Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Online Single Submission (OSS) merupakan sistem pelayanan publik yang mengintegrasikan sistem-sistem perizinan yang dimiliki olek kementrian/lembaga non-kementrian dan pemerintah daerah. Pembentukan sistem OSS bertujuan untuk meningkatkan indeks kemudahan berusaha (EODB) agar investasi dalam negeri ikut meningkat. Sistem OSS berjalan di setiap tingkat pemerintahan, mulai dari pusat, provinsi, dan kota. Sistem yang berintegrasi dengan OSS adalah JakEVO. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk melihat sistem tata kelola OSS yang berjalan di DKI Jakarta menggunakan pendekatan Multi-level Governance (MLG) dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi implementasinya. Tiga aspek MLG yaitu desentralisasi, spatial fit, partisipasi, serta komponen kunci Digital-Era Governance digunakan untuk menganalisis implementasi integrasi OSS dengan JakEVO. Hasil penelitian menunjukkan, sistem OSS menyentralisasi kewenangan perizinan berusaha ke tingkat pusat. Terdapat regulasi ditemukan, di mana PP 24/2018 bertentangan dengan UU Penanaman Modal dan UU Pemerintahan Daerah, serta KBLI yang dirujuk OSS berbeda dengan yang dirujuk DPMPTSP DKI Jakarta. Partisipasi aktor non-pemerintahan tidak ditemukan dalam perencanaan kedua sistem, namun ada dalam pengawasan dan evaluasi. Integrasi hanya berbentuk integrasi data, sedangkan JakEVO sudah mengintegrasikan back office. Lalu, desain sistem OSS dan JakEVO yang tidak mengambil perspektif pelaku usaha. Terakhir OSS telah digitalisasi secara penuh, sedangkan JakEVO baru terdigitalisasi sebagian. MLG dalam kebijakan pelayanan publik daring perlu mempertimbangkan kemampuan literasi digital masyarakat karena mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan. Persoalan-persoalan dalam OSS 1.0 telah diatasi oleh OSS Risk Based berdasarkan UU Cipta Kerja, PP 5/2021, dan PP 6/2021, namun dampak implementasinya belum terlihat hingga saat ini.

---

Online Single Submission (OSS) is a public service system that integrates licensing systems owned by ministries/non-ministerial institutions and local governments. The establishment of the OSS system aims to increase the ease of doing business index (EODB) so that domestic investment also increases. The OSS system runs at every level of government, starting from the center, province, and city. The system that integrates with OSS is JakEVO. Therefore, this study aims to look at the OSS governance system that runs in DKI Jakarta using the Multi-level Governance (MLG) approach and what factors influence its implementation. Three aspects of MLG, namely decentralization, spatial fit, participation, and the key components of Digital-Era Governance are used to analyze the implementation of OSS integration with JakEVO. The results of the study show that the OSS system centralizes business licensing authority to the central level. There are regulations found, where PP 24/2018 contradicts the Investment Law and the Regional Government Law, and the KBLI referred to by OSS is different from that referred to by the DKI Jakarta DPMPTSP. The participation of non-governmental actors is not found in the planning of the two systems, but is in monitoring and evaluation. The integration is only in the form of data integration, while JakEVO has integrated the back office. Then, the design of the OSS and JakEVO systems that do not take the perspective of business actors. Finally, OSS has been fully digitized, while JakEVO has only been partially digitized. MLG in online public service policies needs to consider the digital literacy ability of the community because it affects the effectiveness of policy implementation. The problems in OSS 1.0 have been addressed by OSS Risk Based based on the Job Creation Law, PP 5/2021, and PP 6/2021, but the impact of its implementation has not yet been seen."

"ABSTRAKAbstrakTesis ini membahas mengenai pengaturan pengecualian penetapan harga pada perusahaan patungan yang terdapat pada Pasal 5 ayat 2 UU No. 5 Tahun 1999. Menurut Pasal 5 ayat 1 UU No. 5/1999, perjanjian penetapan harga antara para pelaku usaha adalah dilarang karena dapat menghambat persaingan. Namun selanjutnya disebutkan pada Pasal 5 ayat 2 UU No. 5 Tahun 1999 aturan tersebut tidak berlaku bagi suatu perjanjian penetapan harga yang dilakukan di suatu usaha patungan. Oleh karena itu akan diteliti sejauh mana batasan dari pengecualian perjanjian penetapan harga tersebut. Dalam tesis ini diuraikan contoh perjanjian penetapan harga yang baru-baru ini terindikasi oleh KPPU, yang dilakukan oleh kedua perusahaan telekomunikasi yaitu PT. XL Axiata dan PT. Indosat Ooredoo dengan membentuk suatu usaha patungan yang bergerak dalam usaha membangun jaringan yaitu PT OIS. Pendekatan yang digunakan dalam menyelidiki dugaan terhadap perjanjian penetapan harga telah mengalami pergeseran menjadi rule of reason, dalam hal ini melihat kepada dampak pengecualian perjanjian penetapan harga terhadap usaha patungan yaitu apabila dapat menciptakan efesiensi dan bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder yang didalamnya juga mencakup wawancara.

---

ABSTRACTAbstractThis thesis analyzes about exempted price fixing regulation in joint venture company in Article 5 paragraph 2 Law no. 5 of 1999. According to Article 5 paragraph 1 of Law no. 5 1999, price fixing among business competitors is prohibited because can restrict competition. But, in the next Article 5 2 stated that this provision shall not be applicable to a price fixing agreement that entered into the context of a joint venture. Therefore, it will be examined to what extent in such price fixing can be exempted. In this thesis, there rsquo s an example of a recent price fixing agreement indicated by KPPU, conducted by two of telecommunication companies, PT. XL Axiata and PT. Indosat Ooredoo by establishing a joint venture company aimed at providing network services, PT. One Indonesia Synergy PT. OIS . The approach used to investigate the alleged price fixing agreement, has changed into the rule of reason, in this case looking at the impact of the exempted price fixing in joint ventures if can create efficiency and raise up social welfare. The method used in this study is normative juridical by using secondary data which also includes interviews. "