Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini menganalisis aturan mengenai pembuatan akta keterangan hak mewaris yang dibuat oleh Notaris dalam kasus perkawinan kedua dimana terdapat kesalahan dalam penerapan hukum harta peninggalan pewaris yang tidak menerapkan ketentuan Pasal 180 KUHPerdata. Sengketa yang terjadi diantara para ahli waris menyebabkan harta peninggalan sebagai suatu boedel waris belum terbagi. Metode penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian doktrinal atau penelitian hukum kepustakaan dengan bentuk penelitian preskriptif dengan memberi saran untuk mengatasi permasalahan yang dibahas berupa adanya contoh pembuatan akta keterangan hak mewaris dengan pembagian yang benar sesuai dengan ketentuan kitab undang-undang hukum perdata untuk pewarisan perkawinan kedua. Analisa yang penulis dapatkan bahwa terdapat akibat hukum terhadap pembuatan akta keterangan hak mewaris yang salah menerapkan pembagian harta perkawinan dan harta peninggalan pewaris dalam perkawinan kedua sehingga menyebabkan kerugian bagi ahli waris lainnya. Bahwa akta keterangan hak mewaris merupakan opini hukum dari Notaris yang didasarkan pada fakta-fakta hukum aktual, sebagai bukti autentik yang memiliki kekuatan mengikat berkaitan dengan pembagian warisan dan hanya bisa dibatalkan oleh hakim. Sehingga Notaris, selaku pembuat akta keterangan hak mewaris diwajibkan untuk selalu menerapkan prinsip kehati-hatian dan diperlukan pemahaman serta wawasan yang luas mengenai prosedur pembuatan dan isi akta keterangan hak mewaris.

---

This study analyzes the rules regarding the making of a deed of inheritance rights made by a Notary in the case of a second marriage where there is a wrongly applied inheritance law of the heir who does not adjust article 180 of the Indonesian civil code. This thesis was made because of the conflict occurred among the heirs, which cause the inheritance not to be divided. The research methods used in the writing of this thesis are doctrinal research or library research with a form of the prescriptive method by providing suggestions to solve a problem, in the form of an example of making a deed of inheritance rights with the correct distribution by the provisions of the civil law code for the inheritance of second marriages. The results obtained from this research are the legal consequences for making a certificate of inheritance rights that wrongly applied the distribution of marital assets and inheritance of heirs in second marriages, leading to losses to other heirs. The deed of inheritance rights contains a legal opinion from a Notary based on the actual legal fact, as authentic proof that has binding force related to the distribution of inheritance and can only be canceled out by the judge. So the Notary, as the maker of the deed of inheritance rights is required to adjust the precautionary principle and requires a broad understanding and insight regarding the making and contents of the deed of information on inheritance rights procedures."

"Penelitian ini dilatarbelakangi dari adanya beberapa sistem hukum di Indonesia yang hidup serta berkembang di dalam masyarakatnya yang majemuk, sehingga hak mewaris anak yang lahir dalam perkawinan campuran seharusnya dapat diperoleh dengan menelaah tidak hanya melalui hukum perdata di Indonesia, namun juga melalui hukum adat yang dianut. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis bagaimana hak mewaris anak yang lahir dalam perkawinan campuran ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Adat Bali. Tulisan ini disusun dengan menggunakan metode penelitian doktrinal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak mewaris dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Adat Bali sama-sama dilakukan oleh pewaris yang memberikan harta warisan kepada ahli waris semata-mata untuk mensejahterakan ahli waris. Walaupun dalam Hukum Perdata dan Hukum Adat Bali sama-sama menginginkan yang terbaik bagi ahli warisnya, namun terdapat perbedaan dalam pelaksanaan pembagian dari harta warisan tersebut. Perbandingan tersebut dapat dilihat dari perbedaan kapan pembagian warisan dapat dilakukan, perbedaan unsur-unsur pewarisan, perbedaan tujuan, serta perbedaan bagian hak dan kewajiban yang diwariskan kepada ahli waris.

---

This research is motivated by the existence of several legal systems in Indonesia that exist and develop in its diverse society, so that the inheritance rights of children born in mixed marriages should be obtained by examining not only through civil law in Indonesia, but also through customary law. This research was conducted to analyze how the inheritance rights of children born in mixed marriages are reviewed from the Civil Code and Balinese Customary Law. This paper was compiled using a doctrinal research method. The results of the study show that the inheritance rights in the Civil Code and Balinese Customary Law are both carried out by the testator who gives inheritance to the heirs solely to improve the welfare of the heirs. Although in Civil Law and Balinese Customary Law both want the best for their heirs, there are differences in the implementation of the distribution of the inheritance. This comparison can be seen from the differences in when the distribution of inheritance can be carried out, the differences in the elements of inheritance, the differences in objectives, and the differences in the parts of rights and obligations inherited by the heirs."