"Program Indonesianisasi Tenaga Kerja adalah Program Pemerintah. Program ini mengandung tiga hal pokok Pertama adanya keharusan untuk melakukan pendidikan dan pelatihan, kedua adanya alih-teknologi dari ahli asing kepada pihak Indonesia, dan ketiga pengalihan jabatan manajemen. Oleh karena itu penggunaan tenaga ahli asing bersifat sementara.
Program Indonesianisasi sebenarnya mengandung tiga sasaran, yaitu Indonesianisasi tenaga kerja, Indonesianisasi saham dan Indonesianisasi perusahaan. Landasan program ini diawali dengan diberlakukannya Undang-Undang Penanaman Modal Asing termasuk Undang-Undang Penggunaan Tenaga Asing (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967, junto Nomor 11 Tahun 1970, junto Nomor 3 Tahun 1958). Didalam undang-undang tersebut antara lain disebutkan dasar-dasar penggunaan tenaga asing beserta tindak lanjutnya.
Dengan diberlakukannya undang-undang tersebut, diharapkan akan mendapatkan modal yang ditanamkan disini, disamping itu juga mendapat keahlian dan keterampilan baik teknik, manajemen ataupun teknologi. Perolehan dan pihak asing itu, diharapkan dapat mengelola sendiri manajemen perusahaan di dalam negeri. Peran modal dan teknologi asing secara bertahap berkurang dan bersamaan dengan itu pula peran modal nasional dan keterampilan teknik dan teknologi bangsa Indonesia secara bertahap bertambah dan meningkat melalui pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan, alih teknologi dan alih jabatan.
Seberapa jauh cita-cita di atas yang dituangkan di dalam Program Indonesianisasi itu dapat terlaksana di dalam praktek, perlu dilakukan pengkajian dan penelitian.
"Indonesianisasi Tenaga Kerja pada Perusahaan PMA Joint Venture, Studi Kasus PT. KTSM" mengkaji dan meneliti implementasi Program Pemerintah tersebut, dengan pertimbangan :
- PT. KTSM adalah perusahaan pionir, artinya pelopor dari realisasi Undang-Undang PMA yang diberlakukan tahun 1967 dan perintisan PT. KTSM dilakukan tahun 1968 atas prakarsa PN. Industri Sandang.
- Industri sandang adalah industri strategis pada tahun tahun 1970-an pada saat awal dari Repelita 1 yang menekankan kepada pemenuhan kebutuhan pokok rakyat yakni sandang-pangan.
- Mitra usaha patungan ini dari pihak asing adalah Jepang yang sudah dikenal sebagai pemilik teknologi maju untuk industri tekstil dan mitra Kanebo serta Toyo Menka adalah dua perusahaan PMN terkemuka di dunia untuk produk tekstil.
- Peserta dan pemilik modal nasional dari pihak Indonesia adalah Negara Republik Indonesia yang diwakili oleh Pemerintah R.I dalam hal ini Departemen Keuangan dan Departemen Perindustrian.
Empat alasan di atas, dirasakan cukup proporsional apabila dilakukan pengkajian dan penelitian atas Program Pemerintah dimaksud. Di sekitar tahun 1970-an ketika program ini dicanangkan, sebenarnya pemerintah sendiri belum mempunyai "juklak juknis" sebagai perangkat dari atas yang dapat dipedomani.
Penelitian ini dibatasi hanya kepada Program Indonesianisasi Tenaga Keija yang telah berlangsung antara tahun 1970-1980, dan menekankan pada kajian kebijakan dan Keputusan Direksi perusahaan, bertujuan untuk mengetahui rancangan pihak pihak Indonesia dan Jepang di dalam melaksanakan program Indonesianisasi tenaga kerja, juga ingin mengetahui pengaruh. konflik dan kerjasama beserta umpan balik dari program tersebut, termasuk dampak dan faktor-faktor yang perlu diperhatikan untuk masa depan PT. KTSM. Metode penelitian lebih bersifat deskriptif, dengan pendekatan kualitatif dan sumber datanya adalah dokumen-dokumen perusahaan Hal ini menarik oleh karena pihak Indonesia yang lebih berkepentingan, di dalam Direksi hanya mempunyai satu suara dibandingkan dengan Jepang yang tiga suara dan karakteristik joint venture-nya sendiri "G-to-P", menuntut kerjasama yang serasi, selaras dan seimbang, dengan latar belakang politik, ekonomi dan socio-kultural yang berbeda.
Realisasi program ini di PT. KTSM diharapkan dapat memberikan inspirasi bagi joint venture lain yang akan atau sedang melaksanakan program yang sama, oleh karena hingga tahun 1995 Indonesia menghadapi tidak kurang dari 57.159 tenaga kerja asing yang bekerja disini sebagai Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang (TKWNAP). "
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 1997
