Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas mengenai pengaturan Rezim Hukum Negara Kepulauan Menurut Konvensi Hukum Laut 1982 dan implementasinya dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, tantangan dan hambatannya. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan kajian normatif. Penelitian ini akan difokuskan pada pembahasan ketentuan-ketentuan yang menyangkut implementasi rezim negara kepulauan dalam peraturan perundang-undangan nasional Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Indonesia telah memiliki peraturan perundang-undangan yang sesuai secara keseluruhan dengan Konvensi Hukum Laut 1982. Meskipun demikian, beberapa ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tersebut masih ada yang belum sesuai dengan ketentuan-ketentuan Konvensi Hukum Laut 1982, sehingga perlu direvisi. disamping itu perlu pengaturan hak hak dan kewajiban kapal perang, kapal pemerintah asing yang dioperasikan untuk tujuan komersial (niaga) dan tujuan bukan komersial ke dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Lebih lanjut Pembangunan bidang hukum rezim hukum negara kepulauan Indonesia hendaknya merupakan upaya untuk mengintegrasikan kebijakan-kebijakan di bidang pertahanan dan keamanan, pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam laut, khususnya sumber daya ikan, penelitian ilmiah dan alih teknologi kelautan.

---

This thesis is reviewing Archipelagic States Regime of the 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea and Its Implementation in Indonesia. This research uses a qualitative approach with normative methodology. The outcome of this research shows that he results of this study indicate that Indonesia has had legislation in accordance with the overall 1982 Law of the Sea Convention. However, some provisions in the legislation have not deal the provisions of Convention on Law of the Sea 1982, so it needs to be revised. besides that necessary arrangements rights and obligations of warships, foreign governments operated for commercial purposes (commercial) and non-commercial purposes in the legislation Indonesia. Further development of the legal regime of the Indonesian archipelagic state should be an effort to integrate policies on defense and security, management and utilization of marine resources, especially fish resources, scientific research and transfer of marine technology."

"Skripsi ini membahas mengenai pengaturan terhadap laut tertutup dan laut semi tertutup dalam hukum laut. Penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif dan bersifat diskriptif. Pembahasan dalam tulisan ini membahas mengenai pengaturan hukum internasional terhadap laut tertutup dan semi tertutup pada UNCLOS 1982. Akan dibahas pula mengenai kerjasama regional atas laut tertutup dan semi tertutup serta disertai contoh-contoh pengaturan pada Laut Mediterania, Laut Karibia, Laut Kuning, Laut Hitam, dan Laut Arafura dan Timor. Akan dibandingkan pula ketentuan dari kerangka pengaturan yang ada di kelima contoh tersebut, yaitu Barcelona Convention di Laut Mediterania, Cartagena Convention di Laut Karibia, Bucharest Convention di Laut Hitam, dan ATSEF MoU di Laut Arafura dan Laut Timor. Serta akan disebutkan pelajaran apa yang dapat diambil untuk pengaturan pada Laut Arafura dan Laut Timor sebagai salah satu laut semi-tertutup dimana Indonesia memiliki kepentingan atas pengelolaannya. Hasil dari penelitian ini menyarankan agar didorongnya pembentukan pengaturan regional atas laut tertutup dan semi tertutup, serta harus segera dibentuknya kerangka pengaturan yang mengikat di Laut Arafura dan Laut Timor, dan perlu dibuat National Action Plan yang solutif untuk menghadapi Priority Environmental Concern dari Laut Arafura dan Laut Timor.

---

This thesis is will describe the existing law of the sea arrangement on the enclosed sea and semi enclosed sea. This thesis is a juridical-normative research, and well be narrated on descriptive basis. First things that will be addressed on this research is the arrangements on enclosed sea and semi enclosed sea as stipulated in UNCLOS 1982. Also will be addressed is the trend of regional approach on enclosed and semi enclosed sea, and the example in Mediterranean Sea, Caribbean Sea, Yellow Sea, Black Sea, and also the existing non-binding arrangement in Arafura and Timor Sea. It will also explains about the arrangements in those sea, namely Barcelona Convention on the Mediterranean Sea, Cartagena Convention on the Caribbean Sea, Bucharest Convention on the Black Sea, and ATSEF MoU on the Arafura and Timor Sea. This research will makes a comparison out of those existing arrangements on enclosed and semi-enclosed sea, and explains what are the good example that can be applied in furthering the regional cooperation on Arafura and Timor Sea. The result of this research are the regional cooperation in enclosed,and semi enclosed sea should be encouraged, it also underlines the need for a binding arrangements in Arafura and Timor Sea. Related to Arafura and Timor Sea, there are needs for creating a National Action Plan that will address the Priority Environmental Concern thoroughly."