Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Indonesia merupakan produsen minyak yang terpenting di Timur jauh, tetapi sekarang ini Indonesia menghadapi suatu kenyataan yang pahit bahwa negara kita terus menerus kehilangan tempatnya di pasaran minyak selama 20 tahun terakhir. Di tahun 1938 Indonesia menghasilkan 48% dari keperluan minyak di Asia, Australia dan Afrika Utara ..."

"Skripsi ini membahas tentang pengaturan merger di dalam Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2010 khususnya di bidang perbankan. Dalam membahas mengenai pengaturan merger di Indonesia, Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2010 dibandingkan dengan Merger Control Law di Uni Eropa, serta juga membahas pembagian kewenangan antara otoritas perbankan yakni Bank Indonesia dengan otoritas pengawas persaingan usaha yakni Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Normatif Yuridis dimana data penelitian ini sebagian besar dari studi kepustakaan.Hasil penelitian ini menyatakan bahwa terdapat beberapa persamaan dan perbedaan dalam pengaturan merger diantara kedua peraturan tersebut serta masih terdapat beberapa peraturan yang kurang jelas di dalam Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2010, apabila dibandingkan dengan Peraturan Merger yang berlaku di Uni Eropa. Selain hal diatas, skripsi ini menjelaskan tentang pembagian kewenangan antara Bank Indonesia dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

---

This bachelor thesis is mainly focusing on merger policy in Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 especially in banking sector. Discuss about merger policy in Indonesia, This Peraturan pemerintah Nomor 57 Tahun 2010, compared with Merger Control Law in European Union, also discuss about authority separation between banking sector authority (Bank Indonesia) and Competition authority (Komisi Pengawas Persaingan Usaha). This research is a normative juridical research, which some of the data are based on the related literatures.

The result of the research stated that there are some similiarities and some differences in merger policy between Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2010 and Merger Control Law in European Union. Beside that, this bachelor thesis explain about authority separation between Banking sector authority (Bank Indonesia) and Competition authority (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) to control merger practices."

"Skripsi ini membahas bagaimana kedudukan akuisisi atas aset perusahaan dalam hukum positif di Indonesia dan di Amerika Serikat serta bagaimana perbandingan pengaturan akuisisi aset yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat di Indonesia dan Amerika Serikat. Di Indonesia metode akuisisi yang dikenal hanyalah atas saham perusahaan, sehingga terhadap metode akuisisi lain, seperti atas aset perusahaan belum diatur dengan jelas di Indonesia. Ditinjau dari segi persaingan usaha, tindakan akuisisi aset ini juga perlu mendapat perhatian khusus karena, sama seperti akuisisi atas saham, akuisisi aset juga berpotensi mengurangi tingkat persaingan di pasar. Oleh karena itu perlu dilakukan suatu pembahasan mendalam mengenai pentingnya pengaturan akuisisi aset tersebut di Indonesia, salah satu caranya dengan merujuk kepada pengaturan di negara yang telah lama menerapkannya, yakni di Amerika Serikat.

---

The focus of this study is to discuss the regulations about acquisition of the company's assets in the positive law in Indonesia and in the United States and the comparison between the regulations of asset acquisition that may substantially lessen competition in Indonesia and in the United States. In Indonesia, an acquisition can be done only by purchasing the stock of another company. That?s why any other methods of an acquisition, such as asset acquisition, have not been set out clearly in Indonesia. In terms of competition, this asset acquisition also needs special attention because, like the acquisition of stocks, the acquisition of assets also has the potential to reduce the level of competition in the market. Therefore, it is necessary to analyze about the importance of regulation about an asset acquisition in Indonesia. To do that analysis, we can refer to the United States as a country that has already applied the regulation."

"ABSTRAKGlobalisasi mendorong pelaku usaha untuk melakukan inovasi dalam menjalankan usahanya untuk menghasilkan barang dan/atau jasa pada kegiatan ekonomi sektor tertentu. Kondisi ini menimbulkan peningkatan persaingan diantara pelaku usaha. Persaingan usaha tersebut dibutuhkan untuk mengetahui bagaimana kinerja pelaku usaha pesaing dalam mengoptimalkan inovasi dan efisiensi pada barang dan atau jasa yang dimilikinya. Dampak dari persaingan usaha salah satunya adalah monopoli. Monopoli adalah penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha. Satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50 lima puluh persen pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu. Pelaku usaha yang memiliki skala usaha besar dengan efisiensi yang tidak dimiliki pelaku usaha lain dapat menciptakan kondisi monopoli alamiah. Monopoli alamiah juga dapat terjadi berdasarkan hukum, yaitu dengan adanya BUMN. Monopoli alamiah yang dilakukan oleh pelaku usaha BUMN maupun pelaku usaha swasta berperan dalam mencapai kesejahteraan negara berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. KPPU sebagai lembaga yang memegang amanat dari Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat mempunyai tanggung jawab dalam menjalankan tugas dan wewenangnya untuk menciptakan iklim usaha yang sehat dan kompetitif sehingga menjamin kesempatan berusaha bagi seluruh pelaku usaha. Pengawasan KPPU terhadap pelaku usaha swasta menjadi penting utk diawasi karena efisiensi, kelebihan dan selera pasar yang dikuasainya dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

---

ABSTRACTGlobalization encourages businessmen to innovate in running their business to produce goods and or services on the economic activities of a particular sector. This condition leads to increased competition between businessmen. Business competition is needed to find out how the performance of competitors in optimizing innovation and efficiency in their goods and or services owned. One of the effects of business competition is monopoly. Monopoly is the control on the production and or marketing of goods and or services by one businessmen or a group of businessmen. One businessmen or a group of businessmen controls more than 50 fifty percent of the market share of a type of goods or services. Businessmen who have large scale business with efficiency which is not owned by other businessmen can create a natural monopoly condition. A natural monopoly can also happen by law with the existence of BUMN. The natural monopoly run by BUMN and private companies has a role in realizing the welfare of the state based on the mandate of the 1945 Constitution and the Constitution concerning Prohibition of Monopoly Practices and Unfair Business Competition. KPPU as the institution holding the mandate of the Constitution Prohibition of Monopoly Practices and Unfair Business Competition has the responsibility to run the duty and authority to create a healthy business climate and competitive so ensure business opportunity for all businessmen. KPPU 39 s supervision on private companies becomes important to supervised because the efficiency, the advantages, and the market tastes controls can lead to unhealthy business competition."

"Penelitian ini membahas mengenai bagaimana mengimplementasikan PP No. 57 Tahun 2010 dalam menilai kasus merger dan akuisisi. Studi kasus dilakukan pada Putusan KPPU No. 07/KPPU-L/2007 tentang dugaan pelanggaran oleh kelompok usaha Temasek dan Putusan KPPU No. 09/KPPU-L/2009 tentang akuisisi Alfa oleh Carrefour. Metode penelitian yang digunakan adalah ketentuan Pasal 3 Ayat (2) PP No. 57 Tahun 2010, yaitu: analisis konsentrasi pasar, hambatan masuk pasar, potensi perilaku anti persaingan, efisiensi, dan kepailitan.Hasil penilaian terhadap akuisisi Indosat oleh Temasek menunjukkan konsentrasi pasar sebelum dan sesudah akuisisi yang sangat tinggi, hambatan masuk pasar yang tinggi dari segi teknis, adanya potensi koordinasi yang dilakukan oleh perusahaan Induk kepada Telkomsel dan Indosat dalam upaya membatasi respon pesaing dengan mengubah kondisi pasar, potensi mengendalikan pasar, dan potensi menetapkan harga layanan telekomunikasi seluler yang tinggi, inefisiensi, dan tidak dalam keadaan pailit. Sehingga akuisisi diduga dapat menciptakan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Hasil penilaian memiliki kesesuaian dengan analisis di dalam Putusan KPPU No. 07/KPPU-L/2007.Hasil penilaian terhadap akuisisi Alfa oleh Carrefour menunjukkan konsentrasi pasar sebelum dan sesudah akuisisi tinggi namun perubahan HHI rendah sehingga akuisisi tidak menyebabkan perubahan pasar secara signifikan, tidak ada hambatan atau halangan bagi pelaku usaha baru untuk masuk ke pasar ritel modern setelah akuisisi, potensi perilaku anti persaingan yang rendah, manajemen Alfa yang lebih efisien, dan tidak dalam keadaan pailit. Sehingga akuisisi tidak menciptakan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Hasil penilaian tidak sesuai dengan analisis di dalam Putusan KPPU No. 09/KPPU-L/2009.

---

This thesis discuss the implementation PP No. 57 Year 2010 in assessing the merger and acquisition case. Case study done on acquisitions case that was decided as a violation to the provisions of the Law No. 5 Year 1999, i.e. KPPU`s decision No. 07/KPPU-L/2007 about violations by business group of Temasek and KPPU`s decision No. 09/KPPU-L/2009 about the acquisition Alfa by Carrefour. This research using a method based on the provision of article 3 subsection (2) PP No. 57 year 2010, i.e. concentration market analysis, barriers to entry, potential anticompetitive behavior, efficiency, and failing firms.

The assessment of the acquisition Indosat by Temasek shows that the market concentration before and after the acquisition is very high, barriers to entry from a technical point is high, the coordination by parent company to Telkomsel and Indosat to limit competitor's response by changing the market conditions, potentially control the market, and potentially make the high price on cellular telecommunication services, inefficiency, and the firms is not in the failing condition. So the acquisition allegedly can create monopolistic practices and/or unfair business competition. This result has compliant with the analysis on the KPPU`s decision No. 07/KPPU-L/2007.

