Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"The early history of nautical technology in the western Indian Ocean and adjoining parts of the eastern Africa coast is poorly understood. In the absence of evidence from shipwrecks, it has hitherto been based largely on the uncertain interpretation of a few documentary references and speculation surrounding technological parallels and assumed lexical resemblances. This paper examines some of the linguistic evidence in a more rigorous way, by undertaking a cross-dialectal comparison of names for watercraft and terms for outriggers in Swahili (Kiswahili), a Bantu language spoken on the islands and in scattered communities along the western seaboard of the Indian Ocean. The resulting analysis provides a new outline of the development of Swahili nautical technology and maritime culture, highlighting the key role played by particular boat forms, and the relative importance of indigenous innovation and different external influences, including the elusive impacts of Austronesian seafaring."

"ABSTRACTPortrait is defined as an art which shows an individual or a group of people in which the personality of the person or people in the photo are reflected, a portrait is a work of photography which shows a person as the object portrayed. The law of copyright suggests that it is essential to obtain a written consent from the person portrayed in the portrait before the portrait is used commercially. However, practically, the portraits used commercially often ends up in the court. This research analyses The Difference in The Regulations and Applications Regarding Portrait Rights in Indonesia and The Netherlands (The Case of Edgar Davids vs Riot Games). Based on the analysis of the case, the author has meant to contribute ideal control of legal protection regarding commercially used portrait and compared the provision of copyright in Indonesia and The Netherlands. This research employed normative juridical method with statute, case, comparative, and conceptual approach. Based on the results of the research, it is known that Law of Copyright has not regulated the legal standing of person portrayed to demand compensation. Compared with the Law of Copyright of the Netherlands Year 2006 the person portrayed is hold the position as the owner of the portrait right (portretrecht). So, if there is a dispute over the use of portraits commercially, the person portrayed has the right to obtain compensation. The author recommend that Indonesia need to formulate the legal standing of person portrayed on Law of Copyright as the owner of the portrait right for legal certainty to be found.

---

ABSTRACTPotret merupakan salah satu seni fotografi dengan menampilkan objek manusia baik secara individual maupun kelompok, yang menonjolkan unsur kepribadian objek foto tersebut, bahwa potret adalah karya fotografi dengan objek manusia. Dalam menggunakan potret seseorang untuk kepentingan komersial, Undang-Undang Hak Cipta mengamanahkan pengguna potret tersebut untuk mendapatkan izin tertulis terlebih dahulu dari orang yang dipotret. Dalam prakteknya, penggunaan potret untuk kepentingan komersial dapat menjadi suatu perkara di pengadilan. Penulis akan menganalisis Perbedaan Regulasi dan Aplikasi Hak Potret di Indonesia dan Belanda (Studi Kasus Edgar Davids vs Riot Games). Berangkat dari analisis kasus pada putusan tersebut, penulis mencoba memberikan rekomendasi pengaturan yang ideal terkait perlindungan hukum atas karya potret yang digunakan secara komersial dengan membandingkan ketentuan hak cipta di Indonesia dan Belanda. Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan perbandingan, serta pendekatan konseptual. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa Undang-Undang Hak Cipta belum mengatur mengenai kedudukan hukum orang yang dipotret untuk menuntut ganti rugi. Jika dibandingkan dengan ketentuan hak cipta Belanda tahun 2006, orang yang dipotret berkedudukan sebagai pemilik hak potret (portretrecht). Sehingga, jika terjadi sengketa atas penggunaan potret secara komersial, maka orang yang dipotret berhak untuk memperoleh ganti rugi. Penulis merekomendasikan, Indonesia perlu untuk merumuskan kedudukan hukum orang yang dipotret pada Undang-Undang Hak Cipta sebagai pemilik hak potret agar kepastian hukum didapati."

