Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Musik merupakan suatu karya cipta yang membutuhkan imajinasi, tenaga, ketrampilan, waktu dan biaya untuk menciptakannya. Dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin maju telah memungkinkan para pelaku tindak pidana di bidang hak cipta untuk melakukan tindakan pidana, khususnya di bidang perekaman. Hasil rekaman yang berupa karya audio visual dijual secara bebas dan dengan harga yang murah. Tindakan seperti itu telah merugikan para pelaku, produser rekaman suara dan lembaga penyiaran dalam suatu pertunjukan musik. Undang-Undang No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta belum membawa dampak positif terhadap perlindungan hak cipta karena terbukti bahwa tingkat pembajakan terhadap karya audio visual yang berupa DVD dan VCD musik bajakan semakin menigkat setiap tahunnya. Oleh karena itu dibutuhkan perlindungan yang mengatur secara tegas mengenai hal ini. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menyarankan sebaiknya diadakan penyuluhan hukum mengenai hak cipta kepada masyarakat, termasuk juga aparat penegak hukumnya; agar karya hak cipta audio visual tidak mudah dibajak, maka setiap keping yang akan diedarkan ataupun dipasarkan, harus ditempelkan sticker PPN dari Direktorat Pajak, yang sebelumnya harus mendapatkan rekomendasi dari ASIRI. Pemberian rekomendasi ini harus diperketat; diperlukan juga adanya kerja sama yang terkoordinasi lebih baik antara sesama aparat penegak hukum dalam menangani pelanggaran hak cipta, khususnya sesama penyidik.

---

Music is copyrighted work which requires imagination, energy, skill, time and cost. With the progress of science and technology have enabled the perpetrators of criminal offenses in the field of copyright for commiting a crime, especially in the field of recording. The results were videotaped in the form of audio visual works and sold freely at a cheap price. That action have been detrimental the actors, producers of phonograms and broadcasting organizations in musical performance. Indonesian copyright law has not brought positive impact yet on copyright protection because it proves that the level of piracy of audio visual works, such as music DVD and VCD, is increasing every year. Therefore needed protection expressly set against copyright infringement. This research is normative juridical.

The researcher suggest that should be held the information on the law concerning to the community, including the officers; for audio visual copyrighted works are not easily hijacked, then each piece to be distributed, should pasted VAT (Value Added Tax) stickers from the Directorate Tax, which previously had to get recommendation from ASIRI. The provision of this recommendation should be thightened; this also requires the presence of better coordinated cooperation among the law enforcement officers in dealing with copyright violations, especially for fellow investigators."

"Tesis ini mengangkat permasalahan mengenai perkembangan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia khususnya Hak Cipta dalam bidang film dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya pembajakan di bidang karya film dan apakah upaya penegakan hukum di bidang karya film lelah berjalan efektif atau tidak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu mengkaji peraturan perundang-undangan di bidang Hak Cipta khususnya karya film, persetujuan TRIPs-WTO dan konvensi-konvensi Internasional yang terkait dengan Hak Cipta di bidang karya film. Penegakan hukum di bidang Hak Cipta khususnya karya film di Indonesia masih sangat memprihatinkan, hal ini ditandai dengan masih maraknya film bajakan yang ada dan beredar secara terang-terangan di Jakarta, ini membuktikan secara empiris bahwa penegakan hukum terhadap palanggaran Hak Cipta oleh aparat penegak hukum masih belum optimal, karena dipengaruhi berbagai faktor seperti faktor ekonomi, sosial dan budaya.

---

This thesis focuses on the progrcss of Intellectual Property Rights protection in Indonesia specifically the Copy Rights of movies and issues which affect ntovie piracy and whether the law enforcement efforts for movie piracy are affective or not. Research for this thesis uses the normative law method which focuses on reviewing the laws related to Copy Rights specifically those that are related to movies/films. theTRIPs-WTO Agreement and international conventions in Copy Rights Cor movies. The Copy Rights law enforcement in Indonesia is concerning which is proven by the amount of pirated movies distributed publicly in Jakarta. This shows empirically that the enforcement is not yet optimal due to several factors such as economic. social and culture."

"Manual of Indonesian intellectual property rights."

