Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Surat K45.84 disimpan di Arsip Nasional Republik Indonesia dan diberi judul Rencana Perjanjian antara Raja-Raja Bali dengan Pemerintah Kolonial Belanda pada 1838 dalam katalog arsip Kolonial Bali-Lombok dengan nomor urut 84. Surat K45.84 ditulis dalam aksara Arab-Melayu dan Belanda, serta membahas tentang wacana Raja Belanda untuk melakukan diplomasi dengan Raja Badung di tahun 1818. Penelitian dilanjutkan dengan membahas tujuh ciri tekstualitas pada surat K45.84. Dengan meneliti ketujuh ciri tersebut, terdapat wacana implisit Belanda untuk menguasai kerajaan. Oleh karena itu, terdapat permasalahan utama terkait bagaimana surat dapat dijadikan alat oleh Belanda untuk mendapatkan akses kekuasaan di wilayah yang akan dijajahnya? Dengan mengangkat permasalahan tersebut, terdapat beberapa pertanyaan, yaitu 1) bagaimana struktur surat K45.84? 2) bagaimana strategi Belanda dalam mendekati Kerajaan Badung dengan menggunakan unsur wacana pada surat K45.84? Penelitian dilakukan dengan pendekatan filologis—metode edisi teks—yaitu inventarisasi dan deskripsi, perbandingan, pilihan teks untuk edisi, susunan edisi, serta penerjemahan. Dengan analisis yang dilakukan, terdapat indikasi bahwa surat K45.84 dijadikan alat oleh Belanda untuk melakukan tindak kolonialisme dari jalur diplomasi.

---

Letter K45.84 is stored in the National Archives of the Republic of Indonesia and titled "Plan of Agreement between the Kings of Bali and the Dutch Colonial Government in 1838" in the archival catalog of Colonial Bali-Lombok with serial number 84. Letter K45.84 is written in Arabic-Malay and Dutch scripts, discussing the Dutch King's discourse on diplomatic efforts with the King of Badung in 1818. The research proceeds by examining seven textual characteristics in letter K45.84. By investigating these seven features, there is implicit discourse indicating the Dutch intention to control the kingdom. Therefore, a main issue arises regarding how the letter could serve as a tool for the Dutch to gain access to power in the region they intended to colonize. By addressing this problem, several questions emerge: 1) What is the structure of letter K45.84? 2) What strategies did the Dutch employ in approaching the Kingdom of Badung through the discourse elements in letter K45.84? The research is conducted using a philological approach— text edition method—comprising inventory and description, comparison, text selection for edition, edition arrangement, and translation. Through the analysis conducted, there are indications that letter K45.84 was utilized by the Dutch as a tool for colonial actions through diplomatic channels."

"Berdasarkan pasal 23 UUD 1945, pengelolaan keuangan negara ditunjukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kesejahteraan ekonomi dan kesejahteraan non ekonomi merupakan dua elemen yang membentuk kemakmuran rakyat. Kajian ini ditujukan untuk menghubungkan antara audit keuangan dan kesejahteraan rakyat di Kabupaten Badung, Tabanan dan Kota Denpasar Provinsi Bali. Metodologi deskriptif untuk menggambarkan hubungan antara audit keuangan dengan kesejahteraan rakyat melalui teknik komparasi dan scatter plot digunakan dalam kajian ini. Hasil kajian menunjukkan bahwa indikator kesejahteraan ekonomi di Bali secara umum lebih tinggi dari rata-rata nasional. Selain itu dalam kajian ini dibuktikan bahwa secara empiris belum ada hubungan yang kuat antara audit keuangan khususnya dengan kesejahteraan rakyat. "

"Lombok yang merupakan bagian dari Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menyimpan banyak potensi wisata menakjubkan. Di samping itu obyek wisata di NTB juga menyimpan sisi historis yang begitu menarik, unik dan memikat. Satu diantara obyek wisata dengan daya tarik sisi sejarah yang cukup unik adalah Taman Mayura di Cakranegara. Taman Mayura ini ternyata menyimpan banyak nilai seni, budaya dari sejarah Kerajaan Hindu di Pulau Lombok beberapa abad yang silam. Sebagai tempat yang bernilai historis Taman Mayura yang berlokasi di Pulau Lombok pada tahun 1907 pasca peristiwa puputan badung yang terjadi tahun 1906 di Bali dipilih sebagai tempat pengasingan Raja Badung yang kalah perang pada waktu itu. Raja Cokorda Alit Ngurah (Putra Mahkota) Kerajaan Badung berhasil diselamatkan, tetapi beliau akhimya diasingkan ke Lombok oleh pemerintah kolonial Belanda selama kurang lebih 10 tahun."

"Laporan magang ini menganalisis pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan PBB P2 yang mengacu pada UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Penelitian dilakukan atas arahan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan DJPK dan dilakukan di Kabupaten Badung, Kota Depok dan Kabupaten Lamongan yang dipilih berdasarkan kapasitas fiskal dan kemudahan akses mendapatkan informasi. Penelitian dilakukan dalam bentuk studi kasus dengan metode wawancara pihak terkait. Hasil analisis menunjukkan pelaksanaan pengelolaan PBB P2 di daerah sudah sesuai dengan peraturan dan berhasil meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Namun, Pemerintah Daerah masih menghadapi beberapa kendala terkait sistem aplikasi yang belum terintegrasi. Pemerintah Daerah harus melakukan perbaikan pada sistem prosedur pengelolaan PBB P2 di daerah dengan membuat sistem operasi prosedur yang dilengkapi dengan sistem aplikasi terintegrasi.

---

This Internship Report analyzes the management of Land and Rural and Urban Revenue Tax PBB P2 referring to Law Number 28 Year 2009 on Regional Taxes and Levies. The research was conducted on the direction of the Directorate General of Fiscal Balance DJPK and conducted in Badung, Depok and Lamongan districts that selected based on fiscal capacity and easy access to information. The study was conducted in the form of case studies by interviewing related parties.

The results of the analysis show that the implementation of PBB P2 in the region is in accordance with the regulation and succeeded in increasing the locally generated revenue. However, the Local Government still faces several obstacles related to the application system that has not been integrated. Local Government shall make improvements to the PBB P2 management procedures system in the region by establishing an operating system of procedures equipped with an integrated application system."