"Dengan bergantinya sistem politik, maka jumlah partai di Indonesia pun semakin menjamur. Tidak disangkal secara nasional Indonesia mengalami krisis kepemimpinan yang cukup akut, yang pada gilirannya mempengaruhi kepemimpinan di dalam partai itu sendiri. Untuk itu penelitian ini mencoba untuk menjawab seberapa besar keterkaitan kepemimpinan terhadap proses pengambilan keputusan dan seberapa besar keterkaitan kemajemukan di dalam partai itu terhadap proses pengambilan keputusan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengerti lebih jauh keterkaitan kesemuanya itu dengan proses pengambilan keputusan. Masalah kepemimpinan dikupas oleh White dan Lippitt yang membagi tipe-tipe kepemimpinan sebagai berikut: autocratic leadership, yang kepemimpinan yang cenderung menyelesaikan seluruh masalah secara sendiri; democratic leadership, yang mengambil keputusan melalui proses diskusi kelompok dan laissez-faire, dimana pemimpinnya cenderung untuk menghindar dari tanggung jawabnya. Penelitian ini memakai metode deskriptif, dimana yang menjadi objek penelitiannya adalah DPP PDI Perjuangan. Dari hasil penelitian didapat keterangan bahwa ada keterkaitan antara tipe kepemimpinan yang otokratik dengan kecenderungan pengambilan keputusan secara otokratik juga. Di samping itu ada keterkaitan antara kemajemukan anggota DPP dengan proses pengambilan keputusan. Dimana keterkaitan itu melahirkan kecenderungan keputusan yang mengabaikan aspirasi lembaga lain, tetapi ada kesempatan dimana proses aktualisasi diri terjadi. Dari penelitian ini diharapkan PDT Perjuangan khususnya DPP mampu untuk merubah tipe kepemimpinan agar kontroversi seputar keputusan DPP dapat diredam. Hal ini juga nantinya akan berdampak pada image partai sendiri."

"Pemilihan umum merupakan suatu keikutsertaan rakyat di dalam memilih anggota Badan Perwakilan Rakyat yang akan menjadi wakil mereka untuk menyalurkan aspirasi rakyat. Oleh karena itu keikutsertaan rakyat dalam Pemilu selain berfungsi sebagai salah satu bentuk partisipasi rakyat juga berfungsi sebagai implementasi kekuasaan yang sah dari rakyat.Pemilihan pada satu Organisasi Peserta Pemilu terbentuk oleh suatu proses sosialisasi yang memakan waktu cukup panjang sehingga keyakinan untuk memilih salah satu partai bisa sepanjang masa atau berubah tergantung sejauhmana proses sosialisasi itu dilakukan. Memudar dan menguatnya keyakinan pemilih padfa suatu partai berpengaruh terhadap dukungan suaru yang diperoleh OPP pada pelaksanaan Pemilu.Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai beberapa faktor penyebab kemenangan PDI-P pada Pemilu 1999 di Kota Bekasi. Pertanyaan tesis adalah ; Bagaimana terjadinya penegakan kepercayaan masyarakat terhadap PDI-P sehingga mempengaruhi kemenangan pada Pemilu 1999 di Kota Bekasi?. Variabel dalam penelitian ini adalah variabel penyebab yaitu faktor identifkasi partai, faktor mitos, faktor tradisi, faktor program partai, faktor calon dan faktor kepemimpinan politik. Sedangkan variabel terpengaruh adalah kemenangan PDI-P pada Pemilu 1999 di Kota Bekasi.Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori mengenai Sosiologi Politlk, Sosialisasi Politik dan Partisipasi Politik. Guna menjawab pertanyaan penelitian tersebut dilakukan melaiui wawancara mendalam dengan berbagai pihak yang dipandang mengetahui persoalan tersebut. Penetapan responden ditentukan melalui teknik purposive sampling dan Jens peneltian ini bersifat kualitatif.Kesimpulan yang diperoleh: Beberapa Faktor penyebab kemenangan PDI-P dalam Pemilu 1999 adalah faktor identifikasi partai yang didasarkan pada catatan tradisi/adat merupakan salah satu yang menjadi penyebab kemengan PD1-P pada Pemilu 1999. Faktor lainnya adalah faktor calon yang ditawarkan terutama yang didasarkan pada kharisma dan popularitas calon juga menjadi penyebab kemenangan PDI-P dan yang juga faktor program penegakan hukum, faktor mitos, faktor tradisi dan kepemimpinan politik."