"Pemilihan judul tesis ini berdasarkan pertimbangan bahwa pentingnya penegakan hukum di bidang HaKI (Hak Kekayaaan Intelektual) khususnya hak cipta di bidang buku. Lemahnya penegakan hukum Hak Cipta di Indonesia khususnya terhadap tindak pembajakan buku sangat mengkhawatirkan. Hal ini akan menghambat jatur perdagangan beras yang dilaksanakan Indonesia sebagai akibat telah diratifikasinya prinsip-prinsip yang dikandung di dalam GATT (sekarang WTO/ Organisasi Perdagangan Dunia) tersebut, termasuk di dalamnya TRIPS (Aspek-aspek perdagangan yang terkait dengan HaK1) yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh negara-negara anggotanya.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui konsep perlindungan hukum hak cipta buku di Indonesia, bentuk-bentuk pelanggaran hak cipta yang dialami oleh Penerbit Balai Pustaka Jakarta khususnya serta para penerbit pada umumnya. Selain itu juga ingin mengetahui bentuk-bentuk penyelesaian pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh Balai Pustaka, serta bagaimana usaha yang ditempuh dalam menghadapi hambatan tersebut.Penelitian ini bersifat diskriptif dengan metode kualitatif serta data primer yang berasal dari keterangan karyawan/pejabat Penerbit Balai Pustaka serta IKAPI (Ikatan Penerbit Indonesia), data sekunder yang berupa fakta-fakta yang diperoleh secara tidak langsung dengan mempelajari daftar pustaka, dokumen. Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan wawancara kepada pejabat yang berwenang, serta menganalisa data yang terkumpul baik dari daftar pustaka maupun dari wawancara.Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Penerbit Balai Pustaka pada khususnya serta penerbit pada umumnya telah mengalami tindak pembajakan. Hal ini terbukti dari banyaknya buku-buku terbitan Balai Pustaka yang telah dibajak. Maraknya tindak pembajakan buku disebabkan karena kurangnya pemahaman para aparat penegak hukum tentang masalah HaKI, kurang efektifnya penegakan hukum di bidang HaKI, serta rendahnya kesadaran masyarakat dalam menghargai hasil karya orang lain. Selain itu tingginya harga buku sebagai akibat dari tingginya pajak produksi sebuah buku juga mengakibatkan tingginya tingkat pembajakan buku.Upaya untuk mengatasi masalah tersebut adalah dengan mensosialisasikan undang-undang tentang hak cipta baik dikalangan aparat penegak hukum serta di masyarakat, serta pengurangan jumlah pajak produksi yang dikenakan untuk setiap buku."

"Tesis ini dimaksudkan untuk rnendalami bagaimana prelindungan hak cipta bagi penulis buku di Indonesia. Hal ini mengingat bahwa buku merupakan jendela dunia sebab dengan buku kita bisa belajar apa saja untuk mengasah penalaran dan intelegensia bangsa. Namun demikian bagi penulis buku saat ini terganjal oleh maraknya praktek-praktek pembajakan buku yang dapat mematahkan semangat para penulis maupun penerbit, dan banyak pihak yang dirugikan dengan praktek semacam ini.Penulis mengajukan permasalahan bagaimana Undang-Undang Hak Cipta melindungi penulis buku, faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya pembajakan buku dan akibatakibatnya, siapa saja yang dirugikan dan bagaimana usaha penegakan hukumnya. Akibat yang jelas adalah timbulnya kerugian dari bidang ekonomi karena hak ekonomi penulis terampas, juga penerbit maupun negara. Dengan adanya pembajakan buku yang matting hanyalah para pelaku dengan modal seadanya akan mendapatkan hasil yang berlimpah. Sebaliknya penulis, penerbit dan negara yang rugi. Mengingat hal semacam ini Undang-undang Hak Cipta mencoba mengatur dan memuat sanksi yang cukup keras terhadap para pembajak, namun patut disayangkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta sampai sekarang belum ada peraturan pelaksanaannya, sedangkan para penegak hukum belum optimal dalam penegakan Undang-Undang Hak Cipta, sering dijumpai aparat kurang mendukung pemberantasan pembajakan buku. Apabila terjadi pembajakan buku dan pelakunya tertangkap tidak diproses jalur hukum tetapi diselesaikan secara ekonomi dalam arti dengan damai. Jalan ini sebenarnya tidak terlalu salah karena lebih menguntungkan, namun dalam pembelajaran penegakan hukum tidak akan terwujud, karena membuka terjadinya praktek KKN. Kondisi yang demikian ini dapat dikarenakan budaya hukum di Indonesia masih relatif rendah, padahal budaya hukum merupakan kunci bagi tercapainya suatu pembangunan sistem hukum di suatu negara.Akhirnya penulis mengambil kesimpulan dan mengajukan saran sebagai berikut :a. Hak cipta penulis buku sudah terakomodasi dalam Undang-Undang Hak Cipta, dan aturan internasionalpun sudah dicakup di dalamnya karena Indonesia sudah meratifikasi konvensi internasional yang menyangkut hal itu.b. Pembajakan buku di Indonesia dipengaruhi berbagai aspek, baik aspek social budaya, hukum maupun ekonomi.c. Dalam penegakkan hukum masih terjadi hambatan-hambatan yang terutama di bidang struktur, dan budaya hukum.Saran :a. Penegakkan hukum dalam kasus pembajakan buku seyogyanya diterapkan secara konsisten, melalui pendekatan hukum bukan pendekatan ekonomi.b. Prinsip pengadilan yang cepat dan murah diusahakan secepat mungkin dapat diwujudkan sehingga masyarakat akan lebih memilih penyelesaian melalui jalur hukum bukan pendekatan ekonomi.c. Segera diterbitkan peraturan pelaksanaan Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta."