Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"pages 513-530"

"Ajaran Woekerordonantie 1938 dapat diterapkan sebagai dasar pembatalan perjanjian selama memenuhi unsur-unsur kurang cermat, keterbatasan pengetahuan atau pengalaman, dan keadaan terdesak dari salah satu pihak yang dimanfaatkan lawan janjinya sehingga mengakibatkan ketidakseimbangan prestasi dan kontraprestasi di antara para pihak dalam suatu perjanjian. Berdasarkan ajaran Woekerordonantie 1938, maka hakim berdasarkan jabatannya memiliki kewenangan untuk mengesampingkan Pasal 1338 KUHPerdata untuk menyeimbangkan perjanjian tersebut, atau membatalkan perjanjian di antara para pihak dikarenakan tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian ke-1 (kesatu) atau ke-4 (keempat) sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif. Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah membahas bagaimana penerapan Woekerordonantie 1938 dan pertimbangan hakim Indonesia dalam memutus perkara yang didalamnya terdapat unsur Woekerordonantie 1938. Berdasarkan hasil penelitian penulis, ajaran Woekerordonantie 1938 sebagai dasar pembatalan perjanjian sebenarnya telah dikenal dan diterapkan di dalam berbagai putusan pengadilan Indonesia. Terkait adanya inkonsistensi hakim dalam menerima maupun menolak penerapan Woekerordonantie 1938, sebenarnya diakibatkan oleh belum adanya keseragaman pengetahuan hakim Indonesia mengenai adanya ajaran Woekerordonantie 1938 sebagai dasar pembatalan perjanjian selain yang telah diatur dalam KUHPerdata

---

This thesis discusses the application of the teachings of Woekerordonantie 1938 as a basis for the annulment of the agreement due to an element of inattention, limited knowledge or experience, and a state of urgency from one of the parties that are used by the opponent of the promise, resulting in an imbalance of achievements and counter-achievement between the parties to the agreement. Based on the teachings of Woekerordonantie 1938, judges based on their offices have the authority to waive Article 1338 of the Civil Code to balance the agreement or cancel the agreement between the parties due to inconsistency with the validity of the 1st (first) or 4th (fourth) agreement as stipulated in Article 1320 of the Civil Code. The research method used in writing this thesis is normative juridical. The main problem in this thesis is to discuss the application of Woekerordonantie 1938 and the consideration of Indonesian judges in deciding cases in which there are elements of Woekerordonantie 1938. Based on the results of the author's research, the teachings of Woekerordonantie 1938 as the basis for the cancellation of the agreement have been known and applied in various Indonesian court decisions. Regarding the inconsistency of judges in accepting or rejecting the application of Woekerordonantie 1938, it is caused by the absence of uniformity of knowledge of Indonesian judges regarding the existence of the teachings of Woekerordonantie 1938 as a basis for annulment of the agreement other than those stipulated in the Civil Code."

"Tesis ini membahas identitas keturunan Hadrami dalam naskah drama Fatimah (1938) karya Hoesin Bafagih yang ditengarai berupaya mendiskusikan wacana baru terhadap tanah air mereka (baru) yaitu Indonesia melalui konsep representasi (1990) dan identitas (1997) dari Stuart Hall serta konsep nation dari Anderson (1991). Penelitian ini bertujuan untuk memperlihatkan adanya tarik ulur identitas budaya dan membongkar nasionalisme keturunan Hadrami yang direpresentasikan melalui tokoh dan penokohan. Hasil analisis membuktikan bahwa Fatimah (1938) mengandung propaganda kebangsaan dengan menunjukkan keberpihakannya pada narasi keindonesiaan dibandingkan kehadramian. Keberpihakan tersebut bisa dilihat melalui penanda dalam teks yang mendiskreditkan gagasan konservatif, eksklusif dan anti-nasionalis sejak awal hingga akhir cerita. Sementara itu, sikap teks yang terlihat mengedepankan kepentingan identitas etnik dengan cara melakukan otokritik, dibaca sebagai strategi yang digunakan teks untuk menumbuhkan kesadaran berbangsa dengan tujuan mengubah kehadramian tradisional menjadi kehadramian yang berorientasi nasional, yakni dengan menyuguhkan gagasan progresif, inklusif dan nasionalis. Faktanya, strategi ini juga merupakan bagian dari cara teks untuk memperlihatkan bahwa Fatimah (1938) mewakili semangat zaman, di mana bangkitnya semangat keindonesiaan diawali dengan gagasan-gagasan yang bersifat etno-nasionalisme. Fatimah (1938) merupakan tonggak lahirnya identitas baru sebagai orang Indonesia berdarah Hadrami sekaligus “corong” bagi Persatuan Arab Indonesia (PAI).

---

This research identifies Hadhrami descent in Fatimah play script by Hoesin Bafagih (1938). This playscript discusses new discourses of their homeland, Indonesia. This study employed the representation concept (1990) and the identity concept (1997) by Stuart Hall and the nation concept by Anderson (1991). This research investigates the tug-of-war of cultural identity and discovers Hadhrami descent's nationalism represented in the play's characters and characterizations. The research results prove that Fatimah (1938) contains national propaganda by presenting its alignment with Indonesian, not Hadhrami. The alignment is presented by textual signifiers that discredit conservative, exclusive, and anti-nationalist ideas from the beginning to the end of the story. Meanwhile, textual narration that prioritizes ethnic identity through self-criticism is interpreted as the text's strategy to grow national awareness to shift the Hadhrami traditions to national-oriented Hadhrami. This strategy is manifested by presenting progressive, inclusive, and nationalistic ideas. Furthermore, this strategy is the texts' method and shows that Fatimah (1938) represents the zest of times when ethnonationalism ideas initiate Indonesian spirits. Besides, Fatimah (1938) is the pioneer of a new identity as an Indonesian with Hadhrami blood and becomes a tool for the Indonesian Arab Union"