Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dengan mendasarkan pada pendekatan perundang-undangan, konsep, historis, dan perbandingan. Perimbangan keuangan antara pusat dengan daerah memiliki keberkaitan erat dengan pembentukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Keberkaitan tersebut terlihat dari mekanisme alokasi besaran dana perimbangan. Kewenangan terbatas Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam pembentukan APBN tidak sesuai dengan filosofi pembentukannya selaku perwakilan teritorial. Hasil penelitian merekomendasikan bahwa perlu penguatan kapasitas kelembagaan dengan memberikan ruang kewenangan yang lebih besar kepada DPD terkait dana transfer. Hal tersebut sejalan dengan prinsip otonomi daerah yang memberikan kekuasaan lebih besar kepada daerah. Selanjutnya berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah tersebut, yang penganggarannya berasal dari pos dana perimbangan dalam APBN, fungsi dan kewenangan DPD yang terbatas hanya memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan undang-undang APBN dan pengawasan pelaksanaan APBN harus direvisi, yakni melalui amandemen konstitusi dengan menjadikan kedudukan DPD sama dan sejajar dengan DPR dalam hal pembentukan APBN.

---

This research is based on literature studies within approach of national laws, concept, historical and comparison. Financial balance between central government and local government has a close relation with the establishment of State Budget. This relation can be viewed from the allocation mechanism of balance amount of the funds. Limited authority of the Regional Representatives Council (DPD) in the establishment of State Budget is not in accordance with the philosophy of its creation as a territorial representative.

This research recommends that the necessary of institutional capacity building by providing a greater authority of Regional Representative Council (DPD) related to transfer of funds. This is in line with the principle of autonomy which gives greater powers to the regions. Furthermore, in relation with financial balance between central government and local government, which are derived from ?balanced fund? post on State Budget, function and authority Regional Representative Council (DPD) is limited to give consideration to the House of Representative (DPR) regarding Bill of State Budget, and to control the implementation of State Budget, should be revised by amending the constitution so that Regional Representative Council (DPD) has same standing as House of Representative (DPR) in establishment of State Budget."

"Hak budget parlemen dalam sistem bikameral Indonesia dalam rangka mewujudkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, belum ditempatkan pada kedudukan yang tepat dan sepadan dari sudut konstitusi (Pasal 23 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 Hasil Perubahan), sesuai dengan falsafah kedaulatan rakyat, checks and balances serta tujuan bernegara. Kedudukan Parlemen Indonesia yang terdiri dua kamar (bikameral), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dimana DPR memiliki peran yang lebih kuat dari pada DPD, karena DPR sebagai lembaga yang membahas dan memberikan persetujuan anggaran, sedangkan DPD hanya sebagai lembaga pemberi rekomendasi, membuat tidak terjadi keseimbangan sistem bikameral Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah penelitian hukum (legal research) untuk mendapatkan deskripsi mengenai hukum yang menyangkut aktivitas pemerintahan yakni Parlemen Indonesia dalam menggunakan hak budgetnya yangdisajikan secara analitis.Hasil penelitian menunjukkan Perubahan UUD 1945 tidak secara tepat mendudukkan hak budget parlemen. Hak budget parlemen diletakkan pada persetujuan APBN sebagai bentuk pengelolaan keuangan negara, yang seharusnya merupakan persetujuan APBN sebagai wujud kedaulatan negara. Kewenangan DPR dan DPD yang tidak seimbang dalam sistem bikameral juga menambah tidak optimal hak budget parlemen tersebut. Selain itu, diperoleh pula faktor-faktor yang menghambat hak budget parlemen dapat berjalan secara efektif mewujudkan APBN untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, yaitu faktor kapasitas personal anggota parlemen, kerangka regulasi pembahasan APBN, lembaga pendukung keahlian, sistem kepartaian dan partai politik, proposal APBN dari pemerintah, partisipasi masyarakat, dan Mahkamah Konstitusi.

---

The parliamentary rights of budget in Indonesia bicameral of system in order to create the National Revenue and Expenditure Budget (state budget) for the prosperity of the people as much as possible, in the placed being in correct position and angle to match the constitution of Law (Article 23 Sentence 1 of the Constitution of Law 1945 revenue Change), according to the philosophy`s popular of sovereignty, checks and balances and the purpose of nationhood. The Indonesia of Parliament position consisting of two room`s (bicameral), the House of Representatives (DPR), and the House of Representative Council (DPD), which would like to the House has a stronger role`s of the DPD, because the House of Representatives as the board discusses and gives approximate agreement, whereas DPD only as the provider of the board recommendations, make unoccur balance bicameral of system of Indonesia. The method used in this thesis is a study of law (legal research) to get a description of the rule of law that concerns activity in the Indonesian Parliament to exercise the right purse presented analytically.