"Konflik internal dalam partai politik sesungguhnya tidak banyak terjadi pada masa Orde Baru, akan tetapi ketika Orde Baru runtuh kemudian muncul yang dinamakan sistem multi partai maka konflik internal dalam tubuh partai-partai politik di Indonesia mulai banyak terjadi. Konflik internal dalam partai politik paling banyak dialami oleh partai-partai politik Islam, salah satunya adalah PPP. PPP adalah partai politik yang telah ada sejak jaman Orde Baru, dan hingga kini masih tetap eksis. Selanjutnya adalah bagaimana konflik internal PPP digambarkan dalam suatu surat kabar. Ketika suatu surat kabar menonjolkan mengenai seorang tokoh atau suatu isu, maka dapat dikatakan bahwa tokoh atau isu tersebut adalah sesuatu yang dianggap penting oleh surat kabar tersebut, yang pada gilirannya para pembaca surat kabar tersebut juga dapat memiliki anggapan yang lama mengenai hal tersebut.Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis isi. Analisis isi adalah suatu penelitian yang sifatnya membahas secara mendalam isi suatu infonnasi yang tertulis atau tercetak dalam media massa, khususnya surat kabar. Karena sifat dan analisis isi adalah pembahasan secara mendalam maka, akan kurang makna interpretasinya apabila tidak dikaitkan dengan situasi lingkungan pada saat terjadinya suatu peristiwa atau dengan kata lain sumber analisisnya tidak hanya berdasarkan apa yang tertulis atau tercetak dalam surat kabar tetapi juga dikaitkan dengan kondisi pada saat peristiwa terjadi yang pada akhirnya dapat mempengaruhi pemberitaan dan apa yang tersirat di dalamnya.Penelitian ini dilakukan terhadap 3 surat kabar, yaitu surat kabar Kompas, Media Indonesia, dan Republika. Dengan waktu penelitian selama 4 bulan, yaitu selama bulan Oktober 2001 sampai dengan bulan Januari 2002 (tepatnya 16 Oktober 2001 sampai dengan 21 Januari 2002).Dari penelitian yang dilakukan, diperoleh hasil sebagai berikut; surat kabar Kompas selama periode penelitian menampilkan berita yang relevan dengan konflik internal PPP sebanyak 17 berita (yang terdiri dari liputan berita, artikel dan tajuk), surat kabar Media Indonesia menampilkan 22 berita (yang terdiri dan liputan berita dan artikel), sedangkan surat kabar Republika menampilkan 22 berita yang relevan dengan konflik internal PPP (yang terdiri dari liputan berita dan tajuk).Dari ketiga surat kabar yang ada, surat kabar Republika adalah surat kabar yang paling banyak menampilkan berita yang relevan dengan konflik internal PPP. Hal ini disebabkan karena surat kabar Republika adalah surat kabar yang memiliki latar belakang berbasis Islam dan surat kabar yang banyak menyuarakan aspirasi Islam.Umumnya ketiga surat kabar yang ada sangat berhati-hati dan mencoba netral ketika membahas mengenai seorang tokoh atau mengenai suatu isu."