The assessment of the acquisition Alfa by Carrefour shows that the market concentration before and after the acquisition already high but the change of HHI is low so the aquisition doesn`t change the market significantly, no barriers to entry for new firms to enter the market after the acquisition, potential anti competition behavior is low, Alfa`s management is more efficient, and the firms is not in the failing condition. So acquisition allegedly can`t create monopolistic practices and/or unfair business competition. This result hasn`t compliant with the analysis on the KPPU`s decision No. 09/KPPU-L/2009."

"Isi buku mencoba mendudukan posisi yang tepat bagi BUMN dalam pasar di indonesia khususnya, BUMN yang karakteristik industrinya monopoli alamiah. Hal ini didasarkan pada 2(dua) fakta posisi strategis BUMN saat ini yaitu pertama BUMN ternyata sudah bukan lagi anak bawang dalam kompetisi global ditingkat dunia furtune 500 menempatkan kurang lebih 30% BUMN dari berbagai negara sebagai perusahaan terbesar didunia, yang sebagian memiliki karakteristik monopoli alamiah kedua, BUMN memiliki tugas strategis di negaranya masing-masing yaitu sebagai agen pembangunan dan aktor kunci mencapai kesejahteraan rakyat."

"Perusahaan modal ventura adalah salah satu lembaga pembiayaan bagi kalangan pengusaha, khususnya pengusaha kecil dan pengusaha menengah di Indonesia. Sebagai pionir usaha modal ventura di Indonesia adalah PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia, yang merupakan badan usaha milik negara, didirikan pada tahun 1973, dengan misi utama membantu dan membina pengusaha kecil dan pengusaha menengah yang tersebar di seluruh Indonesia. Keberadaan perusahaan modal ventura secara legalistik dimulai sejak lahirnya Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan, yang selanjutnya diikuti dengan berbagai aturan-aturan pelaksana lainnya.Menurut Pasal 1 ayat (2) peraturan tersebut di atas, yang dimaksud sebagai lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana, atau barang modal, dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat. Adapun yang dapat dikategorikan sebagai lembaga pembiayaan adalah perusahaan pembiayaan konsumen, perusahaan kartu kredit, perusahaan anjak piutang, perusahaan sewa guna usaha, perusahaan perdagangan surat berharga, dan perusahaan modal ventura. Sebagai lembaga pembiayaan, perusahaan modal ventura memiliki karakteristik di samping menginvestasikan modal juga terlibat dalam manajemen perusahaan pasangan usahanya, investasi bersifat sementara waktu maksimal sepuluh tahun, motif usaha modal ventura yang murni tetap motif bisnis. Untuk mendapatkan keuntungan relatif tinggi walaupun dengan risiko tinggi pula, investasi yang dilakukan bukan berbentuk pinjaman tetapi partisipasi equity atau setidak-tidaknya loan yang dapat dialihkan ke equity sehingga keuntungan yang diharapkan berupa pembagian dividen dan capital gain pada saat divestasi, dan merupakan investasi yang umumnya tanpa jaminan collateral. Sasaran utama pembiayaan modal ventura adalah perusahaan kecil atau perusahaan baru yang memiliki potensi besar untuk berkembang, namun tidak memiliki akses untuk memperoleh kredit perbankan, akibat tidak memiliki balance sheet dan collateral yang baik.Berdasarkan penelitian, hingga dewasa ini telah ada tiga puluh sembilan perusahaan modal ventura, yang terdiri dari perusahaan modal ventura swasta nasional, perusahaan modal ventura patungan swasta nasional dengan swasta asing dan perusahaan modal ventura daerah. Menurut penelitian yang dilakukan, dalam era industrialisasi sekarang ini, peranan perusahaan modal ventura terbukti telah dapat meningkatkan kiprah pengusaha kecil dan pengusaha menengah di Indonesia, yang diharapkan pada muaranya akan tercipta pengusaha-pengusaha nasional yang tangguh dan siap berkompetisi dalam era globalisasi mendatang. Namun demikian, kiprah perusahaan modal ventura masih banyak memiliki kelemahan-kelemahan.Dalam penelitian ditemukan adanya keterbatasan modal perusahaan modal ventura untuk membiayai perusahaan pasangan usaha yang umumnya pengusaha kecil dan pengusaha menengah, adanya perjanjian-perjanjian baku yang cenderung menguntungkan perusahaan modal ventura namun merugikan pengusaha kecil dan pengusaha menengah, serta belum adanya kriteria baku pengusaha kecil dan pengusaha menengah akibat berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal tersebut masing-masing mempunyai penafsiran yang berbeda-beda, kesemuanya itu menuntut adanya solusi yang tuntas dan menyeluruh."