The results showed changes in the 1945 Constitution of law didn`t exactly sitting right parliamentary of budgeting. Right parliamentary of budget placed on the consentrations of the state of budget as a form state financial of management, which should be a state budget agreement as inherent sovereignty. The DPR and DPD authority disproportionate bicameral of system also adds to optimum not right to the parliamentary budgeting. In addition, acquired about the factors that inhibit the parliamentary budget of right can run effectively creating a state of budget for the prosperity of the people as much as possible, the members of parliament personal for capacity factor, regulatory framework discussion of the state of budgeting, agency expertise, political party system and the party system, the proposal state budgeting of government, participation of the people`s, and the Constitutional Court."

"ABSTRAKTesis ini didasarkan pada amanat konstitusi kepada pemerintah untuk melaksanakan anggaran tahun lalu ketika Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diajukan ditolak Dewan Perwakilan Rakyat. Penelitian ini membahas dua permasalahan utama. Pertama, mekanisme yang dilakukan pemerintah dalam hal Dewan Perwakilan Rakyat menolak Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sehingga harus menjalankan anggaran tahun lalu. Kedua, materi muatan yang terkandung dalam undang-undang sebagai dasar hukum dalam hal pemerintah harus menjalankan anggaran tahun lalu. Tesis ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang mengacu pada hukum positif atau norma hukum tertulis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme yang dilakukan pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat dalam menjalankan anggaran tahun lalu adalah dengan membentuk undang-undang penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun anggaran baru dengan memperpanjang masa laku undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun sebelumnya. Penelitian ini juga menyimpulkan bahwa materi muatan yang terkandung di dalam undang-undang penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam rangka menjalankan anggaran tahun lalu merupakan kewenangan pemerintah dengan presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan. Adapun batasan pengeluaran tidak melebihi anggaran tahun sebelumnya. Penelitian kemudian menemukan bahwa sampai saat ini belum terdapat aturan yang mengatur mekanisme berikut materi muatan undang-undang dalam rangka pelaksanaan anggaran tahun lalu. Kata kunci: Penolakan, Dewan Perwakilan Rakyat, Pemerintah, anggaran tahun lalu.

---

ABSTRACTThis research focused on the implementation of reversion budget caused by the House of Representative 39 s rejection of the proposed budget submitted by the executive. This research would focus on two main issues. First, the mechanism of reversion budget. Second, the material content adjustment that should be arranged in that circumstances. This researched used juridical normative method that refers to positive law or written norms law. The research showed that the mechanism the government and the House of Representatives do in implementing reversion budget is, first, to formulate a law of the State Revenue and Expenditure Budget new fiscal year by extending the period of the previous Budget Law. The study also stated that the content material include budget ceiling in the Law of the State Revenue and Expenditure Budget in order to run the budget prior year is authority of the government with the limitation that the expenditure does not exceed the prior year 39 s budget. The research then found that until now there are no rules that clearly regulate the mechanism to implement the reversion budget. "

"Penyusunan Rencana Kerja Pengawasan Inspektorat Jenderal yaitu penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan merupakan penyusunan untuk melakukan rencana pengawasan internal di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RL Proses penyusunan yang dilakukan saat ini dirasakan sangat tidak efektif dikarenakan banyak terjadinya revisi sehingga tujuan dan sasaran yang diletapkan menjadi tidak terarah hal tersebut dilakukan dikarenakan banyak terjadinya benturan antara Inspektorat Bidang lain serta tumpang-tindih antara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) maupun Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).Penclitian yang digunakan yaitu pendekatan kua!itatif dengan responden yaitu para penyusun Program Kerja Pengawasan Tahunan yaitu beberapa Auditor Ahli Madya di lingkungan Inspektorat Jenderal serta berkoordinasi dengan Sekretariat Inspcktorat Jenderal yaitu Bagian Penyusunan Program dan Subbagian Penyusunan Rencana dan Anggaran.

---

Preparation of Work Plan Supervision Inspectorate General of the preparation of the Annual Audit Work Program is preparing to conduct internal monitoring plan within the Ministry of Justice and Human Rights Affairs, Conducted during the preparation process was felt very ineffective because many of the revisions so that the objectives and targets set to be directed not done it because a lot of conflict between other fields and the Inspectorate of overlap between the Financial and Development Supervisory Agency (BPKP) and the Stare Audit Agency (BPK).The study used the qualitative approach with the respondent that the compilers of the Annual Work Program which is a few Auditor Oversight Associate Expert in Environmental Inspectorate as well as coordination with the Secretariat General of the Inspectorate: General of Part Preparation Program and the Division of Planning and Budget Data collected through interviews with the method of observation and through literary study."