"Dalam kehidupan demokrasi, pengetahuan akan preferensi dan aspirasi politik anggota masyarakat menjadi sangat penting. Ini akan menentukan keberlangsungan proses demokrasi di masa datang. Informasi akan preferensi dan aspirasi politik akan sangat berguna, bukan hanya bagi partai-partai politik atau calon-calon pejabat publik, tetapi juga bagi masyarakat luas pada umumnya.Apakah yang menyebabkan seseorang mememilih partai politik terlentu? Dalam pemilihan umum, hal ini menjadi pertanyaan banyak pihak, terutama partai-partai politik Untuk tahu jawabannya, pengetahuan akan perilaku pemilih dibutuhkan. Untuk mengerti perilaku pemilih, pendekatan yang paling sering dilakukan adalah dengan teori pemasaran. Konsep inti daripemasaran adalah bagaimana tansaksi diciptakan, difasilitasi dan dinilai. Transaksi adalah pertukaran nilai antara dua pihak. Transaksi juga terjadi saat seseorang menukarkan dukungannya dengan harapan mendapatkan pemerintahan yang lebih baik.Teori pemasaran yang digunakan adalah teori-teori mengenai perilaku konsumen. Teori ini digunakan karena pada saat menggunakan hak pilihnya, pemihh melakukan pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan untuk mempertukarkan hak suaranya dengan pilihan terhadap partai tertentu sama seperti perilaku konsumen mempertukarkan uang untuk membeli barang/jasa tertentu. Salah satu pendekatan yang digunakan adalah theory of reasoned action. Menurut teori ini, individu diperkirakan berperilaku berdasarkan keinginannya untuk terikat dengan perilaku tersebut.Penerapan theory of resoned action dapat dilakukan dalam bidang politik. Teori ini mampu mengukur faktor apa saja yang mempengaruhi keinginan untuk memilih partai politik Model yang dibuat berdasarkan teori dari Ajzen dan Fishbein (1980) ini mampu memprediksi keinginan untuk memilih partai politik, dimana kekuatan prediksinya bertambah dengan penggunaan model ini pada satu partai politik secara spesifik. Penerapan teori ini dalam bidang politik memungkinkan partai politik tahu apa yang secara signifkan mempengaruhi keinginan untuk memilih partai politik dan memasarkan partai politik secara tepat untuk mendapatkan suara.Menurut penerapan theory of reasoned action pada bidang politik, keinginan untuk memilih partai politik secara signifakan dipengaruhi, baik secara langsung maupun tidak langsung, oleh sikap terhadap partai politik dan norma subjektif interpersonal. Pengaruh sikap terhadap partai politik signifikan karena orang mengidentifikasinya dirinya dengan partai, bukan pemimpinnya. Pengaruh sikap terhadap partai politik secara langsung lebih tinggi dibandingkan pengaruh tidak langsungnya. Hal ini menunjukkan bahwa pemilih tidak terlalu memperhatikan atribut partai seperti visi/misi/program atau isu. Pemilih lebih menekankan pada perasaan simpati, senang dan bangga terhadap suatu partai politik dalam memilih. Pengaruh norma subjektif interpersonal signifikan karena pada masyarakat Asia, yang menekankan harrmonisasi dan kedekatan antar anggota masyarakat, sosialisasi politik sudah berlangsung sejak individu belum mempunyai hak pilih dan juga terjadi pada saat individu bersama keluarga, teman, di tempat kerja, sampai di kedai kopi. Pengaruh tidak langsung norma subjektif media massa lebih tinggi daripada pengaruh langsungnya karena adanya multiple selves dalam diri setiap individu dalam masyarakat.Dalam rangka menarik suara sebanyak-banyakmya dan memenangkan pemilu, partai politik perlu membangun citra yang baik di mata seluruh segmen dalam masyarakat. Citra yang dibangun harus sama untuk setiap segmen masyarakat, namun cara pengkomunikasi¬annya berbeda tergantung segmen yang dituju.

---

In democratic life, knowledge of political preference of the people becomes very important. It will determine the continuation of democratic process in the future. This kind of knowledge not only useful for political parties and candidates but also for society in large.

What is the reason behind one's political preference? During general election, this kind of question becomes the prime question of many, especially for political parties. To find out the answer, the knowledge of voter behavior becomes very important To understand voter behavior, we can use marketing approach The main point of marketing is how transaction created, facilitated and valued. Transaction is the exchange between two parties. Transaction also occur when one vote for certain political party, exchanging his/her support for this particular party for the sake of better government.

The theories that have been used in order to understand voter behavior is consumer behavior theories. These theories have been used because there are similarities between voter and consumer in the term of decision-making. One approach that used in this research is theory of reasoned action. In this theory, one assumed to behave according to his/her will to connect with this particular behavior.

The implementation of theory of reasoned action can be done in the field of political science. This theory can measure factors that influence the will to choose certain political party. The model that built by theory from Ajzen and Fishbein (1980) can predict the will of choosing political party, where the prediction power increase with the use of this model to one particular political party. The implementation of this theory in political science allow political parties to blow factors that significantly impact the will of choosing political parties and market it perfectly in order to get vote.

According to theory of reasoned action in political science, the will of choosing political party influenced significantly, direct or indirect, by attitude towards political party and interpersonal subjective norms. The influence of attitude towards the leader of political party and mass media subjective norms are not significant The influence of attitude towards political party is significant because of party id; meanwhile the direct effect of attitude towards political party is more significant if compare to the indirect effect This fact shows that voter do not care much about the attribute of political party, such as vision/ mission/ programs or issues. Voter implies on affection., such as proud of happy of or sympathy towards particular political party. The effect of interpersonal subjective norms significant because in Asian culture, where implies harmony and strong bonds between its member in the society, political socialization has been taken place since childhood This kind of socialization also happened when voter interact with his/her family and friend, in work place to coffee shop. The indirect influence of interpersonal subjective norms more significant than the direct effect because of one's multiple selves in the society.

In order to get vote, political party must build good image in every segment of the society. The image must be the same in all segment of society, but the way of communicating this image can be differ according to the targeted segment."