan batik disesuaikan dengan simbol-simbol dari motif yang mencerminkan status sosial si pemakainya, tetapi pada masa pemerintahan pendudukan Jepang karena beberapa faktor aturan-aturan tersebut mulai berubah."

"Sejak tahun I991 menjelang peringatan kekalahan Jepang dalam Perang Dunia II terjadi banyak aksi protes yang dilakukan oleh para korban kekejaman Jepang pada saat Perang Dunia II. Salah satu aksi yang paling gencar dilakukan hingga saat ini adalah aksi protes terhadap Jepang oleh para mantan Jugun Ianfu. Gerakan protes tersebut pertama kali dilakukan oleh para wanita mantan Jugun lanfu yang berasal dari Korea. Keadaan ini terus menjalar sampai ke Indonesia.Jugun lanfu merupakan salah satu bentuk kekejaman yang dilakukan oleh pihak Pemerintah Pendudukan Jepang di wilayah pendudukannya sejak tahun 1932. Kekejaman tersebut dilakukan dalam bentuk pemaksaan terhadap kaum wanita untuk menjadi pelacur guna melayani para tentara dan masyarakat sipil Jepang yang ada di wilayah pendudukan. Salah satu bangsa yang pernah mengalami Pendudukan Jepang adalah bangsa Indonesia. Pada tahun 1942, Jepang mulai mengambil alih puncak kekuasaan di Indonesia yang sebelumnya berada di bawah Pemerintahan Kolonial Belanda. Setelah mengambil alih wilayah Indonesia, Jepang mengganti sistem Pemerintahan Kolonial yang ada di Indonesia dengan sistem Pernerintah Pendudukan Jepang. Bahkan, Pemerintah Pendudukan Jepang pun menerapkan sistem pelacuran Jugun lanfu hampir di seluruh wilayah Indonesia yang berhasil diduduki oleh Jepang, salah satunya adalah wilayah Jawa Tengah dan Yogyakarta.Para wanita yang dijadikan Jugun Ianfu harus menjalani hidup dengan penuh ketakutan dan ketidaknyamanan. Para Jugun lanfu dipaksa untuk melayani para tentara dan masyarakat sipil Jepang tanpa memiliki waktu untuk beristirahat. Pekerjaan tersebut harus mereka lakukan secara terus menerus selama Pemerintah Pendudukan Jepang masih berkuasa di Indonesia. Kehidupan para wanita menjadi Jugun Ianfu berlangsung sampai dengan tahun 1945, yaitu ketika Jepang menyerah tanpa syarat kepada pihak Sekutu.Dalam skripsi ini akan dibahas mengenai perekrutan para wanita yang tinggal di wilayah Jawa Tengah dan Yogyakarta menjadi seorang Jugun dan perlakuan yang harus mereka terima dari para tamu selama mereka menjadi seorang Jugun Ianfu."

"Pada masa Pendudukkan Militer Jepang di Indonesia, 1942-1945, surat kabar dijadikan salah satu alat propaganda bagi kepentingan Pemerintah Pendudukkan Militer Jepang, selain radio dan majalah. Dalam skripsi ini dibicarakan proses dari dijadikannya Surat kabar tersebut sebagai salah satu corong dari suara Pemerintah Pendudukkan Militer Jepang, khususnya di Jawa. Proses pengaturan dan pengawasan terhadap surat kabar tersebut dilakukan secara bertahap dan dipengaruhi pula oleh situasi medan peperangan. Sebagai klimaksnya pengaturan dan pengawasan terhadap surat kabar tersebut adalah dengan didirikannya Djawa Shinbun Kai (Gabungan Persurat-kabaran di Jawa), yaitu badan yang mengatur sekaligus mengawasi keberadaan surat kabar yang terbit pada waktu itu. Djawa Shinbun Kai, selain menetapkan harga langganan, jumlah peredaran (oplag), penyediaan kertas dan alat cetak, juga bertindak sebagai badan yang mengarahkan berita-berita apa saja yang sebaiknya dimuat dengan maksud mengarahkan opini pembaca surat kabar terhadap apa yang diinginkan oleh Pemerinah Pendudukkan Militer Jepang didalam membantu perang yang sedang dijalankannya. Peran inilah yang menjadi pokok bahasan dalam skripsi ini."

"Penulisan tentang sejarah pendudukan Jepang di Jawa telah banyak dibahas tetapi yang menjadi fokus penelitian adalah kaum perempuannya. Permasalahan yang akan dibahas adalah pengerahan sumber daya perempuan yang dilakukan oleh pemerintah Jepang setelah tenaga kaum lelaki mulai langka. Kaum lelaki dipergunakan untuk mengerjakan program-program pembelaan tanah air atau program-program perang seperti romusha. Sebelum pendudukan Jepang, kaum perempuan di Jawa sedang memperjuangkan derajatnya sejajar dengan kaum lelaki. Walaupun secara ekonomi mereka sejajar tetapi secara sosial kaum lelaki lebih diutamakan dari pada kaum perempuan. Kondisi masyarakat Jawa terikat dengan tradisi kraton di Jawa yang ajaran-ajarannya dianggap teladan dan sakral sehingga kaum perempuan Jawa didik seperti putri keraton yang terbelenggu dalam tradisi. Pendudukan Jepang atas Jawa memberikan dua keuntungan bagi Jepang dari segi mudahnya mendapatkan sumber daya manusia dan pangan. Tahun 1943 Jepang mulai mengalami kekurangan-kekurangan pangan dan tenaga laki-laki. Tenaga yang potensial dan belum dipergunakan adalah tenaga perempuan. Pemerintah Jepang melakukan usaha-usaha propaganda untuk mengerahan tenaga perempuan. Jepang tidak mungkin melakukan pengerahan langsung karena perlakuan tentara Jepang yang kejam dan tidak sopan terhadap kaum perempuan. Kemudian organisasi-organisasi propaganda Jepang dan pangreh praja dipergunakan untuk mengerahkan tenaga perempuan. Kaum perempuan harus mempertahankan kehidupan keluarga dan harus melaksanakan program-program yang diterapkan pemerintah Jepang. Di akhir masa pendudukannya, Jepang ingin mengisi kekosongan tenaga kaum lelaki dengan kaum perempuan seperti yang dilakukan di negaranya. Organisasi-organisasi perempuan didirikan Jepang untuk tujuan tersebut. Niat Jepang belum sepenuhnya terlaksana karena pengerahan Jepang atas Sekutu tahun 1945 yang mengakhiri masa pendudukan Jepang di Indonesia."