"DPRD sebagai bagian dari pemerintahan daerah mendapatanggaran yang bersumber dari APBD. Untuk meningkatkankinerja DPRD, Pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintahyang mengatur protokoler dan keuangan pimpinan dan anggotaDPRD. Pokok permasalahannya adalah apakah PeraturanPemerintah Nomor 37 Tahun 2006 (PP Nomor 37 Tahun 2006)dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (PP Nomor 21Tahun 2007) bertentangan dengan undang-undang yang terkait?Serta bagaimana dampak kedua peraturan pemerintah tersebutterhadap kondisi keuangan daerah? Metode penelitian yangdigunakan adalah penelitian hukum yuridis-normatif denganmenggunakan data sekunder. PP Nomor 37 Tahun 2006 dalamPasal 14D bertentangan dengan UU Nomor 10 Tahun 2004Tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan, UUNomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, UU Nomor 32Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 33Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara PemerintahPusat dan Daerah. Pasal 14B PP Nomor 21 Tahun 2007bertentangan dengan UU Nomor 10 Tahun 2004. Ditetapkannya PP Nomor 37 Tahun 2006 memberikan dampak defisit padaposisi APBD sebagai bagian dari keuangan daerah. Pemda danDPRD harus melakukan revisi terhadap APBD pada tahun yangberjalan. Namun, PP Nomor 21 Tahun 2007 memberikanpengaruh yang baik terhadap APBD karena adanya pengembaliandana rapel yang sudah diterima oleh anggota DPRD. Danayang dikembalikan dapat dialokasikan untuk kepentingankesejahteraan masyarakat. Pemerintah sebaiknya mendefinisiulang batasan antara dana tunjangan komunikasi intensif dandana belanja penunjang operasional serta penggunaannya"

"Ide negara hukum terkait dengan konsep rechtsstaat, the rule of law dan konsep nomocracy sebagai ide kedaulatan hukum atau prinsip hukum sebagai kekuasaan tertinggi. Negara hukum akan terlaksana jika terwujudnya negara kesejahteraan (welfare state). Dalam pembentukan negara kesejahteraan tersebut peran pemerintah sebagai pelaksana kenegaraan sangatlah penting. Pemerintah dalam menjalankan pelaksanaan penyelenggaraan negara yang baik biasa disebut dengan good governance. Perbuatan pemerintah tercermin di dalam kegiatan administrasi negara, sebagai manifestasi tujuan negara. Dalam upaya mewujudkan tanggung jawab penyelenggaraan pelayanan publik diperlukan reformasi birokrasi terutama dalam hal pengelolaan keuangan negara kemudian diatur lah mengenai Pengelolaan Badan Layanan Umum yang ditujukan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas, dan penerapan praktek bisnis yang sehat. Tesis ini membahas mengenai penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum di Perguruan Tinggi Negeri terutama dilihat dari aspek hukum. Penelitian ini adalah hukum normatif yang bersifat deskriptif dengan bentuk penelitian preskriptif. Hasil penelitian menyarankan bahwa Diperlukan sebuah ketegasan dan pengaturan yang jelas serta integrasi yang bagus antara setiap peraturan yang dikeluarkan, terutama mengenai peraturan yang terkait dengan keuangan negara.

---

The ideas of "rechtsstaat", the rule of law, and nomocracy are the ideas of sovereignty of law or the supremacy of legal principles. Rechtsstaat will be established as if the welfare state conception had been established yet. In institutionalizing the welfare state, government who executes the economic and social aspect of its people is so important. Government who plays it roles well refers to good governance. "Bestuurhandelingen" can be seen from the adminitrative function which has correlation to the "staatsidee". In establishing the good governance, there is a necessary on implementing adminsitrative reform, especially in financial management in administrative function. This spirit is recognized as the background of the existence of "Badan Layanan Umum". The existence of "Badan Layanan Umum" can enhance the quality of public services which is engaged to the flexibility in financial management and apply the "business as usual" principle. This thesis discusses about the implementation of financial management in "Badan Layanan Umum Perguruan Tinggi Negeri", as viewed from the legal perspective. This thesis is a descriptive and normative research. The conclusion of this thesis suggests that Indonesia must enact regulation which is compatible with other regulations, i.e. regulation on state finance."